Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien didasarkan pada 2 teori hukum, yaitu kontrak dan kewajiban memberikan perawatan. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, di antaranya pasien berhak atas informasi namun harus jujur, sedangkan tenaga kesehatan berkewajiban memberikan perawatan namun berhak atas imbalan. Pelanggaran kewajiban dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.
Terdapat 4 model promosi kesehatan yang banyak digunakan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. 4 model promosi kesehatan itu antara lain :
1. Model Kepercayaan Kesehatan (Helath Belief Model)
2. Model Transteoritik (Transtheoritical Model)
3. Teori Aksi Beralasan (Theory of Reasoned Action)
4. Stres dan Koping (Stress and Coping)
Dari keempat model diatas, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga untuk pemilihan model promosi kesehatan perlu beberapa pertimbangan yang harus dikaji terlebih dahulu. Materi berikut menjabarkan tentang keempat model beserta dengan kelebihan dan kekurangannya.
Terdapat 4 model promosi kesehatan yang banyak digunakan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. 4 model promosi kesehatan itu antara lain :
1. Model Kepercayaan Kesehatan (Helath Belief Model)
2. Model Transteoritik (Transtheoritical Model)
3. Teori Aksi Beralasan (Theory of Reasoned Action)
4. Stres dan Koping (Stress and Coping)
Dari keempat model diatas, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga untuk pemilihan model promosi kesehatan perlu beberapa pertimbangan yang harus dikaji terlebih dahulu. Materi berikut menjabarkan tentang keempat model beserta dengan kelebihan dan kekurangannya.
Standar Profesi Kebidanan
Standar Profesi Kebidanan
1. Standar Pelayanan Kebidanna
2. Standar Praktik Kebidanan
3. Standar Pendidikan Bidan
4. Standar Pendidikan Berkelanjutan Bidan
1. Standar Pelayanan Kebidanan
Standar 1. Falsafah dan Tujuan
• Pengelolaan pelayanan kebidanan memiliki visi, misi, dan filosofi.
• Ada struktur organisasi yang mengembangkan garis komando, fungsi, dan tanggung jawab dalam pelayanan.
Contoh: seorang bidan memberikan pelayanan kepada pasien dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan serta menurunkan AKI dan AKBI bidan juga memiliki visi dan misi serta filosofi.
Standar 2. Administrasi dan Pengelolaan
Pengelolaan pelayanana dan prosedur tetap untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan kebidanan.
Contoh: disebuah RS, pemimpin telah mengesahkan prosedur tetap untuk melaksanakan prosedur tetap yang harus dijalankan oleh bidan dalam memberika pelayanan.
Standar 3. Staf dan Pemimpin
Pengelolaan pelayanan kebidanan mempunyai program kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan serta jadwal pengaturan kerja harian.
Contoh: pemimpin di sebuah RS mempunyai staf yang sesuai dengan kebutuhan dan pengaturan kerja harian atau jadwal dinas sesuai dengan kemampuan.
Standar 4. Tersedia Peralatan yang Sesuai dengan Standar
Peralatan diperlukan untuk mendukung tercapainya kebidanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Contoh: di instansi-instansi kesehatan kerja tersediannya peralatan yang memenuhi standar, misi oksigen , ultrasonografi (USG), serta tempat yang nyaman.
Standar 5. Kebijakan Prosedur
Pengelolaan pelayanan memilih kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan personal menuju personal menuju pelayaanan yang berkualitas.
Contoh : disebuah RS mempunyai kebijakan bagi pegawainya untuk tidak bekerja bila sakit dan disebuah RS menerima pegawai kotrak keja.
Standar 6. Pengembangan Staf dan Program Pendidikan
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki program pengembangan staf dan perencanaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Contoh: staf-staf dan pegawai mengikuti program pelatihan pembinaan serta mengikuti seminar guna menambah ilmu pengetahuan.
Standar 7. Standar Asuhan
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki standar asuhan atau manajemen kebidanan yang ditetapkan sebagai kebidanan memberi pelayanan.
Contoh: termasuk dalam 7 langkah Verney. Bidan mengumpulkan data pasien, mendiagnosis, antisipasi masalah, tindakan segera perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan/pelayanan yang diberikan.
Standar 8. Evaluasi dan Pengendalian Mutu
Bidan melakukan penilaian terhadap tindakan yang diberikan kepada pasien. Evaluasi ada dua cara, yaitu:
• Observasi (pengamatan)
• Wawancara (berta
Standar Profesi Kebidanan
Standar Profesi Kebidanan
1. Standar Pelayanan Kebidanna
2. Standar Praktik Kebidanan
3. Standar Pendidikan Bidan
4. Standar Pendidikan Berkelanjutan Bidan
1. Standar Pelayanan Kebidanan
Standar 1. Falsafah dan Tujuan
• Pengelolaan pelayanan kebidanan memiliki visi, misi, dan filosofi.
• Ada struktur organisasi yang mengembangkan garis komando, fungsi, dan tanggung jawab dalam pelayanan.
Contoh: seorang bidan memberikan pelayanan kepada pasien dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan serta menurunkan AKI dan AKBI bidan juga memiliki visi dan misi serta filosofi.
Standar 2. Administrasi dan Pengelolaan
Pengelolaan pelayanana dan prosedur tetap untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan kebidanan.
Contoh: disebuah RS, pemimpin telah mengesahkan prosedur tetap untuk melaksanakan prosedur tetap yang harus dijalankan oleh bidan dalam memberika pelayanan.
Standar 3. Staf dan Pemimpin
Pengelolaan pelayanan kebidanan mempunyai program kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan serta jadwal pengaturan kerja harian.
Contoh: pemimpin di sebuah RS mempunyai staf yang sesuai dengan kebutuhan dan pengaturan kerja harian atau jadwal dinas sesuai dengan kemampuan.
Standar 4. Tersedia Peralatan yang Sesuai dengan Standar
Peralatan diperlukan untuk mendukung tercapainya kebidanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Contoh: di instansi-instansi kesehatan kerja tersediannya peralatan yang memenuhi standar, misi oksigen , ultrasonografi (USG), serta tempat yang nyaman.
Standar 5. Kebijakan Prosedur
Pengelolaan pelayanan memilih kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan personal menuju personal menuju pelayaanan yang berkualitas.
Contoh : disebuah RS mempunyai kebijakan bagi pegawainya untuk tidak bekerja bila sakit dan disebuah RS menerima pegawai kotrak keja.
Standar 6. Pengembangan Staf dan Program Pendidikan
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki program pengembangan staf dan perencanaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Contoh: staf-staf dan pegawai mengikuti program pelatihan pembinaan serta mengikuti seminar guna menambah ilmu pengetahuan.
Standar 7. Standar Asuhan
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki standar asuhan atau manajemen kebidanan yang ditetapkan sebagai kebidanan memberi pelayanan.
Contoh: termasuk dalam 7 langkah Verney. Bidan mengumpulkan data pasien, mendiagnosis, antisipasi masalah, tindakan segera perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan/pelayanan yang diberikan.
Standar 8. Evaluasi dan Pengendalian Mutu
Bidan melakukan penilaian terhadap tindakan yang diberikan kepada pasien. Evaluasi ada dua cara, yaitu:
• Observasi (pengamatan)
• Wawancara (berta
Fabrication methods - Nanoscience and nanotechnologiesNANOYOU
An introduction to fabrication methods.
This chapter is part of the NANOYOU training kit for teachers.
For more resources on nanotechnologies visit: www.nanoyou.eu
Project background
Microsoft Dynamics AX 2009 contains a CRM module that allows the users to interact with the organization’s business relations. Note that the CRM module was replaced by the Sales and Marketing Module in Microsoft Dynamics AX 2012 (RTM, R2, R3). While the CRM module is a great module, there are few features that needed to be improved in order to make the CRM module fully functional.
The document is dedicated on how to make the sales quotation feature in the CRM module more powerful and also avoid the usage of multiple software in order to send, amend and track sales quotations.
Marketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtiousaneesh p
Coca-Cola was the 1st international soft drinks brand to enter India in early 1970’s. Indian market was dominated by domestic brands, with Limca being the largest selling brand. Cola was the largest selling flavor with market share of 40%, Lemon drinks 31% and orange drinks only 19%. Up till 1977, Coca-cola was the leading soft drink brand in India.But due to norms set by the Foreign Exchange Regulation Act (FERA), Coca-Cola left India and did not return till 1993 after a 16 year absence from the Indian beverage market. FERA needed Coca-Cola to reveal its secret concentrate formula as well as reduce its equity stake which was not acceptable.
Coca-Cola got the permission to enter the country with a 100 per cent unit in India. On September 22, 1993, the company bought out the Parle brands. As an entry strategy, Coca-Cola India took over Parle Foods. With a fine and detailed distribution network in place, Coke was now ready to take on archrival over a period of time, Coca-Cola India also bought certain bottling units that earlier belonged to Parle or individual distributors.
Mediasi merupakan cara yang sering dipilih para pihak dalam menyelesaikan sengketa medis, adakalanya hasil mediasi tidak dipatuhi para pihak, oleh karena itu, untuk menguatkan hasil mediasi, didaftarkan di pengadilan sesuai dengan prosedur mediasi di pengadilan dan dikuatkan oleh putusan pengadilan agar putusan tersebut mengikat para pihak.
Banyaknya masyarakat yang kritis dan mulai melek hukum membuat para penjual jasa pelayanan khususnya jasa pelayanan kesehatan harus ekstra hati-hati dalam melakukan pelayanan kesehatan. Berbagai kemungkinan dapat terjadi, apalagi sebagai penyedia jasa di bidang medis, tidak terlepas dari berbagai kemungkinan yang merupakan hasil terapi (pengobatan). Hasil terapi dapat berupa reaksi alergi, reaksi efek samping tindakan ataupun cacat bahkan kematian. Mindset masyarakat langsung mengarah pada adanya malpraktik oleh tenaga kesehatan apabila terjadi reaksi tersebut.
Apabila standar prosedur dalam pengobatan sudah ditempuh, sebenarnya bukan merupakan suatu malpraktik tetapi suatu risiko medis. Menghadapi situasi tersebut, perlu adanya mediasi untuk mendamaikan pihak pasien ataupun dokter yang mengalami sengketa medis. Tetapi ternyata mediasi yang difasilitasi oleh mediator tidak memuaskan semua pihak, sehingga tidak dapat memuaskan pihak yang berseteru.
Adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa medis tersebut. Prosedur mediasi dalam peraturan tersebut memungkinkan dipatuhinya hasil mediasi para pihak karena hasil tersebut dikuatkan dengan putusan pengadilan.
2. HUBUNGAN HUKUM TENAGA
KESEHATAN DAN PASIEN
Menurut hukum, hubungan tenaga kesehatan
dan pasien merupakan suatu perjanjian yang
objeknya berupa pelayanan medis atau upaya
penyembuhan yang dikenal sebagai transaksi
terapeutik.
3. Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik
itu disebut inspanningsverbintenis, yaitu suatu
perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati
dan perikatan yang timbul dari transaksi
terapeutik itu disebut usaha keras . Karena
prestasinya berupa suatu upaya , hasilnya
jelas belum pasti. Apabila upaya itu gagal
maka itu menjadi resiko yang harus dipikul
oleh tenaga kesehatan atau pasien.
4. Sebagai mana perikatan pada umumnya, pada
transaksi terapeutik, jugaberlaku ketentuan-ketentuan
umum hukum perikatan sebagaimana
diatur dalam buku III KUH perdata. Sebagai suatu
perikatan dalam transaksi terapeutik terdapat dua
pihak, yaitu tenaga kesehatan sebagai pemberi
pelayanan medis dan pasien sebagai penerima
pelayanan medis; hak tenaga kesehatan di satu
pihak dan kewajiban pasien dipihak lain secara
timbal balik.
5. Pada dasarnya transaksi terapeutik
bertumpu pada 2 macam hak asasi yang
merupakan hak dasar manusia yaitu hak
untuk menentukan nasibnya sendiri dan
hak atas informasi.
6. Menurut king (Veronika K,1999), bahwa
suatu perjanjian baik yag nyata maupun
diam-diam antara tenaga kesehatan dan
pasien sering kali menimbulkan hubungan
profesional, sehingga kewajiban yang
harus dipenuhi oleh seorang tenaga
kesehatan terhadap pasiennya
adakalanya dilihat sebagi kewajiban yang
didasarkan atas kontrak jasa(service
contract).
7. Selain itu hubungan antara tenaga kerja
kesehatan dan pasien berdasarkan suatu
kewajiban pemberian pertolongan medis yang
dibebankan oleh masyarakat kepada tenaga
kesehatan melalui prinsip tort
(pelanggaran/kesalahan) dan bukan suatu
peristiwa yang timbul dari kontrak yang ada antar
para pihak.
8. Teori hukum
Ada 2 teori hukum yang menunjang
adanya suatu hubungan antara tenaga
kesehatan dan pasien, yaitu:
1. Contracth theory
2. Under taking theory
9. Menurut contract theori , jika seseorang tenaga
kesehatan setuju untuk merawat seseorang
dengan imbalan honor tertentu maka dapat
diciptakan suatu pengaturan kontraktual disertai
hak dan tanggung gugatnya.
Menurut undertalking theory , jika seseorang
tenaga kesehatan merelakan diri untuk
memberikan perawatan kepada seseorang
maka tercipta suatu hubungan profesional yang
disertai kewajuban perawatan terhadap
penerima.
10. Apabila pasien tidak mau melakukan
kewajibannya dalam hal itu merupakan penyebab
(proximate cause) dari cederanya pasien
dianggap contrybutory negligance. Dalam hal ini
seseorang tenaga kesehatan/dokter tidak dapat
dimintai pertanggung jawaban atau ganti rugi
karena melakukan mal praktik.
11. Contrybutory negligance dianggap terjadi
apabila:
• Pasien tidak menanti intruksi (nasihat
dan petunjuk ) tenaga kesehatan/dokter.
• Pasien menolak cara pengobatan yang
diusulkan.
• Pasien tidak sejujurnya memberikan
informasi atau memberika informasi yang
tidak akurat atau menyesatkan.
12. Dalam hubungan tenaga kesehatan dan
pasien yng perlu diperhatikan bukan ada
atau tidak adanya suatu kontrak yang
melandasinya , melakukan adanya
hubungan profesional dalam pelayanan
kesehatan yang dititik beratkan dalam
pemberian pertolongan yang didasarkan
pada kewajiban memberikan perawatan
dan pengobatan.
13. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA
KESEHATAN DAN PASIEN
Hak dan kewajiban harus dibedakan dengan
hukum sebab hak dan kewajiban bersifat
individual, melekat pada individu , sedangkan
hukum bersifat umum , berlaku bagi setiap
orang.
14. Hak Pasien
Fred amlen menyebutkan beberapa hak pasien.
Menurutnya hak-hak tersebut meliputi hak hak
atas informasi , hak mendapatkan informasi , hak
memilih dokter, hak memilih sarana kesehatan,
hak rahasia kedokteran, hak menolak
pengobatan, hak menolak suatu tindakan medik
tertentu , hak untuk menghentikan pengobatan ,
hak melihat rekam medis , hak second opinion.
15. Kewajiban Pasien
Menurut fred ameln , kewajiban pasien adalah :
1. Memberi informasi lengkap perihal
penyakitnya kepada tenaga kesehatan
2. Mematuhi nasihat tenaga kesehatan.
3. Menghormati privasi tenaga kesehatan yang
mengobatinya .
4. Memberi imbalan jasa.
16. Kewajiban Tenaga
Kesehatan/ Dokter
1. Kewajiban tenaga kesehatan/dokter
a. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi
sosial pemeliharaan kesehatan (health care).
b. Kewajiban yang berhubungan dengan
standar profesi dan kewajiban yang timbul
dari standar profesi.
c. Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip
keseimbangan.
17. 2. Hak Tenaga kesehatan
a. Hak untuk bekerja menurut tindakan medis.
b. Hak menolak melaksanakan tindakan medis karena
scara profesional tidak dapat
mempertanggungjawabkan.
c. Hak untuk menolak sesuatu tindakan medis yang
menurut hati nuraninya tidak baik , dengan demikian
tenaga kesehatan mempunyai kewajuban untuk
merujuk ketenaga keseatan lain.
d. Hak mengakhiri hubungan dengan pasien jika tenaga
kesehatan menilai bahwa kerja sama pasien
dengannya tidak ada lagi gunanya(geen zinvolle
samenwerking).
18. e. Hak atas privasi tenaga kesehatan/dokter.
Pasien harus menghargai dan menghormati
hal yang menyangkut privasi tenaga
kesehatan/dokter , misalnya jangan
memperluas hal yang sangat pribadi dari
tenaga kesehatan/ dokter yang ia ketahui
sewaktu mendapatkan pengobatan.
f. Hak asasi informasi/ pemberitahuan pertama
dalam menghadapi pasien yang tidak puas
terhadapnya.
19. g. Hak atas balas jasa.
h. Hak atas pemberian penjelasan lengkap oleh
pasien tentang penyakit yang dideritanya,
misalnya agar tenaga kesehatan dapat
mendiagnosis dengan baik, pasien harus pula
bekerja sama sebaik mungkin.
i. Hak untuk membela diri.
j. Hak memilih pasien.
20. Secara ringkas-hak tenaga kesehatan dapat dikatakan
bahwa, hak-hak tnaga kesehatan/dokter yang timbul
karena adanya kontrak terapeutik adalah :
1. Hak atas informasi pasien mengatasi keluhan-keluhan
yang di derita pasien.
2. Hak atas imbalan jasa .
3. Hak mengakhiri hubungannya dengan pasien, jika
pasien tidak mematuhi nasehat yang diberikannya.
4. Hak atas itikat baik dari pasien dalam bentuk
pelaksanaan transaksi terapeutik.
5. Hak atas privasi.
21. Tanggung jawab hukum tenaga
kesehatan
Tanggung jawab tersebut meliputi :
1. Bidang hukum pidana, undang-undang
nomor 36/2009 pasal 120/200 dan pasal-pasal
dalam KUHP seperti pasal 48-
51,224,267,268,322,344,361,531, dan pasal
535.
2. Bidang hukum perdata , khususnya
mengenai ketentuan-ketentuan pada buku II
KUHP perdat tentang perikatan dan pasal 58
UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
22. Pada dasarnya hukum pertanggung
jawaban perdata bertujuan untuk
memperoleh kompensasi atas kerugian
yang diderita selain untuk mencegah
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
23. Dalam hukum pidana, untuk dipindahkan suatu
kesalahan yamg dapat diartikan sebagai
pertanggung jawaban haruslah memenuhi 3
unsur, yaitu:
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada
petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus
normal .
2. Adanya hubungan batim antara petindak dan
perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan
atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan
atau pemaaf.