SlideShare a Scribd company logo
Oleh :SUCI HARSO
ETIMOLOGIS
Demokrasi berasal dari 2 kata (Yunani) :
Demos : Rakyat, Penduduk suatu wilayah
Cratein/Cratos : Kekuasaan/Kedaulatan
Demokrasi : Suatu keadaan negara yg sistem
pemerintahananya kedaulatan ada di tangan
rakyat. Kekuasaan/keputusan tertinggi berada
di tangan rakyat.
 GOVERNMENT OF THE PEOPLE
Pemerintahan yg sah adalah suatu pemerintah yang
mendapatkan pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat
melalui mekanisme demokrasi, PEMILU.
Dg adanya pengakuan dan dukungan, pemerintahan legitimate
dan roda birokrasi berikut berbagai programnya dpt berjalan
sesuai amanat rakyat.
 GOVERNMENT BY THE PEOPLE
Suatu pemerintahan yg dalam menjalankan kekuasaannya atas
nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara/elit
birokrasi, sekaligus diawasi rakyat (social control).
 GOVERNMENT FOR THE PEOPLE
Kekuasaan yg telah diberikan oleh rakyat kepada pemerintah
harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.
1.KESADARAN AKAN PLURALISME
2.MUSYAWARAH
3.CARA HARUS SEJALAN DENGAN TUJUAN
4.NORMA KEJUJURAN DALAM PERMUFAKATAN
5.KEBEBASAN NURANI, PERSAMAAN HAK &
KEWAJIBAN
6.TRIAL AND ERROR
Banyak argumentasi pro demokrasi yang
terus dipropagandakan di tengah umat
Islam. Argumentasi-argumentasi itu tak
jarang dibarengi dengan tikaman terhadap
syariah dan Khilafah Islam. Ini tak boleh
dibiarkan karena merupakan kemungkaran
yang dapat menyimpangkan umat Islam
dari jalan yang lurus (Lihat: QS al-Maidah
[5] : 49).
Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang
Diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan
waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau
terhadap sebagian apa yang telah Diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka
berpaling (dari hukum yang telah Diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa
sesungguhnya Allah Berkehendak Menimpakan musibah kepada mereka
disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia
adalah orang- orang yang fasik.(QS.Al Maidah 49)
--
Wa anihkum (dan hendaklah kamu memutuskan perkara), yakni putuskanlah.
Bainahum (di antara mereka), yakni antara Bani Quraizhah, Bani an-Nadlir, dan
penduduk Khaibar.
Bimā aηzalallāhu (sesuai dengan apa yang Diturunkan Allah), yakni sesuai dengan
Penjelasan Allah Ta‘ala di dalam al-Quran.
Wa lā tattabi‘ ahwā-ahum (dan janganlah kamu mengikuti kemauan mereka) untuk
menerapkan hukum dera serta mengabaikan hukum rajam.
Wah-dzarhum (dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka), yakni janganlah kamu
percaya kepada mereka.
Ay yaftinūka (supaya mereka tidak membelokkan kamu), yakni supaya mereka tidak
memalingkan kamu.
‘Am ba‘dli mā aηzalallāhu ilaik (dari sebagian apa yang telah Diturunkan Allah
kepadamu) di dalam al-Quran dan hukum rajam.
Fa iη tawallau (jika mereka berpaling) dari hukum rajam dan keputusanmu untuk
menerapkan hukum kisas di antara mereka.
Fa‘ lam annamā yurīdullāhu ay yushībahum (maka ketahuilah bahwa sesungguhnya
Allah Menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka), yakni mengazab
mereka.
Bi ba‘dli dzunūbihim (disebabkan sebagian dosa-dosa mereka), yakni disebabkan semua
dosa mereka.
Wa inna katsīram minan nāsi (dan sesungguhnya kebanyakan manusia), yakni di antara
ahli kitab.
La fāsiqūn (adalah orang-orang yang fasik), yakni orang-orang yang melanggar lagi kafir.
Propagandakan di tengah umat Islam
Demokrasi: Memberikan Jalan kepada Islam?
Demokrasi diklaim memberikan jalan kepada semua ideologi termasuk Islam
untuk berkembang, sementara Khilafah hanya membolehkan ideologi Islam.
Jawabannya dua poin:
Pertama: benar demokrasi memberikan jalan kepada semua
ideologi, termasuk ideologi Islam, tetapi itu semu belaka. Mengapa?
Sebab, selalu ada batas-batas tertentu yang tak dapat dilampaui oleh
ideologi Islam. Batas ini merupakan garis demarkasi ideologis absolut
yang tak mengenal toleransi, yaitu tuntutan penegakan Negara Islam
(Khilafah). Jika garis demarkasi ideologis itu masih aman, kelompok
dengan ideologi Islam dibolehkan berkembang. Namun, begitu garis
“sakral” itu nyaris terlanggar atau terlampaui, demokrasi mempunyai
mekanisme politik yang sangat kejam dan brutal untuk memberangus
ideologi Islam.
Kedua: benar Khilafah hanya membolehkan ideologi Islam, karena
memang itulah yang menjadi tuntutan akidah dan syariah Islam.
Sebab, Khilafah adalah negara berasaskan akidah Islam. Wajar dalam
Khilafah tidak boleh ada kelompok atau parpol yang tidak berasaskan
Islam.
Demokrasi Minim Risiko?
Jalan demokrasi dikatakan lebih minim risiko daripada jalan revolusioner yang
mungkin berdarah-darah. Biasanya ini argumentasi yang disampaikan aktivis Muslim
yang masuk dalam sistem demokrasi. Mereka sadar, perubahan itu perlu, tetapi
mereka selalu menolak perubahan sistem secara revolusioner.
Jawabannya ada tiga poin.
Pertama: benar jalan demokrasi minim risiko. Namun ingat, hasilnya juga minim.
Mungkin hanya mengganti menteri, mengganti anggota DPR, atau mungkin
menjadi presiden. Namun, tak mungkin terjadi perubahan signifikan lewat
demokrasi, misalnya mengganti sistem demokrasi-kapitalis menjadi negara
Khilafah.
Padahal perubahan yang diperlukan umat saat ini bukanlah perubahan kecil yang
sekadar mengganti rezim (sosok pemimpin) yang ada, melainkan perubahan sistem
menuju tegaknya Negara Islam (Khilafah). Jadi, perubahan yang dituju harus dua-
duanya: mengganti pemimpin dan sistemnya. Imam Taqiyuddin an-Nabhani
pernah menegaskan, “Umat Islam telah mengalami tragedi karena dua musibah.
Pertama: penguasanya telah menjadi antek-antek kafir penjajah. Kedua: di tengah-
tengah umat telah diterapkan apa-apa yang tidak diturunkan Allah, yaitu
diterapkan sistem kufur.”
Kedua: perubahan revolusioner memang sering dikonotasikan perubahan
yang berdarah-darah. Namun sebenarnya yang dimaksudkan dengan
perubahan revolusioner adalah perubahan yang bersifat menyeluruh dan
segera, bukan perubahan bertahap (gradual/tadarruj), atau parsial pada
aspek tertentu saja, misal aspek ekonomi saja. Dalam perubahan
revolusioner seperti ini mungkin muncul ekses atau risiko. Itu adalah
konsekuensi perjuangan. Apakah ada perjuangan yang tanpa risiko?
Ketiga: tidak tepat dikatakan perubahan lewat jalan demokrasi minim
risiko, dalam arti tidak berdarah-darah. Perubahan lewat demokrasi juga
bisa berdarah-darah. Contohnya, lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998.
Kendati awalnya pelengseran Soeharto berasal dari desakan luar
parlemen, toh akhirnya dianggap legal secara demokrasi. Bukankah
pelengseran Soeharto itu berdarah-darah? Sebelum itu suksesi Presiden
Soekarno ke Presiden Soeharto tahun 1967 juga berdarah-darah. Toh itu
pun akhirnya dianggap legal menurut demokrasi. Jadi, demokrasi juga bisa
berdarah-darah, bukan?
Demokrasi Kompromis?
Tampaknya argumentasi itu sangat indah dan luhur. Namun, dalam
praktiknya, justru umat Islam yang lebih banyak menjadi korban. Yang dikorbankan
acapkali bukan hanya soal kedudukan atau jabatan, melainkan ajaran Islamnya itu
sendiri. Sebagai contoh: Dalam sidang-sidang BPUPKI menjelang kemerdekaan RI
tahun 1945, ada dua aspirasi mengenai bentuk negara. Sebagian menginginkan
Negara Islam yang menerapkan syariah Islam. Sebagian lagi menolak syariah Islam
dengan aspirasi negara nasional yang sekular. Akhirnya, ditempuh kompromi
sehingga lahir sila pertama Piagam Jakarta 1945 yang berbunyi: Ketuhanan dengan
Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya. Jadi, syariaht Islam
tidak diterapkan kepada semua warga negara, juga tidak ditolak sama
sekali, melainkan dicari komprominya, yakni diterapkan kepada Muslim saja.
Padahal sila pertama yang kompromistis ini sebenarnya tidak sesuai dengan Islam.
Sebabnya, Islam mestinya diterapkan kepada seluruh warga negara, bukan hanya
kepada warga negara Muslim. Kepada non-Muslim diterapkan syariah Islam yang
mengatur hukum publik (public order), seperti sistem pemerintahan, sistem
ekonomi, sistem pendidikan, dan seterusnya. Adapun dalam urusan privat, seperti
dalam masalah akidah, ibadah, pernikahan, busana, makanan, minuman, warga non-
Muslim dipersilakan menganut dan menjalankan agamanya masing-masing, dalam
bingkai syariah Islam.
Demokrasi Universal?
Demokrasi diklaim lebih bersifat universal, yaitu bisa diterima oleh semua
kelompok, sementara Khilafah Islam dikatakan sektarian, yaitu hanya mementingkan
kelompok Islam saja.
Argumentasi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Pasalnya, justru sifat sektarian itu
dapat kita temukan di negara-negara Eropa yang menerapkan demokrasi. Praktik
demokrasi di sana membuktikan kekuasaan hanya diprioritaskan bagi sekte tertentu
dalam agama Kristen, sedangkan sekte lainnya cenderung dicegah untuk menduduki
kekuasaan. Di Italia, misalnya, kekuasaan selalu dipegang pemeluk Katolik. Tak
diijinkan sama sekali ada penganut sekte Kristen Protestan untuk menduduki
kekuasaan. Itulah sebabnya mengapa partai yang selalu berkuasa di Italia adalah
Partai Demokrasi Masehi yang didukung oleh gereja Katolik. Demikian pula di
Spanyol. Kekuasaannya selalu dipegang penganut Katolik. Bahkan hak memilih dalam
Pemilu pun hanya diberikan kepada penganut Katolik saja. Sebaliknya di
Norwegia, yang mendominasi kekuasaan adalah para penganut Kristen Protestan.
Raja yang berkuasa dan minimal setengah dari jumlah menteri, diharuskan beragama
Kristen Protestan. Demikian pula di Swiss. Konstitusinya secara resmi membuat
peraturan yang membatasi kekuasaan hanya pada penganut Kristen Protestan
saja, dan sebaliknya sangat mempersulit masuknya orang Katolik dalam kekuasaan
Adapun dalam Khilafah, yang terjadi dalam sejarah
bukanlah dominasi sekte tertentu, melainkan dominasi
keturunan tertentu, seperti Bani Umayyah, Bani
Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyyah. Itu fakta sejarah yang
tak dapat dibantah. Namun, fakta sejarah tersebut tidak
mewakili norma ideal yang sesungguhnya dari syariah
Islam. Yang benar dalam Syariah Islam adalah, kekuasaan
itu ada di tangan umat (as-sulthan li al-ummah), bukan di
tangan keturunan atau keluarga tertentu. Khalifah
seharusnya adalah jabatan hasil pilihan umat, bukan
jabatan yang diwariskan dari ayah kepada anaknya. Islam
tidak mengakui dan tidak mengenal sistem pewarisan
kekuasaan yang lazim dalam sistem monarki/kerajaan
(Abdul Qadim Zallum, Nizham al-Hukm fi al-Islam, hlm.
28-29).
Demokrasi Modern dan Beradab?
Demokrasi dikatakan sistem politik modern dan lebih beradab. Sebaliknya, kembali
kepada Khilafah Islam berarti kembali ke zaman terbelakang.
Jawabannya ada tiga poin.
Pertama: sebagai sistem pemerintahan memang demokrasi baru eksis pada ke-18 M
di Eropa. Namun, secara ide dan filsafat, demokrasi sesungguhnya berakar pada
sejarah Yunani kira-kira lima abad sebelum Masehi. Demokrasi sudah
diperbincangkan dan diperdebatkan oleh para filosof Yunani yang hidup pada abad
ke-5 SM, seperti Thrasymachus, Otanes, Megabyse, dan Xenophon. Demokrasi juga
diperbincangkan oleh Sokrates (469-399 SM) hingga Aristoteles (384-322 SM).
(Abdul Aziz Shaqr, An-Naqdh al-Gharbi li al-Fikrah ad-Dimuqrathiyyah, hlm. 20-
22). Jadi, bagaimana mungkin demokrasi dikatakan sistem modern jika benih-
benih idenya sudah dibicarakan sejak lima abad sebelum Masehi?
Kedua: jika dikatakan demokrasi lebih beradab, memang seakan-akan ada benarnya
meskipun hakikatnya tidaklah demikian. Biasanya yang dicontohkan adalah sejarah
Timur Tengah modern yang banyak dikuasai diktator. Seperti Irak pada masa
Saddam Hussain, Iran pada masa Syah Iran, Libya pada masa Muammar
Khadafi, Tunisia pada masa Burguiba, dan sebagainya.
Lalu demokrasi digambarkan telah datang sebagai dewa penolong yang
menyelamatkan negara-negara tersebut dari kediktatoran. Seakan-akan Barat dengan
demokrasinya betul-betul hebat dan mulia. Padahal justru negara-negara Baratlah
(khususnya AS) yang menjadi pendukung di balik layar para diktator itu.
Jadi, bagaimana mungkin negara pensponsor kediktatoran seperti AS, dikatakan
sebagai negara beradab?
Ketiga: jika yang dimaksud modern adalah sains dan teknologi, maka secara faktual
memang kemajuan sains dan teknologi saat ini masih didominasi oleh negara-negara
Barat yang notabene demokratis. Namun sesungguhnya, sains dan teknologi
bukanlah produk dari ideologi demokrasi, melainkan produk dari penelitian ilmiah
berdasarkan metode ilmiah (scientific method) yang bersifat universal dan netral-
nilai. Jadi, ditinjau secara epistemologi, sains dan teknologi adalah sesuatu yang
netral-nilai, bukan sesuatu yang terikat-nilai (value-bond), misalnya lahir dari paham
demokrasi. Jadi, demokasi itu tak ada urusannya dengan sains dan teknologi.
Demokrasi Memberikan Kebebasan Ekspresi dan Kritik?
Demokrasi dikatakan memberikan jalan kepada semua orang untuk
berperan, berekspresi dan melakukan kritik; sementara Islam tidak demikian.
Argumentasi ini tak dapat diterima. Pasalnya, kebebasan berpendapat yang
diserukan demokrasi itu sangat bertentangan dengan Islam. Ini ide yang berlebihan
dan tak bertanggung jawab. Dikatakan berlebihan, karena demokrasi membolehkan
berbicara apa saja; sesuai Islam atau tidak; mendukung atau menentang Islam.
Semuanya boleh dalam demokrasi. Apakah umat Islam harus menerima kebebasan
berpendapat dengan standar yang rusak seperti ini?
Dikatakan tak bertanggung jawab, karena penguasa dalam demokrasi merasa tak
berkewajiban memberikan satu pendapat yang benar, atau melarang pendapat yang
sesat, kepada masyarakat. Rakyat dibolehkan berbicara apa saja; boleh memilih
pendapat apa saja, entah sesuai Islam atau tidak, entah sesat atau tidak. Semua
terserah kepada rakyat. Apakah umat Islam harus menerima kebebasan berpendapat
yang tak bertanggung jawab seperti ini?
Dalam Islam setiap perkataan atau kritik harus benar, yaitu sesuai syariah
Islam, karena semua akan dicatat oleh malaikat dan dipertanggung jawabkan di
hadapan Allah pada Hari Kiamat nanti (Lihat: QS al-Ahzab [33]: 70; Qaf [50]: 18).
Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu
kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang
benar,(QS.Al Ahzab: 70)
Tidak ada suatu kata yang diucapkannya
melainkan ada di sisinya malaikat pengawas
yang selalu siap (mencatat).(QS.Qof: 18)
BagaiMana
Masih percaya

More Related Content

What's hot

Komunisme VS Dakwah Menuju Kebangkitan Umat
Komunisme VS Dakwah Menuju Kebangkitan UmatKomunisme VS Dakwah Menuju Kebangkitan Umat
Komunisme VS Dakwah Menuju Kebangkitan Umat
Anas Wibowo
 
Pemerintahan dalam islam
Pemerintahan dalam islamPemerintahan dalam islam
Pemerintahan dalam islam
MAYAMA_ALMUS
 
Sistem politik islam
Sistem politik islamSistem politik islam
Sistem politik islam
suwartono SIP
 
Pai demokrasi dlm islam
Pai demokrasi dlm islamPai demokrasi dlm islam
Pai demokrasi dlm islam
Kartika Dwi Rachmawati
 
Pandangan Islam Terhadap Politik dan Demokrasi
Pandangan Islam Terhadap Politik dan DemokrasiPandangan Islam Terhadap Politik dan Demokrasi
Pandangan Islam Terhadap Politik dan Demokrasi
Abatha siti
 
190036587 makalah-demokrasi-dalam-islam
190036587 makalah-demokrasi-dalam-islam190036587 makalah-demokrasi-dalam-islam
190036587 makalah-demokrasi-dalam-islam
caturprasetyo11tgb1
 
Sistem politik islam
Sistem politik islamSistem politik islam
Sistem politik islam
Anne Rufaedah
 
Sistem Politik Dan Ekonomi Islam
Sistem Politik Dan Ekonomi IslamSistem Politik Dan Ekonomi Islam
Sistem Politik Dan Ekonomi Islam
Rissa Afrianti Afhan
 
Sistem Politik Islam
Sistem Politik IslamSistem Politik Islam
Sistem Politik Islam
DNA25
 
Sistem politik islam
Sistem politik islamSistem politik islam
Sistem politik islam
Izal Faizal
 
Demokrasi dalam islam
Demokrasi dalam islamDemokrasi dalam islam
Demokrasi dalam islam
kanoalghifari
 
Pandangan islam terhadap_politik
Pandangan islam terhadap_politikPandangan islam terhadap_politik
Pandangan islam terhadap_politik
aditurki
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
Konsultan Pendidikan
 
Presentasi Hukum, HAM dan Demokrasi Islam
Presentasi Hukum, HAM dan Demokrasi IslamPresentasi Hukum, HAM dan Demokrasi Islam
Presentasi Hukum, HAM dan Demokrasi Islam
Rizqy Putra
 
Sistem Politik Islam
Sistem Politik IslamSistem Politik Islam
Sistem Politik Islam
lindarosalina96
 
Sistem politik-islam
Sistem politik-islamSistem politik-islam
Sistem politik-islam
aditurki
 
Sistem politik islam dan demokrasi
Sistem politik islam dan demokrasi Sistem politik islam dan demokrasi
Sistem politik islam dan demokrasi
atuulll
 
Sistem Politik Islam dan Demokrasii
Sistem Politik Islam dan DemokrasiiSistem Politik Islam dan Demokrasii
Sistem Politik Islam dan Demokrasii
atuulll
 
Sistem politik islam (Mata Kuliah Agama Islam)
Sistem politik islam (Mata Kuliah Agama Islam)Sistem politik islam (Mata Kuliah Agama Islam)
Sistem politik islam (Mata Kuliah Agama Islam)
DanBo Store
 
Sistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasah
Sistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasahSistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasah
Sistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasah
Salim Anshori
 

What's hot (20)

Komunisme VS Dakwah Menuju Kebangkitan Umat
Komunisme VS Dakwah Menuju Kebangkitan UmatKomunisme VS Dakwah Menuju Kebangkitan Umat
Komunisme VS Dakwah Menuju Kebangkitan Umat
 
Pemerintahan dalam islam
Pemerintahan dalam islamPemerintahan dalam islam
Pemerintahan dalam islam
 
Sistem politik islam
Sistem politik islamSistem politik islam
Sistem politik islam
 
Pai demokrasi dlm islam
Pai demokrasi dlm islamPai demokrasi dlm islam
Pai demokrasi dlm islam
 
Pandangan Islam Terhadap Politik dan Demokrasi
Pandangan Islam Terhadap Politik dan DemokrasiPandangan Islam Terhadap Politik dan Demokrasi
Pandangan Islam Terhadap Politik dan Demokrasi
 
190036587 makalah-demokrasi-dalam-islam
190036587 makalah-demokrasi-dalam-islam190036587 makalah-demokrasi-dalam-islam
190036587 makalah-demokrasi-dalam-islam
 
Sistem politik islam
Sistem politik islamSistem politik islam
Sistem politik islam
 
Sistem Politik Dan Ekonomi Islam
Sistem Politik Dan Ekonomi IslamSistem Politik Dan Ekonomi Islam
Sistem Politik Dan Ekonomi Islam
 
Sistem Politik Islam
Sistem Politik IslamSistem Politik Islam
Sistem Politik Islam
 
Sistem politik islam
Sistem politik islamSistem politik islam
Sistem politik islam
 
Demokrasi dalam islam
Demokrasi dalam islamDemokrasi dalam islam
Demokrasi dalam islam
 
Pandangan islam terhadap_politik
Pandangan islam terhadap_politikPandangan islam terhadap_politik
Pandangan islam terhadap_politik
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
Presentasi Hukum, HAM dan Demokrasi Islam
Presentasi Hukum, HAM dan Demokrasi IslamPresentasi Hukum, HAM dan Demokrasi Islam
Presentasi Hukum, HAM dan Demokrasi Islam
 
Sistem Politik Islam
Sistem Politik IslamSistem Politik Islam
Sistem Politik Islam
 
Sistem politik-islam
Sistem politik-islamSistem politik-islam
Sistem politik-islam
 
Sistem politik islam dan demokrasi
Sistem politik islam dan demokrasi Sistem politik islam dan demokrasi
Sistem politik islam dan demokrasi
 
Sistem Politik Islam dan Demokrasii
Sistem Politik Islam dan DemokrasiiSistem Politik Islam dan Demokrasii
Sistem Politik Islam dan Demokrasii
 
Sistem politik islam (Mata Kuliah Agama Islam)
Sistem politik islam (Mata Kuliah Agama Islam)Sistem politik islam (Mata Kuliah Agama Islam)
Sistem politik islam (Mata Kuliah Agama Islam)
 
Sistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasah
Sistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasahSistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasah
Sistem pemerintahan demokrasi dalam perspektif fikih siyasah
 

Similar to Kerapuhan argumentasi pro demokrasi

JS Demokrasi BW.pptx
JS Demokrasi BW.pptxJS Demokrasi BW.pptx
JS Demokrasi BW.pptx
fateynaimi
 
5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt
5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt
5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt
BudiPrasetyo203326
 
Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01
Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01
Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01
Dancha GazeRockz
 
Syura vs demokrasi
Syura vs demokrasiSyura vs demokrasi
Syura vs demokrasi
Hariz Jaafar
 
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasiDemokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
Ariz Frends
 
Numpang ta
Numpang taNumpang ta
Numpang ta
33335
 
Legislasi demokrasi vs islam
Legislasi demokrasi vs islamLegislasi demokrasi vs islam
Legislasi demokrasi vs islam
Rizky Faisal
 
Apa itu khilafah
Apa itu khilafah Apa itu khilafah
Apa itu khilafah
Rizky Faisal
 
pkn.pptx
pkn.pptxpkn.pptx
pkn.pptx
ShellaAlfa1
 
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
nabilakpum
 
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Dancha GazeRockz
 
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Dancha GazeRockz
 
Makalalah demokrasi pancasila
Makalalah  demokrasi pancasilaMakalalah  demokrasi pancasila
Makalalah demokrasi pancasila
Sentra Komputer dan Foto Copy
 
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptxPPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
AndriParnaungan
 
Kritik Islam Terhadap UUD 1945
Kritik Islam Terhadap UUD 1945Kritik Islam Terhadap UUD 1945
Kritik Islam Terhadap UUD 1945
Anas Wibowo
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
amrinarosada7x
 
Demokrasi sistem gagal
Demokrasi  sistem gagalDemokrasi  sistem gagal
Demokrasi sistem gagal
Rizky Faisal
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
Warnet Raha
 

Similar to Kerapuhan argumentasi pro demokrasi (20)

JS Demokrasi BW.pptx
JS Demokrasi BW.pptxJS Demokrasi BW.pptx
JS Demokrasi BW.pptx
 
5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt
5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt
5_PARPOL ISLAM IDEOLOGIS (2).ppt
 
Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01
Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01
Sistempemerintahandemokrasidalamperspektiffikihsiyasah 130324080124-phpapp01
 
Syura vs demokrasi
Syura vs demokrasiSyura vs demokrasi
Syura vs demokrasi
 
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasiDemokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
 
Numpang ta
Numpang taNumpang ta
Numpang ta
 
Legislasi demokrasi vs islam
Legislasi demokrasi vs islamLegislasi demokrasi vs islam
Legislasi demokrasi vs islam
 
Apa itu khilafah
Apa itu khilafah Apa itu khilafah
Apa itu khilafah
 
pkn.pptx
pkn.pptxpkn.pptx
pkn.pptx
 
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
 
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
 
Makalalah demokrasi pancasila
Makalalah  demokrasi pancasilaMakalalah  demokrasi pancasila
Makalalah demokrasi pancasila
 
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptxPPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
 
Kritik Islam Terhadap UUD 1945
Kritik Islam Terhadap UUD 1945Kritik Islam Terhadap UUD 1945
Kritik Islam Terhadap UUD 1945
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
Demokrasi sistem gagal
Demokrasi  sistem gagalDemokrasi  sistem gagal
Demokrasi sistem gagal
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
 

More from Satrio Adi

Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...
Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...
Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...
Satrio Adi
 
Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]
Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]
Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]
Satrio Adi
 
Islam dan toleransi agama...
Islam dan toleransi agama...Islam dan toleransi agama...
Islam dan toleransi agama...
Satrio Adi
 
Pilar pilar ekonomi islam
Pilar pilar ekonomi islamPilar pilar ekonomi islam
Pilar pilar ekonomi islam
Satrio Adi
 
Kemuliaan pengemban dakwah
Kemuliaan pengemban dakwahKemuliaan pengemban dakwah
Kemuliaan pengemban dakwah
Satrio Adi
 
,Hidrant.
,Hidrant.,Hidrant.
,Hidrant.
Satrio Adi
 
Dasar hukum-smk3
Dasar hukum-smk3Dasar hukum-smk3
Dasar hukum-smk3
Satrio Adi
 
Prosedur darurat kebakaran
Prosedur darurat kebakaranProsedur darurat kebakaran
Prosedur darurat kebakaran
Satrio Adi
 
Dasar dasar k3 (1)
Dasar  dasar k3 (1)Dasar  dasar k3 (1)
Dasar dasar k3 (1)
Satrio Adi
 
Revolusi hukum indonesia
Revolusi hukum indonesiaRevolusi hukum indonesia
Revolusi hukum indonesia
Satrio Adi
 
Doktrin zionisme dan ideologi pancasila
Doktrin  zionisme dan ideologi pancasilaDoktrin  zionisme dan ideologi pancasila
Doktrin zionisme dan ideologi pancasila
Satrio Adi
 
Berfikir mendasar yang masuk akal.
Berfikir mendasar yang masuk akal.Berfikir mendasar yang masuk akal.
Berfikir mendasar yang masuk akal.
Satrio Adi
 
Qodlo qodar
Qodlo qodarQodlo qodar
Qodlo qodar
Satrio Adi
 
Ummat yang terbaik
Ummat yang terbaikUmmat yang terbaik
Ummat yang terbaik
Satrio Adi
 
Seputar pemilu
Seputar pemiluSeputar pemilu
Seputar pemilu
Satrio Adi
 

More from Satrio Adi (16)

Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...
Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...
Ism dari segi kelamin [mu'annats dan mudzakkar], ism dari segi jumlah [mufrad...
 
Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]
Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]
Identifikasi kata [ism, fi'l, dan harf]
 
Islam dan toleransi agama...
Islam dan toleransi agama...Islam dan toleransi agama...
Islam dan toleransi agama...
 
Pilar pilar ekonomi islam
Pilar pilar ekonomi islamPilar pilar ekonomi islam
Pilar pilar ekonomi islam
 
Kemuliaan pengemban dakwah
Kemuliaan pengemban dakwahKemuliaan pengemban dakwah
Kemuliaan pengemban dakwah
 
,Hidrant.
,Hidrant.,Hidrant.
,Hidrant.
 
Dasar hukum-smk3
Dasar hukum-smk3Dasar hukum-smk3
Dasar hukum-smk3
 
Prosedur darurat kebakaran
Prosedur darurat kebakaranProsedur darurat kebakaran
Prosedur darurat kebakaran
 
Dasar dasar k3 (1)
Dasar  dasar k3 (1)Dasar  dasar k3 (1)
Dasar dasar k3 (1)
 
Membaca zaman
Membaca zamanMembaca zaman
Membaca zaman
 
Revolusi hukum indonesia
Revolusi hukum indonesiaRevolusi hukum indonesia
Revolusi hukum indonesia
 
Doktrin zionisme dan ideologi pancasila
Doktrin  zionisme dan ideologi pancasilaDoktrin  zionisme dan ideologi pancasila
Doktrin zionisme dan ideologi pancasila
 
Berfikir mendasar yang masuk akal.
Berfikir mendasar yang masuk akal.Berfikir mendasar yang masuk akal.
Berfikir mendasar yang masuk akal.
 
Qodlo qodar
Qodlo qodarQodlo qodar
Qodlo qodar
 
Ummat yang terbaik
Ummat yang terbaikUmmat yang terbaik
Ummat yang terbaik
 
Seputar pemilu
Seputar pemiluSeputar pemilu
Seputar pemilu
 

Recently uploaded

MPLS 2024 2025 merupakan contoh modul alur kegiatan MPLS tingkat SMP
MPLS 2024 2025 merupakan contoh modul alur kegiatan MPLS tingkat SMPMPLS 2024 2025 merupakan contoh modul alur kegiatan MPLS tingkat SMP
MPLS 2024 2025 merupakan contoh modul alur kegiatan MPLS tingkat SMP
baiqdevi36
 
Kelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat Ilmu
Kelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat IlmuKelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat Ilmu
Kelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat Ilmu
izanurheta
 
1A. Panduan Implementasi Kompetensi LitNum Guru SD.pptx
1A. Panduan Implementasi Kompetensi LitNum Guru SD.pptx1A. Panduan Implementasi Kompetensi LitNum Guru SD.pptx
1A. Panduan Implementasi Kompetensi LitNum Guru SD.pptx
AssesorSP120Suharto
 
Modul Ajar Ekonomi kelas xii kurikulum merdeka.pdf
Modul Ajar Ekonomi kelas xii kurikulum merdeka.pdfModul Ajar Ekonomi kelas xii kurikulum merdeka.pdf
Modul Ajar Ekonomi kelas xii kurikulum merdeka.pdf
raffasyaarfan23
 
Koneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdf
Koneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdfKoneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdf
Koneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdf
roviqoevi1
 
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docxMODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
CindyRamadhani19
 
Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat IlmuKelompok 10
Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat IlmuKelompok 10Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat IlmuKelompok 10
Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat IlmuKelompok 10
tyorini34
 
Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...
Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...
Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...
juliafnita47
 
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
ROFIK24
 
Modul Ajar Seni Rupa Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Rupa Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Seni Rupa Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Rupa Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
TUGAS GABUNGAN PPT FILSAFAT KELOMPOK 10.pdf
TUGAS GABUNGAN PPT FILSAFAT KELOMPOK 10.pdfTUGAS GABUNGAN PPT FILSAFAT KELOMPOK 10.pdf
TUGAS GABUNGAN PPT FILSAFAT KELOMPOK 10.pdf
Yoyenyerikony1
 
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelangkalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
Novi Cherly
 
Pengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptx
Pengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptxPengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptx
Pengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptx
MarioNamang
 
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT  X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docxCP DAN ATP TJKT  X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
NissaAprilia2
 
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdfKARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
SUZIEWATIBTMATYAAKUP
 
LITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptx
LITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptxLITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptx
LITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptx
DjayaDiwangsa1
 
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptxRefleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
HidayatulMabrur1
 
Modul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdeka
Modul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdekaModul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdeka
Modul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdeka
Fathan Emran
 
Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024
Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024
Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024
khanzatugas
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
masyithah15
 

Recently uploaded (20)

MPLS 2024 2025 merupakan contoh modul alur kegiatan MPLS tingkat SMP
MPLS 2024 2025 merupakan contoh modul alur kegiatan MPLS tingkat SMPMPLS 2024 2025 merupakan contoh modul alur kegiatan MPLS tingkat SMP
MPLS 2024 2025 merupakan contoh modul alur kegiatan MPLS tingkat SMP
 
Kelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat Ilmu
Kelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat IlmuKelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat Ilmu
Kelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat Ilmu
 
1A. Panduan Implementasi Kompetensi LitNum Guru SD.pptx
1A. Panduan Implementasi Kompetensi LitNum Guru SD.pptx1A. Panduan Implementasi Kompetensi LitNum Guru SD.pptx
1A. Panduan Implementasi Kompetensi LitNum Guru SD.pptx
 
Modul Ajar Ekonomi kelas xii kurikulum merdeka.pdf
Modul Ajar Ekonomi kelas xii kurikulum merdeka.pdfModul Ajar Ekonomi kelas xii kurikulum merdeka.pdf
Modul Ajar Ekonomi kelas xii kurikulum merdeka.pdf
 
Koneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdf
Koneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdfKoneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdf
Koneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdf
 
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docxMODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
MODUL AJAR kumer semester 1 ips kelas 7.docx
 
Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat IlmuKelompok 10
Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat IlmuKelompok 10Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat IlmuKelompok 10
Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat IlmuKelompok 10
 
Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...
Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...
Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...
 
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
8. Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS ) Disiplin Sekolah.pptx
 
Modul Ajar Seni Rupa Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Rupa Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Seni Rupa Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Rupa Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
TUGAS GABUNGAN PPT FILSAFAT KELOMPOK 10.pdf
TUGAS GABUNGAN PPT FILSAFAT KELOMPOK 10.pdfTUGAS GABUNGAN PPT FILSAFAT KELOMPOK 10.pdf
TUGAS GABUNGAN PPT FILSAFAT KELOMPOK 10.pdf
 
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelangkalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
kalender pendidikan 2024-2025 kota magelang
 
Pengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptx
Pengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptxPengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptx
Pengenalan Budaya Lokal dalam setiap daerah di Indonesia24.pptx
 
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT  X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docxCP DAN ATP TJKT  X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
 
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdfKARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
 
LITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptx
LITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptxLITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptx
LITERASI DIGITAL DAN LITERASI KEUANGAN.pptx
 
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptxRefleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
 
Modul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdeka
Modul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdekaModul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdeka
Modul ajar PJOK kelas 10 fase E kurikulum merdeka
 
Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024
Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024
Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) Tahun 2024
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
 

Kerapuhan argumentasi pro demokrasi

  • 2. ETIMOLOGIS Demokrasi berasal dari 2 kata (Yunani) : Demos : Rakyat, Penduduk suatu wilayah Cratein/Cratos : Kekuasaan/Kedaulatan Demokrasi : Suatu keadaan negara yg sistem pemerintahananya kedaulatan ada di tangan rakyat. Kekuasaan/keputusan tertinggi berada di tangan rakyat.
  • 3.  GOVERNMENT OF THE PEOPLE Pemerintahan yg sah adalah suatu pemerintah yang mendapatkan pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, PEMILU. Dg adanya pengakuan dan dukungan, pemerintahan legitimate dan roda birokrasi berikut berbagai programnya dpt berjalan sesuai amanat rakyat.  GOVERNMENT BY THE PEOPLE Suatu pemerintahan yg dalam menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara/elit birokrasi, sekaligus diawasi rakyat (social control).  GOVERNMENT FOR THE PEOPLE Kekuasaan yg telah diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.
  • 4. 1.KESADARAN AKAN PLURALISME 2.MUSYAWARAH 3.CARA HARUS SEJALAN DENGAN TUJUAN 4.NORMA KEJUJURAN DALAM PERMUFAKATAN 5.KEBEBASAN NURANI, PERSAMAAN HAK & KEWAJIBAN 6.TRIAL AND ERROR
  • 5. Banyak argumentasi pro demokrasi yang terus dipropagandakan di tengah umat Islam. Argumentasi-argumentasi itu tak jarang dibarengi dengan tikaman terhadap syariah dan Khilafah Islam. Ini tak boleh dibiarkan karena merupakan kemungkaran yang dapat menyimpangkan umat Islam dari jalan yang lurus (Lihat: QS al-Maidah [5] : 49).
  • 6. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah Diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah Diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Berkehendak Menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang- orang yang fasik.(QS.Al Maidah 49) --
  • 7. Wa anihkum (dan hendaklah kamu memutuskan perkara), yakni putuskanlah. Bainahum (di antara mereka), yakni antara Bani Quraizhah, Bani an-Nadlir, dan penduduk Khaibar. Bimā aηzalallāhu (sesuai dengan apa yang Diturunkan Allah), yakni sesuai dengan Penjelasan Allah Ta‘ala di dalam al-Quran. Wa lā tattabi‘ ahwā-ahum (dan janganlah kamu mengikuti kemauan mereka) untuk menerapkan hukum dera serta mengabaikan hukum rajam. Wah-dzarhum (dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka), yakni janganlah kamu percaya kepada mereka. Ay yaftinūka (supaya mereka tidak membelokkan kamu), yakni supaya mereka tidak memalingkan kamu. ‘Am ba‘dli mā aηzalallāhu ilaik (dari sebagian apa yang telah Diturunkan Allah kepadamu) di dalam al-Quran dan hukum rajam. Fa iη tawallau (jika mereka berpaling) dari hukum rajam dan keputusanmu untuk menerapkan hukum kisas di antara mereka. Fa‘ lam annamā yurīdullāhu ay yushībahum (maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka), yakni mengazab mereka. Bi ba‘dli dzunūbihim (disebabkan sebagian dosa-dosa mereka), yakni disebabkan semua dosa mereka. Wa inna katsīram minan nāsi (dan sesungguhnya kebanyakan manusia), yakni di antara ahli kitab. La fāsiqūn (adalah orang-orang yang fasik), yakni orang-orang yang melanggar lagi kafir.
  • 8. Propagandakan di tengah umat Islam Demokrasi: Memberikan Jalan kepada Islam? Demokrasi diklaim memberikan jalan kepada semua ideologi termasuk Islam untuk berkembang, sementara Khilafah hanya membolehkan ideologi Islam. Jawabannya dua poin: Pertama: benar demokrasi memberikan jalan kepada semua ideologi, termasuk ideologi Islam, tetapi itu semu belaka. Mengapa? Sebab, selalu ada batas-batas tertentu yang tak dapat dilampaui oleh ideologi Islam. Batas ini merupakan garis demarkasi ideologis absolut yang tak mengenal toleransi, yaitu tuntutan penegakan Negara Islam (Khilafah). Jika garis demarkasi ideologis itu masih aman, kelompok dengan ideologi Islam dibolehkan berkembang. Namun, begitu garis “sakral” itu nyaris terlanggar atau terlampaui, demokrasi mempunyai mekanisme politik yang sangat kejam dan brutal untuk memberangus ideologi Islam. Kedua: benar Khilafah hanya membolehkan ideologi Islam, karena memang itulah yang menjadi tuntutan akidah dan syariah Islam. Sebab, Khilafah adalah negara berasaskan akidah Islam. Wajar dalam Khilafah tidak boleh ada kelompok atau parpol yang tidak berasaskan Islam.
  • 9. Demokrasi Minim Risiko? Jalan demokrasi dikatakan lebih minim risiko daripada jalan revolusioner yang mungkin berdarah-darah. Biasanya ini argumentasi yang disampaikan aktivis Muslim yang masuk dalam sistem demokrasi. Mereka sadar, perubahan itu perlu, tetapi mereka selalu menolak perubahan sistem secara revolusioner. Jawabannya ada tiga poin. Pertama: benar jalan demokrasi minim risiko. Namun ingat, hasilnya juga minim. Mungkin hanya mengganti menteri, mengganti anggota DPR, atau mungkin menjadi presiden. Namun, tak mungkin terjadi perubahan signifikan lewat demokrasi, misalnya mengganti sistem demokrasi-kapitalis menjadi negara Khilafah. Padahal perubahan yang diperlukan umat saat ini bukanlah perubahan kecil yang sekadar mengganti rezim (sosok pemimpin) yang ada, melainkan perubahan sistem menuju tegaknya Negara Islam (Khilafah). Jadi, perubahan yang dituju harus dua- duanya: mengganti pemimpin dan sistemnya. Imam Taqiyuddin an-Nabhani pernah menegaskan, “Umat Islam telah mengalami tragedi karena dua musibah. Pertama: penguasanya telah menjadi antek-antek kafir penjajah. Kedua: di tengah- tengah umat telah diterapkan apa-apa yang tidak diturunkan Allah, yaitu diterapkan sistem kufur.”
  • 10. Kedua: perubahan revolusioner memang sering dikonotasikan perubahan yang berdarah-darah. Namun sebenarnya yang dimaksudkan dengan perubahan revolusioner adalah perubahan yang bersifat menyeluruh dan segera, bukan perubahan bertahap (gradual/tadarruj), atau parsial pada aspek tertentu saja, misal aspek ekonomi saja. Dalam perubahan revolusioner seperti ini mungkin muncul ekses atau risiko. Itu adalah konsekuensi perjuangan. Apakah ada perjuangan yang tanpa risiko? Ketiga: tidak tepat dikatakan perubahan lewat jalan demokrasi minim risiko, dalam arti tidak berdarah-darah. Perubahan lewat demokrasi juga bisa berdarah-darah. Contohnya, lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998. Kendati awalnya pelengseran Soeharto berasal dari desakan luar parlemen, toh akhirnya dianggap legal secara demokrasi. Bukankah pelengseran Soeharto itu berdarah-darah? Sebelum itu suksesi Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto tahun 1967 juga berdarah-darah. Toh itu pun akhirnya dianggap legal menurut demokrasi. Jadi, demokrasi juga bisa berdarah-darah, bukan?
  • 11. Demokrasi Kompromis? Tampaknya argumentasi itu sangat indah dan luhur. Namun, dalam praktiknya, justru umat Islam yang lebih banyak menjadi korban. Yang dikorbankan acapkali bukan hanya soal kedudukan atau jabatan, melainkan ajaran Islamnya itu sendiri. Sebagai contoh: Dalam sidang-sidang BPUPKI menjelang kemerdekaan RI tahun 1945, ada dua aspirasi mengenai bentuk negara. Sebagian menginginkan Negara Islam yang menerapkan syariah Islam. Sebagian lagi menolak syariah Islam dengan aspirasi negara nasional yang sekular. Akhirnya, ditempuh kompromi sehingga lahir sila pertama Piagam Jakarta 1945 yang berbunyi: Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya. Jadi, syariaht Islam tidak diterapkan kepada semua warga negara, juga tidak ditolak sama sekali, melainkan dicari komprominya, yakni diterapkan kepada Muslim saja. Padahal sila pertama yang kompromistis ini sebenarnya tidak sesuai dengan Islam. Sebabnya, Islam mestinya diterapkan kepada seluruh warga negara, bukan hanya kepada warga negara Muslim. Kepada non-Muslim diterapkan syariah Islam yang mengatur hukum publik (public order), seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan seterusnya. Adapun dalam urusan privat, seperti dalam masalah akidah, ibadah, pernikahan, busana, makanan, minuman, warga non- Muslim dipersilakan menganut dan menjalankan agamanya masing-masing, dalam bingkai syariah Islam.
  • 12. Demokrasi Universal? Demokrasi diklaim lebih bersifat universal, yaitu bisa diterima oleh semua kelompok, sementara Khilafah Islam dikatakan sektarian, yaitu hanya mementingkan kelompok Islam saja. Argumentasi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Pasalnya, justru sifat sektarian itu dapat kita temukan di negara-negara Eropa yang menerapkan demokrasi. Praktik demokrasi di sana membuktikan kekuasaan hanya diprioritaskan bagi sekte tertentu dalam agama Kristen, sedangkan sekte lainnya cenderung dicegah untuk menduduki kekuasaan. Di Italia, misalnya, kekuasaan selalu dipegang pemeluk Katolik. Tak diijinkan sama sekali ada penganut sekte Kristen Protestan untuk menduduki kekuasaan. Itulah sebabnya mengapa partai yang selalu berkuasa di Italia adalah Partai Demokrasi Masehi yang didukung oleh gereja Katolik. Demikian pula di Spanyol. Kekuasaannya selalu dipegang penganut Katolik. Bahkan hak memilih dalam Pemilu pun hanya diberikan kepada penganut Katolik saja. Sebaliknya di Norwegia, yang mendominasi kekuasaan adalah para penganut Kristen Protestan. Raja yang berkuasa dan minimal setengah dari jumlah menteri, diharuskan beragama Kristen Protestan. Demikian pula di Swiss. Konstitusinya secara resmi membuat peraturan yang membatasi kekuasaan hanya pada penganut Kristen Protestan saja, dan sebaliknya sangat mempersulit masuknya orang Katolik dalam kekuasaan
  • 13. Adapun dalam Khilafah, yang terjadi dalam sejarah bukanlah dominasi sekte tertentu, melainkan dominasi keturunan tertentu, seperti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyyah. Itu fakta sejarah yang tak dapat dibantah. Namun, fakta sejarah tersebut tidak mewakili norma ideal yang sesungguhnya dari syariah Islam. Yang benar dalam Syariah Islam adalah, kekuasaan itu ada di tangan umat (as-sulthan li al-ummah), bukan di tangan keturunan atau keluarga tertentu. Khalifah seharusnya adalah jabatan hasil pilihan umat, bukan jabatan yang diwariskan dari ayah kepada anaknya. Islam tidak mengakui dan tidak mengenal sistem pewarisan kekuasaan yang lazim dalam sistem monarki/kerajaan (Abdul Qadim Zallum, Nizham al-Hukm fi al-Islam, hlm. 28-29).
  • 14. Demokrasi Modern dan Beradab? Demokrasi dikatakan sistem politik modern dan lebih beradab. Sebaliknya, kembali kepada Khilafah Islam berarti kembali ke zaman terbelakang. Jawabannya ada tiga poin. Pertama: sebagai sistem pemerintahan memang demokrasi baru eksis pada ke-18 M di Eropa. Namun, secara ide dan filsafat, demokrasi sesungguhnya berakar pada sejarah Yunani kira-kira lima abad sebelum Masehi. Demokrasi sudah diperbincangkan dan diperdebatkan oleh para filosof Yunani yang hidup pada abad ke-5 SM, seperti Thrasymachus, Otanes, Megabyse, dan Xenophon. Demokrasi juga diperbincangkan oleh Sokrates (469-399 SM) hingga Aristoteles (384-322 SM). (Abdul Aziz Shaqr, An-Naqdh al-Gharbi li al-Fikrah ad-Dimuqrathiyyah, hlm. 20- 22). Jadi, bagaimana mungkin demokrasi dikatakan sistem modern jika benih- benih idenya sudah dibicarakan sejak lima abad sebelum Masehi?
  • 15. Kedua: jika dikatakan demokrasi lebih beradab, memang seakan-akan ada benarnya meskipun hakikatnya tidaklah demikian. Biasanya yang dicontohkan adalah sejarah Timur Tengah modern yang banyak dikuasai diktator. Seperti Irak pada masa Saddam Hussain, Iran pada masa Syah Iran, Libya pada masa Muammar Khadafi, Tunisia pada masa Burguiba, dan sebagainya. Lalu demokrasi digambarkan telah datang sebagai dewa penolong yang menyelamatkan negara-negara tersebut dari kediktatoran. Seakan-akan Barat dengan demokrasinya betul-betul hebat dan mulia. Padahal justru negara-negara Baratlah (khususnya AS) yang menjadi pendukung di balik layar para diktator itu. Jadi, bagaimana mungkin negara pensponsor kediktatoran seperti AS, dikatakan sebagai negara beradab? Ketiga: jika yang dimaksud modern adalah sains dan teknologi, maka secara faktual memang kemajuan sains dan teknologi saat ini masih didominasi oleh negara-negara Barat yang notabene demokratis. Namun sesungguhnya, sains dan teknologi bukanlah produk dari ideologi demokrasi, melainkan produk dari penelitian ilmiah berdasarkan metode ilmiah (scientific method) yang bersifat universal dan netral- nilai. Jadi, ditinjau secara epistemologi, sains dan teknologi adalah sesuatu yang netral-nilai, bukan sesuatu yang terikat-nilai (value-bond), misalnya lahir dari paham demokrasi. Jadi, demokasi itu tak ada urusannya dengan sains dan teknologi.
  • 16. Demokrasi Memberikan Kebebasan Ekspresi dan Kritik? Demokrasi dikatakan memberikan jalan kepada semua orang untuk berperan, berekspresi dan melakukan kritik; sementara Islam tidak demikian. Argumentasi ini tak dapat diterima. Pasalnya, kebebasan berpendapat yang diserukan demokrasi itu sangat bertentangan dengan Islam. Ini ide yang berlebihan dan tak bertanggung jawab. Dikatakan berlebihan, karena demokrasi membolehkan berbicara apa saja; sesuai Islam atau tidak; mendukung atau menentang Islam. Semuanya boleh dalam demokrasi. Apakah umat Islam harus menerima kebebasan berpendapat dengan standar yang rusak seperti ini? Dikatakan tak bertanggung jawab, karena penguasa dalam demokrasi merasa tak berkewajiban memberikan satu pendapat yang benar, atau melarang pendapat yang sesat, kepada masyarakat. Rakyat dibolehkan berbicara apa saja; boleh memilih pendapat apa saja, entah sesuai Islam atau tidak, entah sesat atau tidak. Semua terserah kepada rakyat. Apakah umat Islam harus menerima kebebasan berpendapat yang tak bertanggung jawab seperti ini? Dalam Islam setiap perkataan atau kritik harus benar, yaitu sesuai syariah Islam, karena semua akan dicatat oleh malaikat dan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah pada Hari Kiamat nanti (Lihat: QS al-Ahzab [33]: 70; Qaf [50]: 18).
  • 17. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar,(QS.Al Ahzab: 70) Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).(QS.Qof: 18)