1. Dokumen tersebut merupakan naskah pidato Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam acara Seminar Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang membahas berbagai indikator pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi seringkali Pengabdian Masyarakat agak terpinggirkan dalam praktiknya. Uraian ini mencoba mengetengahkan bahwa justru Pengabdian Masyarakat harus dijadikan kekuatan utama akademisi untuk meningkatkan kehidupan bersama yang lebih berkualitas.
Tenaga kerja Indonesia di Timur tengah sementara ini ebagian besar masih bekerja pada sektor domestik, sementara di UAE adalah negara di Timur Tengah yang memberikan harapan besar bagi kita untuk mengirim TKI pada jabatan yang formal pada berbagai perusahaan disektor - sektor ekonomi dengan 5 bidang yang terbesar. konstruksi, retail, hospitality, pariwisata, restaurant dan lain-lainnya.
Dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi seringkali Pengabdian Masyarakat agak terpinggirkan dalam praktiknya. Uraian ini mencoba mengetengahkan bahwa justru Pengabdian Masyarakat harus dijadikan kekuatan utama akademisi untuk meningkatkan kehidupan bersama yang lebih berkualitas.
Tenaga kerja Indonesia di Timur tengah sementara ini ebagian besar masih bekerja pada sektor domestik, sementara di UAE adalah negara di Timur Tengah yang memberikan harapan besar bagi kita untuk mengirim TKI pada jabatan yang formal pada berbagai perusahaan disektor - sektor ekonomi dengan 5 bidang yang terbesar. konstruksi, retail, hospitality, pariwisata, restaurant dan lain-lainnya.
Kajian Buku III RPJMN 2015-2019 Nusa Tenggara TimurOswar Mungkasa
disampaikan oleh Kepala Bappeda Propinsi NTT pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
ARAH KEBIJAKAN MAKRO INDONESIA 2020
1. Meningkatan pertumbuhan potensial Indonesia
2. Menjaga stabilitas makroekonomi
3. Memastikan inklusivitas dan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi
Kajian Buku III RPJMN 2015-2019 Nusa Tenggara TimurOswar Mungkasa
disampaikan oleh Kepala Bappeda Propinsi NTT pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan pendanaannyaDr. Zar Rdj
ARAH KEBIJAKAN MAKRO INDONESIA 2020
1. Meningkatan pertumbuhan potensial Indonesia
2. Menjaga stabilitas makroekonomi
3. Memastikan inklusivitas dan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Fix arahan men ppn seminar akhir ekpd 2014
1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAHAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS
Disampaikan dalam acara Seminar Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Jakarta, 11 November 2014
Slide - 1
2. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
Tingkat pengangguran menurun, namun perlu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan
berkualitas untuk penyediaan lapangan kerja yang lebih besar
a. Ada penurunan penciptaan lapangan kerja dalam 3 tahun terakhir (2011-2013) dibandingkan periode 2007-2010.
b. Untuk tahun 2013, meskipun ekonomi tumbuh sekitar 5,9 persen, terdapat penurunan jumlah pekerja secara nasional, meskipun
relatif kecil (10.000 pekerja), yang berimplikasi kepada tingkat pengangguran meningkat.
c. Peningkatan pengangguran terjadi pada kelompok SMA (SMU dan SMK).
Slide - 2
3. PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI
TAHUN 2009 DAN 2013
25
20
15
10
5
0
25
20
15
10
5
0
2009 2013
Indonesia 2009 Indonesia 2013
Slide - 3
4. PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT PROVINSI (RIBU RUPIAH) 2009 DAN 2012
120
100
80
60
40
20
0
120
100
80
60
40
20
0
2009 2012
Indonesia 2009 Indonesia 2012
Slide - 4
8. 1. NEGARA MARITIM
GEOPOLITIK INDONESIA
Posisi Geografi Indonesia (1)
dengan Luas Laut Indonesia: 5,5 juta km2 (luas laut seluruh dunia: 361 juta km2):
• Laut 80% dan darat 20%.
• Laut nasional yang mencapai 3,2 juta km2,
• Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,3 juta km2.
• Keunggulan Natural (Alamiah): amat subur dan nyaman iklimnya; amat kaya sumber daya alam
(SDA); Kekayaan SDA alam khatulistiwa (berwujud: inersi matahari) terbesar, sebagai sumber
inersi masa depan. SDA Alam Tropis (hutan tropis) sebagai Paru-paru Dunia, sumber O2
demi kehidupan dan kesehatan umat manusia.
• SDA Kelautan menjadi Sumber Pangan dan Gizi serta Energi Umat Manusia yang tidak
ternilai.
PELUANG Menjadi Negara Maritim dan Pengembangan Ekonomi Berbasis SDA Kelautan dan
Kehutanan, Pengembangan Ekonomi Pariwisata Tropis.
ANCAMAN : Eksplorasi dan eksploitasi ilegal sumber daya alam oleh pihak asing jika Indonesia
tidak mampu melindungi dan mengelolanya. Ancaman lainnya adalah terhadap kelestarian
lingkungan hutan dan sumber daya alam Lainnya.
Slide - 8
10. KESENJANGAN ANTARWILAYAH
Nasional 2012 Pertumbuhan Ekonomi = 6,23 %,
Tingkat Kemiskinan 2012 (Februari) = 11, 96%
Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 (Agustus) = 6,80 %
PDB/kapita: Rp 33,75 juta ; PDRB/kapita (33 prov): Rp 27,56 juta
Wilayah Sumatera
Share PDRB thdp 33 Prov 23,77%
Pertumb. Ekonomi 8.21%
PDRB/kapita (Juta Rp) 30,53
Tingkat Kemiskinan 12,07 %
Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 6.177,20
Tingkat Pengangguran 5,66%
Wilayah Kalimantan
Share PDRB thdp 33 Prov 9,30 %
Pertumb. Ekonomi 4,83 %
PDRB/kapita (Juta Rp) 43,70
Tingkat Kemiskinan 6,69 %
Jmlh penduduk miskin (ribu jiwa) 932,90
Tingkat Pengangguran 5,30%
Wilayah Sulawesi
Share PDRB thdp 33 Prov 4,74 %
Pertumb. Ekonomi 8,67%
PDRB/kapita (Juta Rp) 17,86
Tingkat Kemiskinan 13,99 %
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 2.045,60
Tingkat Pengangguran 5,23 %
Wilayah Papua
Share PDRB thdp 33 Prov 1,79 %
Pertumb. Ekonomi 6,38 %
PDRB/kapita (Juta Rp) 30,43
Tingkat Kemiskinan 30,50%
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 1.199,6
0
Tingkat Pengangguran 3,97%
Wilayah Maluku
Share PDRB thdp 33 Prov 0,27 %
Pertumb. Ekonomi 7,33 %
PDRB/kapita (Juta Rp) 6,80
Tingkat Kemiskinan 16,42%
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 427,20
Tingkat Pengangguran 6,37 %
Wilayah Nusa Tenggara
Share PDRB thdp 33 Prov 1,26 %
Pertumb. Ekonomi 1,54 %
PDRB/kapita (Juta Rp) 8,97
Tingkat Kemiskinan 19,79%
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 828,30
Tingkat Pengangguran 4,06 %
Sumber : BPS 2012 (diolah)
Wilayah Jawa-Bali
Share PDRB thdp 33 Prov 58,87%
Pertumb. Ekonomi 6.58%
PDRB/kapita (Juta Rp) 27,61
Tingkat Kemiskinan 11,36 %
Jmlh penduduk miskin (rb jiwa) 15.983,60
Tingkat Pengangguran 6,65 %
Slide - 10
11. CAPAIAN INDIKATOR INDEKS GINI
TAHUN 2009 DAN 2013
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.50 2009 2013
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Indonesia 2009 Indonesia 2013
Slide - 11
12. INDIKATOR PENDIDIKAN
Angka Partisipasi sekolah membaik, namun perlu peningkatan akses pendidikan menengah dan
tinggi serta kualitas pendidikan dan peningkatan akses bagi masyarakat miskin
Perkembangan nilai PISA siswa Indonesia, 2003-2012
Sumber: PDSP (2009/2010)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SMA SMK SMA SMK
Public Private
students
Student
Teacher Ratio
Student
Classroom
Ratio
Perbandingan jumlah siswa dan guru
serta perbandingan siswa dan kelas
• Program sertifikasi kompetensi guru berhasil meningkatkan kesejahteraan
guru tetapi belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran
siswa.
• Hasil PISA menunjukkan nilai sains dan membaca memburuk, sementara
matematika mengalami perbaikan tapi tidak signifikan.
Perkembangan APM dan APK
menurut Jenjang Pendidikan, 2003-2012
KIB I KIB II
Angka melanjutkan penduduk usia 16-18 tahun pada pendidikan
1
.8
.6
.4
.2
0
menengah masih rendah terutama pada quintil 1
16-18 Tahun
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lama sekolah (tahun)
Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 Q-5
112.5
117.0
116.2
94.1
95.2
95.8
81.2
98.1 103.9
65.2
74.2
78.8
48.3
69.6
78.7
14.6
18.4
27.9
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
APK SD/sederajat APM SD/sederajat APK SMP/sederajat
APM SMP/sederajat APK SMA/sederajat APK PT
Slide - 12
13. CAPAIAN INDIKATOR IPM
TAHUN 2009 DAN 2013
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2009 2013
Indonesia 2009 Indonesia 2013
Slide - 13
14. CAPAIAN INDIKATOR RATA-RATA LAMA SEKOLAH
TAHUN 2009 DAN 2013
12
10
8
6
4
2
0
12
10
8
6
4
2
0
2009 2013 Indonesia 2009 Indonesia 2013
Slide - 14
15. Skor Integritas Pelayanan Publik
8%
19%
41%
57%
63%
76% 74%
0% 3% 0% 3%
18%
30%
61%
0.70% 0.69% 2.87% 2.97% 5.73%
11.61%
24.94%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
K/L
Provinsi
Kab/Kota
Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan
5.83
6.84 6.64 6.16
7.07 6.86 7.37
6.69
6.46
5.26
6.00
6.32
6.82
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
pusat daerah
*skor: 1-10
C
INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK
Slide - 15
Kualitas pelayanan publik pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan
16. DASAR-DASAR
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
• Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan antarwilayah
• Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat
• Membangun dari pinggir dan dari desa
• Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sektor dan
jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya
dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan
teknologi yang tepat
• Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi
dari pembangunan daerah yang berkualitas
Slide - 16
17. MENUJU INDONESIA
YANG JAUH LEBIH BAIK
• Mengejar peningkatan daya saing
• Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui
pembangunan mental
• Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di
sektor maritim dan kelautan
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang
kuat dan berkualitas
• Mengurangi ketimpangan antarwilayah
• Memulihkan kerusakan lingkungan
• Memajukan kehidupan bermasyarakat
Slide - 17
18. PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM
PEMBANGUNAN NASIONAL
Sebagai center of excellence di daerah masing-masing, Perguruan
Tinggi dapat menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam
proses pembangunan, khususnya evaluasi kinerja pembangunan
daerah (EKPD) yang dilaksanakan bersama Bappenas, dalam
bentuk:
Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM daerah dan
nasional (Dharma 1: Pendidikan dan pengajaran)
Memberikan masukan, saran dan rekomendasi khususnya ide-ide/
inovasi baru berdasarkan analisis kinerja pembangunan
daerah (Dharma 2: Penelitian dan pengembangan), dan
Ikut serta dalam berbagai tahapan proses pembangunan
(Dharma 3: Pengabdian kepada masyarakat), yang akan
mempercepat pembangunan yang berkualitas untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat
Slide - 18