1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.
Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tersebut diatas, merupakan harapan yang sangat
komplek. Untuk mencapainya perlu didukung dilaksanakan oleh berbagai disiplin keahlian.
Selain guru, konselor dan tenaga kependidikan dalam lingkup pendidikan, peran serta
masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Nana Syaodih Sukmadinata (2007:1) mengemukakan, keseluruhan proses pendidikan terutama
pendidikan di sekolah meliputi tiga bidang utama, yaitu bidang : bidang kurikulum dan
pembelajaran, bidang manajemen pendidikan dan bimbingan dan konseling. Ketiga komponen
ini harus saling bahu-membahu dan bekerjasama, untuk mencapai perkembangan optimal
setiap individu (peserta didik).
Hal ini diperjelas oleh ABKIN (2008:10-11) yang menampilkan dengan jelas kesejajaran antara
posisi layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dengan layanan Manajemen
Penidikan, dan layanan Pembelajaran yang mendidik yang dibingkai oleh Kurikulum khususnya
sistem persekolahan sebagai bentuk kelembagaan dalam jalur pendidikan formal. Hubungan
antara ketiganya digambarkan sebagai berikut :
Karena berbagai alasan, kerjasama ini belum dapat berjalan sepenuhnya, karena masing-
masing pihak merasa paling berarti dan meremehkan pihak lainnya. Disisi lain, banyak
administrator pendidikan, guru (bidang studi dan BK) tidak memahami sepenuhnya tugas,
peran, dan kedudukannya masing-masing serta hubungan kerjanya dengan bagian lainnya.
Untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang tugas, peran dan kedudukan Guru BK
dalam sistem pendidikan serta hubungan kerjanya dengan bagian lainnya, berikut ini akan
dibahas secara konseptual tentang peran dan kedudukan Guru BK serta hubungan antara
bimbingan dan konseling dengan kurikulum dan pembelajaran.

2. B. Perumusan Masalah
Dari penjelasan yang dikemukan diatas, maka penulis dapat mengungkapkan beberapa
permasalahan adalah “Bagaimanakah keterkaitan antara layanan bimbingan dan konseling
dengan kurikulum dan pengajaran dalam rangka mengoptimalkan perkembangan peserta didik
di sekolah”.
C. Tujuan Penulisan.
Adapun tujuan penulisan makalah ini, berdasarkan rumusan masalah yang
dikumukakan adalah sebagai berikut:
1. Memahami definisi bimbingan dan konseling.
2. Memahami definisi kurikulum dan pembelajaran.
3. Memahami kedudukan kurikulum dan pembelajaran, manajemen pendidikan serta bimbingan
dan konseling dalam pendidikan -lingkup persekolahan-.
4. Memahami perkembangan dan perbedaan ekspektasi tugas guru dan guru BK di Indonesia.
5. Memahami hubungan kerja antara guru dan guru BK dalam memberikan pelayanan kepada
siswa.
6. Memahami kesalahan-kesalahan pandangan yang sering terjadi terhadap guru BK.
C. Manfaat Penulisan Makalah
Meningkatkan pemahaman administrator pendidikan, guru dan guru BK tentang tugas,
kedudukan dan peranannya masing-masing, sehingga terjalin hubungan kerjasama yang
sinergis dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik.

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Definisi Bimbingan dan Konseling
Menurut Tolbert dalam Nana Syaodih Sukmadinata (2007:10) mendefinisikan bimbingan
(guidance) sebagai berikut :
“Bimbingan merupakan keseluruhan program atau semua kegiatan dan layanan yang ada
dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu individu dalam merencanakan dan
melaksanakan penyesuaian diri dengan semua aspek dalam kehidupan sehari-hari. Bimbingan
bukan pengajaran meskipun mungkin dikerjakan oleh guru-guru. Bimbingan tidak terpisahkan
dari pendidikan dan merupakan bagian penting dari program pendidikan. Bimbingan memiliki
makna yang lebih luas dari konseling dan konseling merupakan salah satu layanan dalam
bimbingan”.
Pengertian konseling yang cukup komperehensif dikemukakan oleh Good (1945:104) dalam
Nana S. Sukmadinata (2007:14) yang mengemukakan :
“Konseling merupakan bantuan yang bersifat individual dan pribadi untuk mengatasi masalah-
masalah pribadi, pendidikan dan vokasional, dalam bantuan tersebut semua fakta yang
berkaitan dengan masalah tersebut dipelajari, dianalisis dan berdasarkan hal-hal tersebut
bantuan pemecahan masalah dirumuskan, seringkali dengan meminta bantuan spesialis, nara
sumber disekolah dan masyarakat, menggunakan wawancara pribadi yang diarahkan agar klien
dapat membuat keputusan pribadi”.
Dari dua definisi diatas, dapat dipahami bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian
dari program pendidikan dan berbeda dengan pengajaran. Bimbingan lebih bersifat kolektif
sementara konseling bersifat individual.
Lebih lanjut, Prayitno (2008:3) tentang mengemukakan tentang objek bimbingan konseling
sebagai berikut :
Objek praktis spesifik yang menjadi fokus pelayanan konseling adalahkehidupan efektif sehari-
hari (KES). Dalam hal ini, sasaran pelayanan konseling adalah kondisi KES yang dikehendaki
untuk dikembangkan dan kondisi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu (KES-T).
Dengan demikian, pelayanan konseling pada dasarnya adalah upaya pelayanan dalam
pengembangan KES dan penanganan KES-T.

4. Masalah yang ditangani oleh guru BK bukanlah orang kesurupan, orang sakit fisik, orang gila,
tetapi pada penanganan masalah kehidupan efektif sehari-hari (baik yang terganggu ataupun
yang tidak).
B. Definisi Kurikulum dan Pembelajaran
Pengertian kurikulum dapat ditinjau dalam makna luas dan makna yang sempit. Kurikulum
dalam arti sempit hanya dilihat sebagai sebuah dokumen atau rencana tertulis. Hal ini
dikemukakan oleh Tanner and Tanner 1980 dalam Said Hamid Hasan 2007:1 yaitu kurikulum
diartikan sebagai suatu rencana tertulis. Sementara itu, dalam pengertian luas kurikulum tidak
hanya sekedar dokumen tertulis atau seperangkat materi pelajaran.
Kurikulum dalam arti luas, didefinisikan oleh Saylor, Lewis dan Aleksander (1981:1) yaitu
“kurikulum adalah pengalaman nyata yang dialami peserta didik dengan bimbingan sekolah”.
Selain itu Oliva juga mengemukakan kurikulum dalam arti luas yaitu : “kurikulum adalah
perangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan
masyarakat” (Oliva,1997:60 dalam Said H. Hasan, 2007:2).
Pembelajaran merupakan penerapan / implementasi dari kurikulum itu sendiri. Hubungan
antara keduanya bisa dipandang secara terpisah atau berhubungan dengan berbagai
kemungkinan, yaitu : siklik, berkaitan dan konsentris.
C. Evolusi Tugas Guru dan Guru BK di Indonesia
Tugas guru dan guru BK dari waktu kewaktu selalu mengalami pergeseran. Hal ini berjalan
seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan masyarakat dan arah
profesionalisme profesi guru dan guru BK. Berikut ini, penulis sajikan pergeseran tugas peran
dan kedudukan guru dan guru BK dari waktu kewaktu di Indonesia.
1. Tugas Guru / Guru BP dalam SK Menpan no.026/1989
Dalam SK Menpan ini, dinyatakan “Tugas guru adalah mengajar dan atau membimbing....”.
Dengan pengertian ini, tidak dibedakan antara tugas guru dengan guru BP. Seorang guru dapat
berperan sebagai guru mata pelajaran dan sekaligus menjadi guru BP. Dengan demikian,
pelayanan bimbingan dan penyuluhan bisa dilaksanakan oleh tenaga nonprofesional.
Dalam pandangan penulis, hal ini bisa dimaklumi karena pada saat itu belum memadainya
jumlah guru baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
2. Tugas Guru / Guru BK dalam SK Menpan no.084/1993
Pada tahun 1993 istilah Bimbingan Penyuluhan (BP) diganti dengan istilah Bimbingan dan
Konseling (BK). Dalam SK Menpan no.84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka

5. Kreditnya mulai diadakan pemisahan yang tegas dan formal antara tugas guru dengan guru BK.
Dalam SK ini dinyatakan tugas guru adalah :
1. Menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisisn
hasil evaluasi hasil belajar, serta penyusunan program perbaikan dan pengayaan terhadap
peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya; ATAU:
2. Menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan
bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan dan tindak lanjut pelaksanaan program
bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.
Kata “atau” yang merangkaikan dua tugas guru diatas, berarti guru harus memilih salah satu,
yaitu sebagai guru mata pelajaran atau sebagai guru BK.
3. Bimbingan dan Konseling dalam UU No. 20 / 2003
UU 20/2003 merupakan UU sisdiknas pertama yang menyebut istilah konselor (sebutan
profesional guru BK) sebagai salah satu tenaga pendidik. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 6
yang berbunyi : Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain
yang sesuai dengan kekhususanya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan
pendidikan.Pencantuman sebutan ini merupakan sebuah pengakuan atas semakin diakuinya
eksistensi konselor (guru BK) dalam sistem pendidikan nasional.
Menurut UU 20/2003 kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
Secara tektual, pengertian kurikulum dalam UU 20/2003, hanya memperuntukkan kurikulum
bagi guru. Hal ini terlihat dari kata “isi dan bahan pelajaran” dan “kegiatan belajar mengajar”
yang lazim digunakan untuk guru mata pelajaran, tidak untuk pendidik lainnya.
Namun Prayitno, 2008:14-16, mengemukakan bahwa bahwa menyampaikan ‟isi dan bahan
pelajaran‟ serta menyelenggarakan „kegiatan belajar mengajar‟ bukan sekedar tugas guru tetapi
tugas konselor juga, hanya proses penyampaiannya tidak seperti pembelajaran yang dilakukan
guru.
4. Bimbingan dan Konseling dalam KTSP
Pelayanan bimbingan dan konseling dalam KTSP merupakan salah satu layanan yang wajib
diberikan kepada siswa sebagai salah satu upaya pengembangan diri. Pengembangan diri
sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri No.22/2006 Tentang Standar Isi, Bab
II, tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum pada semua jenjang pendidikan, SD, SMP
dan SM menyatakan bahwa kurikulum berisi: mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan

6. diri. Dinyatakan pula: “Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh
oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap
peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau
dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk
kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan
konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan
pengembangan karir peserta didik.”
Permendiknas RI No. 22/2006 tentang Standar Isi memuat Pengembangan diri sebagai
kegiatan pendidikan diluar mata pelajaran wajib yang merupakan bagian integral dari kurikulum
sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan
kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan dan konseling serta
kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam pengembangan diri,
diantaranya pemecahan masalah pribadi dan kehidupan sosial, penanganan masalah belajar,
pengembangan karir, dan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam ekstrakurikuler.
Berdasarkan penjelasan diatas, Prayitno (2008:4) berpendapat bahwaKTSP meliputi tiga
komponen, yaitu komponen mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Komponen
pengembangan diri terdiri dari dua sub-komponen, yaitu pelayanan konseling dan kegiatan
ekstra kurikuler. KTSP yang meliputi tiga komponen itu digambarkan dalam diagram sebagai
berikut:
Berdasarkan pada permendiknas nomor 22, 23 dan 24 tahun 2006, kita dapat menyimpulkan
bahwa makna kurikulum dalam KTSP diartikan secara luas. Kurikulum tidak ditafsirkan sekedar
daftar mata pelajaran saja, tetapi meliputi seluruh kegiatan sekolah yang ditujukan untuk
mengembangkan potensi peserta didik. Dengan demikian kegiatan administrasi manajerial oleh
pengelola pendidikan, pembelajaran oleh guru bidang studi dan layanan bimbingan konseling
oleh konselor merupakan subsistem dari kurikulum.
Pendapat berbeda dikemukakan ABKIN (2007:196) yang mengemukakan bahwa bimbingan
dan konseling merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan (khususnya jalur
pendidikan formal). Pelayanan pengembangan diri yang terkandung dalam KTSP merupakan
bagian dari kurikulum. Sebagian dari pengembangan diri dilaksanakan melalui pelayanan
bimbingan dan konseling. Dengan demikian pengembangan diri hanya merupakan sebagian
dari aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Jika dilakukan telaahan
anatomis terhadap posisi bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dapat
terlukiskan sebagai berikut.

7. Dapat ditegaskan di sini bahwa KTSP adalah salah satu subsistem pendidikan formal yang
harus bersinergi dengan komponen/subsitem lain yaitu manajemen dan bimbingan dan
konseling dalam upaya memfasilitasi konseli mencapai perkembangan optimum yang
diwujudkan dalam ukuran pencapaian standar kompetensi. Dengan demikian pengembangan
diri tidak menggantikan fungsi bimbingan dan konseling melainkan sebagai wilayah
komplementer dimana guru dan konselor memberikan kontribusi dalam pengembangan diri
konseli.
D. Keunikan dan Keterkaitan Pelayanan Guru dan Konselor
Tugas-tugas pendidik untuk mengembangkan peserta didik secara utuh dan optimal
sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus dilaksnakan oleh guru, konselor, dan
tenaga pendidik lainnya sebagai mitra kerja. Sementara itu, masing-masing pihak tetap memiliki
wilayah pelayanan khusus dalam mendukung realisasi diri dan pencapaian kompetensi peserta
didik. Dalam hubungan fungsional kemitraan antara konselor dengan guru, antara lain dapat
dilakukan melalui kegiatan rujukan (referal)
Masalah-masalah perkembangan peserta didik yang dihadapi guru pada saat pembelajaran
dirujuk kepada konselor untuk penanganannya. Demikian pula, masalah-masalah peserta didik
yang ditangani konselor terkait dengan proses pembelajaran bidang studi dirujuk kepada guru
untuk menindaklanjutinya.
Masalah kesulitan belajar peserta didik sesungguhnya akan lebih banyak bersumber dari
proses pembelajaran itu sendiri. Hal ini berarti dalam pengembangan dan proses pembelajaran
fungsi-fungsi bimbingan dan konseling perlu mendapat perhatian guru. Sebaliknya, fungsi-
fungsi pembelajaran bidang studi perlu mendapat perhatian konselor.
Selengkapnya, keunikan dan keterkaitan pelayanan pembelajaran oleh guru dan pelayanan
bimbingan dan konseling oleh konselor dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Dimensi Guru Konselor
1. Wilayah Gerak Khususnya Sistem Pendidikan
Formal
Khususnya Sistem Pendidikan
Formal
2. Tujuan Umum Pencapaian tujuan pendidikan
nasional
Pencapaian tujuan pendidikan
nasional
3. Konteks Tugas Pembelajaran yang mendididk
melalui Mata pelajaran dengan
Pelayanan yang memandirikan
dengan skenario konseli-

8. Dimensi Guru Konselor
Skenario Guru konselor.
· Fokus
kegiatan
Pengembangan kemampuan
penguasaan bidang studi dan
masalah-masalahnya.
Pengembangan potensi diri
bidang pribadi, sosial, belajar,
karier, dan masalah-
masalahnya.
· Hubungan
kerja
Alih tangan (referral) Alih tangan (referral)
4. Target
Intervensi
· Individual Minim Utama
· Kelompok Pilihan strategis Pilihan strategis
· Klasikal Utama Minim
5. Ekspektasi
Kinerja
· Ukuran
keberhasilan
- Pencapaian Standar
Kompetensi Lulusan
- Lebih bersifat kuantitatif
- Kemandirian dalam
kehidupan
- Lebih bersifat kualitatif yang
unsur-unsurnya saling terkait
(ipsatif)
· Pendekatan
umum
Pemanfaatan Instructional
Effects &Nurturant
Effects melalui pembelajaran
yang mendidik.
Pengenalan diri dan lingkungan
oleh Konseli dalam rangka
pengatasan masalah pribadi,
sosial, belajar, dan karier.
Skenario tindakan merupakan
hasil transaksi yang merupakan
keputusan konseli.
· Perencanaan
tindak
intervensi
Kebutuhan belajar ditetapkan
terlebih dahulu untuk
ditawarkan kepada peserta
didik.
Kebutuhan pengembangan diri
ditetapkan dalam proses
transaksional oleh konseli,
difasilitasi oleh konselor

9. Dimensi Guru Konselor
· Pelaksanaan
tindak
intervensi
Penyesuaian proses
berdasarkan respons
ideosinkratik peserta didik
yang lebih terstruktur.
Penyesuaian proses
berdasarkan respons
ideosinkratik konseli dalam
transaksi makna yang lebih
lentur dan terbuka.
E. Penanganan Siswa Bermasalah di Sekolah
Di sekolah sangat mungkin ditemukan siswa yang yang bermasalah, dengan menunjukkan
berbagai gejala penyimpangan perilaku. yang merentang dari kategori ringan sampai dengan
berat. Upaya untuk menangani siswa yang bermasalah, khususnya yang terkait dengan
pelanggaran disiplin sekolah dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: (1) pendekatan
disiplin dan (2) pendekatan bimbingan dan konseling.
Penanganan siswa bermasalah melalui pendekatan disiplin merujuk pada aturan dan ketentuan
(tata tertib) yang berlaku di sekolah beserta sanksinya. Sebagai salah satu komponen
organisasi sekolah, aturan (tata tertib) siswa beserta sanksinya memang perlu ditegakkan untuk
mencegah sekaligus mengatasi terjadinya berbagai penyimpangan perilaku siswa. Kendati
demikian, harus diingat sekolah bukan “lembaga hukum” yang harus mengobral sanksi kepada
siswa yang mengalami gangguan penyimpangan perilaku. Sebagai lembaga pendidikan, justru
kepentingan utamanya adalah bagaimana berusaha menyembuhkan segala penyimpangan
perilaku yang terjadi pada para siswanya.
Oleh karena itu, disinilah pendekatan yang kedua perlu digunakan yaitu pendekatan melalui
Bimbingan dan Konseling. Berbeda dengan pendekatan disiplin yang memungkinkan
pemberian sanksi untuk menghasilkan efek jera, penanganan siswa bermasalah melalui
Bimbingan dan Konseling justru lebih mengutamakan pada upaya penyembuhan dengan
menggunakan berbagai layanan dan teknik yang ada. Penanganan siswa bermasalah melalui
Bimbingan dan Konseling sama sekali tidak menggunakan bentuk sanksi apa pun, tetapi lebih
mengandalkan pada terjadinya kualitas hubungan interpersonal yang saling percaya di antara
konselor dan siswa yang bermasalah, sehingga setahap demi setahap siswa tersebut dapat
memahami dan menerima diri dan lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri guna
tercapainya penyesuaian diri yang lebih baik.
Secara visual, kedua pendekatan dalam menangani siswa bermasalah dapat dilihat dalam
bagan berikut ini:

10. Dengan melihat gambar di atas, kita dapat memahami bahwa di antara kedua pendekatan
penanganan siswa bermasalah tersebut, meski memiliki cara yang berbeda tetapi jika dilihat
dari segi tujuannya pada dasarnya sama yaitu tercapainya penyesuaian diri atau
perkembangan yang optimal pada siswa yang bermasalah. Oleh karena itu, kedua pendekatan
tersebut seyogyanya dapat berjalan sinergis dan saling melengkapi.
F. Kesalahpahaman tentang Bimbingan dan Konseling
Prayitno (2003) telah mengidentifikasi 15 kekeliruan pemahaman orang dalam melihat
bimbingan dan konseling, baik dalam tataran konsep maupun praktiknya. Kekeliruan
pemahaman ini tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang yang berada di luar Bimbingan dan
Konseling, tetapi juga banyak ditemukan di kalangan orang-orang yang terlibat langsung
dengan bimbingan dan konseling. Kelimabelas kekeliruan pemahaman itu adalah :
1. Bimbingan dan Konseling disamakan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan.
Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bimbingan dan konseling adalah identik dengan
pendidikan sehingga sekolah tidak perlu lagi bersusah payah menyelenggarakan pelayanan
bimbingan dan konseling, karena dianggap sudah implisit dalam pendidikan itu sendiri. Cukup
mantapkan saja pengajaran sebagai pelaksanaan nyata dari pendidikan. Mereka sama sekali
tidak melihat arti penting bimbingan dan konseling di sekolah. Sementara ada juga yang
berpendapat pelayanan bimbingan dan konseling harus benar-benar terpisah dari pendidikan
dan pelayanan bimbingan dan konseling harus secara nyata dibedakan dari praktik pendidikan
sehari-hari.
2. Menyamakan pekerjaan Bimbingan dan Konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater.
Dalam hal-hal tertentu memang terdapat persamaan antara pekerjaan bimbingan dan konseling
dengan pekerjaan dokter dan psikiater, yaitu sama-sama menginginkan konseli/pasien terbebas
dari penderitaan yang dialaminya, melalui berbagai teknik yang telah teruji sesuai dengan
masing-masing bidang pelayanannya, baik dalam mengungkap masalah konseli/pasien,
mendiagnosis, melakukan prognosis atau pun penyembuhannya.
Kendati demikian, pekerjaan bimbingan dan konseling tidaklah persis sama dengan pekerjaan
dokter atau psikiater. Dokter dan psikiater bekerja dengan orang sakit sedangkan konselor
bekerja dengan orang yang normal (sehat) namun sedang mengalami masalah. Cara
penyembuhan yang dilakukan dokter atau psikiater bersifat reseptual dan pemberian obat, serta
teknis medis lainnya, sementara bimbingan dan konseling memberikan cara-cara pemecahan
masalah secara konseptual melalui pengubahan orientasi pribadi, penguatan mental/psikis,

11. modifikasi perilaku, pengubahan lingkungan, upaya-upaya perbaikan dengan teknik-teknik khas
bimbingan dan konseling.
3. Bimbingan dan Konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah yang bersifat
insidental.
Memang tidak dipungkiri pekerjaan bimbingan dan konseling salah satunya bertitik tolak dari
masalah yang dirasakan siswa, khususnya dalam rangka pelayanan responsif, tetapi hal ini
bukan berarti bimbingan dan konseling dikerjakan secara spontan dan hanya bersifat reaktif
atas masalah-masalah yang muncul pada saat itu.
Pekerjaan bimbingan dan konseling dilakukan berdasarkan program yang sistematis dan
terencana, yang di dalamnya mengggambarkan sejumlah pekerjaan bimbingan dan konseling
yang bersifat proaktif dan antisipatif, baik untuk kepentingan pencegahan, pengembangan
maupun penyembuhan (pengentasan)
4. Bimbingan dan Konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja.
Bimbingan dan Konseling tidak hanya diperuntukkan bagi siswa yang bermasalah atau siswa
yang memiliki kelebihan tertentu saja, namun bimbingan dan konseling harus dapat melayani
seluruh siswa. Setiap siswa berhak dan mendapat kesempatan pelayanan yang sama, melalui
berbagai bentuk pelayanan bimbingan dan konseling yang tersedia.
5. Bimbingan dan Konseling melayani “orang sakit” dan/atau “kurang/tidak normal”.
Sasaran Bimbingan dan Konseling adalah hanya orang-orang normal yang mengalami
masalah. Melalui bantuan psikologis yang diberikan konselor diharapkan orang tersebut dapat
terbebaskan dari masalah yang menghinggapinya. Jika seseorang mengalami keabnormalan
yang akut tentunya menjadi wewenang psikiater atau dokter untuk penyembuhannya.
Masalahnya, tidak sedikit petugas bimbingan dan konseling yang tergesa-gesa dan kurang hati-
hati dalam mengambil kesimpulan untuk menyatakan seseorang tidak normal. Pelayanan
bantuan pun langsung dihentikan dan dialihtangankan (referal).
6. Pelayanan Bimbingan dan Konseling berpusat pada keluhan pertama (gejala) saja.
Pada umumnya usaha pemberian bantuan memang diawali dari gejala yang ditemukan atau
keluhan awal disampaikan konseli. Namun seringkali justru konselor mengejar dan mendalami
gejala yang ada bukan inti masalah dari gejala yang muncul. Misalkan, menemukan siswa
dengan gejala sering tidak masuk kelas, pelayanan dan pembicaraan bimbingan dan konseling
malah berkutat pada persoalan tidak masuk kelas, bukan menggali sesuatu yang lebih dalam
dibalik tidak masuk kelasnya.
7. Bimbingan dan Konseling menangani masalah yang ringan.

12. Ukuran berat-ringannya suatu masalah memang menjadi relatif, seringkali masalah seseorang
dianggap sepele, namun setelah diselami lebih dalam ternyata masalah itu sangat kompleks
dan berat. Begitu pula sebaliknya, suatu masalah dianggap berat namun setelah dipelajari lebih
jauh ternyata hanya masalah ringan saja. Terlepas berat-ringannya yang paling penting bagi
konselor adalah berusaha untuk mengatasinya secara cermat dan tuntas. Jika segenap
kemampuan konselor sudah dikerahkan namun belum juga menunjukan perbaikan maka
konselor seyogyanya mengalihtangankan masalah (referal) kepada pihak yang lebih kompeten
8. Petugas Bimbingan dan Konseling di sekolah diperankan sebagai “polisi sekolah”.
Masih banyak anggapan bahwa bimbingan dan konseling adalah “polisi sekolah” yang harus
menjaga dan mempertahankan tata tertib, disiplin dan keamanan di sekolah. Tidak jarang
konselor diserahi tugas mengusut perkelahian ataupun pencurian, bahkan diberi wewenang
bagi siswa yang bersalah.
Dengan kekuatan inti bimbingan dan konseling pada pendekatan interpersonal, konselor justru
harus bertindak dan berperan sebagai sahabat kepercayaan siswa, tempat mencurahkan
kepentingan apa-apa yang dirasakan dan dipikirkan siswa. Konselor adalah kawan pengiring,
penunjuk jalan, pemberi informasi, pembangun kekuatan, dan pembina perilaku-perilaku positif
yang dikehendaki sehingga siapa pun yang berhubungan dengan bimbingan konseling akan
memperoleh suasana sejuk dan memberi harapan.
9. Bimbingan dan Konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat.
Bimbingan dan konseling bukan hanya bantuan yang berupa pemberian nasihat. Pemberian
nasihat hanyalah merupakan sebagian kecil dari upaya-upaya bimbingan dan konseling.
Pelayanan bimbingan dan konseling menyangkut seluruh kepentingan klien dalam rangka
pengembangan pribadi klien secara optimal.
10. Bimbingan dan konseling bekerja sendiri atau harus bekerja sama dengan ahli atau petugas
lain
Pelayanan bimbingan dan konseling bukanlah proses yang terisolasi, melainkan proses yang
sarat dengan unsur-unsur budaya,sosial,dan lingkungan. Oleh karenanya pelayanan bimbingan
dan konseling tidak mungkin menyendiri. Konselor perlu bekerja sama dengan orang-orang
yang diharapkan dapat membantu penanggulangan masalah yang sedang dihadapi oleh klien.
Di sekolah misalnya, masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tidak berdiri sendiri. Masalah
itu sering kali saling terkait dengan orang tua,siswa, guru, dan pihak-pihak lain; terkait pula
dengan berbagai unsur lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu
penanggulangannya tidak dapat dilakukan sendiri oleh guru pembimbing saja. Dalam hal ini
peranan guru mata pelajaran, orang tua, dan pihak-pihak lain sering kali sangat menentukan.

13. Guru pembimbing harus pandai menjalin hubungan kerja sama yang saling mengerti dan saling
menunjang demi terbantunya siswa yang mengalami masalah itu. Di samping itu guru
pembimbing harus pula memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan dapat diadakan
untuk kepentingan pemecahan masalah siswa. Guru mata pelajaran merupakan mitra bagi guru
pembimbing, khususnya dalam menangani masalah-masalah belajar.
Namun demikian, konselor atau guru pembimbing tidak boleh terlalu mengharapkan bantuan
ahli atau petugas lain. Sebagai tenaga profesional konselor atau guru pembimbing harus
mampu bekerja sendiri, tanpa tergantung pada ahli atau petugas lain. Dalam menangani
masalah siswa guru pembimbing harus harus berani melaksanakan pelayanan, seperti “praktik
pribadi”, artinya pelayanan itu dilaksanakan sendiri tanpa menunggu bantuan orang lain atau
tanpa campur tangan ahli lain. Pekerjaan yang profesional justru salah satu cirinya pekerjaan
mandiri yang tidak melibatkan campur tangan orang lain atau ahli.
11. Konselor harus aktif, sedangkan pihak lain harus pasif
Sesuai dengan asas kegiatan, di samping konselor yang bertindak sebagai pusat penggerak
bimbingan dan konseling, pihak lain pun, terutama klien,harus secara langsung aktif terlibat
dalam proses tersebut.Lebih jauh, pihak-pihak lain hendaknya tidak membiarkan konselor
bergerak dan berjalan sendiri. Di sekolah, guru pembimbing memang harus aktif, bersikap
“jemput bola”, tidak hanya menunggu didatangi siswa yang meminta layanan
kepadanya.Sementara itu, personil sekolah yang lain hendaknya membantu kelancaran usaha
pelayanan itu.
Pada dasarnya pelayanan bimbingan dan konseling adalah usaha bersama yang beban
kegiatannya tidak semata-mata ditimpakan hanya kepada konselor saja. Jika kegiatan yang
pada dasarnya bersifat usaha bersama itu hanya dilakukan oleh satu pihak saja, dalam hal ini
konselor, maka hasilnya akan kurang mantap, tersendat-sendat, atau bahkan tidak berjalan
sama sekali.
12. Menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja
Benarkah pekerjaan bimbingan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja? Jawabannya bisa
saja “benar” dan bisa pula “tidak”. Jawaban ”benar”, jika bimbingan dan konseling dianggap
sebagai pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan secara amatiran belaka. Sedangkan
jawaban ”tidak”, jika bimbingan dan konseling itu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
keilmuan dan teknologi (yaitu mengikuti filosopi, tujuan, metode, dan asas-asas tertentu),
dengan kata lain dilaksanakan secara profesional. Salah satu ciri keprofesionalan bimbingan
dan konseling adalah bahwa pelayanan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam

14. bidang bimbingan dan konseling. Keahliannya itu diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang
cukup lama di Perguruan Tinggi.
13. Menyama-ratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien
Cara apapun yang akan dipakai untuk mengatasi masalah haruslah disesuaikan dengan pribadi
klien dan berbagai hal yang terkait dengannya. Tidak ada suatu cara pun yang ampuh untuk
semua klien dan semua masalah. Bahkan sering kali terjadi, untuk masalah yang sama pun
cara yang dipakai perlu dibedakan. Masalah yang tampaknya “sama” setelah dikaji secara
mendalam mungkin ternyata hakekatnya berbeda, sehingga diperlukan cara yang berbeda
untuk mengatasinya. Pada dasarnya.pemakaian sesuatu cara bergantung pada pribadi klien,
jenis dan sifat masalah, tujuan yang ingin dicapai, kemampuan petugas bimbingan dan
konseling, dan sarana yang tersedia.
14. Memusatkan usaha Bimbingan dan Konseling hanya pada penggunaan instrumentasi
Perlengkapan dan sarana utama yang pasti dan dan dapat dikembangkan pada diri konselor
adalah “mulut” dan keterampilan pribadi. Dengan kata lain, ada dan digunakannya instrumen
(tes.inventori,angket dan dan sebagainya itu) hanyalah sekedar pembantu. Ketidaan alat-alat itu
tidak boleh mengganggu, menghambat, atau bahkan melumpuhkan sama sekali usaha
pelayanan bimbingan dan konseling. Oleh sebab itu, konselor hendaklah tidak menjadikan
ketiadaan instrumen seperti itu sebagai alasan atau dalih untuk mengurangi, apa lagi tidak
melaksanakan layanan bimbingan dan konseling sama sekali.Tugas bimbingan dan konseling
yang baik akan selalu menggunakan apa yang dimiliki secara optimal sambil terus berusaha
mengembangkan sarana-sarana penunjang yang diperlukan
15. Menganggap hasil kerja Bimbingan dan Konseling harus segera terlihat.
Disadari bahwa semua orang menghendaki agar masalah yang dihadapi klien dapat diatasi
sesegera mungkin dan hasilnya pun dapat segera dilihat. Namun harapan itu sering kali tidak
terkabul, lebih-lebih kalau yang dimaksud dengan “cepat” itu adalah dalam hitungan detik atau
jam. Hasil bimbingan dan konseling tidaklah seperti makan sambal, begitu masuk ke mulut akan
terasa pedasnya. Hasil bimbingan dan konseling mungkin saja baru dirasakan beberapa hari
kemudian, atau bahkan beberapa tahun kemuadian.. Misalkan, siswa yang mengkonsultasikan
tentang cita-citanya untuk menjadi seorang dokter, mungkin manfaat dari hasil konsultasi akan
dirasakannya justru pada saat setelah dia menjadi seorang dokter.

15. BAB III
PENUTUP
Berdasarkan pada uraian diatas, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :
1. Antara layanan administrasi dan manajemen sekolah, layanan bimbingan dan konseling dan
layanan kurikulum dan pembelajaran memiliki peran yang sama dalam rangka mengoptimalkan
perkembangan peserta didik dalam kegiatan di sekolah.
2. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. Hubungannya
dengan kurikulum dan pembelajaran dapat terjadi dalam beberapa keadaan tergantung dari
sudut mana kita melihat diantara keduanya.
3. Antara ketiga komponen diatas, perlu ada pembagian peran dan fungsi serta tata hubungan
yang jelas sehingga tugas-tugas para pendidik dan tenaga kependidikan dan berlangsung
dengan optimal.
4. Masing-masing komponen dalam sekolah harus menyadari akan tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing.
Demikian makalah ini semoga bermanfaat.

16. DAFTAR PUSTAKA
ABKIN. 2008. Naskah Akademik Pendidikan Profesional Konselor. Tersedia
pada http://abkin.or.id, tanggal 09/12/2009
Dirjen PMPTK, 2007. Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur
Pendidikan Formal (Naskah Akdemik). Jakarta
Prayitno. 2008. Trilogi Profesi Konselor dan Pengelolaan Berbasis Kinerja, Tersedia
pada http://konselingindonesia.com/2008, tanggal 09/12/2009
Prayitno, dkk. 2004. Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling, Jakarta : Depdiknas.
Prayitno. 2003. Wawasan dan Landasan BK (Buku II). Depdiknas : Jakarta
Sanjaya, Wina. 2006. Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. Bimbingan dan Konseling dalam Praktek. Bandung :
Maestro.
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik. Bandung :
PT. Remaja Rosda Karya.
Willis, Sofyan S. 2004. Konseling Individual; Teori dan Praktek. Bandung : Alfabeta