Dokumen ini membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional, termasuk proses penetapan fakta hukum dalam berbagai sistem hukum. Terdapat penjelasan mengenai kualifikasi lex fori, lex causa, dan kualifikasi otonom yang penting untuk menyelesaikan perkara. Contoh kasus disertakan untuk menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam situasi hukum yang kompleks.

1. HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
oleh
Moch Najib Imanullah, SH, MH, Ph.D.
Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret

2. Pertemuan 4
March 20, 2024 HPI/FH UNS/S1/najib 2

3. March 20, 2024 HPI/FH UNS/S1/najib 3
KUALIFIKASI
 Memasukkan fakta/ peristiwa hukum ke
dalam “kotak” pada sebuah sistem
hukum.
 Beberapa sistem hukum menggunakan
terminologi hukum yg sama tetapi
untuk pengertian yg berbeda.
 Beberapa sistem hukum mengenal
konsep/lembaga hukum tertentu tetapi
tidak dikenal dalam sistem hukum lain.

4. March 20, 2024 HPI/FH UNS/S1/najib 4
KUALIFIKASI
 Fakta hukum secara faktual sama
tetapi dgn menetapkan kategori
yuridis berbeda.
 Menetapkan syarat yg berbeda
untuk menetapkan peristiwa
hukum yg pada dasarnya sama.
 Proeses/prosedur berbeda untuk
hasil/status hukum yg pada
dasarnya sama.

5. March 20, 2024 HPI/FH UNS/S1/najib 5
KULIFIKASI LEX FORI
 Kulaifikasi harus dilakukan berdasarkan
hukum dari hakim/pengadilan yang
mengadili perkara.

6. March 20, 2024 HPI/FH UNS/S1/najib 6
KUALIFIKASI LEX CAUSA
 Kualifikasi dilakukan sesuai dengan
sistem serta ukuran-ukuran dari
keseluruhan sistem hukum yang
berkaitan dengan perkara HPI.

7. March 20, 2024 HPI/FH UNS/S1/najib 7
KUALIFIKASI BERTAHAP
 Tahap pertama:Kualifikasi lex fori.
 Menetapkan lex causae.
 Tahap kedua: kualifikasi berdasarkan
kaidah hukum intern dari lex causae yg
akan digunakan utk menyelesaikan
perkara HPI.

8. March 20, 2024 HPI/FH UNS/S1/najib 8
KUALIFIKASI OTONOM
 Kualifikasi berdasarkan konsep-konsep
hukum yang khas dan dapat berlaku
secara umum, serta mempunyai makna
yang sama di manapun di dunia.

9. March 20, 2024 HPI/FH UNS/S1/najib 9
KUALIFIKASI HPI
 Kualifikasi berdasarkan tujan HPI
tertentu:
 Keadilan
 Kepastian hukum
 Ketertiban
 Kelancaran
 (dalam pergaulan internasaional).

10. Kasus:
 Tuan A, PNS RI, isteri, 3 orang anak.
 Tugas belajar di Malaysia;
 Menikah dgn WN Malaysia;
 Perkawinan dilakukan di Patani, Thailand;
 Membeli sebidang tanah di Singapore;
 Hasil perkawinan dgn WN Malaysia, punya 1 orang
anak;
 Meninggal, terjadi sengketa memperebutkan flat di
Singapore;
 Bagaimana penyelesaian kasus ini ?
March 20, 2024 HPI/FH UNS/S1/najib 10