SlideShare a Scribd company logo
HUBUNGAN HUKUM 
TENAGA KESEHATAN 
DAN PASIEN
HUBUNGAN HUKUM TENAGA 
KESEHATAN DAN PASIEN 
 Menurut hukum, hubungan tenaga kesehatan 
dan pasien merupakan suatu perjanjian yang 
objeknya berupa pelayanan medis atau upaya 
penyembuhan yang dikenal sebagai transaksi 
terapeutik.
 Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik 
itu disebut inspanningsverbintenis, yaitu suatu 
perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati 
dan perikatan yang timbul dari transaksi 
terapeutik itu disebut usaha keras . Karena 
prestasinya berupa suatu upaya , hasilnya 
jelas belum pasti. Apabila upaya itu gagal 
maka itu menjadi resiko yang harus dipikul 
oleh tenaga kesehatan atau pasien.
Sebagai mana perikatan pada umumnya, pada 
transaksi terapeutik, jugaberlaku ketentuan-ketentuan 
umum hukum perikatan sebagaimana 
diatur dalam buku III KUH perdata. Sebagai suatu 
perikatan dalam transaksi terapeutik terdapat dua 
pihak, yaitu tenaga kesehatan sebagai pemberi 
pelayanan medis dan pasien sebagai penerima 
pelayanan medis; hak tenaga kesehatan di satu 
pihak dan kewajiban pasien dipihak lain secara 
timbal balik.
 Pada dasarnya transaksi terapeutik 
bertumpu pada 2 macam hak asasi yang 
merupakan hak dasar manusia yaitu hak 
untuk menentukan nasibnya sendiri dan 
hak atas informasi.
 Menurut king (Veronika K,1999), bahwa 
suatu perjanjian baik yag nyata maupun 
diam-diam antara tenaga kesehatan dan 
pasien sering kali menimbulkan hubungan 
profesional, sehingga kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh seorang tenaga 
kesehatan terhadap pasiennya 
adakalanya dilihat sebagi kewajiban yang 
didasarkan atas kontrak jasa(service 
contract).
Selain itu hubungan antara tenaga kerja 
kesehatan dan pasien berdasarkan suatu 
kewajiban pemberian pertolongan medis yang 
dibebankan oleh masyarakat kepada tenaga 
kesehatan melalui prinsip tort 
(pelanggaran/kesalahan) dan bukan suatu 
peristiwa yang timbul dari kontrak yang ada antar 
para pihak.
Teori hukum 
 Ada 2 teori hukum yang menunjang 
adanya suatu hubungan antara tenaga 
kesehatan dan pasien, yaitu: 
 1. Contracth theory 
 2. Under taking theory
 Menurut contract theori , jika seseorang tenaga 
kesehatan setuju untuk merawat seseorang 
dengan imbalan honor tertentu maka dapat 
diciptakan suatu pengaturan kontraktual disertai 
hak dan tanggung gugatnya. 
 Menurut undertalking theory , jika seseorang 
tenaga kesehatan merelakan diri untuk 
memberikan perawatan kepada seseorang 
maka tercipta suatu hubungan profesional yang 
disertai kewajuban perawatan terhadap 
penerima.
Apabila pasien tidak mau melakukan 
kewajibannya dalam hal itu merupakan penyebab 
(proximate cause) dari cederanya pasien 
dianggap contrybutory negligance. Dalam hal ini 
seseorang tenaga kesehatan/dokter tidak dapat 
dimintai pertanggung jawaban atau ganti rugi 
karena melakukan mal praktik.
Contrybutory negligance dianggap terjadi 
apabila: 
• Pasien tidak menanti intruksi (nasihat 
dan petunjuk ) tenaga kesehatan/dokter. 
• Pasien menolak cara pengobatan yang 
diusulkan. 
• Pasien tidak sejujurnya memberikan 
informasi atau memberika informasi yang 
tidak akurat atau menyesatkan.
 Dalam hubungan tenaga kesehatan dan 
pasien yng perlu diperhatikan bukan ada 
atau tidak adanya suatu kontrak yang 
melandasinya , melakukan adanya 
hubungan profesional dalam pelayanan 
kesehatan yang dititik beratkan dalam 
pemberian pertolongan yang didasarkan 
pada kewajiban memberikan perawatan 
dan pengobatan.
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA 
KESEHATAN DAN PASIEN 
Hak dan kewajiban harus dibedakan dengan 
hukum sebab hak dan kewajiban bersifat 
individual, melekat pada individu , sedangkan 
hukum bersifat umum , berlaku bagi setiap 
orang.
Hak Pasien 
Fred amlen menyebutkan beberapa hak pasien. 
Menurutnya hak-hak tersebut meliputi hak hak 
atas informasi , hak mendapatkan informasi , hak 
memilih dokter, hak memilih sarana kesehatan, 
hak rahasia kedokteran, hak menolak 
pengobatan, hak menolak suatu tindakan medik 
tertentu , hak untuk menghentikan pengobatan , 
hak melihat rekam medis , hak second opinion.
Kewajiban Pasien 
Menurut fred ameln , kewajiban pasien adalah : 
1. Memberi informasi lengkap perihal 
penyakitnya kepada tenaga kesehatan 
2. Mematuhi nasihat tenaga kesehatan. 
3. Menghormati privasi tenaga kesehatan yang 
mengobatinya . 
4. Memberi imbalan jasa.
Kewajiban Tenaga 
Kesehatan/ Dokter 
1. Kewajiban tenaga kesehatan/dokter 
a. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi 
sosial pemeliharaan kesehatan (health care). 
b. Kewajiban yang berhubungan dengan 
standar profesi dan kewajiban yang timbul 
dari standar profesi. 
c. Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip 
keseimbangan.
2. Hak Tenaga kesehatan 
a. Hak untuk bekerja menurut tindakan medis. 
b. Hak menolak melaksanakan tindakan medis karena 
scara profesional tidak dapat 
mempertanggungjawabkan. 
c. Hak untuk menolak sesuatu tindakan medis yang 
menurut hati nuraninya tidak baik , dengan demikian 
tenaga kesehatan mempunyai kewajuban untuk 
merujuk ketenaga keseatan lain. 
d. Hak mengakhiri hubungan dengan pasien jika tenaga 
kesehatan menilai bahwa kerja sama pasien 
dengannya tidak ada lagi gunanya(geen zinvolle 
samenwerking).
e. Hak atas privasi tenaga kesehatan/dokter. 
Pasien harus menghargai dan menghormati 
hal yang menyangkut privasi tenaga 
kesehatan/dokter , misalnya jangan 
memperluas hal yang sangat pribadi dari 
tenaga kesehatan/ dokter yang ia ketahui 
sewaktu mendapatkan pengobatan. 
f. Hak asasi informasi/ pemberitahuan pertama 
dalam menghadapi pasien yang tidak puas 
terhadapnya.
g. Hak atas balas jasa. 
h. Hak atas pemberian penjelasan lengkap oleh 
pasien tentang penyakit yang dideritanya, 
misalnya agar tenaga kesehatan dapat 
mendiagnosis dengan baik, pasien harus pula 
bekerja sama sebaik mungkin. 
i. Hak untuk membela diri. 
j. Hak memilih pasien.
Secara ringkas-hak tenaga kesehatan dapat dikatakan 
bahwa, hak-hak tnaga kesehatan/dokter yang timbul 
karena adanya kontrak terapeutik adalah : 
1. Hak atas informasi pasien mengatasi keluhan-keluhan 
yang di derita pasien. 
2. Hak atas imbalan jasa . 
3. Hak mengakhiri hubungannya dengan pasien, jika 
pasien tidak mematuhi nasehat yang diberikannya. 
4. Hak atas itikat baik dari pasien dalam bentuk 
pelaksanaan transaksi terapeutik. 
5. Hak atas privasi.
Tanggung jawab hukum tenaga 
kesehatan 
 Tanggung jawab tersebut meliputi : 
1. Bidang hukum pidana, undang-undang 
nomor 36/2009 pasal 120/200 dan pasal-pasal 
dalam KUHP seperti pasal 48- 
51,224,267,268,322,344,361,531, dan pasal 
535. 
2. Bidang hukum perdata , khususnya 
mengenai ketentuan-ketentuan pada buku II 
KUHP perdat tentang perikatan dan pasal 58 
UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
Pada dasarnya hukum pertanggung 
jawaban perdata bertujuan untuk 
memperoleh kompensasi atas kerugian 
yang diderita selain untuk mencegah 
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Dalam hukum pidana, untuk dipindahkan suatu 
kesalahan yamg dapat diartikan sebagai 
pertanggung jawaban haruslah memenuhi 3 
unsur, yaitu: 
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada 
petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus 
normal . 
2. Adanya hubungan batim antara petindak dan 
perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan 
atau kealpaan. 
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan 
atau pemaaf.
Semoga Bermanfaat

More Related Content

What's hot

Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan indonesia
Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan indonesiaSejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan indonesia
Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan indonesiaAKADEMI KEBIDANAN CIANJUR
 
Otonomi kebidanan
Otonomi kebidananOtonomi kebidanan
Otonomi kebidanan
Triana Septianti
 
Isu etik dalam pelayanan kebidanan
Isu etik dalam pelayanan kebidananIsu etik dalam pelayanan kebidanan
Isu etik dalam pelayanan kebidanan
Al-Ikhlas14
 
Informed choice & informed consent
Informed choice & informed consentInformed choice & informed consent
Informed choice & informed consent
Triana Septianti
 
Standar praktik kebidanan
Standar praktik kebidananStandar praktik kebidanan
Standar praktik kebidanan
juniandrianirangkuti
 
Makalah pendokumentasian por
Makalah pendokumentasian porMakalah pendokumentasian por
Makalah pendokumentasian por
Septian Muna Barakati
 
Kepemimpinan konsep kebidanan
Kepemimpinan konsep kebidananKepemimpinan konsep kebidanan
Kepemimpinan konsep kebidanan
nessimeilan
 
Dokumentasi asuhan kebidanan
Dokumentasi asuhan kebidananDokumentasi asuhan kebidanan
Dokumentasi asuhan kebidanan
Irfa Kartini
 
Malpraktik Kebidanan
Malpraktik KebidananMalpraktik Kebidanan
Malpraktik Kebidanan
NAWRA115
 
Teknik Pendokumentasian (Dokumentasi Kebidanan)
Teknik Pendokumentasian (Dokumentasi Kebidanan)Teknik Pendokumentasian (Dokumentasi Kebidanan)
Teknik Pendokumentasian (Dokumentasi Kebidanan)Nurul Wulandari
 
24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan
Siti Maimun
 
Percakapan konseling antara bidan dengan pasien pada ibu bersalin
Percakapan konseling antara bidan dengan pasien pada ibu bersalinPercakapan konseling antara bidan dengan pasien pada ibu bersalin
Percakapan konseling antara bidan dengan pasien pada ibu bersalinOperator Warnet Vast Raha
 
Isu etik bidan dengan tenaga kesehatan lain kelompok 4
Isu etik bidan dengan tenaga kesehatan lain kelompok 4Isu etik bidan dengan tenaga kesehatan lain kelompok 4
Isu etik bidan dengan tenaga kesehatan lain kelompok 4
Al-Ikhlas14
 
Dialog percakapan pasien dan bidan mual muntah berlebihan akbid paramata
Dialog percakapan pasien dan bidan mual muntah berlebihan akbid paramataDialog percakapan pasien dan bidan mual muntah berlebihan akbid paramata
Dialog percakapan pasien dan bidan mual muntah berlebihan akbid paramataOperator Warnet Vast Raha
 
Informed Choice dan Informed Consent
Informed Choice dan Informed Consent Informed Choice dan Informed Consent
Informed Choice dan Informed Consent
pjj_kemenkes
 
Model Dokumentasi Source Oriented Record (SOR).pptx
Model Dokumentasi Source Oriented Record (SOR).pptxModel Dokumentasi Source Oriented Record (SOR).pptx
Model Dokumentasi Source Oriented Record (SOR).pptx
Noviani Ayue
 
12 lingkup praktik kebidanan
12 lingkup praktik kebidanan12 lingkup praktik kebidanan
12 lingkup praktik kebidananSyamsul Arifin
 
standar profesi kebidanan
standar profesi kebidananstandar profesi kebidanan
standar profesi kebidanan
Mira Dw
 

What's hot (20)

Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan indonesia
Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan indonesiaSejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan indonesia
Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan indonesia
 
Otonomi kebidanan
Otonomi kebidananOtonomi kebidanan
Otonomi kebidanan
 
Isu etik dalam pelayanan kebidanan
Isu etik dalam pelayanan kebidananIsu etik dalam pelayanan kebidanan
Isu etik dalam pelayanan kebidanan
 
Informed choice & informed consent
Informed choice & informed consentInformed choice & informed consent
Informed choice & informed consent
 
Standar praktik kebidanan
Standar praktik kebidananStandar praktik kebidanan
Standar praktik kebidanan
 
Makalah pendokumentasian por
Makalah pendokumentasian porMakalah pendokumentasian por
Makalah pendokumentasian por
 
Kepemimpinan konsep kebidanan
Kepemimpinan konsep kebidananKepemimpinan konsep kebidanan
Kepemimpinan konsep kebidanan
 
Kelalaian
KelalaianKelalaian
Kelalaian
 
Dokumentasi asuhan kebidanan
Dokumentasi asuhan kebidananDokumentasi asuhan kebidanan
Dokumentasi asuhan kebidanan
 
Malpraktik Kebidanan
Malpraktik KebidananMalpraktik Kebidanan
Malpraktik Kebidanan
 
Teknik Pendokumentasian (Dokumentasi Kebidanan)
Teknik Pendokumentasian (Dokumentasi Kebidanan)Teknik Pendokumentasian (Dokumentasi Kebidanan)
Teknik Pendokumentasian (Dokumentasi Kebidanan)
 
24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan24 standar asuhan kebidanan
24 standar asuhan kebidanan
 
Percakapan konseling antara bidan dengan pasien pada ibu bersalin
Percakapan konseling antara bidan dengan pasien pada ibu bersalinPercakapan konseling antara bidan dengan pasien pada ibu bersalin
Percakapan konseling antara bidan dengan pasien pada ibu bersalin
 
Isu etik bidan dengan tenaga kesehatan lain kelompok 4
Isu etik bidan dengan tenaga kesehatan lain kelompok 4Isu etik bidan dengan tenaga kesehatan lain kelompok 4
Isu etik bidan dengan tenaga kesehatan lain kelompok 4
 
1 pengantar dok new
1 pengantar dok new1 pengantar dok new
1 pengantar dok new
 
Dialog percakapan pasien dan bidan mual muntah berlebihan akbid paramata
Dialog percakapan pasien dan bidan mual muntah berlebihan akbid paramataDialog percakapan pasien dan bidan mual muntah berlebihan akbid paramata
Dialog percakapan pasien dan bidan mual muntah berlebihan akbid paramata
 
Informed Choice dan Informed Consent
Informed Choice dan Informed Consent Informed Choice dan Informed Consent
Informed Choice dan Informed Consent
 
Model Dokumentasi Source Oriented Record (SOR).pptx
Model Dokumentasi Source Oriented Record (SOR).pptxModel Dokumentasi Source Oriented Record (SOR).pptx
Model Dokumentasi Source Oriented Record (SOR).pptx
 
12 lingkup praktik kebidanan
12 lingkup praktik kebidanan12 lingkup praktik kebidanan
12 lingkup praktik kebidanan
 
standar profesi kebidanan
standar profesi kebidananstandar profesi kebidanan
standar profesi kebidanan
 

Viewers also liked

Multicast v1.0
Multicast v1.0Multicast v1.0
Multicast v1.0
Gianpietro Lavado
 
Serial power director 8
Serial power director 8Serial power director 8
Serial power director 8dafemohe
 
Phil Beadle's 14 steps for a perfect lesson
Phil Beadle's 14 steps for a perfect lessonPhil Beadle's 14 steps for a perfect lesson
Phil Beadle's 14 steps for a perfect lessonmatthewbebbington
 
Potret pendidikan aceh
Potret pendidikan acehPotret pendidikan aceh
Potret pendidikan acehManaf Abdul
 
Economy of china and south korea
Economy of china and south koreaEconomy of china and south korea
Economy of china and south korea
Anqur Rauth
 
Internet in every day life - Poland 2014
Internet in every day life - Poland 2014Internet in every day life - Poland 2014
Internet in every day life - Poland 2014
Michał Wiercimok
 
ITI Slides
ITI SlidesITI Slides
ITI Slides
PET Computação
 
Data mining and Forensic Audit
Data mining and Forensic AuditData mining and Forensic Audit
Data mining and Forensic Audit
Dhruv Seth
 
Fabrication methods - Nanoscience and nanotechnologies
Fabrication methods - Nanoscience and nanotechnologiesFabrication methods - Nanoscience and nanotechnologies
Fabrication methods - Nanoscience and nanotechnologies
NANOYOU
 
Nifaq & keras hati
Nifaq & keras hatiNifaq & keras hati
Nifaq & keras hati
Pratiwi Nur Sa'adah
 
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS KesehatanPeran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
mataharitimoer MT
 
QQ Overview
QQ  OverviewQQ  Overview
QQ Overview
Tien Huynh
 
Dynamics AX Fast Sales Quotation
Dynamics AX Fast Sales QuotationDynamics AX Fast Sales Quotation
Dynamics AX Fast Sales Quotation
Julien Lecadou,MSc.
 
Intercultural Communications Chapter 5: Language
Intercultural Communications Chapter 5: LanguageIntercultural Communications Chapter 5: Language
Intercultural Communications Chapter 5: Language
Sawyer Education & Training
 
Chapter 2 SCIENTIFIC INVESTIGATION
Chapter 2 SCIENTIFIC  INVESTIGATION Chapter 2 SCIENTIFIC  INVESTIGATION
Chapter 2 SCIENTIFIC INVESTIGATION
Nardin A
 
Marketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtious
Marketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtiousMarketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtious
Marketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtious
aneesh p
 

Viewers also liked (19)

Kb 3
Kb 3Kb 3
Kb 3
 
Multicast v1.0
Multicast v1.0Multicast v1.0
Multicast v1.0
 
Serial power director 8
Serial power director 8Serial power director 8
Serial power director 8
 
Phil Beadle's 14 steps for a perfect lesson
Phil Beadle's 14 steps for a perfect lessonPhil Beadle's 14 steps for a perfect lesson
Phil Beadle's 14 steps for a perfect lesson
 
Potret pendidikan aceh
Potret pendidikan acehPotret pendidikan aceh
Potret pendidikan aceh
 
Economy of china and south korea
Economy of china and south koreaEconomy of china and south korea
Economy of china and south korea
 
Internet in every day life - Poland 2014
Internet in every day life - Poland 2014Internet in every day life - Poland 2014
Internet in every day life - Poland 2014
 
ITI Slides
ITI SlidesITI Slides
ITI Slides
 
Data mining and Forensic Audit
Data mining and Forensic AuditData mining and Forensic Audit
Data mining and Forensic Audit
 
Fabrication methods - Nanoscience and nanotechnologies
Fabrication methods - Nanoscience and nanotechnologiesFabrication methods - Nanoscience and nanotechnologies
Fabrication methods - Nanoscience and nanotechnologies
 
Nifaq & keras hati
Nifaq & keras hatiNifaq & keras hati
Nifaq & keras hati
 
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS KesehatanPeran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
 
QQ Overview
QQ  OverviewQQ  Overview
QQ Overview
 
Senac tst 22 aula 01 frio paolo
Senac tst 22 aula 01   frio paoloSenac tst 22 aula 01   frio paolo
Senac tst 22 aula 01 frio paolo
 
greenDAO
greenDAOgreenDAO
greenDAO
 
Dynamics AX Fast Sales Quotation
Dynamics AX Fast Sales QuotationDynamics AX Fast Sales Quotation
Dynamics AX Fast Sales Quotation
 
Intercultural Communications Chapter 5: Language
Intercultural Communications Chapter 5: LanguageIntercultural Communications Chapter 5: Language
Intercultural Communications Chapter 5: Language
 
Chapter 2 SCIENTIFIC INVESTIGATION
Chapter 2 SCIENTIFIC  INVESTIGATION Chapter 2 SCIENTIFIC  INVESTIGATION
Chapter 2 SCIENTIFIC INVESTIGATION
 
Marketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtious
Marketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtiousMarketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtious
Marketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtious
 

Similar to Hub hukum dan tenaga kesehatan dan pasien

Analisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatan
Analisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatanAnalisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatan
Analisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatan
ABSTRACTPIT
 
Aaaaa
AaaaaAaaaa
Tugas prof amri amir sp.f prodi neurologi
Tugas prof amri amir sp.f prodi neurologiTugas prof amri amir sp.f prodi neurologi
Tugas prof amri amir sp.f prodi neurologi
ABSTRACTPIT
 
INFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).ppt
INFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).pptINFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).ppt
INFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).ppt
ab368
 
perlindungan hukum pasien.pdf
perlindungan hukum pasien.pdfperlindungan hukum pasien.pdf
perlindungan hukum pasien.pdf
zulkifli44314
 
19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...
19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...
19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...
MichelleAngelika
 
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA Operator Warnet Vast Raha
 
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...Operator Warnet Vast Raha
 
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...Operator Warnet Vast Raha
 
Penyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medisPenyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medis
Trini Handayani
 
Penyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medisPenyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medis
Trini Handayani
 
KP 1.1.3.2 kewajiban dokter pasien
KP 1.1.3.2  kewajiban dokter pasienKP 1.1.3.2  kewajiban dokter pasien
KP 1.1.3.2 kewajiban dokter pasienCarlo Prawira
 
A. INFOMRED CONCENT.docx
A. INFOMRED CONCENT.docxA. INFOMRED CONCENT.docx
A. INFOMRED CONCENT.docx
YogiAndrew
 
Ppt etika dan hukum kesehatan
Ppt etika dan hukum kesehatanPpt etika dan hukum kesehatan
Ppt etika dan hukum kesehatan
sumardi AMK
 
DOKTER-PASIEN.rev22.pdf
DOKTER-PASIEN.rev22.pdfDOKTER-PASIEN.rev22.pdf
DOKTER-PASIEN.rev22.pdf
wyantono
 

Similar to Hub hukum dan tenaga kesehatan dan pasien (20)

Analisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatan
Analisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatanAnalisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatan
Analisis hukum kesehatan dan uu tenaga kesehatan
 
Aaaaa
AaaaaAaaaa
Aaaaa
 
Aspek hukum praktek kebidanan
Aspek hukum praktek kebidananAspek hukum praktek kebidanan
Aspek hukum praktek kebidanan
 
Aspek hukum praktek kebidanan
Aspek hukum praktek kebidananAspek hukum praktek kebidanan
Aspek hukum praktek kebidanan
 
Tugas prof amri amir sp.f prodi neurologi
Tugas prof amri amir sp.f prodi neurologiTugas prof amri amir sp.f prodi neurologi
Tugas prof amri amir sp.f prodi neurologi
 
INFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).ppt
INFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).pptINFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).ppt
INFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).ppt
 
perlindungan hukum pasien.pdf
perlindungan hukum pasien.pdfperlindungan hukum pasien.pdf
perlindungan hukum pasien.pdf
 
19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...
19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...
19384 id-tanggung-jawab-dokter-terkait-persetujuan-tindakan-medis-informed-co...
 
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
 
Informed consent.2222
Informed consent.2222Informed consent.2222
Informed consent.2222
 
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
 
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
 
Penyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medisPenyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medis
 
Penyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medisPenyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medis
 
KP 1.1.3.2 kewajiban dokter pasien
KP 1.1.3.2  kewajiban dokter pasienKP 1.1.3.2  kewajiban dokter pasien
KP 1.1.3.2 kewajiban dokter pasien
 
Etika keseahatan AKPER PEMKAB MUNA
Etika keseahatan AKPER PEMKAB MUNA Etika keseahatan AKPER PEMKAB MUNA
Etika keseahatan AKPER PEMKAB MUNA
 
A. INFOMRED CONCENT.docx
A. INFOMRED CONCENT.docxA. INFOMRED CONCENT.docx
A. INFOMRED CONCENT.docx
 
Ppt etika dan hukum kesehatan
Ppt etika dan hukum kesehatanPpt etika dan hukum kesehatan
Ppt etika dan hukum kesehatan
 
Informed consent
Informed consentInformed consent
Informed consent
 
DOKTER-PASIEN.rev22.pdf
DOKTER-PASIEN.rev22.pdfDOKTER-PASIEN.rev22.pdf
DOKTER-PASIEN.rev22.pdf
 

Recently uploaded

PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 

Recently uploaded (12)

PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 

Hub hukum dan tenaga kesehatan dan pasien

  • 1. HUBUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN
  • 2. HUBUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN  Menurut hukum, hubungan tenaga kesehatan dan pasien merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang dikenal sebagai transaksi terapeutik.
  • 3.  Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik itu disebut inspanningsverbintenis, yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik itu disebut usaha keras . Karena prestasinya berupa suatu upaya , hasilnya jelas belum pasti. Apabila upaya itu gagal maka itu menjadi resiko yang harus dipikul oleh tenaga kesehatan atau pasien.
  • 4. Sebagai mana perikatan pada umumnya, pada transaksi terapeutik, jugaberlaku ketentuan-ketentuan umum hukum perikatan sebagaimana diatur dalam buku III KUH perdata. Sebagai suatu perikatan dalam transaksi terapeutik terdapat dua pihak, yaitu tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis; hak tenaga kesehatan di satu pihak dan kewajiban pasien dipihak lain secara timbal balik.
  • 5.  Pada dasarnya transaksi terapeutik bertumpu pada 2 macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak atas informasi.
  • 6.  Menurut king (Veronika K,1999), bahwa suatu perjanjian baik yag nyata maupun diam-diam antara tenaga kesehatan dan pasien sering kali menimbulkan hubungan profesional, sehingga kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga kesehatan terhadap pasiennya adakalanya dilihat sebagi kewajiban yang didasarkan atas kontrak jasa(service contract).
  • 7. Selain itu hubungan antara tenaga kerja kesehatan dan pasien berdasarkan suatu kewajiban pemberian pertolongan medis yang dibebankan oleh masyarakat kepada tenaga kesehatan melalui prinsip tort (pelanggaran/kesalahan) dan bukan suatu peristiwa yang timbul dari kontrak yang ada antar para pihak.
  • 8. Teori hukum  Ada 2 teori hukum yang menunjang adanya suatu hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien, yaitu:  1. Contracth theory  2. Under taking theory
  • 9.  Menurut contract theori , jika seseorang tenaga kesehatan setuju untuk merawat seseorang dengan imbalan honor tertentu maka dapat diciptakan suatu pengaturan kontraktual disertai hak dan tanggung gugatnya.  Menurut undertalking theory , jika seseorang tenaga kesehatan merelakan diri untuk memberikan perawatan kepada seseorang maka tercipta suatu hubungan profesional yang disertai kewajuban perawatan terhadap penerima.
  • 10. Apabila pasien tidak mau melakukan kewajibannya dalam hal itu merupakan penyebab (proximate cause) dari cederanya pasien dianggap contrybutory negligance. Dalam hal ini seseorang tenaga kesehatan/dokter tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atau ganti rugi karena melakukan mal praktik.
  • 11. Contrybutory negligance dianggap terjadi apabila: • Pasien tidak menanti intruksi (nasihat dan petunjuk ) tenaga kesehatan/dokter. • Pasien menolak cara pengobatan yang diusulkan. • Pasien tidak sejujurnya memberikan informasi atau memberika informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.
  • 12.  Dalam hubungan tenaga kesehatan dan pasien yng perlu diperhatikan bukan ada atau tidak adanya suatu kontrak yang melandasinya , melakukan adanya hubungan profesional dalam pelayanan kesehatan yang dititik beratkan dalam pemberian pertolongan yang didasarkan pada kewajiban memberikan perawatan dan pengobatan.
  • 13. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN Hak dan kewajiban harus dibedakan dengan hukum sebab hak dan kewajiban bersifat individual, melekat pada individu , sedangkan hukum bersifat umum , berlaku bagi setiap orang.
  • 14. Hak Pasien Fred amlen menyebutkan beberapa hak pasien. Menurutnya hak-hak tersebut meliputi hak hak atas informasi , hak mendapatkan informasi , hak memilih dokter, hak memilih sarana kesehatan, hak rahasia kedokteran, hak menolak pengobatan, hak menolak suatu tindakan medik tertentu , hak untuk menghentikan pengobatan , hak melihat rekam medis , hak second opinion.
  • 15. Kewajiban Pasien Menurut fred ameln , kewajiban pasien adalah : 1. Memberi informasi lengkap perihal penyakitnya kepada tenaga kesehatan 2. Mematuhi nasihat tenaga kesehatan. 3. Menghormati privasi tenaga kesehatan yang mengobatinya . 4. Memberi imbalan jasa.
  • 16. Kewajiban Tenaga Kesehatan/ Dokter 1. Kewajiban tenaga kesehatan/dokter a. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan (health care). b. Kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi dan kewajiban yang timbul dari standar profesi. c. Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip keseimbangan.
  • 17. 2. Hak Tenaga kesehatan a. Hak untuk bekerja menurut tindakan medis. b. Hak menolak melaksanakan tindakan medis karena scara profesional tidak dapat mempertanggungjawabkan. c. Hak untuk menolak sesuatu tindakan medis yang menurut hati nuraninya tidak baik , dengan demikian tenaga kesehatan mempunyai kewajuban untuk merujuk ketenaga keseatan lain. d. Hak mengakhiri hubungan dengan pasien jika tenaga kesehatan menilai bahwa kerja sama pasien dengannya tidak ada lagi gunanya(geen zinvolle samenwerking).
  • 18. e. Hak atas privasi tenaga kesehatan/dokter. Pasien harus menghargai dan menghormati hal yang menyangkut privasi tenaga kesehatan/dokter , misalnya jangan memperluas hal yang sangat pribadi dari tenaga kesehatan/ dokter yang ia ketahui sewaktu mendapatkan pengobatan. f. Hak asasi informasi/ pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadapnya.
  • 19. g. Hak atas balas jasa. h. Hak atas pemberian penjelasan lengkap oleh pasien tentang penyakit yang dideritanya, misalnya agar tenaga kesehatan dapat mendiagnosis dengan baik, pasien harus pula bekerja sama sebaik mungkin. i. Hak untuk membela diri. j. Hak memilih pasien.
  • 20. Secara ringkas-hak tenaga kesehatan dapat dikatakan bahwa, hak-hak tnaga kesehatan/dokter yang timbul karena adanya kontrak terapeutik adalah : 1. Hak atas informasi pasien mengatasi keluhan-keluhan yang di derita pasien. 2. Hak atas imbalan jasa . 3. Hak mengakhiri hubungannya dengan pasien, jika pasien tidak mematuhi nasehat yang diberikannya. 4. Hak atas itikat baik dari pasien dalam bentuk pelaksanaan transaksi terapeutik. 5. Hak atas privasi.
  • 21. Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan  Tanggung jawab tersebut meliputi : 1. Bidang hukum pidana, undang-undang nomor 36/2009 pasal 120/200 dan pasal-pasal dalam KUHP seperti pasal 48- 51,224,267,268,322,344,361,531, dan pasal 535. 2. Bidang hukum perdata , khususnya mengenai ketentuan-ketentuan pada buku II KUHP perdat tentang perikatan dan pasal 58 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
  • 22. Pada dasarnya hukum pertanggung jawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita selain untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
  • 23. Dalam hukum pidana, untuk dipindahkan suatu kesalahan yamg dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban haruslah memenuhi 3 unsur, yaitu: 1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal . 2. Adanya hubungan batim antara petindak dan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. 3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau pemaaf.