Jasa pengangkutan barang - Teknis Perdagangan InternasionalAdit Pomeriggio
Dokumen ini membahas berbagai jenis jasa pengangkutan barang untuk perdagangan internasional, termasuk jasa angkutan laut, udara, dan darat. Jasa angkutan laut paling sering digunakan karena mampu memuat banyak barang. Dokumen penting untuk angkutan laut antara lain bill of lading dan manifest. Jasa udara mementingkan kecepatan walaupun mahal. Angkutan darat hanya untuk negara berbatasan. Jasa multimoda
Dokumen tersebut membahas tentang moral, pengangkutan, dan hukum pengangkutan khususnya di laut. Dibahas mengenai pengertian moral, jenis-jenis pengangkutan, kapal sebagai alat angkut laut, status hukum kapal, awak kapal seperti nakhoda beserta tanggung jawabnya, serta perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dan awak kapal.
Dokumen tersebut menjelaskan proses perdagangan ekspor mulai dari kontrak dagang, pembukaan letter of credit, pengiriman barang, penguangan dokumen, bill of lading, manifest kapal dan pembebasan bea cukai. Juga menjelaskan penyewaan kapal melalui voyage charter atau time charter yang diatur dalam kontrak charter party.
Dokumen tersebut membahas tentang ISPS Code atau Kode Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. ISPS Code ditetapkan oleh IMO untuk meningkatkan keamanan pelayaran internasional terhadap ancaman terorisme. ISPS Code mengatur kerangka kerja, peran dan tanggung jawab berbagai pihak terkait keamanan kapal dan pelabuhan, serta langkah-langkah untuk mengidentifikasi ancaman dan menanggapi berbagai tingkat keamanan.
Jasa pengangkutan barang - Teknis Perdagangan InternasionalAdit Pomeriggio
Dokumen ini membahas berbagai jenis jasa pengangkutan barang untuk perdagangan internasional, termasuk jasa angkutan laut, udara, dan darat. Jasa angkutan laut paling sering digunakan karena mampu memuat banyak barang. Dokumen penting untuk angkutan laut antara lain bill of lading dan manifest. Jasa udara mementingkan kecepatan walaupun mahal. Angkutan darat hanya untuk negara berbatasan. Jasa multimoda
Dokumen tersebut membahas tentang moral, pengangkutan, dan hukum pengangkutan khususnya di laut. Dibahas mengenai pengertian moral, jenis-jenis pengangkutan, kapal sebagai alat angkut laut, status hukum kapal, awak kapal seperti nakhoda beserta tanggung jawabnya, serta perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dan awak kapal.
Dokumen tersebut menjelaskan proses perdagangan ekspor mulai dari kontrak dagang, pembukaan letter of credit, pengiriman barang, penguangan dokumen, bill of lading, manifest kapal dan pembebasan bea cukai. Juga menjelaskan penyewaan kapal melalui voyage charter atau time charter yang diatur dalam kontrak charter party.
Dokumen tersebut membahas tentang ISPS Code atau Kode Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. ISPS Code ditetapkan oleh IMO untuk meningkatkan keamanan pelayaran internasional terhadap ancaman terorisme. ISPS Code mengatur kerangka kerja, peran dan tanggung jawab berbagai pihak terkait keamanan kapal dan pelabuhan, serta langkah-langkah untuk mengidentifikasi ancaman dan menanggapi berbagai tingkat keamanan.
Makalah ini membahas tentang transportasi dan penanganan cargo dalam kegiatan ekspor impor. Pembahasan mencakup alat angkutan laut konvensional dan menggunakan kontainer, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk angkutan laut, serta penjelasan mengenai intermodal transport. Kasus-kasus terkait transportasi dan penanganan cargo juga diuraikan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelabuhan dan perdagangan melalui laut. Secara ringkas, pelabuhan berperan sebagai tempat pertemuan moda transportasi laut dan darat, pintu gerbang perdagangan suatu negara, pusat industri terkait kepelabuhanan, serta bagian dari rantai transportasi barang antar pulau dan negara.
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009Mariske Myeke Tampi
Dokumen tersebut membahas hukum udara nasional Indonesia dan menjelaskan beberapa poin kunci seperti peran Indonesia di organisasi penerbangan sipil internasional, penyempurnaan undang-undang terkait, jenis angkutan udara, kedaulatan udara, pendaftaran pesawat, investigasi kecelakaan, dokumen penerbangan, dan peran badan PBB terkait dalam membantu pendidikan penerbangan di Indonesia.
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan dan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan. Secara singkat, dibahas tentang pengertian pengangkutan dan hukum pengangkutan, subyek-subyek dalam pengangkutan seperti pengangkut, pengirim, dan penumpang, serta prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan praduga tanggung jaw
Dokumen tersebut membahas pengertian dan jenis-jenis syarat penyerahan barang (Incoterms 2000) dalam perdagangan internasional. Incoterms menentukan hak dan kewajiban penjual dan pembeli terkait penyerahan barang, pembagian biaya dan risiko. Terdapat 11 syarat yang dikelompokkan menurut sarana transportasi darat, udara, laut, dan gabungan. Setiap syarat mengatur penyerahan barang dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab PengusahaZainal Abidin
Makalah ini membahas tentang tanggung jawab pengusaha pengangkutan. Pengusaha pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan karyawannya seperti pengemudi truk atau asistennya. Pengusaha pengangkutan juga bertanggung jawab apabila gagal menyediakan kendaraan yang layak untuk pengangkutan. Beban pembuktian untuk menghindari tanggung jawab ini berada pada pengusaha pengangkut
Makalah Port-Shipping Operation and Management (Mar'atus Sholihah)Luhur Moekti Prayogo
Nama : Mar'atus Sholihah
NIM : 1310190004
Dosen Pengampu:
Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng
Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
2022
Makalah Port-Shipping Operation and Management (Rendy Zulfarino)Luhur Moekti Prayogo
Pelabuhan memainkan peran penting dalam mendukung perdagangan melalui laut dengan berfungsi sebagai tempat pertemuan moda transportasi laut dan darat, pintu gerbang masuknya barang dan penumpang ke suatu negara, pusat industri terkait kepelabuhanan, serta bagian dari rantai transportasi internasional.
Air Transportation Law is a comprehensive concept of law on air transportation, which consists of definition, system of air transportation, sovereignty on air, cabotage principle, prohibited area, restricted area, airworthiness, nationality and registration mark and many others limitation of air transportation. In these slides, there are also points about liability of carrier on air transportation, air transportation insurance and the limitation of liability related to tariff policy.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem transportasi dan hukum pengangkutan di Indonesia. Secara ringkas, sistem transportasi adalah kesatuan komponen yang dapat memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan hukum pengangkutan mengatur hubungan antara pengirim, pengangkut dan penerima barang serta tanggung jawab masing-masing pihak. Dokumen ini juga membahas asas dan ketentuan umum dalam hukum
Makalah Port-Shipping Operation and Management (Imam Asghoni Mahali)Luhur Moekti Prayogo
Nama : Imam Asghoni Mahali
NIM : 1310190011
Dosen Pengampu:
Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng
Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
2022
Makalah Port-Shipping Operation and Management (By. Dewi Anggraeni)Luhur Moekti Prayogo
Nama : Dewi Anggraeni
NIM : 1310190001
Dosen Pengampu:
Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng
Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
2022
Dokumen tersebut membahas mengenai kekebalan diplomatik di bawah Konvensi Wina 1961. Ia menjelaskan teori-teori yang mendasari pemberian kekebalan tersebut, yakni teori luarkewilayahan, pengganti pemerintah, dan fungsi. Dokumen ini juga menjelaskan siapa saja yang memperoleh kekebalan diplomatik serta dampak hukum dari kekebalan tersebut."
HUKUM_PENGANGKUTAN di indonesiabag 1.pptssuserd30037
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan laut di Indonesia, termasuk pengertian kapal dan ruang lingkup UU Pelayaran, jenis angkutan laut, perizinan usaha angkutan laut, status hukum kapal, keselamatan pelayaran, dan pengawasan terhadap kapal.
HIPOTEK DAN PIUTANG-PELAYARAN YANG DIDAHULUKAN.pptxGreenSquad2
Dokumen ini membahas tentang hipotek kapal. Kapal yang terdaftar dalam daftar kapal Indonesia dapat dibebani hipotek dengan membuat akta hipotek di tempat pendaftaran kapal. Akta hipotek memberikan kekuatan eksekutorial dan kapal dapat dibebani lebih dari satu hipotek dengan peringkat sesuai tanggal akta. Hipotek dapat dialihkan dan dihapus dengan membuat akta terkait.
Dokumen tersebut membahas peraturan dan undang-undang terkait pengawakan kapal di Indonesia, termasuk UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No.15-2016 tentang pengesahan MLC Convention 2006, KUHD, PP No.7-2000 tentang Kepelautan, dan peraturan terkait lainnya seperti KM dan PM. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang ketentuan hukum yang mengatur pengawakan kapal di Indonesia.
Makalah ini membahas tentang transportasi dan penanganan cargo dalam kegiatan ekspor impor. Pembahasan mencakup alat angkutan laut konvensional dan menggunakan kontainer, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk angkutan laut, serta penjelasan mengenai intermodal transport. Kasus-kasus terkait transportasi dan penanganan cargo juga diuraikan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelabuhan dan perdagangan melalui laut. Secara ringkas, pelabuhan berperan sebagai tempat pertemuan moda transportasi laut dan darat, pintu gerbang perdagangan suatu negara, pusat industri terkait kepelabuhanan, serta bagian dari rantai transportasi barang antar pulau dan negara.
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009Mariske Myeke Tampi
Dokumen tersebut membahas hukum udara nasional Indonesia dan menjelaskan beberapa poin kunci seperti peran Indonesia di organisasi penerbangan sipil internasional, penyempurnaan undang-undang terkait, jenis angkutan udara, kedaulatan udara, pendaftaran pesawat, investigasi kecelakaan, dokumen penerbangan, dan peran badan PBB terkait dalam membantu pendidikan penerbangan di Indonesia.
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan dan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan. Secara singkat, dibahas tentang pengertian pengangkutan dan hukum pengangkutan, subyek-subyek dalam pengangkutan seperti pengangkut, pengirim, dan penumpang, serta prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut seperti tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan praduga tanggung jaw
Dokumen tersebut membahas pengertian dan jenis-jenis syarat penyerahan barang (Incoterms 2000) dalam perdagangan internasional. Incoterms menentukan hak dan kewajiban penjual dan pembeli terkait penyerahan barang, pembagian biaya dan risiko. Terdapat 11 syarat yang dikelompokkan menurut sarana transportasi darat, udara, laut, dan gabungan. Setiap syarat mengatur penyerahan barang dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab PengusahaZainal Abidin
Makalah ini membahas tentang tanggung jawab pengusaha pengangkutan. Pengusaha pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan karyawannya seperti pengemudi truk atau asistennya. Pengusaha pengangkutan juga bertanggung jawab apabila gagal menyediakan kendaraan yang layak untuk pengangkutan. Beban pembuktian untuk menghindari tanggung jawab ini berada pada pengusaha pengangkut
Makalah Port-Shipping Operation and Management (Mar'atus Sholihah)Luhur Moekti Prayogo
Nama : Mar'atus Sholihah
NIM : 1310190004
Dosen Pengampu:
Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng
Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
2022
Makalah Port-Shipping Operation and Management (Rendy Zulfarino)Luhur Moekti Prayogo
Pelabuhan memainkan peran penting dalam mendukung perdagangan melalui laut dengan berfungsi sebagai tempat pertemuan moda transportasi laut dan darat, pintu gerbang masuknya barang dan penumpang ke suatu negara, pusat industri terkait kepelabuhanan, serta bagian dari rantai transportasi internasional.
Air Transportation Law is a comprehensive concept of law on air transportation, which consists of definition, system of air transportation, sovereignty on air, cabotage principle, prohibited area, restricted area, airworthiness, nationality and registration mark and many others limitation of air transportation. In these slides, there are also points about liability of carrier on air transportation, air transportation insurance and the limitation of liability related to tariff policy.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem transportasi dan hukum pengangkutan di Indonesia. Secara ringkas, sistem transportasi adalah kesatuan komponen yang dapat memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan hukum pengangkutan mengatur hubungan antara pengirim, pengangkut dan penerima barang serta tanggung jawab masing-masing pihak. Dokumen ini juga membahas asas dan ketentuan umum dalam hukum
Makalah Port-Shipping Operation and Management (Imam Asghoni Mahali)Luhur Moekti Prayogo
Nama : Imam Asghoni Mahali
NIM : 1310190011
Dosen Pengampu:
Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng
Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
2022
Makalah Port-Shipping Operation and Management (By. Dewi Anggraeni)Luhur Moekti Prayogo
Nama : Dewi Anggraeni
NIM : 1310190001
Dosen Pengampu:
Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng
Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
2022
Dokumen tersebut membahas mengenai kekebalan diplomatik di bawah Konvensi Wina 1961. Ia menjelaskan teori-teori yang mendasari pemberian kekebalan tersebut, yakni teori luarkewilayahan, pengganti pemerintah, dan fungsi. Dokumen ini juga menjelaskan siapa saja yang memperoleh kekebalan diplomatik serta dampak hukum dari kekebalan tersebut."
HUKUM_PENGANGKUTAN di indonesiabag 1.pptssuserd30037
Dokumen tersebut membahas hukum pengangkutan laut di Indonesia, termasuk pengertian kapal dan ruang lingkup UU Pelayaran, jenis angkutan laut, perizinan usaha angkutan laut, status hukum kapal, keselamatan pelayaran, dan pengawasan terhadap kapal.
HIPOTEK DAN PIUTANG-PELAYARAN YANG DIDAHULUKAN.pptxGreenSquad2
Dokumen ini membahas tentang hipotek kapal. Kapal yang terdaftar dalam daftar kapal Indonesia dapat dibebani hipotek dengan membuat akta hipotek di tempat pendaftaran kapal. Akta hipotek memberikan kekuatan eksekutorial dan kapal dapat dibebani lebih dari satu hipotek dengan peringkat sesuai tanggal akta. Hipotek dapat dialihkan dan dihapus dengan membuat akta terkait.
Dokumen tersebut membahas peraturan dan undang-undang terkait pengawakan kapal di Indonesia, termasuk UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No.15-2016 tentang pengesahan MLC Convention 2006, KUHD, PP No.7-2000 tentang Kepelautan, dan peraturan terkait lainnya seperti KM dan PM. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang ketentuan hukum yang mengatur pengawakan kapal di Indonesia.
RPS mata kuliah Hukum Maritim membahas tentang:
1. Mata kuliah Hukum Maritim membahas hukum dan peraturan yang berlaku di bidang pelayaran
2. Mempelajari berbagai konvensi internasional dan peraturan nasional terkait hukum laut dan keselamatan pelayaran
3. Memahami hak, kewajiban, dan larangan bagi pemilik kapal dan awak kapal sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perkapalan di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) mengatur persyaratan kelaiklautan kapal termasuk keselamatan, awak kapal, dan dokumen yang diperlukan; (2) mengatur proses pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal sesuai standar; (3) mengatur pengukuran kapal untuk menentukan ukuran dan tonase berdasarkan metode internasional at
6. Carter Party adalah akta yang berhak dituntut
oleh masing-masing pihak-pihak dalam
perjanjian carter kapal.
Pada awalnya tidak sama bentuknya antara
negara satu dengan lainnya, tetapi kemudian
karena kebutuhan di dunia perniagaan
internasional, maka setelah diadakan
konvensi Internasional “The Baltic and White
Sea Conference” maka bentuknya menjadi
seragam
7. Session IX
Kewajiban para pihak dalam perjanjian carter kapal(Pasal 460
KUHD):
Memelihara kapal dengan sebaik-baiknya,
sehingga kapal tetap laik laut.
Memperlengkapi kapalnya dengan alat
perlengkapan yang baik
Memperlengkapi kapalnya dengan pelaut yang
cakap dan bertanggung jawab
Bila kapal itu digerakkan dengan tenaga mesin,
maka bahan bakarnya menjadi beban
pencarter
8. Berakhirnya perjanjian carter kapal(Ps 462-465KUHD):
1. Karena kapalnya musnah
2. Bila kapal itu hilang,mk berakhir pada saat
penerimaan kabar terakhir mengenai kapal yang
bersangkutan
3. Bila kapal itu tidak dapat dipakai akibat adanya
kerusakan, tidak diperlengkapi dengan baik, tidak
dilengkapi dengan awak kapal yang cakap, maka
selama tidak dipakai uang carter tidak perlu
dibayar.
4. Tercarter dapat menghentikan perjanjian carter
dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara
tertulis kepada pencarter jika uang carter tidak
diberikan pada waktu yang sudah dijanjikan.
9. 5. Apabila perjanjian carter terhalang
pelaksanaannya seperti ada perang misalnya,
maka kedua belah pihak dapat mengakhiri
perjanjian dengan pemberitahuan terlebih
dahulu
6. Jika kejadian no.5 sedang ada di tengah laut,
memuat barang atau orang, maka kapal wajib
menuju ke pelabuhan yang terdekat dan aman.
7. Perjanjian carter berakhir pada waktu yang
telah ditentukan, maka uang carter harus
dibayar pada hari berakhirnya perjanjian carter
itu
12. Beda Pengangkutan Orang dan Pengangkutan Barang
Pengangkutan Orang Pengangkutan Barang
1. yang diangkut orang 1. yang diangkut
barang
2. Pihak-pihaknya: 2. Pihak-pihaknya:
a. Pengangkut a. Pengangkut
b. Orang/penumpang b. Pengirim/pemilik
barang
c. Penerima barang
3. Dokumen: tiket 3. Dokumen a.l:
Konosemen/ Bill of
lading(B/L)
4. Ada terminal
pembongkaran
17. Isi Pasal 40 UU no.17 tahun 2008:
1. Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap
keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang
diangkutnya
2. Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap muatan
kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam
dokumen muatan dan / atau perjanjian atau kontrak pengangkutan
yang telah disepakati
Pasal 41 UU no.17 tahun 2008:
Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan
sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
a.Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
b.Musnah,hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
c.Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut;
atau
d.Kerugian pihak ketiga
19. Hukum Kerugian Laut
Yang dimaksud ialah kerugian-kerugian akibat
adanya tubrukan kapal, kapal karam, kapal
kandas, penemuan barang di laut dan avarai
Diatur dalam: KUHD Buku Kedua,Bab VI,VII dan
IX
20. adalah suatu bencana laut yang
menjadi sumber dari kerugian-kerugian yang
timbul pada salah satu pihak atau kedua belah
pihak.
juga merupakan
sumber kerugian-kerugian pada kapal ybs,karena
merupakan sumber kerugian bagi si pemilik
barang , sebab orang yang menemukannya wajib
untuk mengembalikan barang tersebut dan si
pemilik berkewajiban pula untuk memberikan
uang tolong.
adalah sejenis kerugian laut yang
bersumber dari perbuatan manusia dan atau
kekuatan alam.seperti bajak laut atau badai
taufan.