SlideShare a Scribd company logo
DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 1 | 3
Yth. Bapak Sintong Arion Hutapea dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian,
NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban terkait :
1. Tulis dan jelaskan;
a. apakah yang dimaksud dengan hukum acara (Procedur law) dan hukum material
(substantive law) dan dalam HPI ketentuan mana yang dapat menggunakan
hukum asing?
Jawaban:
1) Hukum Acara adalah Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang
mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum
materiil/peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya
mengajukan suatu perkara ke pengadilan dan bagaimana cara-cara hakim
memberikan putusan.
Contoh: Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana Undang-Unang Nomor 8 Tahun 1981.
2) Hukum Materiil adalah hukum yang mengatur isi hukum. Hukum materiiil
mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan
larangan.
Contoh : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan lain-lain
3) Dalam HPI ketentuan yang dapat menggunakan hukum asing yaitu
substantive law dimana hukum yang digunakan dipilih dari huku m salah satu
negara yangs eharusnya berlaku.
ketentuan yang menggunakan hukum asing adalah berdasarkan Hukum acara
perdata:
➢ HIR
➢ RV
➢ KUHPerdata
➢ KUHD
b. Peradilan manakah yang berwenang mengadili perkara HPI?
Pengadilan yang berwenang adalah hukum dari tempat kedudukan dimulainya
suatu hubungan HPI. Oleh karena itu, penggugat melakukan gugatan ke
pengadilan dimana dia berada (lex fori).
DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 2 | 3
2. Selesaikan dan diskusikan kasus HPI di bawah ini
Mrs. Rejoice, seorang warga negara Jepang yang berdomisili di Indonesia
mengajukan gugatan ganti rugi di Indonesia terhadap Mr. Delight yang berdomisili di
Thailand.. Pertanyaanya adalah;
a. Indonesia dan Thailand telah memiliki perjanjian kerjasama internasional (The
hague convention on talking evidence abroad of evidence abroad in civil or
commercial matters Tahun 1970) , maka Pengadilan Indonesia memiliki
kewenangan/yurisdiksi untuk mengadili perkara ini karena sesuai prinsip maka
Gugatan Perdata oleh Mrs. Rejoice dapat disampaikan ke pengadilan Negeri Mr.
Delight yaitu di Thailand.
Berdasarkan praktek HPI, Pengadilan Yang Memiliki Yurisdiksi Untuk Mengadili
Adalah Pengadilan Dimana Tergugat Tinggal/Sebenarnya Tinggal (Habitual
Residence) Kewarga Negaraan Tidak Menjadi Titik Taut.
b. Jika pengadilan Indonesia memiliki kewenangan, maka hukum negara manakah
yang akan diberlakukan terhadap peristiwa HPI di atas?
Hukum yang berlaku adalah Hukum Indonesia berdasarkan domisili Mrs. Rejoice.
Hakim akan menggunakan Hukum Acara Indonesia (lex fori)
c. Pada proses penyelesaian perkara dibutuhkan alat bukti yang berasal dari luar
Indonesia, bagaimanakah cara mengesahkannya?
Berdasarkan Perjanjian Internasional antara Indonesia dengan Thailand (The
hague convention on talking evidence abroad of evidence abroad in civil or
commercial matters Tahun 1970) maka bukti yang berasal dari Thailand dapat
difasilitasi pengiriman dan pelaksanaan dari letter of reguest untuk
memperoleh pembuktian dalam persidangan termasuk saksi-saksi, para pihak
atau ahli terhadap dokuman dan benda. Pengesahan dilakukan oleh
Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Kementerian Luar Negeri dan
Perwakilan Republik Indonesia di Thaildan
REFERENSI:
1) Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional
HKUM4304. Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas
Terbuka, 2020.
2) Pilihan Forum dan Hukum Acara Perdata Internasional. Modul 7 Buku Materi
Pokok Hukum Perdata Internasional. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
2020.
3) https://hukamnas.com/perbedaan-hukum-formil-dan-materil
4) https://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/
DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 3 | 3
Demikian disampaikan mohon arahan, atas masukan dan arahannya diucapkan
terima kasih.
Hormat Saya
Indra Sofian
NIM : 042051183

More Related Content

Similar to Diskusi 7 HPI Hukum Acara Materiil Formil Peradilan Perdata Internasional.pdf

Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
arjunowidya
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
Rachmad Septiawan
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 
Hukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptx
Hukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptxHukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptx
Hukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptx
AgusRozakSamsudin
 
HAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptxHAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptx
DirgaGunk
 
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptxHUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
AFDAL20
 
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.pptAZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
MuhAsyriZR
 
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptxPERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
ArmanSyah89
 
MATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptx
MATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptxMATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptx
MATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptx
sinomjaya50
 
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01pebrianazril6478
 
hukum bisnis
hukum bisnishukum bisnis
hukum bisnis
RiskiAnanda29
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdatazahraayu24
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdatazahraayu24
 
VI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxVI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptx
donihasmanto
 

Similar to Diskusi 7 HPI Hukum Acara Materiil Formil Peradilan Perdata Internasional.pdf (20)

Acaraperdata
AcaraperdataAcaraperdata
Acaraperdata
 
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Hukum ac perdata
Hukum ac perdataHukum ac perdata
Hukum ac perdata
 
Hukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptx
Hukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptxHukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptx
Hukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptx
 
HAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptxHAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptx
 
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptxHUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
 
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.pptAZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
 
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptxPERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
 
MATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptx
MATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptxMATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptx
MATERI II Perbedaan Hukum Pidana Dengan Hukum Perdata.pptx
 
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
 
hukum bisnis
hukum bisnishukum bisnis
hukum bisnis
 
Uu 18 2003+Pjls
Uu 18 2003+PjlsUu 18 2003+Pjls
Uu 18 2003+Pjls
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
A
AA
A
 
VI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxVI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptx
 

More from Indra Sofian

Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdfTugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Indra Sofian
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Indra Sofian
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Indra Sofian
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Indra Sofian
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Indra Sofian
 
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Indra Sofian
 
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Indra Sofian
 

More from Indra Sofian (20)

Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdfTugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
 
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
 
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
 
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
 

Recently uploaded

SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptxPresentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
jokosudarsono2
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 

Recently uploaded (11)

SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptxPresentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 

Diskusi 7 HPI Hukum Acara Materiil Formil Peradilan Perdata Internasional.pdf

  • 1. DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183) H a l 1 | 3 Yth. Bapak Sintong Arion Hutapea dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban terkait : 1. Tulis dan jelaskan; a. apakah yang dimaksud dengan hukum acara (Procedur law) dan hukum material (substantive law) dan dalam HPI ketentuan mana yang dapat menggunakan hukum asing? Jawaban: 1) Hukum Acara adalah Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil/peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara ke pengadilan dan bagaimana cara-cara hakim memberikan putusan. Contoh: Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Undang-Unang Nomor 8 Tahun 1981. 2) Hukum Materiil adalah hukum yang mengatur isi hukum. Hukum materiiil mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Contoh : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain 3) Dalam HPI ketentuan yang dapat menggunakan hukum asing yaitu substantive law dimana hukum yang digunakan dipilih dari huku m salah satu negara yangs eharusnya berlaku. ketentuan yang menggunakan hukum asing adalah berdasarkan Hukum acara perdata: ➢ HIR ➢ RV ➢ KUHPerdata ➢ KUHD b. Peradilan manakah yang berwenang mengadili perkara HPI? Pengadilan yang berwenang adalah hukum dari tempat kedudukan dimulainya suatu hubungan HPI. Oleh karena itu, penggugat melakukan gugatan ke pengadilan dimana dia berada (lex fori).
  • 2. DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183) H a l 2 | 3 2. Selesaikan dan diskusikan kasus HPI di bawah ini Mrs. Rejoice, seorang warga negara Jepang yang berdomisili di Indonesia mengajukan gugatan ganti rugi di Indonesia terhadap Mr. Delight yang berdomisili di Thailand.. Pertanyaanya adalah; a. Indonesia dan Thailand telah memiliki perjanjian kerjasama internasional (The hague convention on talking evidence abroad of evidence abroad in civil or commercial matters Tahun 1970) , maka Pengadilan Indonesia memiliki kewenangan/yurisdiksi untuk mengadili perkara ini karena sesuai prinsip maka Gugatan Perdata oleh Mrs. Rejoice dapat disampaikan ke pengadilan Negeri Mr. Delight yaitu di Thailand. Berdasarkan praktek HPI, Pengadilan Yang Memiliki Yurisdiksi Untuk Mengadili Adalah Pengadilan Dimana Tergugat Tinggal/Sebenarnya Tinggal (Habitual Residence) Kewarga Negaraan Tidak Menjadi Titik Taut. b. Jika pengadilan Indonesia memiliki kewenangan, maka hukum negara manakah yang akan diberlakukan terhadap peristiwa HPI di atas? Hukum yang berlaku adalah Hukum Indonesia berdasarkan domisili Mrs. Rejoice. Hakim akan menggunakan Hukum Acara Indonesia (lex fori) c. Pada proses penyelesaian perkara dibutuhkan alat bukti yang berasal dari luar Indonesia, bagaimanakah cara mengesahkannya? Berdasarkan Perjanjian Internasional antara Indonesia dengan Thailand (The hague convention on talking evidence abroad of evidence abroad in civil or commercial matters Tahun 1970) maka bukti yang berasal dari Thailand dapat difasilitasi pengiriman dan pelaksanaan dari letter of reguest untuk memperoleh pembuktian dalam persidangan termasuk saksi-saksi, para pihak atau ahli terhadap dokuman dan benda. Pengesahan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Thaildan REFERENSI: 1) Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304. Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. 2) Pilihan Forum dan Hukum Acara Perdata Internasional. Modul 7 Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan. 2020. 3) https://hukamnas.com/perbedaan-hukum-formil-dan-materil 4) https://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/
  • 3. DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183) H a l 3 | 3 Demikian disampaikan mohon arahan, atas masukan dan arahannya diucapkan terima kasih. Hormat Saya Indra Sofian NIM : 042051183