Makalah ini sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran . Teori Ausubel terkenal dengan belajar bermaknanya , sehingga ketika seseorang berlajar bermakna maka dia tidak akan mudah lupa dan lebih memahami apa yang sudah dia pelajari.
- Definisi sistem koordinat polar (kutub);
- Mengubah koordinat polar ke koordinat kartesius dan sebaliknya;
- Kurva polar;
- Gradien garis singgung kurva polar;
- Luas area yang dilingkupi kurva polar;
- Panjang busur kurva polar;
- Luas permukaan dari kurva polar yang diputar terhadap sumbu tertentu.
Makalah ini sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran . Teori Ausubel terkenal dengan belajar bermaknanya , sehingga ketika seseorang berlajar bermakna maka dia tidak akan mudah lupa dan lebih memahami apa yang sudah dia pelajari.
- Definisi sistem koordinat polar (kutub);
- Mengubah koordinat polar ke koordinat kartesius dan sebaliknya;
- Kurva polar;
- Gradien garis singgung kurva polar;
- Luas area yang dilingkupi kurva polar;
- Panjang busur kurva polar;
- Luas permukaan dari kurva polar yang diputar terhadap sumbu tertentu.
"KEPEMIMPINAN UMAR BIN KHATTAB"
IKBAL FADILAH
2201085038
PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Demokrasi Universal?
Demokrasi diklaim lebih bersifat universal, yaitu bisa diterima oleh semua kelompok, sementara Khilafah Islam dikatakan sektarian, yaitu hanya mementingkan kelompok Islam saja.
Argumentasi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Pasalnya, justru sifat sektarian itu dapat kita temukan di negara-negara Eropa yang menerapkan demokrasi. Praktik demokrasi di sana membuktikan kekuasaan hanya diprioritaskan bagi sekte tertentu dalam agama Kristen, sedangkan sekte lainnya cenderung dicegah untuk menduduki kekuasaan. Di Italia, misalnya, kekuasaan selalu dipegang pemeluk Katolik. Tak diijinkan sama sekali ada penganut sekte Kristen Protestan untuk menduduki kekuasaan. Itulah sebabnya mengapa partai yang selalu berkuasa di Italia adalah Partai Demokrasi Masehi yang didukung oleh gereja Katolik. Demikian pula di Spanyol. Kekuasaannya selalu dipegang penganut Katolik. Bahkan hak memilih dalam Pemilu pun hanya diberikan kepada penganut Katolik saja. Sebaliknya di Norwegia, yang mendominasi kekuasaan adalah para penganut Kristen Protestan. Raja yang berkuasa dan minimal setengah dari jumlah menteri, diharuskan beragama Kristen Protestan. Demikian pula di Swiss. Konstitusinya secara resmi membuat peraturan yang membatasi kekuasaan hanya pada penganut Kristen Protestan saja, dan sebaliknya sangat mempersulit masuknya orang Katolik dalam kekuasaan (Lihat Abdul Aziz Shaqr, An-Naqdh al-Gharbiy li al-Fikrah ad-Dimuqrathiyyah, hlm. 26-27).
Adapun dalam Khilafah, yang terjadi dalam sejarah bukanlah dominasi sekte tertentu, melainkan dominasi keturunan tertentu, seperti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyyah. Itu fakta sejarah yang tak dapat dibantah. Namun, fakta sejarah tersebut tidak mewakili norma ideal yang sesungguhnya dari syariah Islam. Yang benar dalam Syariah Islam adalah, kekuasaan itu ada di tangan umat (as-sulthan li al-ummah), bukan di tangan keturunan atau keluarga tertentu. Khalifah seharusnya adalah jabatan hasil pilihan umat, bukan jabatan yang diwariskan dari ayah kepada anaknya. Islam tidak mengakui dan tidak mengenal sistem pewarisan kekuasaan yang lazim dalam sistem monarki/kerajaan (Abdul Qadim Zallum, Nizham al-Hukm fi al-Islam, hlm. 28-29).
4. 3. Berbicara dengan jelas
dan cukup keras
• Agar audiens dapat
memahami dengan
jelas apa yang
disampaikan penyaji.
Dan dia lah yang menjadikan kamu
penguasa-penguasa di bumi dan dia
meninggikan sebagian kamu atas
sebagian (yang lain) beberapa derajat,
untuk mengujimu tentang apa yang
diberikan-Nya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat
siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia
Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang (Q.S al-An’aam ayat 165)
5. Khalifah, Sebuah Kajian Historis
Sejarah berdirinya kekhilafahan
khulafaurrasyidin sampai lenyapnya system
khilafah pada dinasti Ustmani di Turki.
Kajian khilafah dari sisi historisnya dan
pembagian ini dibagi menjadi empat bagian,
yang pertama masa kekhilafahan
khulafaurrasyidin, kedua masa kekhilafahan
Dinasti Umaiyah, ketiga masa kekhilafahan
Dinasti Abbasyiah, dan yang keempat masa
kekhilafahan di Turki
6. 1. Masa Khilafah Rasyidah
a. Khilafah pada masa Abu Bakar
Dari segi proses pemilihan pada
masa sekarang mungkin sama
dengan system demokrasi. Hanya
waktu itu sesuai dengan al-amru
syuro bainahum sebagaimana
yang digariskan dalam al-Qur’an
7. • Dari sisi penyelenggaraan roda pemerintahan pada masa
Abu Bakar bersifat sentral; kekuasaan legislative, eksekutif,
dan yudikatif terpusat ditangan khalifah
• Pranata hukum atau sumber hukum yang digunakan Abu
Bakar dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan
kitab suci al-Qur’an dan hadits dan piagam madinah
• Abu Bakar berpidato politik yang isinya adalah ingin
menunjukkan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam
menjalankan roda pemerintahanya
• Abu Bakar dalam menentukan penggantinya sebagai khalifah
menunjuk Umar menggunakan musyawarah sebagai prinsip
utama dalam suksesi pergantian kekhalifahan.
8. b. Khilafah pada masa Umar Bin Khattab
• Dari segi organisasi politik yang dibangun pada masa
Umar diantaranya, al-khilafaat, kepala Negara
• Al-Kitabaat, sekretaris Negara
• Administrasi Negara
• Umar kemudian mengganti gelar khalifah-khalifah
Rasulullah dengan nama “Amirul Mu’minin”
• Pemilihan kepala Negara dengan system kenegaraan
modern yaitu pendelegasian anggota DPR oleh rakyat
untuk memilih presiden.
9. 7 Pemegang kekuasaan tertinggi berada di
tangan khalifah; pemegang dan pelaksana
kekuasaan eksekutif
7 kekuasaan legislative dipegang oleh Dewan
Penasehat atau Majelis Syura
c. Khilafah pada masa Ustman bin
Affan
10. d. Khilafahpada masaAli bin Abi Thalib
• Ali meninginkan pengangkatannya
sebagai khalifah agar dimusyawarahkan
oleh para sahabat, akhirnya hasil
musyawarah menyatakan Ali sebagai
khalifah
11. 2. Khilafah pada masa Bani
Umayah
System kepala Negara (khalifah) Monarchi atau kerajaan,
yang melalui garis keturunan. Dengan demikian
kekhalifahan orang-orang amawi lebih tepat disebut
sebagai raja dan bukan sebagai khalifah.
faktor yang mempengaruhinya seperti pengaruh geografis
dan sosio kultural masyarakat.
12. 3. Khilafah pada masa Bani
Abbasiyah
Pada masa dinasti Abbasiyah menggunakan system
pemerintahan monarki teokrasi dengan
mencampurkan atau menyertakan urusan agama
dalam system perpolitikannya terutama pada era
pendirian awal dinasti ini. selanjutnya bentuk
system pemerintahan yang dibangun pada masing-
masing dinasti termasuk Abbasiyah sangat
dipengaruhi oleh perubahan politik, social dan
budaya.
13. 4. Khilafah di Turki
Peristiwa penghapusan khalifah yang menjadi “episode”
terakhir dari drama panjang sejarah khilafah ummat islam.
westernisasi, sekularisasi dan nasionalisme itulah yang
menjadi dasar pemikiran pembaharuan Mustafa Kemal.
Dengan demikian Negara Turki, setelah diadakan
amandemen terhadap konstitusi 1921 adalah Negara republic
dan agama Negara adalah islam. Sembilan tahun kemudian
yaitu sesudah prinsip sekulerisme dimasukkan ke dalam
konstitusi di tahun 1937, barulah republik Turki resmi
menjadi Negara sekuler.
14. Bahwa betapa kondisi social, ekonomi, budaya, corak berpikir, referensi dan
kemajuan peradaban suatu komunitas akan sangat mempengaruhi peradaban
lainnya. Rupanya inilah yang terjadi pada pola pemerintahan khilafah yang
berjalan lebih dari seribu tahun, dimulai dari episode pertama
(khulafaurrasyidin), Umaiyah, Abbasiyah sampai episode terakhir lenyapnya
system khilafah yang dilenyapkan oleh Mustafa Kemal Attaturk.
Kesimpulan
15. D. Khilafah, Sebuah Kajian
Pemikiran
Ali Abdul Raziq memberikan sebuah pernyataan :
Nabi berpulang ke rahmatullah tanpa menunjuk siapapun untuk
menggantikannya dan juga tidak memberikan petunjuk siapa
yang bisa menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin
bangsa Arab. Sepanjang hayatnya Nabi tidak memberikan
petunjuk apapun untuk membentuk sesuatu yang bisa disebut
Negara (Islamic state). Tidak ada satu keteranganpun dalam
agama yang melarang kaum muslimin untuk berpacu dengan
bangsa-bangsa lain dalam segala cabang ilmu social dan
politik, kaum muslimin bebas untuk meninggalkan system khilafah.
Kaum muslimin bebas menentukan landasan kerajaan mereka
dan pengorganisasian Negara mereka itu sesuai dengan
konsepsi-konsepsi kemanusiaan yang lebih mutakhir dan sejalan
pula dengan asas-asas pemerintahan dan kebenarannya telah
dibuktikan oleh pengalaman berbagai bangsa.
16. Hak untuk Memilih Penguasa
Salah satu permasalahan utama dalam pemilihan pemimpin dalam Islam ialah
kepemimpinan berasal dari suku Quraisy yang berdasar dari hadist Nabi; ‘Imam
itu dari Quraisy’, dan ‘manusia itu mengikuti Quraisy baik dalam kebaikan
maupun keburukan. Tetapi apabila seorang pemimpin non-Quraisy dapat
melaksanakan pemerintahan dengan baik, maka tidaklah diperlukan imam dari
Quraisy. Karena berdasarkan ayat ‘ inna akramakum indallahi atqaakum’ dan
hadits ’tidak ada keutamaan arab atas ajam kecuali dalam hal takwa’
17. Prosedur Pelaksanaan
Pemilihan
Khalifah idealnya dipilih dalam pemilu atau
berdasarkan konsensus masyarakat,
pemimpin kaum Muslimin tidak harus dari
golongan tertentu seperti Quraisy, tetapi
hanya harus dari suara mayoritas
Majlis Syura ini merupakan sarana untuk
memilih khalifah baru
18. Kriteria
Pemimpin
Adil
Memiliki kemampuan untuk membedakan mana
calon yang baik dan mana yang bukan
Mempunyai kebijaksanaan dalam memutuskan
siapa yang paling baik dan layak menjadi khalifah
19. Hak Melakukan Pemberontakan
Terhadap Ketidakadilan Penguasa
Pandangan Khawarij menyatakan bahwa
pemberontakan terhadap pemerintah yang berdaulat
adalah sah dan malahan wajib hukumnya jika
pemerintahan tersebut dipandang sebagai tiran dan
dholim terhadap rakyat, walaupun pemerintah tersebut
belum keluar dari Islam