Penurunan Kemiskinan

1. Peta Jalan Penurunan Tingkat
Kemiskinan
Disampaikan Oleh :
Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi
Rabu, 30 September 2015

2. KERANGKA
• Abstraksi Kemiskinan Desa vs Kota
• Dana Desa dalam Mengurangi Angka Kemiskinan
▫ Jangka Pendek : Penyerapan Tenaga Kerja Secara
Masif dan Instan saat Pem nfaatan Dana Desa
▫ Medium Term : Pengarusutamaan Isu Kemiskinan
dalam Penyusunan Peraturan Menteri tentang
Penetapan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa

3. Abstraksi
• Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk
dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis
Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22
persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan
dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta
orang (10,96 persen).
• Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada
September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen
pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di
daerah perdesaan naik dari 13,76 persen pada September
2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015.
• Selama periode September 2014–Maret 2015, jumlah penduduk
miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari
10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta
orang pada Maret 2015), sementara di daerah perdesaan
naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada
September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret
2015).
• Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan
jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan
makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).
Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis
Kemiskinan pada Maret 2015 tercatat sebesar 73,23 persen,
kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2014
yaitu sebesar 73,47 persen.
(Sumber : Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th. XVIII, 15 September
2015)
0
5
10
15
Desa
Kota
14.21
8.29
Persentase Penduduk
Miskin Desa vs Kota
(Maret 2015)

4. Peran Dana Desa dalam Pengurangan
Angka Kemiskinan
Amanat PP 22/2014
Alokasi Dana Desa dihitung
dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis desa.
Amanat Permendesa nomor
5/2015
Penggunaan Dana Desa yang
bersumber dari APBN untuk
Pemberdayaan Masyarakat Desa
terutama untuk penanggulangan
kemiskinan dan peningkatan
akses atas sumber daya ekonomi,
sejalan dengan pencapaian target
RPJM Desa dan RKP Desa setiap
tahunnya
Penyerapan
Tenaga Kerja
Secara Masif dan
Instan
PENURUNAN ANGKA
KEMISKINAN
Jangka Pendek
Jangka
Menengah
Pengarusutamaan Isu
Kemiskinan dalam
Penyusunan Peraturan
Menteri tentang
Prioritas Pemanfaatan
Dana Desa

5. PEMANFAATAN DANA DESA
Sebesar Rp 27,77 Triliun total
dana desa, diasumsikan
sebanyak 70% atau Rp 14,54
Triliun dialokasikan untuk
pembangunan infrastruktur
dan 30% sisanya atau Rp 6,23
Triliun dialokasikan untuk
membayar upah pekerja/
tenaga kerja dalam
pembangunan infrastruktur
Jumlah Dana
Desa yang
diasumsikan
untuk
Pembangunan
Infrastruktur
70%
Alokasi
Tenaga Kerja
30%
PEMANFAATAN DANA DESA DALAM
PENYERAPAN TENAGA KERJA

6. PERHITUNGAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI
DESA
• Alokasi Tenaga Kerja per Kabupaten adalah 30% dari
total dana desa yang diterima oleh kabupaten;
• Biaya Tenaga Kerja per hari diasumsikan Rp 60.000,-
dengan rentang waktu kerja efektif selama 44 hari kerja,
sehingga setiap pekerja akan menerima upah sebesar Rp
2.640.000,- per orang, dengan catatan memenuhi rentang
waktu kerja efektif selama proses pengerjaan
pembangunan infrastruktur.
• Jumlah Serapan Tenaga Kerja di Desa adalah:
Alokasi Tenaga Kerja Per Kabupaten
Rp 2.640.000,-
=

7. JUMLAH SERAPAN TENAGA KERJA PER PROVINSI
• Dari Rp 27,77 Triliun total dana desa yang diterima oleh seluruh kabupaten, tenaga kerja yang
dapat terserap dalam proyek pembangunan infrastruktur adalah sebanyak 2.359.795 Jiwa;
• Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang dapat melakukan penyerapan tenaga kerja
terbanyak dari pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penggunaan dana desa, yakni
sebanyak 253.283 jiwa;
• Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi dengan penyerapan tenaga kerja terkecil dari
pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penggunaan dana desa, yakni hanya sebanyak 9.000
jiwa.
253,283
251,593
194,070
180,649
166,041
162,867
92,372
88,073
77,810
72,200
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Aceh
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Papua
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Lampung
Provinsi Sulawesi Selatan
10 PROVINSI DENGAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA TERBANYAK (Jiwa)
9,000
10,446
14,554
14,759
18,411
20,450
21,071
27,334
30,341
33,076
Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Bangka Belitung
Provinsi DI Yogyakarta
Provinsi Kalimantan Utara
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Gorontalo
Provinsi Bali
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Sumatera Barat
Provinsi Maluku Utara
10 PROVINSI DENGAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA TERKECIL (Jiwa)

8. JUMLAH SERAPAN TENAGA KERJA PER KABUPATEN
• Dari Rp 27,77 Triliun total dana desa yang diterima oleh seluruh kabupaten, rata-rata setiap
kabupaten menerima dana desa sebesar Rp 14,35 Milyar, tergantung oleh banyaknya jumlah desa
yang dimiliki oleh kabupaten;
• Kabupaten Aceh Utara adalah kabupaten yang dapat melakukan penyerapan tenaga kerja
terbanyak dari pembangunan infrastruktur sebagai bentuk pemanfaatan dana desa, yakni
sebanyak 25.274 jiwa;
• Kota Kotamobagu adalah kota dengan penyerapan tenaga kerja terkecil dari pembangunan
infrastruktur sebagai bentuk penggunaan dana desa, yakni hanya sebanyak 520 jiwa.
25,274
21,496
18,054
17,781
16,212
15,305
15,234
14,803
14,438
14,301
Kab. Aceh Utara
Kab. Pidie
Kab. Bireuen
Kab. Aceh Besar
Kab. Tolikara
Kab. Aceh Timur
Kab. Yahukimo
Kab. Bogor
Kab. Lamongan
Kab. Kebumen
10 KABUPATEN DENGAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA TERBANYAK (Jiwa)
520
597
631
639
689
737
931
992
1,011
1,085
Kota Kotamobagu
Kota Prabumulih
Kota Jayapura
Kota Banjar
Kota Sabang
Kota Batu
Kota Sawahlunto
Kab. Pasaman Barat
Kota Tual
Kab. Sukamara
10 KABUPATEN DENGAN PENYERAPAN
TENAGA KERJA TERKECIL(Jiwa)