Jawaban UTS HPI

1. UJIAN PERTENGAHAN SEMERTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 202I/2022
Mata Kuliah/sks : HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
_____________________________________________________________________________
1. Jelaskan dalam sengketa bagaimana persoalan pendahuluan digunakan.!
2. Jelaskan penentuan penyesuaian dalam kasus HPI.!
3. Jelaskan cara menentukan status personal.!
4. Jelaskan tentang penentuan teori kualifikasi lex Fori dan Lex Cause dalam HPI
5. Berikan pendapat saudara tentang argumentasi hakim dalam menggunakan renvoi.!
6. Jelaskan asas-asas yang dikenal dalam HPI.!
7. Kasus posisi:
a. Tuan Jonh Bernasd seorang pengusaha berkewarganegaraan Australia membuka usaha di
Indonesia pada tahun 2016 dalam bidang onderdil mobil, bekerjasama dengan pengusaha
Indonesia bernama tuan Abdullah Ahmad;
b. Pada tahun 2021 kerjasama tersebut dengan PT. Kuratale berkedudukan di Medan.
Karena butuh pengembangan usaha, maka PT.Kuratale mengajukan kredit modal usaha
ke bank Danamon sebesar1,5 Milyar selama 5 tahun;
c. Dalam perjalanan usahanya PT.Kuratale, gagal mengelola managemen perusahaan
sehingga menghadapi masalah keuangan yang sangat berat dan berakibat tidak dapat
melakukan kewajibannya di bank Danamon;
d. PT.Kuratale digugat telah melakukan wanprestasi pada bank Danamon. Gugatan tersebut
diajukan ke Pengadilan Negeri Medan.
Selesaikan kasus tersebut di atas dengan tahapan berikutnya ini:
a. Tentukan kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum.!
b. Tentukan kedua titik taut yang ada dalam kasus tersebut.!
c. Tentukan teori kualifikasi apa dalam penyelesaian kasus tersebut digunakan oleh
hakim.!
d. Penentuan hukum oleh hakim.!

2. Jawaban:
1. Persoalan pendahuluan merupakan suatu problema hukum HPI dalam sebuah perkara yang
harus dipecahkan dan/atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah
HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Persoalan pendahuluan perlu
untuk diperhatikan karena merupakan suatu tatanan hukum perdata internasional yang paling
tidak memungkinkan penyelesaian oleh hakim dalam masalah pokok, maupun
pendahuluannya. Persoalan yang harus dipecahkan lebih dahulu ini tampil ke muka jika
dalam suatu persoalan pokok yang diajukan di hadapan hakim telah menjadi pasti hukum
manakah yang harus dipergunakan dalam menyelesaikan persoalan pokok ini. Hukum yang
dipastikan ini bukan merupakan hukum sang hakim sendiri, melainkan hukum asing
2. Dalam teori HPI ada 3 (tiga) pandangan tentang cara
penyelesaian Persoalan Pendahuluan ini, yaitu:
a. Setelah Lex Causae untuk penyelesaian masalah pokok
ditetapkan berdasarkan kaidah HPI Lex Fori (Lex Causae
adalah Hukum Yunani), maka masalah pendahuluannya
(Vorfrage nya ) harus ditentukan berdasarkan Lex Causae itu
(berdasarkan Hukum Yunani). Cara penyelesaian ini disebut
dengan sebutan cara penyelesaian berdasarkan Lex Causae
atau disebut juga dengan istilah Absorption. Kaidah hukum apa
yang harus digunakan untuk menetapkan Vorfrage tergantung
pada Lex Causae yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan
Hauptfrage nya (Afhankelijke aanknoping).
b. Dengan mengabaikan sistem hukum apa yang merupakan Lex
Causae untuk menyelesaikan masalah pokok, Hakim Indonesia
akan menggunakan kaidah-kaidah HPI Lex Fori untuk mencari
dan menetapkan lex causae untuk menjawab Incidental
Question kemudian memutuskan validitas perkawinan A dan B
(vorfrage). Cara ini disebut juga cara penyelesaian
berdasarkan Lex Fori atau disebut juga dengan istilah
Repartition dan tidak memperhatikan system hukum yang

3. akan menjadi Lex Causae untuk menyelesaikan Hauptfrage-
nya (zelfstandige aanknoping).
c. Ada pula yang berpendapat bahwa penetapan hukum yang
seharusnya berlaku untuk menyelesaikan “incidental question”
atau “Vorfrage” nya harus ditetapkan secara kasuistis (case by
case), dengan memperhatikan hakekat perkara atau
kebijaksanaan dan atau kepentingan forum yang mengadili
perkara
3. Dalam hukum perdata internasional terdapat yang namanya status personal, yaitu
penyelesaian suatu kasus HPI dengan menganut prinsip kewarganegaraan. Status personal
adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan/ diakui oleh negara
untuk mengamankan dan melindungi hak-haknya. Untuk menentukan status personal
seseorang, negara- negara di dunia menganut dua prinsip. Pertama, Prinsip
kewarganegaraan. Yaitu status personil orang (baik warganegara maupun asing) ditentukan
oleh hukum nasional mereka. Kedua, Prinsip domisili. Yaitu status personil seseorang
ditentukan oleh hukum yang berlaku di domisilinya.
4. Pada dasarnya kualifikasi lex causae merupakan lex fori yang
diperluas. Dikatakan lex fori yang diperluas karena di dalamnya
menggali kaedah-kaedah yang lebih relevan dengan kasus/ perkara
berdasarkan sistem hukum tertentu. Urgensi lex fori yang diperluas yaitu
dalam hal ini lex causae sebab suatu alasan bahwa sistem hukum
tertentu belum lengkap atau bahkan tidak ada klasifikasi sistem yang
tepat untuk menyelesaikan perkara dalam sistem hukum intern. Oleh
karena itu kualifikasi lex causae menjadi pilihan yang tepat sebagai
sistem yang dipilih/ ditunjuk karena dianggap masih lebih bisa
mengakomodir fakta-fakta hukum suatu perkara. Argumen selanjutnya
adalah bahwa ketika terjadi suatu kekosongan hukum maka hakim tidak
dapat terikat secara kaku pada konsep lex fori saja, sebab harus dilihat
pula cakupan peristiwa/ hubungan hukum yang sejenis dari suatu sistem
hukum lain.

4. 5. Konsepsi renvoi sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur
pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang
diberlakukan (Lex Causae). Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara
HPI dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern lex fori atau sistem hukum lain
selain lex causae apabila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil.
Secara umum renvoi adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh
kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI Lex
Fori
6. Di dalam HPI berkembang beberapa asas untuk menentukan hukum yang
berlaku dalam persoalan pewarisan, diantaranya adalah:
1. Umumnya diterima asas bahwa dalam hal benda menjadi objek pewarisan
adalah benda tetap, pewarisan diatur berdasarkan hukum tempat
terletaknya benda tetap tsb. (lex rei sitae);
2. Bila benda tersebut benda bergerak, proses pewarisan diatur berdasarkan
kaidah-kaidah hukum waris dari tempat si pewaris menjadi warga negara
(lex patriae).
Menyangkut kecakapan hukum dari si pewaris, terdapat beberapa asas yang
dapat memecahkan masalah dengan menunjuk kearah:
1. hukum dari tempat pewaris berdomisili atau menjadi warga negara pada
saat testamen dibuat;
2. hukum dari tempat pewaris berdomisili atau warga negara pada saat ia
meninggal dunia;
7. a. Tentukan kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum.!
Kualifikasi fakta sebagai berikut: seorang pengusaha berkewarganegaraan Australia
membuka usaha di Indonesia pada tahun 2016 dalam bidang onderdil mobil, bekerjasama dengan
pengusaha indonesia; selanjutnya dibentuk PT. Kuratale yang berkedudukan di Medan. Karena
butuh pengembangan usaha, maka PT.Kuratale mengajukan kredit modal usaha ke bank
Danamon sebesar1,5 Milyar selama 5 tahun.
Kualifikasi Hukumnya: PT. Kuratale telah wanprestasi terhadap Bank Danamon karena
gagal memenuhi kewajibannya sehingga PT. Kuratale di gugat melalui Pengadilan Negeri
medan.

5. b. Tentukan kedua titik taut yang ada dalam kasus tersebut.!
Titik Tautnya 1) kewarganegaraan: pendiri PT. Kuratale berkewarganegaraan Australia, dan ber
domisili di Indonesia, dan 3) tempat kedudukan badan hukum PT. Kuratale berada di Indonesia
c. Tentukan teori kualifikasi apa dalam penyelesaian kasus tersebut digunakan oleh hakim.!
Kualifikasi yang digunakan adala kualifikasi bertahap