2.  Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri dilakukan
oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak
Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
 Kegiatan angkutan sungai dan danau antara Negara Republik
Indonesia dan negara tetangga dilakukan berdasarkan perjanjian
antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara
tetangga yang bersangkutan.
 Angkutan sungai dan danau yang dilakukan antara dua negara
hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau
kapal berbendera negara yang bersangkutan.
 Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan dilakukan
secara terpadu dengan memperhatikan intradan antarmoda yang
merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.

3.  Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakan
dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek
tidak tetap dan tidak teratur.
 Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di
laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
 Untuk menunjang usaha pokok dapat dilakukan kegiatan
angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
 Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilakukan oleh
orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usahadengan izin Pemerintah
 Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan dilakukan
secara terpadu dengan memperhatikan intradan antarmoda
yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
 Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakan
dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek
tidak tetap dan tidak teratur.
 Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di laut
kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

4.  Untuk menunjang usaha pokok dapat dilakukan kegiatan
angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
 Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilakukan
oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau
badan usahadengan izin Pemerintah
 Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat
dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan
teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur.
 Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan
di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan
tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
 Untuk menunjang usaha pokok dapat dilakukan kegiatan
angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
 Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilakukan
oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau
badan usahadengan izin Pemerintah

5.  enetapan trayek dilakukan dengan memperhatikan
pengembangan wilayah potensi angkutan dan jaringan
jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang tersusun
dalam satu kesatuan tatanan transportasi nasional.
 Trayek berfungsi untuk menghubungkan simpul pada
pelabuhan sungai, danau, dan pelabuhan laut yang
berada dalam satu alur. Penyelenggaraan angkutan
sungai dan danau, dilakukan dalam trayek tetap dan
teratur serta dalam trayek tidak tetap dan tidak teratur.
Wilayah operasi angkutan sungai dan danau meliputi
sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan.
Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilakukan
dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia

6.  Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau, wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 memenuhi persyaratan teknis / kelaikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
 memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana
pelabuhan pada trayek yang dilayani;
 memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan
pengawakan untuk kapal sungai dan danau;
 memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi
kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau
hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
 mencantumkan identitas perusahaan / pemilik dan nama kapal
yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca
dari samping kiri dan kanan kapal;
 mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan
menggunakan bahasa Indonesia.

7.  Setiap ukuran dibawah GT 7 (< 7 GT) Yang akan dioperasikan untuk
melayani angkutan sungai dan danau dapat diukur, didaftarkan dan
memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal.
 kapal ukuran mulai dari GT 7 ke atas (> 7 GT) yang akan dioperasikan untuk
melayani angkutan sungai dan danau wajib diukur, didaftarkan, memenuhi
persyaratan kelaikan kapal, persyaratan pengawakan kapal, dan dapat
diberikan tanda kebangsaan. Kapal yang telah diukur diberikan surat ukur
dan kapal yang telah didaftarkan diberikan surat tanda pendaftaran dan
tanda pendaftaran. Kapal dengan ukuran mulai dari GT 7 ke atas (> 7 GT)
yang telah diberi surat ukur dan surat tanda pendaftaran dapat diberikan
surat tanda kebangsaan kapal Indonesia.
 Kapal yang persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal diberikan
sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal. Pemberian surat
ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan
kapal dan sertifikat pengawakan kapal.
 Pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran,
sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal untuk kapal
dibawah GT 7 ( < 7 GT ) diberikan oleh Bupati/Walikota sebagai tugas
desentralisasi. Pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda
pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan
surat tanda kebangsaan untuk kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 ke
atas ( > 7 GT ) diberikan oleh Bupati/Walikota setempat sebagai tugas

8.  Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan
oleh Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi. Pelaksanaan
pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda
pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan
kapal untuk kapal dibawah GT 7 ( < 7 GT ) didasarkan pada
pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 Pelaksanaan pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan
tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan
kapal, dan surat tanda kebangsaan untuk kapal yang memiliki
ukuran mulai dari GT 7 ke atas ( > 7 GT ) didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
 Kapal yang telah memenuhi persyaratan diterbitkan Surat Izin
Berlayar Sungai dan Danau yang berlaku untuk 1 (satu) kali
perjalanan. Surat Izin Berlayar Sungai dan Danau diterbitkan oleh
Dinas Kabupaten/Kota di tempat pemberangkatan kapal sebagai
tugas Desentralisasi. Kapal sungai dan danau yang telah memiliki
Surat Izin Berlayar Sungai dan Danau hanya boleh berlayar di
wilayah operasi. Dalam hal kapal berlayar kelaut harus memenuhi
persyaratan kelaik lautan kapal.

9.  Awak kapal yang bertugas dalam
pengoperasian kapal untuk pelayanan
angkutan sungai dan danau, wajib :
 memakai pakaian yang sopan atau pakaian
seragam bagi awak kapal perusahaan;
 memakai kartu tanda pengenal awak kapal
sesuai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
 bertingkah laku sopan dan ramah;
 tidak minum minuman yang mengandung
alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain
yang dapat mempengaruhi pelayanan dalam
pelayaran;
 mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan
pergantian awak kapal sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

10.  Untuk pelayanan angkutan sungai dan danau
dalam trayek tetap dan teratur, dilakukan
dalam jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri
dari :
 trayek utama, yaitu menghubungkan antar
pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi
sebagai pusat penyebaran;
 trayek cabang, yaitu menghubungkan antara
pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi
sebagai pusat penyebaran dengan yang
bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran
atau antar pelabuhan sungai dan danau yang
bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran.

11.  Pertimbangan penetapan jaringan
 Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau
dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 tatanan kepelabuhanan nasional;
 adanya demand (kebutuhan angkutan);
 rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
 ketersediaan kapal sungai dan danau (supply) sesuai dengan
spesifikasi teknis kapal dan spesifikasi pelabuhan pada trayek
yang akan dilayani;
 potensi perekonomian daerah.
 Penetapan trayek
 Penetapan trayek dilakukan dengan hirarki sebagai berikut
 Trayek tetap dan teratur untuk pelayanan angkutan dalam
kabupaten/kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 Trayek tetap dan teratur untuk pelayanan angkutan antar
kabupaten/kota dalam propinsi, ditetapkan oleh Gubernur.
 Trayek tetap dan teratur untuk pelayanan angkutan lintas batas
antar Negara dan antar propinsi, ditetapkan oleh Gubernur
tempat domisili perusahaan / pemilik kapal sebagai tugas
Dekonsentrasi.

12.  Klasifikasi barang berbahaya
 Barang berbahaya diklasifikasikan sebagai berikut:
 bahan atau barang peledak (explosives);
 gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan
tekanan (compressed gases, liquified or dissolved under
pressure);
 cairan mudah menyala atau terbakar (flammable liquids);
 bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar
(flammable solids);
 bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances);
 bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic and
infectious substances);
 bahan atau barang radioaktif (radioactive material);
 bahan atau barang perusak (corrosive substances); dan
 berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous
dangerous substances).
 Persyaratan pengangkutan

13.  Tanda yang digunakan pada angkutan barang
berbahaya
 Pengangkutan barang berbahaya wajib memenuhi
persyaratan:
 pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di
pelabuhan, penanganan bongkar muat, serta
penumpukan dan penyimpanan selama berada di kapal;
 keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar, baik
nasional maupun internasional bagi kapal khusus
pengangkut barang berbahaya. Yang dimaksud dengan
“kapal khusus yang mengangkut barang berbahaya”
adalah kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut
barang berbahaya yang antara lain berupa gas, minyak
bumi, bahan kimia (chemical), dan radioaktif. ; dan
 pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang
berbahaya yang diangkut sebagaimana diatur dalam The
International Maritime Dangerous Goods (IMDG)[

14.  Pelaksanaan
 Pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan
angkutan laut yang mengangkut barang berbahaya
dan barang khusus wajib menyampaikan
pemberitahuan kepada Syahbandar sebelum kapal
pengangkut barang khusus dan/atau barang
berbahaya tiba di pelabuhan.
 Badan Usaha Pelabuhan dan Unit Penyelenggara
Pelabuhan wajib menyediakan tempat
penyimpanan atau penumpukan barang berbahaya
dan barang khusus untuk menjamin keselamatan
dan kelancaran arus lalu lintas barang di pelabuhan
serta bertanggung jawab terhadap penyusunan
sistem dan prosedur penanganan barang berbahaya
dan barang khusus di pelabuhan. Pelaksanaannya
diawasi oleh Syahbandar

15. BENIGNE FACIS
JESUS ​​Deus benedicat