Pengawasan Dana Desa oleh APIP

1. PENGAWASAN DANA DESA
INSPEKTORAT
KABUPATEN NATUNA
2021

2. DASAR HUKUM
- UU NO. 6 TH 2014 Tentang Desa Pasal 115 huruf g
- PERMENDAGRI NO 113 TH 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Pasal 44 ayat (2)
- PERMENDAGRI NO. 71 TH 2015 Tentang Kebijakan
Pengawasan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016
- Perda no. 6 TH 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Natuna No 63 TH 2016 Tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat,
Sekretariat Dewan, Inspektorat, dan Badan Kabupaten Natuna
- Peraturan Bupati Natuna no 9 Tahun 2016 Tentang Kebijakan
Pengawasan Pemerintah Kabupaten Natuna
- Peraturan Bupati Natuna no. 40 Tahun 2015 Tentang Piagam
Audit Internal Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

3. TUGAS INSPEKTORAT (SELAKU APIP) :
Melakukan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (psl 218 ayat (2) UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemda)
Tujuan Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh APIP :
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa dana desa
yang bersumber dari APBN dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat
diyakini tujuan dari dana desa untuk mensejahterakan
masyarakat dapat tercapai.

4. Penting Untuk Diingat
Pengelolaan Dana Desa merupakan
bagian tak terpisahkan dari pengelolaan
keuangan desa secara keseluruhan,
sehingga pengawasan Dana Desa
merupakan bagian dari pengawasan
pengelolaan keuangan desa

5. Arah Pengawasan Dana Desa
• Lebih Mengutamakan fungsi pencegahan (Early Warning
System), sehingga APIP dituntut untuk melakukan
Asistensi terhadap Pengelolaan Dana Desa
• Walaupun pengawasan mengutamakan pencegahan, APIP
tidak Boleh mengabaikan tindakan kecurangan (Fraud)
pengelolaan dana desa (Merancang program pengawasan
terhadap kepatuhan desa dalam pengelolaan Dana Desa)
• Selain menilai Kepatuhan pengelolaan dana desa, APIP
juga menilai apakah dana desa telah memberikan manfaat
kepada masyarakat

6. Arah Pengawasan Dana Desa
• Mengingat besar jumlah desa dan kondisi geografis desa ,
APIP harus merancang program pengawasan berbasis
risiko (prioritas bagi proses dan desa yang memiliki risiko
penyimpangan tinggi)
• APIP harus merespon/menindaklanjuti pengaduan
masyarakat dengan melakukan klarifikasi/kajian dan atau
pemeriksaan khusus/investigasi
• Demi efektivitas pengawasan APIP harus memperhatikan
Laporan Hasil Pengawasan APIP Lainnya (RAKORWAS)

7. SASARAN PENGAWASAN
Tahap Pra pencairan
dan penggunaan
Tersedianya regulasi, kebijakan internal,
Sumberdaya Manusia, dan prosedur
perencanaan oleh pemerintah desa

8. SASARAN PENGAWASAN
Tahap pencairan dan
penggunaan
Kehandalan Sistem Pengendalian Intern dan
kepatuhan pemerintah desa terhadap:
1. Mekanisme pencairan dari RKD
2. Proses pengadaan B/J dan,
3. Penggunaan Dana Desa

9. SASARAN PENGAWASAN
Tahap pasca
pencairan dan
penggunaan
1. Penatausahaan Dana Desa
2. Perpajakan,
3. Pengujian bukti pertanggungjawaban
4. Kepatuhan penyampaian Laporan
5. Sisa Dana di RKD

10. Jenis Pengawasan
1. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
(khusus pengelolaan Dana Desa)
2. Pemeriksaan Reguler (menyatu dalam
pemeriksaan atas penyelenggaraan
pemerintah desa)
3. Pemeriksaan khusus/investigasi atas
dugaan fraud
4. Desk Audit dengan memanfaatkan aplikasi
siskeudes

11. Tahapan Pemeriksaan
Tujuan :
1. memperoleh gambaran umum
tentang Obyek pemeriksaan
2. Mengindentifikasi kerentanan dan
kelemahan pengelolaan Dana Desa
1. Survey Pendahuluan

12. Tahapan Pemeriksaan
Tujuan :
1. Memperoleh keyakinan yang memadai
atas penerapan pengendalian interndalam
pengelolaan Dana Desa
2. Pengujian atas kehandalan SPI

13. Tahapan Pemeriksaan
Tujuan :
Memperoleh keyakinan pemerintah desa telah
mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan,
meliputi antara lain:
1. Tepat pencairan yang diterima, disalurkan dan
dilaporkan
2. Tepat penggunaan (waktu, kualitas, dan biaya)
C. Pengujian Rinci atau audit lanjutan

14. Metodologi Pemeriksaan
Menggunakan metode sampling yang dilakukan
dengan pertimbangan profesional pemeriksa.
- Analisis
- Observasi/pengamatan
- Evaluasi
- Investigasi
- Verifikasi
- konfirmasi
- Rekonsiliasi
- Inventarisasi/opname
- Cek/uji/test
- Bandingkan
- Inspeksi
- Footing/cross footing
teknik yang digunakan untuk mendapatkan bukti
audit yang relevan, kompeten, cukup dan
material, antara lain :

15. TEMUAN YANG BIASA TERJADI
- Laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi
bukti-bukti yang lengkap dan sah
- Belanja yang belum dipertanggungjawabkan
- Penutupan kas bulanan belum dilakukan
- Kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan
RAB/Gambar
- Bangunan/konstruksi fisik tidak sesuai dengan
spesifikasi teknik atau standar (SNI)

16. TEMUAN YANG BIASA TERJADI
- Laporan pertanggungjawaban belum dilengkapi
bukti-bukti yang lengkap dan sah
- Belanja yang belum dipertanggungjawabkan
- Penutupan kas bulanan belum dilakukan
- Kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan
RAB/Gambar
- Bangunan/konstruksi fisik tidak sesuai dengan
spesifikasi teknik atau standar (SNI)

17. Pelaporan
Prinsip penyusunan LHP:
Akurat, Obyektif, Meyakinkan, Lengkap, Jelas, Tepat
waktu, ringkas
Penyampaian informasi mengenai hasil pemeriksaan
secara tertulis kepada:
- objek yang diperiksa
- Atasan (Dalam hal ini Bupati Natuna)
- Pejabat yang berwenang berdasarkan perundang-
undangan

18. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pemerintah desa yang tidak
menindaklanjuti rekomendasi HP dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Rekomendasi hasil pemeriksaan harus
ditindaklanjuti oleh pemerintah desa

19. Standar yang digunakan dalam pemeriksaan
STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH
INDONESIA YANG DIKELUARKAN OLEH
AAIPI, TANGGAL 30 DESEMBER 2013

20. TERIMA KASIH