SlideShare a Scribd company logo
MATERI KULIAH KE-5 PENGANTAR ILMU HUKUM
TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM
BY LAMBANG SISWANDI, S.H.,M.H.
TUJUAN HUKUM
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum berdasarkan cita-hukum Pancasila adalah melindungi
manusia secara pasif negatif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang. Adapun secara aktif (positif)
dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan
berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama
untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh
PENDAPAT PARA SARJANA MENGENAI TUJUAN HUKUM
1. Menurut Van Apeldorn Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum
menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan
melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia, seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta
benda dari pihak-pihak yang merugikan
2. Mochtar Kusumaatmadja Tujuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah menciptakan
sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu,
hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat
tewujud.
3. Jeremy Bentham (1990) Menurut ahli bernama Jeremy Bentham (1990), tujuan hukum ialah guna
mencapai kemanfaatan. Artinya, hukum akan dan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak. Teori
tersebut juga dikenal dengan teori utilitis.
KEDUDUKAN HUKUM
• Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (ubi socitas ibi ius), sebab antara keduanya
mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum bersifat universal dan hukum mengatur semua
aspek kehidupan masyarakat (poleksosbud-hankam) dengan tidak ada satu pun segi kehidupan manusia
dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum, keberadaan hukum menyatu dalam masyarakat.
Sebab, adanya hukum hanya dalam masyarakat.
• Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan
yang berlangsung terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto
mengatakan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang
dinamakan masyarakat. Artinya, hukum hanya dapatdimengerti dengan jalan memahami sistem sosial
terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.
FUNGSI HUKUM
Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum terdapat dua paham yang berbeda:
a. Menurut Mazhab Sejarah dan Kebudayaan (Cultuur Aristorische School) oleh Fredrich Carl von Savigny
(1799-1861), seorang ahli hukum Jerman. Pendapatnya, fungsi hukum hanyalah mengikuti perubahan-
perubahan itu dan sedapat mungkin mengesahkan perubahanperubahan yang terjadi dalam
masyarakat.
b. Jeremy Bentham (1748-1852) ahli hukum Inggris, dan dikembangkan oleh Roscoe Pound (1870-1964)
ahli hukum USA dari aliran Sociological Jurisprudence. Pendapatnya adalah bahwa hukum berfungsi
sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.
Adapun, menurut Surjono Sokanto, dalam pandangan para ahli hukum terdapat dua bidang kajian yang
meletakkan fungsi hukum di dalamnya yaitu:
a. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya netral (duniawi, lahiriah), hukum
berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat (social engineering).
b. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya peka (sensitive, rohaniah), hukum
berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial (social control.
Dari beberapa uraian di atas, setidaknya dapat ditarik garis besar bahwa secara umum fungsi hukum
meliputi sebagai berikut:
a. Memberi petunjuk untuk warga dalam pergaulan masyarakat.
b. Melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga dalam bermasyarakat.
c. Mengatur interaksi serta pergaulan antarmanusia guna mencapai kedamaian.
d. Menjadi sarana untuk penggerak pembangunan nasional.
e. Mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat.
f. Menjadi alat dan fungsi kritis sosial.
g. Memberikan jaminan kenyamanan, keamanan, serta kebahagiaan kepada masyarakat.
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
Semoga Bermanfaat ^()^

More Related Content

Similar to Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx

Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Isnaldi Utih
 
56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukumocoysan
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganwnanang28
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di Indonesia
LisaFlawless
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
mudanp.com
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
IqbaalKamalludin1
 
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasilaKetidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
Meilana Lestari
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
 
PKN KEL 3.pptx
PKN KEL 3.pptxPKN KEL 3.pptx
PKN KEL 3.pptx
diasriski1981
 
Bab vii penegakan hk hasil
Bab vii penegakan hk  hasilBab vii penegakan hk  hasil
Bab vii penegakan hk hasil
Edi Ison
 
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusiaP 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
Imas Rizka Rizkania
 
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusiaP 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
Imas Rizka Rizkania
 
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
viviokta3
 
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
HamzahBiding
 
214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528
Yori Feriyandi
 
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
garrytokai
 

Similar to Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx (20)

Hukum non doktrinal
Hukum non doktrinalHukum non doktrinal
Hukum non doktrinal
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
 
56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolongan
 
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di IndonesiaSistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Di Indonesia
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
 
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasilaKetidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
 
PKN KEL 3.pptx
PKN KEL 3.pptxPKN KEL 3.pptx
PKN KEL 3.pptx
 
Bab vii penegakan hk hasil
Bab vii penegakan hk  hasilBab vii penegakan hk  hasil
Bab vii penegakan hk hasil
 
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusiaP 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
 
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusiaP 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
 
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
 
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
 
Hukum dan Peradilan di Indonesia
Hukum dan Peradilan di IndonesiaHukum dan Peradilan di Indonesia
Hukum dan Peradilan di Indonesia
 
214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528
 
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAAGAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
GAK PENTING CUMA COPAS HAHAA
 

Recently uploaded

SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 

Recently uploaded (12)

SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 

Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx

  • 1. MATERI KULIAH KE-5 PENGANTAR ILMU HUKUM TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM BY LAMBANG SISWANDI, S.H.,M.H.
  • 2. TUJUAN HUKUM Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum berdasarkan cita-hukum Pancasila adalah melindungi manusia secara pasif negatif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang. Adapun secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh
  • 3. PENDAPAT PARA SARJANA MENGENAI TUJUAN HUKUM 1. Menurut Van Apeldorn Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia, seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dari pihak-pihak yang merugikan 2. Mochtar Kusumaatmadja Tujuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat tewujud. 3. Jeremy Bentham (1990) Menurut ahli bernama Jeremy Bentham (1990), tujuan hukum ialah guna mencapai kemanfaatan. Artinya, hukum akan dan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak. Teori tersebut juga dikenal dengan teori utilitis.
  • 4. KEDUDUKAN HUKUM • Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (ubi socitas ibi ius), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum bersifat universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (poleksosbud-hankam) dengan tidak ada satu pun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum, keberadaan hukum menyatu dalam masyarakat. Sebab, adanya hukum hanya dalam masyarakat. • Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya, hukum hanya dapatdimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.
  • 5. FUNGSI HUKUM Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum terdapat dua paham yang berbeda: a. Menurut Mazhab Sejarah dan Kebudayaan (Cultuur Aristorische School) oleh Fredrich Carl von Savigny (1799-1861), seorang ahli hukum Jerman. Pendapatnya, fungsi hukum hanyalah mengikuti perubahan- perubahan itu dan sedapat mungkin mengesahkan perubahanperubahan yang terjadi dalam masyarakat. b. Jeremy Bentham (1748-1852) ahli hukum Inggris, dan dikembangkan oleh Roscoe Pound (1870-1964) ahli hukum USA dari aliran Sociological Jurisprudence. Pendapatnya adalah bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.
  • 6. Adapun, menurut Surjono Sokanto, dalam pandangan para ahli hukum terdapat dua bidang kajian yang meletakkan fungsi hukum di dalamnya yaitu: a. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya netral (duniawi, lahiriah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat (social engineering). b. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya peka (sensitive, rohaniah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial (social control.
  • 7. Dari beberapa uraian di atas, setidaknya dapat ditarik garis besar bahwa secara umum fungsi hukum meliputi sebagai berikut: a. Memberi petunjuk untuk warga dalam pergaulan masyarakat. b. Melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga dalam bermasyarakat. c. Mengatur interaksi serta pergaulan antarmanusia guna mencapai kedamaian. d. Menjadi sarana untuk penggerak pembangunan nasional. e. Mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. f. Menjadi alat dan fungsi kritis sosial. g. Memberikan jaminan kenyamanan, keamanan, serta kebahagiaan kepada masyarakat.