Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
MAKALAH: http://management-administer.blogspot.co.id/2016/09/inovasi-tentang-pengembangan-kurikulum.html
Pendidikan sebagai salah satu elemen penting dalam mendidik bangsa harus benar-benar dikelola dengan baik agar mampu membenahi akhlak bangsa. Hal ini dikarenakan hakikan pendidikan itu sebenarnya bukan hanya mengajar (transfer of knowlage) saja, tetapi lebih dari itu, yaitu mendidik agar berakhlak. Hal ini sebenarnya menjadi orientasi pendidikan dalam islam yang belum tergambar pada masa jahiliyah. Hal senada juga di ungkapkan oleh Baidowi dalam Said Ismail Ali bahwa pendidikan itu bertujuan untuk memperbaiki akhlak atau dikenal dengan istilah Ta’dib.
Pendidikan agama memang dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki akhlakul karimah. Melalui PAI, peserta didik diharapkan memiliki karakter-karakter tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang ajaran dan nilai-nilai agama Islam diharapkan mampu menjiwai prilaku dan tindakan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengembangan PAI yang berorientasi dalam pendidikan karakter diharapkan mampu membenahi kualitas pembelajaran PAI, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pembenahan akhlak gerenarasi penerus bangsa.
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksSlideShare
Turbocharge your online presence with SlideShare. We provide the best tips and tricks for succeeding on SlideShare. Get ideas for what to upload, tips for designing your deck and more.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kurikulum merupakan suatu komponen yang sangat menentukan dalam
suatu system pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai
system pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan
pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada
semua jenis dan tingkat pendidikan.
Kurikulum adalah salah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu
meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yakni manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung
jawab.
Pengembangan kurikulum pendidikan karakter juga harus berorientasi
pada pendidikan mutu dan mutu pendidikaan.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses pengembangan kurikulum ?
2. Bagaimana implementasi pengembangan kurikulum ?
3. Apa pengertian konflik ?
4. Apa kebijakan impelementasi manajemen konflik di sekolah?
5. Apa dampak positif dan negatif dari konflik di sekolah ?
6. Apa strategi dalam menyelesaikan konflik ?
7. Bagaimana tahapan dalam mengelola konflik ?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui proses pengembangan kurikulum.
2. Untuk mengetahui implementasi pengembangan kurikulum.
3. Untuk mengetahui pengertian konflik.
2. 2
4. Untuk mengetahui impelementasi manajemen konflik di sekolah.
5. Untuk mengetahui dampak positif dan negative dari konflik di sekolah.
6. Untuk mengetahui strategi dalam menyelesaikan konflik.
7. Untuk mengetahui tahapan dalam mengelola konflik.
3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Proses Pengembangan Kurikulum
Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, didalamnya
mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah
langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat
keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan
digunakan oleh guru dan peserta didik.
Penerapan Kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum
berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional.
Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk
menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian
program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri.
B. Implementasi Pengembangan Kurikulum
Implementasi merupakan suatu proses aktualisasi ide, konsep, kebijakan
atau inovasi ke dalam bentuk tindakan praktis sehingga berimplikasi pada
pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku seseorang. Menurut Mulyasa
implementasi adalah “proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam
suatu tindak praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan
pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap”. Penjelasan tersebut dapat
dipahami bahwa implementasi merupakan hasil terjemahan dari guru terhadap
kurikulum sebagai rancangan tertulis.
4. 4
Miller dan Seller mengemukakan bahwa “implementasi kurikulum
merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke
dalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru, sehingga terjadi
perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan berubah”. Penjelasan tersebut
dipahami bahwa implementasi kurikulum dimaksudkan untuk mengupayakan dan
mewujudkan kurikulum yang masih bersifat rencana dan tertulis dalam dokumen
menjadi aktual atau terealisasikan dengan melakukan serangkaian kegiatan
pelaksanaan dalam bentuk proses pembelajaran di kelas atau di sekolah.
Beauchamp menegaskan bahwa tugas pertama guru dalam implementasi
kurikulum adalah “mempersiapkan lingkungan pembelajaran dengan berbagai
cara sehingga kurikulum yang bersangkutan dapat diimplementasikan melalui
pengembangan strategi-strategi pembelajaran”. Hal ini berarti bahwa guru
merupakan pengembang kurikulum melalui fungsi-fungsi perencanaan,
pelaksanaan, dan pengembang kurikulum di kelasnya.
Selanjutnya Setyosari juga mengemukakan ada tiga tugas pokok guru yang
amat penting dalam implementasi kurikulum yaitu sebagai perancang (designer),
pelaksana (executor), dan penilai (evaluator).
Mengenai prosedur pengajaran, sesuai dengan komponen-komponen
kurikulum itu sendiri, guru dituntut untuk melakukan kegiatan perumusan tujuan,
organisasi materi, menetapkan metode dan alat dan merencanakan penilaian.
Perencanaan ini kemudian diwujudkan guru dalam proses pembelajaran peserta
didik atau siswa di kelas.
5. 5
Proses pembelajaran atau pengajaran kelas (classroom teaching) menurut
Dunkin dan Biddle bahwa ada empat variabel yang saling berinteraksi yaitu:
“variabel pertanda (presage variables) berupa pendidik; variabel konteks (context
variables) berupa peserta didik, sekolah atau masyarakat; variabel proses (process
variables) berupa interaksi peserta didik dengan pendidik; variabel produk
(product variable) berupa perkembangan peserta didik dalam jangka pendek
maupun jangka panjang”.
Lebih lanjut Dunkin dan Biddle menyatakan bahwa proses pembelajaran
akan berlangsung dengan baik jika pendidik mempunyai dua kompetensi utama
yaitu: “kompetensi subtansi materi pembelajaran atau penguasaan materi
pelajaran, dan kompetensi metodologi pembelajaran.” Artinya bahwa guru tidak
hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi diharuskan juga
menguasai metode pembelajaran sesuai kebutuhan materi ajar yang mengacu pada
prinsip pedagogik, yaitu memahami karakteristik peserta didik. Metode
pembelajaran yang digunakan sebagai cara yang dapat memudahkan peserta didik
untuk menguasai ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru.
Faktor penentu keberhasilan peserta didik tidak lepas dari peranan guru
dalam memberikan kemampuannya secara maksimal sehingga mampu
mengahasilkan prestasi yang memuaskan.
Pada saat kini proses pengembangan kurikulum di Indonesia mengikuti
kebijakan yang diundangkan dalam UU nomor 20 tahun 2003, PP nomor 19 tahun
2005 dan permen nomor 22, 23 dan 24 tahun 2006. Berdasarkan ketetapan
tersebut maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia mengikuti dua
6. 6
langkah besar yaitu proses pengembangan yang dilakukan di Pemerintah Pusat
dan pengembangan yang dilakukan disetiap satuan pendidikan.
Pengembangan yang paling menjadi focus perhatian adalah pengembangan
tingkat sekolah. Pada tingkat ini sekolah tetap harus memperhatikan kebutuhan
dan tantangan masyarakat yang dilayaninya, menerjemahkan tantangan tersebut
dalam kemampuan yang harus dimilki peserta didik. Pengembangan pada tingkat
ini menghasilkan apa yang disebut dengan kurikulum Sekolah atau kurikulum
Tingkat satuan Pendidikan ( KTSP ).
Proses pengembangan kurikulum Sekolah dikembangkan berdasarkan
landasan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Landasan
Legal nya adalah UU nomor 20 tahun 2003, setelah UU nomor 20 tahun 2003
berlaku, wewenang mengembangkan, mengelola dan melaksanakan pendidikan
tidak lagi sepenuhnya menajadi tanggung jawab Pemerintah Pusat tetapi sudah
berbagi dengan pemerintah daerah. System pendidikan yang dibangun oleh UU
nomor 20 tahun 2003 merupakan konsekuensi dari perubahan system
pemerintahan sentralistis ke otonomi daerah dimana pendidikan adalah aspek
pelayanan pemerintahan pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah.
Sedangkan landasan Filosofis dan teoritisnya bagi pengembangan
kurikulum sekolah adalah :
a. Kurikulum harus dimulai dari lingkungan terdekat.
b. Kurikulum harus mampu melayani pencapaian tujuan pendidikan nasional dan
tujuan satuan pendidikan. Kurikulum sekolah harus mampu
7. 7
mengorganisasikan kepentingan peserta didik, masyarakat terdekat dan bangsa
dalam satu dimensi.
c. Model kurikulum harus sesuai dengan ide kurikulum.
Proses pengengembangan kurikulum harus bersifat fleksibel dan
komprehensif. Kurikulum sekolah harus bersifat terbuka untuk penyempurnaan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah
pelaksanaan, penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang
hal yang disepakati dulu (Tim Penyusun 2005:427). Sedangkan menurut Susilo
(2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau
inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa
perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam Oxford
Advance Learner Dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah “put
something into effect” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak)
Miller& Seller (1985) mendefinisikan kata implementasi dengan tiga
pendekatan, yaitu : Pertama, implementasi didefinisikan sebagai kegiatan. Kedua,
suatu usaha meningkatkan proses interaksi antara pengembang guru dengan guru.
Ketiga, implementasi merupakan sesuatu yang terpisah dari komponen kurikulum.
Sedangkan pengertian kurikulum, diantaranya menurut Mcdonal (1965)
menyatakan bahwa kurikulum sebagai rencana kegiatan untuk menuntun
pengajaran. Kurikulum juga diartikan sebagai dokumen tertulis yang memuat
rencana untuk pendidikan peserta didik selama belajar di sekolah (Beauchamp,
1981) atau sebagai rencana untuk membelajarkan peserta didik (Hilda Taba,
1962).
8. 8
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah
a. perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan,
b. perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus (Tim penyusun
2005:617).
Ahli kurikulum lainnya Mauritz Johnson dalam Sukmadinata, kurikulum
“Prescribes (or at least anticipates) the result of in struction” kurikulum
merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan
tentang jenis, lingkup dan urutan isi serta proses pendidikan (Sukmadinata
2004:4). Jadi kurikulum adalah suatu rencana yang memberi pedoman atau
pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar.
C. Pengertian Konflik
Konflik merupakan adanya suatu proses yang terjadi karena ketidak
sesuian dan kesepakatan yang antara kedua pendapat yang tidak sepadan (berbeda
sudut pandang) baik itu positif maupun negatif. Perbedaan pendapat tidak selalu
berarti berbeda keinginan,karna pada dasarnya konflik bersumber dari keinginan,
dan tidak semuanya pendapat yang berbeda itu dinamakan konflik.
Konflik tidak selalu dihindari , karena tidak selalu konflik yang
mengandung negatif, dengan cara mengatasi konflik dan menanggulangi dengan
keinginan dan perundingan antara kedua belah pihak maka kita dapat mengatasi
konflik yang terjadi , atau dengan adanya musyawarah.
D.Kebijakan Impelementasi Manajemen Konflik di Sekolah
Implementasi manajemen konflik dalam pendidikan dilakukan dengan
beberapa pendekatan. Menurut Donna Crawford dan Richard dalam laporannya,
9. 9
menyebutkan bahwa memiliki empat pendekatan dalam melakukan implementasi
manajemen konflik dalam bidang pendidikan yaitu:
a. Proses Curriculum
Yaitu dalam menyusun kurikulum selalu melibatkan seluruh elemen yang
berkepentingan. Di samping terus melakukan pelatihan-pelatihan untuk guru dan
kalau memungkinkan selalu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan
kurikulum, proses pengembangan dan selalu melakukan follow up terhadap
gejala-gejala konflik dalam pendidikan.
b. Mediation Program
Yaitu menyiapkan training/pelatihan untuk guru supaya mampu memediasi
persoalan-persoalan di sekolah. Di samping menyiapkan modul untuk para guru.
c. Peaceable Classroom
Yaitu semua guru yang mengajarkan di sekolah mampu melakukan
kerjasama dengan sesama guru dan pihak manajemen sekolah. Di samping
memberi pemahaman kepada siswa sebagai peace maker.
d. Peaceable School
Yaitu menerapkan manajemen konflik di sekolah secara komprehensif
dalam sistem pendidikan. Dengan terus mengembangkan proses pembelajaran
untuk siswa, guru, dan masyarakat. Guru terus dikembangkan menjadi
profesional, murid diharapkan punya informasi tentang konflik dan masyarakat
harus punya inisiatif untuk pemahaman (Donna Crawford dan Richard Bodine,
1996).
E. Dampak Konflik yang Positif dan Negatif
a. Dampak Positif dari Konflik
1. Memungkinkan ketidakpuasan yang tersembunyi muncul ke permukaan,
sehingga sekolah sebagai suatu organisasi dapat melakukan penyesuaian.
10. 10
2. Mendinamiskan suatu organisasi sekolah, sehingga tidak berjalan rutin dan
statis.
b. Dampak Negatif dari Sekolah
Menimbulkan perasaan “tidak enak” sehingga menghambat komunikasi
dan bahkan menimbulkan ketegangan.Menimbulkan perpecahan dalam sekolah
yang dapat mengganggu perhatian guru dan staf dari program sekolah.
Jadi, yang terpenting bagi kepala sekolah bukan mengelak terhadap
adanya konflik, tetapi mengelolanya agar dapat mendorong sekolah menjadi
dinamis dan konflik tidak melampaui titik patah yang mengakibatkan
terhambatnya program sekolah.
F. Strategi Menyelesaikan Konflik
Ada empat strategi untuk menyelesaikan konflik yang efektif di sekolah,
yaitu: (a) teknik konfrontasi, (b) menggunakan gaya tertentu, (c) perbaikan praktik
organisasi, dan (d) perubahan peran dan struktur organisasi.
a. Teknik konfrontasi digunakan jika diinginkan penyelesaian yang sama
menguntungkan (win-win). Pendapat/konsep yang menyebabkan konflik
didiskusikan untuk mendapatkan solusinya. Untuk itu dapat digunakan teknik
bargaining (negosiasi), dengan bantuan mediasi pihak ketiga, atau menggunakan
keputusan integratif.
b. Gaya penyelesaian tertentu diharapkan jika diinginkan penyelesaian
secara alamiah. Pada pokoknya konflik dibiarkan sehingga terjadi penyelesaian
mengikuti lima kecenderungan.
c. Perbaikan praktik organisasi diterapkan jika dari evaluasi ditemukan
bahwa konflik terjadi akibat praktik organisasi sekolah yang kurang tepat. Untuk
itu, perlu dilakukan langkah-langkah, antara lain: perbaikan tujuan/sub tujuan
sekolah, klarifikasi tugas/wewenang setiap personel, penyempurnaan kebijakan,
rotasi personel, dan melakukan pelatihan jika memang diperlukan.
d. Perubahan struktur organisasi diterapkan jika konflik diakibatkan oleh
struktur organisasi yang kurang baik (bukan sekedar praktiknya yang salah).
11. 11
G. Tahapan dalam Mengelola Konflik
Ada tiga tahapan dalam mengelola konflik, yaitu:
a. Perencanaan analisis konflik. Pada tahap ini dilakukan identifikasi konflik yang
terjadi, untuk menentukan sumber penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam
konflik tersebut. Jika konflik sudah dalam tahap terbuka akan dapat mudah
dikenal, tetapi jika masih dalam tahap potensi (tersembunyi) perlu diberi stimulus
akan menjadi terbuka dan dapat dikenal.
b. Evaluasi konflik. Pada tahap ini dilakukan evaluasi apakah konflik tersebut sudah
mendekati titik patah, sehingga perlu diredam agar tidak menimbulkan dampak
negatif. Atau konflik tersebut masih berada ada sekitar titik kritis yang justru
menimbulkan dampak positif. Atau justru baru dalam tahap tersembunyi,
sehingga perlu diberi stimulus agar mendekati titik kritis dan memberikan dampak
positif.
c. Memecahkan konflik. Pada tahap ini kepala sekolah mengambil tindakan untuk
mengatasi konflik yang terjadi, termasuk memberi stimulus jika memang konflik
masih dalam tahap tersembunyi dan perlu dibuka.
12. 12
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program
kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian
diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, senantiasa dilakukan
penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik
perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Implementasi kurikulum
juga merupakan aktualisasi suatu rencana atau program kurikulum dalam bentuk
pembelajaran.
Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku
maupun pihak luar dalam suatu konflik. Pada prinsipnya, konflik yang timbul
dalam penyelenggaraan satuan pendidikan adalah sebagai suatu yang wajar dan
dominan. Selain itu, konflik merupakan dinamisator organisasi. Pandanglah
bahwa organisasi tanpa konflik bermakna diam, statis, dan tidak mencapai
kemajuan yang diharapkan. Implementasi manajemen konflik dan pendidikan
dilakukan dengan beberapa pendekatan. Konflik sebenarnya sesuatu ilmiah, yang
dalam batas tertentu dapat bernilai positif.
B. Saran
Dengan berbagai uraian di atas, tentunya tidak lepas dari berbagai
kekurangan baik dari segi isi materi, teknik penulisan dan sebagainya, untuk itu
sangat diharapkan saran maupun kritikan yang membangun dalam perbaikan
makalah selanjutnya. Baik dari dosen pembimbing maupun rekan-rekan
mahasiswa.