Kursus Standar Biaya Ditjen Anggaran-Diklat LPEM-FEUI Jakarta, 24 November 2008

1. Review Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kursus Standar Biaya Ditjen Anggaran-Diklat LPEM-FEUI Jakarta, 24 November 2008 Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS

2. www.dadangsolihin.com

6. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS

7. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance

11. Fungsi/Manfaat Perencanaan www.dadangsolihin.com Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

12. Kegagalan Perencanaan www.dadangsolihin.com

17. Bias-bias dalam Perencanaan Pembangunan www.dadangsolihin.com

38. Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Pendekatan P olitik : P emilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .

39. Ruang Lingkup Perencanaan www.dadangsolihin.com NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)

40. Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 20 T ahunan 5 T ahunan T ahunan www.dadangsolihin.com

42. Mekanisme Penyusunan RPJP Nasional www.dadangsolihin.com Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional <Satu Tahun Sebelum Berakhir RPJP yang Berlaku> Presiden Menteri PPN Penyelenggara Negara Masyarakat DPR Evaluasi RPJP(-1) Evaluasi RPJP(-1) Evaluasi RPJP(-1) Pemikiran Visioner Pemikiran Visioner Pemikiran Visioner Rancangan Awal RPJP Musrenbang Jangka Panjang Rancangan Akhir RPJP Nas Diajukan sebagai RUU RPJP Inisiatif Pemerintah Ditetapkan Dengan Undang- Undang RPJP Nasional Dihimpun dan Dikaji Aspirasi Pemangku Kepentingan Aspirasi Pemangku Kepentingan Acuan bagi RPJP Daerah

45. www.dadangsolihin.com Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Presiden Dilantik 3 bulan 2 bulan Kementerian PPN Kementerian / Lembaga Masyarakat Presiden Visi, Misi, Program CaPres RPJP Nasional Data Keuangan Moneter, Statistik, dan Data Sektoral Perencanaan Teknokratik Rancangan Awal RPJM Nasional Musrenbang Jangka Menengah Nasional Rancangan RPJM Nasional Rancangan Akhir RPJM Nasional Sidang Kabinet Pemangku Kepentingan Pembangunan Renstra - KL Aspirasi Masyarakat yg Teramati Pemilu Visi, Misi, Program Presiden Terpilih Ditetapkan dengan Peraturan Presiden RPJM Nasional Penyesuaian Sidang Kabinet Rancangan Renstra - KL

50. Mekanisme Penyusunan RKP www.dadangsolihin.com

55. TERIMA KASIH