Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 mengubah Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air. Laporan ini merupakan laporan kinerja tahun ketiga dari rencana strategis 2014-2019 untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Pada tahun 2016, dinas ini berfokus pada pembangunan fisik dan pencapaian target anggaran meskipun terbatasnya waktu dan anggaran menghambat

2. RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Daerah Provinsi Riau
disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau diubah menjadi Dinas Bina Marga
Provinsi Riau dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau. Seiring
dengan Pelaksanaan Perda SOTK tersebut maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Cipta
Karya,Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau tahun 2016 merupakan Laporan tahun
ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019. Adapun sasaran penyusunan LAKIP
ini adalah tersedianya media pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan
dalam satu tahun anggaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Organisasi.
Pada tahun Anggaran 2016 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi
Riau sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan tujuan dan
sasaran Strategis yang ingin dicapai melalui Anggaran Rutin yang masuk kedalam Anggaran
Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun 2016.
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air
Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa hal
antara lain karena besarnya jumlah kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Sumber Daya Air berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 5 Tahun 2016
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran
2016, disamping itu terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan menyebabkan pekerjaan fisik
dan pencapaian realisasi keuangan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah
ditentukan.
Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau adalah
ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Dinas Cipta
Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air yang disusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. Persentase penyelesaian
fisik pembangunan yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air
yang didanai APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 mencapai 91,12 %, sedangkan
serapan anggaran sampai akhir tahun anggaran 2016 70,64 %.

3. i
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
KATA PENGANTAR
Puji syukur tidak lupa kita sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Provinsi Riau sebagai
wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Program yang tertuang dalam Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2014-2019 dapat terlaksana dengan baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban
kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas
kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air tahun 2016 merupakan media sarana
untuk menyampaikan pertanggung jawaban, serta menjawab dan memberikan keterangan atas
pencapaian kinerja tahun 2016. LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Selanjutnya kami berharap Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan
penetapan dan pengelolaan program serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau.
KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI RIAU
Dr. Ir. H. DWI AGUS SUMARNO, MM. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631212 199203 1 007

4. 1
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
BAB I
PENDAHULUAN
1. Gambaran Umum Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi
Riau, Dinas Pekerjaan Umum mengalami perubahan Nomenklatur, dengan terbentuknya 2 (dua) Dinas
Baru yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air serta Dinas Bina Marga.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau merupakan perangkat daerah
yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas Pembantuan, pada Ruang
Lingkup Pekerjaa Umum dibidang Keciptakaryaan, Tata Ruang dan Sumber daya Air. Disamping tugas
tersebut juga mempunyai kewenangan melaksanakan Dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah
kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang organisasi Dinas daerah
Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2015 Tentang RincianTugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau, maka Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau mempunyai tugas pokok “Dinas mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pada Sekretariat, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan, Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Sumber Daya Air serta
menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
a.penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Sekretariat, Bidang Tata Ruang
dan Tata Bangunan, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Perumahan dan
Permukiman dan Bidang Sumber Daya Air;
b.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan,
Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang
Sumber Daya Air;
c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Tata Ruang dan Tata
Bangunan, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Perumahan dan Permukiman dan
Bidang Sumber Daya Air;

5. 2
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
d.Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Tugas pokok dan fungsi tersebut dijalankan oleh masing-masing bidang dan Unit PelaksanaanTeknis
(UPT) yang terdiri : Sekretariat, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, Bidang Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Sumber Daya Air, Unit
PelaksanaanTeknis Air minum, Unit Pelaksanaan Teknis Pembinaan Jasa Konstruksi dan Sumber Daya
Manusia serta UPT PIP2B.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Sumber daya
Air Provinsi Riau dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Gubernur dengan didukung oleh Struktur Organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a. Subbagian Perencanaan Program
b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan
a. Seksi PerencanaanTeknis
b. Seksi PenataanRuang
c. Seksi Penataan Bangunan dan Gedung
4. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
a. Seksi Perencanaan Teknis
b. Seksi Air Minum
c. Seksi Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Perumahandan Permukiman
a. Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman
b. Seksi Perumahan Permukiman Perkotaan
c. Seksi Perumahan Permukiman Pedesaan
6. Bidang Sumber Daya Air
a. Seksi Administrasi Sumber Daya Air
b. Seksi Irigasi dan Rawa
c. Seksi Sungai, Danau dan Pantai
7. Unit PelaksanaTeknis Air Minum
a. Tata Usaha
b. SeksiTeknik

6. 3
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
8. Unit Pelaksana Teknis Pembinaan Jasa Koordinasi dan SDM
a. Tata Usaha
b. SeksiTeknik
9. Unit Pelaksana teknis PIP2B
a. Tata Usaha
b. SeksiTeknik
2. Maksud danTujuan Penulisan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun 2016 disampaikan dengan maksud dan tujuan sebagai Laporan
Tahunan yang berisi ikhtisar pertanggungjawaban pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan
pedoman dan acuan bagi semua instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan Laporan Kinerja
sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja untuk satu tahun anggaran.
Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja bermanfaat untuk:
1. Sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan dating;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dating;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
3. Sistematika Penulisan
Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berasal dari pertanggungjawaban
kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Pencapaian sasaran strategis
instansi pemerintah sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;
d. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (Lima)
tahunan yang direncanakan.

7. 4
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
Tolak ukur pencapaian sasaran kinerja tahun anggaran 2016 dapat dilihat dengan membandingkan
capaian kinerja (performance results) tahun 2016 dengan Rencana Kerja (performance plan) tahun 2016.
Dengan analisis capaian kinerja terhadap realisasi kinerja akan memungkinkan diidentifikasinya
sejumlah kinerja (performa grip) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Lakip Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Sumber Daya Air dapat diilustrasikan sebagai berikut :
a. BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas profil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau
dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP tahun 2016
b. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
Menjelaskan rencana strategis yang berisikan antara lain : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Serta
strategi mencapai tujuan sasaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau
tahun 2016, selain itu juga menjelaskan hal-hal penting dan perencanaan dan perjanjian kerja
(dokumen Penetapan kinerja)
c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan perihal evaluasi kinerja, analisis pencapaian akuntabilitas kinerja, aspek kinerja dan
strategi pemecahan masalah.
d. BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Cipta Karya,
Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun 2016 dan menguraikan saran yang diperlukan
bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

8. 5
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air
Rencana Strategis sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan langkah awal
untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Rencana Strategis SKPD memerlukan
integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu mencapai sasaran-
sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air dimaksudkan
untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam mendorong pelaksanakan pembangunan di Provinsi
Riau, dengan;
VISI :
Berdasarkan tinjauan tugas Pokok dan Fungsi serta menyelaraskan dengan Visi pemerintah
Provinsi Riau, maka Visi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya AirProvinsi Riau adalah
sebagai berikut:
“Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan dan Sumber Daya Air Yang
Berkelanjutan Dengan Mengacu Kepada Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Yang Berkelanjutan
Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berdaya Saing Tinggi”
MISI :
Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi yang telah disepakati maka dirumuskanlah Misi Dinas
Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau dalam 5 visi sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, perumahan dan pemukiman dalam
rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penanganan kawasan kumuh di perkotaan dan
perdesaan, pembangunan infrastruktur bangunan besar, serta penyebaran informasi dan data
infrastruktur permukiman dan bangunan di Provinsi Riau dalam mencapai target MDG’s;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air, penyediaan dan pengembangan
air baku, kawasan rawa/gambut, kawasan tangkapan air dan kawasan pantai, Peningkatan dan
rehabilitasi, pelindung sungai dan pesisir pantai dari ancaman erosi/abrasi dan pemberdaya pulau-

9. 6
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
pulau terluar dan pesisir pada daerah perbatasan untuk kedaulatan air. Penyebaran sistem
informasi terkait pengelolaan dan kebijakan tata kelola Sumber Daya Air yang menyeluruh,
terpadu dan kawasan lingkungan, irigasi dan rawa, penataan kawasan tangkapan air, dan
cekungan air tanah, dalam rangka mendukung ketahanan pangan untuk masyarakat,
pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir;
3. Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan
permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/Kota di Provinsi
Riau;
4. Mengoptimalkan dan mengefisiensi pemanfaatan tata ruang dan tata bangunan yang berwawasan
lingkungan di Provinsi Riau serta Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan
strategis Riau yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi
program pembangunan daerah;
5. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Ke-Cipta Karyaan, Tata Ruang dan Sumber Daya Air
di Provinsi Riau.
2.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran adalah rumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas
tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi
dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun.
Rumusan Tujuan dan Sasaran harus realistis dan mudah dicapai melalui program dan kegiatan
SKPD. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi
Riau adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi
Riau 2014-2018
TUJUAN SASARAN
Meningkatkan pembangunan infrastruktur ke
daerah terisolir dan terpencil
Terbukanya perbaikan kapasitas dan aksesbilitas
masyarakat di daerah terisolir dan terpencil
Meningkatkan pembangunan infrastruktur
wilayah pedesaan
Terbukanya perbaikan kapasitas dan aksesibilitas
masyarakat di pedesaan
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar
permukiman di perkotaan dan perdesaan
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman di
perkotaan dan perdesaan
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar Pemenuhan kebutuhan dasar akan hunian yang layak

10. 7
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
akan hunian yang layak bagi masyarakat miskin bagi masyarakat miskin
Menyediakan permukiman yang layak bagi
masyarakat marginal di pedesaan
Meningkatkan kualitas permukiman perdesaan bagi
masyarakat termarginalkan
Meningkatkan fasilitas infrastruktur dasar
permukiman masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR)
Pemenuhan fasilitas infrastruktur dasar permukiman
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Meningkatan infrastruktur sumber daya air Tersedianya infrastruktur dan sumber daya air yang
handal untuk mendukung konservasi sumber daya air
dan pengembangan pertanian
Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi
dan rawa
 Meningkatnya fungsi saluran primer, sekunder
mengalirkan debit air secara optimal ke areal
pertanian
 Optimalisasi kondisi dan pemanfataan fungsi
jaringan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi,
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
 Meningkatkan pemanfaatan jaringan irigasi dan
rawa dalam rangka mendukung ketahanan
pangan dan perkebunan.
 Mempertahankan fungsi jaringan irigasi dan rawa
dalam rangka mendukung upaya ketahanan
pangan.
Meningkatkan keandalan sistem jaringan
infrastruktur sumber daya air
Meningkatkan kondisi dan fungsi sarana dan
prasarana pengendali sumber daya air
Pemenuhan kebutuhan air baku Meningkatnya pemanfaatan air baku permukaan
untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan
masyarakat sehari-hari, kebutuhan perkotaan dan
industri
Mewujudkan sistem informasi SDA yang
terpadu, mudah diakses dan memenuhi
kebutuhan akan data & informasi SDA yang
cepat dan terpusat.
 Terlaksana dan terkendalinya pengelolaan SISDA
secara terpusat, terkoordinasi dan terpadu
 Tersedianya database sumber daya air
Pemenuhan akses pelayanan air minum dan air Meningkatnya jumlah masyarakat terlayani PDAM

11. 8
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
bersih melalui SPAM Regional I (Kota
Pekanbaru dan Kab. Kampar) serta peningkatan
penyehatan lingkungan
Pekanbaru dan PDAM Kampar
Pemenuhan akses pelayanan air minum dan air
bersih melalui SPAM Regional II (Kab. Rokan
Hilir, Kab Bengkalis, Kota Dumai) serta
peningkatan penyehatan lingkungan
Meningkatnya jumlah masyarakat terlayani PDAM kab
Rokan Hilir, Kab. Bengkalis dan PDAM Kota Dumai
Pemenuhan akses pelayanan air minum dan air
bersih melalui SPAM Regional III ( Kab. Indragiri
Hilir, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kuansing) serta
peningkatan penyehatan lingkungan
Meningkatnya jumlah masyarakat terlayani PDAM
Kab Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu, dan PDAM
Kab. Kuantan Singingi.
Maksimalisasi penyebaran informasi dan data
Tata Ruang permukiman dan bangunan di
Provinsi Riau dalam mencapai target MDG’s
Masyarakat di lingkungan permukiman dan kawasan
kumuh di perkotaan maupun perdesaan
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan
Pengawasan dalam Penataan Ruang.
Kualitas Ruang yang optimal
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
sipil negara dan menata sistem manajemen
sumberdaya aparatur berbasis teknologi
informasi guna efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintah daerah
Meningkatkan sumber daya manusia (SDM)
pendukung melalui mekanisme outsourching untuk
menjamin terlaksananya program sesuai tugas pokok
dan fungsi
Upaya penelitian dan pengujian bahan dan
material serta sosialisasi dan penyebaran
informasi tentang standard teknik bangunan dan
perumahan
Masyarakat pengembang perumahan dan
permukiman serta pelaku Jasa Konstruksi
Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Perundang-
Undangan Jasa Konstruksi
Terciptanya Aparatur yang handal setelah mengikuti
Sosialisasi Perundang-undangan jasa konstruksi
Meningkatkan Kualitas SDM Sosialisasi
Pengadaan Barang/Jasa
Peserta yang telah mengikuti Sosialisasi pengadaan
barang/jasa
Mendukung pengendalian mutu pelaksanaan
kegiatan ke PU an
Melakukan poemeriksaan bahan dan material
infrastruktur ke PU an
Mewujudkan pembangunan untuk menunjang
sarana dan prasarana keagamaan
Terwujudnya pembangunan untuk menunjang sarana
dan prasarana keagamaan

12. 9
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
Mewujudkan pembangunan untuk menunjang
sarana dan prasarana kebudayaan Melayu
Terwujudnya pembangunan untuk menunjang sarana
dan prasarana kebudayaan Melayu
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Terwujudnya lingkungan kerja yang baik dan
profesional
Mewujudkan lingkungan perkotaan yang hijau
dan asri sebagai daya tarik wisata kota
Terwujudnya pembangunan taman kota dan ruang
terbuka hijau
Meningkatkan bangunan dan lingkungan Membangun, meningkatkan dan memelihara
bangunan beserta lingkungan pendukungnya
Mengembangkan penyediaan air bersih Tersedianya air bersih hingga daerah terisolir dan
terpencil
Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk
mendapatkan akses pelayanan air minum dan
sanitasi yang layak
Terpenuhinya standar pelayanan minimum
masyarakat untuk mendapatkan akses air minum dan
sanitasi yang layak
Meningkatkan infrastruktur sumber daya air Tersedianya infrastruktur dan sumber daya air yang
handal untuk mendukung konservasi sumber daya air
dan pengembangan pertanian

13. 10
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
2.3. Sasaran Strategis
Rencana Strategis periode tahun 2014-2018 merupakan Renstra lima tahun pertama Dinas Cipta
Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau, adapun laporan tahun 2016 merupakan
realisasi kegiatan yang dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2016.
Pada anggaran tahun 2016 telah direncanakan dan dilaksanakan program-program yang
mendukung pencapaian sasaran strategis, dengan pendanaan melalui anggaran belanja langsung
dalam APBD tahun 2016. Adapun sasaran strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya
Air Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau
Sasaran Strategis Program
Terlayaninya masyarakat dan dunia usaha
pengguna air untuk kegiatan pertanian, domestik,
industri dan lain-lain
Pembangunan Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Memperkecil resiko bahaya banjir dan kekeringan
serta perbaikan sarana dan prasarana bidang
sumber daya air
Program Pengendalian Banjir
Tersedianya prasarana infrastruktur permukiman
dikawasan perdesaan dan perkotaan
- Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
- Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi
masyarakat perkotaan dan terwujudnya
penyehatan lingkungan pemukiman perkotaan
- Program Penyediaan dan pengelolaan air
minum
- Program Penyediaan air minum
mendukung penyehatan PDAM
- Program Lingkungan Sehat Perumahan
Terselenggaranya pembangunan pembinaan dan
pengelolaan bangunan gedung beserta penataan
lingkungannya
- Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
- Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan
- Program Penataan Ruang

14. 11
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
2.4. Rencana Kinerja Tahun 2016
Rencana Kinerja merupakan gambaran hasil dari suatu kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.
Rencana kinerja Tahun 2016 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air menjelaskan
tentang sasaran strategis, indikator kinerja dan target pembangunan yang akan dicapai pada tahun
anggaran 2016. Proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber
Daya Air tahun 2016 meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Penetapan Sasaran Strategis
Sasaran Strategis merupakan penentuan target atas hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan
suatu program atau kegiatan . Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Cipta Karya, Tata Ruang
dan Sumber Daya Air Provinsi Riau telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada
tahun anggaran 2016. Capaian sasaran strategis yang sudah ditentukan dilihat dari indikator
kinerja. Sebagai tahap ukuran keberhasilan pencapaian sasaran dari suatu program /kegiatan.
Sasaran-sararan strategis beserta indikator kinerja dirumuskan dari dokumen Rencana Strategis
(RENSTRA);
2. Penetapan Program
Penetapan Program berdasarkan nomenklatur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan
dan peraturan daerah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok fungsi suatu
satuan kerja untuk mencapai Visi dan Misi melalui sasaran strategis yang sudah diputuskan
sebagaimana uang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis;
3. Penetapan Kegiatan
Dari masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber
Daya Air Provinsi Riau menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang mendukung
pencapaian sasaran secara terukur dari suatu program;
4. Penetapan Target Kinerja
Penetapan Target kinerja merupakan komitmen organisasi untuk mencapai sasaran strategis yang
dimuat dalam rencana strategis. Penetapan target kinerja bermanfaat bagi pemerintah provinsi riau
untuk :
a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja-organisasi;
b. Melapor capaian realisasi kinerja dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Menilai keberhasilan organisasi.
Rencana Kinerja Tahunan dijabarkan lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Sumber Daya Air tahun 2014-2018.

15. 12
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
Pencapaian target kinerja setiap tahunnya dapat dilihat dari indikator kinerja yang memberikan
gambaran baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Adapun Indikator Kinerja Utama tahun 2016 yang
mencantumkan sasaran beserta indikator kinerja sasaran yang ditargetkan akan dicapai tahun 2016
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4)
1 Terpenuhinya kebutuhan air
bersih bagi masyarakat
perkotaan dan terwujudnya
penyehatan lingkungan
pemukiman perkotaan
Jumlah drainase yang
terbangun di pemukiman
perkotaan
Jaringan air bersih yang
terbangun di pemukiman
perkotaan
2 Pemenuhan kebutuhan dasar
akan hunian yang layak bagi
masyarakat miskin
Jumlah Rumah Sederhana
Layak Huni yang terbangun
Selanjutnya penetapan program atau kegiatan disusun berdasarkan indikator sasaran strategis
yang tercantum dalam IKU tahun 2016. Penetapan program atau kegiatan tertuang dalam formulir
Penetapan Kinerja Tahun Anggaran Tahun 2016.
Pada formulir Penetapan Kinerja (Penja) Tahun Anggaran 2016 berisikan 5 (Lima) Sasaran
Strategis dan 8 (Delapan) Indikator Kinerja yang tersebar pada 9 (Sembilan) Program dan 116 (Seratus
enam belas) kegiatan, dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja (Penja) Tahun Anggaran 2016.

16. 13
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
2.5. Rencana Anggaran Tahun 2016
Pada tahun anggaran 2016, penyediaan Belanja Tidak Langsung (BTL) Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau sebesar Rp 28.612.731.907,00,- yang dialokasikan untuk
Belanja Pegawai (gaji Pokok PNS, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS).
Jumlah anggaran Belanja Langsung (BL) yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang dan
Jasa, Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Lain-lain yang
berasal dari APBD Perubahan Provinsi Riau tahun 2016 yang dialokasikan pada 20 program dan 274
kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 586.645.335.571,00,- dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.4 Jumlah Kegiatan dan Anggaran TA. 2015
No. BIDANG JUMLAH KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
(Rp.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sekretariat
UPT Pembinaan Jakon & SDM
UPT PIP2B
UPT Air Minum
Bidang Perumahan dan Permukiman
Bidang Sumber Daya Air
Bidang Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan
Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan
30
6
4
1
32
85
46
70
13.719.646.000,00
800.000.000,00
1.248.950.000,00
5.832.697.000,00
114.678.148.100,00
161.636.340.800,00
207.859.637.600,00
80.869.916.071,00
JUMLAH 274 586.645.335.571,00

17. 14
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
Sementara Alokasi Dana untuk kegiatan yang menunjang Sasaran Strategis Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Sumber Daya Air Tahun 2016 sebesar Rp 449.980.675.400,-
Tabel 2.5 Jumlah Kegiatan dan Anggaran yang menunjang Sasaran Strategis
No. BIDANG JUMLAH KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
(Rp.)
1.
2.
3.
4.
Bidang Perumahan dan Permukiman
Bidang Sumber Daya Air
Bidang Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan
Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan
12
67
32
5
78.141.249.200
155.029.574.800
181.358.848.400
35.451.003.000
JUMLAH 116 449.980.675.400

18. 15
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang nyata atas capaian
target yang sudah ditentukan disetiap Program dan Kegiatan, analisis ini juga memberikan jawaban
terhadap permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran kinerja program/kegiatan.
Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja dapat dicapai adalah dengan cara membandingkan indikator-indikator sasaran
yang diharapkan dengan realisasinya, atau membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja
yang dicapai Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau.
Dalam tahun 2016 bidang Keciptakaryaan, Tata Ruang dan Sumber Daya Air telah melaksanakan 20
Program dan 274 Kegiatan, dengan 9 (Sembilan) Program dan 116 (Seratus enam belas) kegiatan
diantaranya merupakan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis. Kegiatan-kegiatan
tersebut dibiayai melalui pendanaan APBD Perubahan tahun anggaran 2016. Seluruh kegiatan tersebut
dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang sudah ditargetkan pada tahun anggaran 2016.
Dari 116 kegiatan penunjang sasaran strategis yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air bila diukur dengan indikator kinerja, realisasi
kinerja sampai akhir tahun anggaran 2016 mencapai 95,87 %. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara
lain sebagai berikut :
1. Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan karena banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan
kewenangan yang diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga
harus menunggu Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Pusat, Dinas Cipta Karya,
Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan karena
keterlambatan penyelesaian pengerjaan dikarenakan faktor bencana alam seperti banjir atau musim
hujan yang berkepanjangan di akhir tahun.

19. 16
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
Adapun pengukuran kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air tahun anggaran 2016
adalah sebagai berikut :
TABEL 3.1
Pengukuran Kinerja
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(1) (2) (3)
1 Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa,
dan jaringan pengairan lainnya
Panjang jaringan yang teraliri air dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat
49.39 Km
2 Terlindunginya wilayah sungai dan pantai dari
abrasi dan erosi
Panjang bangunan pengendali banjir wilayah
sungai dan pantai dari abrasi dan erosi
36.14 Km
3 3 Kawasan
4 Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di
Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota
Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
yang dibangun atau ditingkatkan kualitasnya
di Kabupaten/Kota
346 PSU
5 Jaringan air bersih yang terbangun di
pemukiman perkotaan
19 Jaringan
6 Jumlah drainase yang terbangun di
pemukiman perkotaan
58 Saluran
7 Terselenggaranya pembangunan pembinaan dan
pengelolaan bangunan gedung beserta penataan
lingkungannya
Jumlah bangunan gedung yang dibangun 3 Bangunan/
Gedung
Jumlah kawasan/lingkungan yang ditata 2 Kawasan
Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat
perkotaan
Terwujudnya penyehatan lingkungan pemukiman
perkotaan
TARGET
(4)
Tersedianya prasarana infrastruktur permukiman di
kawasan perdesaan dan perkotaan
Jumlah kawasan kumuh yang mengalami
peningkatan kualitas infrastruktur

20. 17
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber
Daya Air Provinsi Riau dapat dijelaskan sebagai berikut :
SASARAN 1
Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat perkotaan dan terwujudnya penyehatan lingkungan
pemukiman perkotaan maka diperlukan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
yang dilakukan tiap tahunnya secara berkelanjutan.
Capaian Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya adalah sebagai
berikut :
Pada Tahun 2016, dari target panjang jaringan 49.390 M dapat dipenuhi realisasi 100%. Sedangkan pada
Tahun 2015 realisasi target hanya mencapai 10.43%. Dengan demikian terdapat peningkatan capaian
realisasi target kinerja sebesar 89.57%. Hal ini disebabkan antara lain karena perencanaan kegiatan sudah
dilaksanakan pada tahun sebelumnya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat langsung mengerjakan
pekerjaan konstruksinya tanpa menunggu hasil perencanaan terlebih dahulu.
SASARAN 2
Terlindunginya wilayah sungai dan pantai dari abrasi dan erosi
Untuk memperkecil resiko bahaya banjir dan kekeringan serta perbaikan sarana dan prasarana bidang
sumber daya air maka diperlukan perlindungan wilayah sungai dan pantai dari abrasi dan erosi, terutama di
Provinsi Riau yang memiliki banyak sungai dan pantai.
Capaian Terlindunginya wilayah sungai dan pantai dari abrasi dan erosi adalah sebagai berikut :
Pada Tahun 2016, dari target panjang bangunan pengendali banjir Wilayah Sungai dan Pantai dari Abrasi
dan Erosi 3.614 M dapat dipenuhi realisasi 99.31%. Sedangkan pada Tahun 2015 realisasi target adalah
59.38%. Dengan demikian demikian terdapat peningkatan capaian realisasi target kinerja sebesar 39.93%.
Hal ini disebabkan antara lain karena perencanaan kegiatan sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya
sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat langsung mengerjakan pekerjaan konstruksinya tanpa
menunggu hasil perencanaan terlebih dahulu.
CAPAIAN CAPAIAN
1 5 8
PANJANG JARINGAN
YANG TERALIRI AIR
DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN
MASYARAKAT
1,150 M' 120 M' 10.43 49,390 M' 49,390 M' 100.00
2016NO INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI
2015
2 6 7
TARGET REALISASI
3 4
CAPAIAN CAPAIAN
1 5 8
PANJANG BANGUNAN
PENGENDALI BANJIR
WILAYAH SUNGAI DAN
PANTAI DARI ABRASI DAN
EROSI
9490 M' 5635 M' 59.38 3614 M' 3589 M' 99.31
6 7
2016
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
2015NO INDIKATOR KINERJA
2 3 4

21. 18
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
SASARAN 3
Tersedianya prasarana infrastruktur permukiman di kawasan perdesaan dan perkotaan
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman di Provinsi Riau maka
diperlukan penyediaan prasarana infrastruktur permukiman di kawasan perdesaan dan perkotaan secara
menyeluruh dan terpadu.
Capaian Tersedianya prasarana infrastruktur permukiman di kawasan perdesaan dan perkotaan adalah
sebagai berikut :
Pada Tahun 2016, dari target 3 kawasan dapat dipenuhi realisasi 100%. Indikator kinerja jumlah kawasan
kumuh yang mengalami peningkatan kualitas infrastruktur baru dilaksanakan pada Tahun 2016 karena
Penyesuaian kegiatan sebagai tindak lanjut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang
mengatur kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga
indikator kinerja pada tahun sebelumnya yaitu panjang infrastruktur jalan lingkungan perdesaan yang
ditingkatkan kualitasnya tidak digunakan lagi ditahun 2016.
Adapun pada Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2015, indikator kinerja sasaran adalah panjang infrastruktur
jalan lingkungan perdesaan dan perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya dengan target 11.297 M dan dapat
terealisasi sebesar 10.720 M atau sebesar 89.88 %.
SASARAN 4
Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman di Provinsi Riau maka
diperlukan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di kawasan permukiman Kabupaten/Kota yang
menyeluruh dan terpadu.
Capaian Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota
adalah sebagai berikut :
CAPAIAN CAPAIAN
1 5 8
JUMLAH KAWASAN
KUMUH YANG
MENGALAMI
PENINGKATAN KUALITAS
INFRASTRUKTUR
3 Kawasan 3 Kawasan 100.00
6 7
NO INDIKATOR KINERJA 2015 2016
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
2 3 4

22. 19
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
Pada Tahun 2016, dari target 346 PSU dapat dipenuhi realisasi 100%. Indikator kinerja jumlah prasarana,
sarana dan utilitas (PSU) yang dibangun atau ditingkatkan kualitasnya di kabupaten/kota baru dilaksanakan
pada Tahun 2016 karena Penyesuaian kegiatan sebagai tindak lanjut pemberlakuan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga indikator kinerja pada tahun sebelumnya yaitu panjang infrastruktur
jalan lingkungan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya tidak digunakan lagi ditahun 2016.
SASARAN 5
Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat perkotaan
Untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih bagi masyarakat maka
diperlukan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan yang
disesuaikan dengan kewenangan pemerintah Provinsi yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014.
Capaian Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat perkotaan adalah sebagai berikut :
Pada Tahun 2016, dari target 19 Jaringan dapat dipenuhi realisasi sebesar 18 Jaringan atau 94.74%. Hal
ini disebabkan karena menunggu penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan terlebih dahulu.
Sedangkan pada Tahun 2015, realisasi target adalah 100%. Dengan demikian jika dilihat dari hasil capaian
Tahun-an terdapat penurunan capaian realisasi sebesar 5.26%, namun apabila dilihat dari jumlah beban
pekerjaan yang dikerjaan pada tahun ini maka terdapat peningkatan jumlah realisasi dari realisasi 2 jaringan
pada Tahun 2015 menjadi 18 Jaringan pada Tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 90%.
SASARAN 6
Terwujudnya penyehatan lingkungan pemukiman perkotaan
Sebagai upaya unmtuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman masyarakat, maka perlu dilakukan
penyehatan lingkungan pemukiman, khususnya pemukiman perkotaan yang disesuaikan dengan
kewenangan pemerintah Provinsi yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Capaian Terwujudnya penyehatan lingkungan pemukiman perkotaan adalah sebagai berikut :
CAPAIAN CAPAIAN
1 5 8
JUMLAH PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS
(PSU) YANG DIBANGUN
ATAU DITINGKATKAN
KUALITASNYA DI
KABUPATEN/KOTA
346 PSU 346 PSU 100.00
3 4 6 7
NO INDIKATOR KINERJA 2015 2016
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
2
CAPAIAN CAPAIAN
5 8
JARINGAN AIR BERSIH
YANG TERBANGUN DI
PEMUKIMAN PERKOTAAN
2 Jaringan 2 Jaringan 100.00 19 Jaringan 18 Jaringan 94.74
INDIKATOR KINERJA 2015 2016
TARGET REALISASI
2 3 4 6 7
TARGET REALISASI

23. 20
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
Pada Tahun 2016, dari target 58 Saluran dapat dipenuhi realisasi sebesar 50 Saluran atau 86.21%. Hal ini
disebabkan karena menunggu penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan terlebih dahulu dan
pemutusan kontrak karena tidak dapat diselesaikannya pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan.
Sedangkan pada Tahun 2015, realisasi target adalah 100%. Dengan demikian jika dilihat dari hasil capaian
Tahun-an terdapat penurunan capaian realisasi sebesar 13.79%, namun apabila dilihat dari jumlah beban
pekerjaan yang dikerjaan pada tahun ini maka terdapat peningkatan jumlah realisasi dari realisasi 14
Saluran pada Tahun 2015 menjadi 50 Saluran pada Tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar
78,13%.
SASARAN 7
Terselenggaranya pembangunan, pembinaan dan pengelolaan bangunan gedung beserta penataan
lingkungannya
Untuk mengoptimalkan dan mengefisiensi pemanfaatan tata ruang dan tata bangunan yang berwawasan
lingkungan di Provinsi Riau maka diperlukan penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pengelolaan
bangunan gedung beserta penataan lingkungannya secara bertahap dan berkelanjutan.
Capaian Terselenggaranya pembangunan, pembinaan dan pengelolaan bangunan gedung beserta
penataan lingkungannya adalah sebagai berikut :
1. Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun
Pada Tahun 2016, dari target 3 Bangunan/Gedung dapat dipenuhi realisasi sebesar 100% dan pada
Tahun 2015 realisasi target juga 100%.
2. Jumlah Kawasan/Lingkungan yang ditata
Pada Tahun 2016, dari target 2 Kawasan dapat dipenuhi realisasi sebesar 100%. Sedangkan pada
Tahun 2015 Indikator Kinerja ini tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015
dikarenakan pada Tahun 2015 masih melakukan kegiatan perencanaan untuk kegiatan fisik
penataan kawasan/lingkungan.
CAPAIAN CAPAIAN
1 5 8
JUMLAH DRAINASE YANG
TERBANGUN DI
PEMUKIMAN PERKOTAAN
14 Saluran 14 Saluran 100.00 58 Saluran 50 Saluran 86.21
2 3 4 6 7
NO INDIKATOR KINERJA 2015 2016
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
CAPAIAN CAPAIAN
1 5 8
JUMLAH BANGUNAN
GEDUNG YANG DIBANGUN
3 Bangunan/
Gedung
3 Bangunan/
Gedung
100.00 3 Bangunan/
Gedung
3 Bangunan/
Gedung
100.00
JUMLAH
KAWASAN/LINGKUNGAN
YANG DITATA
2 Kawasan 2 Kawasan 100.00
2 3 4 6 7
NO INDIKATOR KINERJA 2015 2016
TARGET REALISASI TARGET REALISASI

24. 46
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Pelaksanaan APBD pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 5 Tahun 2016
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016
telah dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil
evaluasi Kementrian Dalam Negeri dalam pengelolaan anggaran pemerintah baik terhadap belanja
langsung ataupun terhadap belanja tidak langsung.
Secara keseluruhan, penyerapan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air
Provinsi Riau Tahun 2016 adalah sebesar 70.64% dengan realisasi fisik mencapai 91,12% kemudian
untuk kegiatan penunjang sasaran strategis yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air bila diukur dengan indikator kinerja
,realisasi kinerja sampai akhir tahun anggaran 2016 mencapai 95,87 % dengan penyerapan anggaran
sebesar 68.45% Rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan adanya keterlambatan
pembayaran kepada pihak ketiga dan besarnya dana sisa tender dari hasil proses pengadaan barang
dan jasa pada kegiatan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2016.
Pada pelaksanaan Kegiatan Urusan Keciptakaryaan, Tata Ruang dan Sumber Daya Air mengalami
berbagai kendala/permasalah sebagai berikut :
1. Beberapa kegiatan tidak dapat segera dilaksanakan karena harus dilakukan revisi melalui APBD
Perubahan 2016 untuk menyesuaikan dengan dinamika keadaan;
2. Rendahnya serapan anggaran dikarenakan waktu pengesahan APBD-P yaitu Tanggal 07
November 2016 yang berarti hanya dua bulan menjelang akhir tahun, sedangkan jumlah kegiatan
yang dialokasikan berdasarkan hasil kesepakatan dalam perumusan APBD Perubahan 2016 tidak
sebanding dengan ketersediaan waktu dan kemampuan personil yang bertugas menangani
kegiatan yang ditetapkan tersebut;
3. Serta beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan
karena keterlambatan penyelesaian pengerjaan disebabkan oleh faktor bencana alam seperti banjir
atau musim hujan yang berkepanjangan di akhir tahun.

25. 47
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI RIAU
Mengingat masa kerja Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air pada APBD Perubahan
yang cukup singkat, maka waktu efektif untuk melaksanakan program/kegiatan tahun 2016 tidak
mencukupi. Dengan terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan tahun 2016 sangat berpengaruh
terhadap pencapaian target realisasi keuangan yang sudah ditetapkan.
4.2. Saran dan Solusi
Saran dan Solusi yang diusulkan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air
Provinsi Riau dalam pelaksanaan Urusan Keciptakaryaan, Tata Ruang dan Sumber Daya Air antara
lain :
1. Proses pengesahan APBD-P diharapkan lebih awal yaitu akhir Agustus/awal September sehingga
waktu pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal;
2. Memantapkan proses perencanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan Program
dan Kegiatan, untuk itu diperlukannya kajian untuk melakukan rasionalisasi personil struktural yang
sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya
Air agar target dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2017 dapat dicapai dengan
baik;