Buku Indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017Muh Saleh
Dalam rangka meningkatkan pelayanan data dan informasi baik untuk jajaran manajemen kesehatan maupun untuk masyarakat umum perlu disediakan suatu paket data / informasi kesehatan yang ringkas dan praktis. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyusun informasi ringkas dalam bentuk booklet yang menyajikan Data kesehatan Tahun 2017
Paket informasi ini disusun dengan Judul “Buku Indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017”.
Statistik daerah-kecamatan-sei-menggaris-2015Arifuddin Ali
Statistik Daerah Kecamatan Sei Menggaris 2015 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kecamatan Sei Menggaris yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kecamatan Sei Menggaris. Materi yang disajikan dalam ini memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kecamatan Sei Menggaris dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
Statistik daerah-kecamatan-sebatik-2015Arifuddin Ali
Statistik Daerah Kecamatan Sebatik 2015 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kecamatan Sebatik yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kecamatan Sebatik. Materi yang disajikan dalam ini memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kecamatan Sebatik dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen, melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen.
Statistik daerah-kecamatan-sebatik-barat-2015Arifuddin Ali
Statistik Daerah Kecamatan Sebatik Barat 2015 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kecamatan Sebatik Barat yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kecamatan Sebatik Barat. Materi yang disajikan dalam ini memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kecamatan Sebatik Barat dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
Statistik Daerah Kecamatan Sebuku 2015 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kecamatan Sebuku yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kecamatan Sebuku. Materi yang disajikan dalam ini memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kecamatan Sebuku dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
Evaluasi capaian program P2PM Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI PROVINSI SULAWESI BARAT yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Buku Indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017Muh Saleh
Dalam rangka meningkatkan pelayanan data dan informasi baik untuk jajaran manajemen kesehatan maupun untuk masyarakat umum perlu disediakan suatu paket data / informasi kesehatan yang ringkas dan praktis. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyusun informasi ringkas dalam bentuk booklet yang menyajikan Data kesehatan Tahun 2017
Paket informasi ini disusun dengan Judul “Buku Indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017”.
Statistik daerah-kecamatan-sei-menggaris-2015Arifuddin Ali
Statistik Daerah Kecamatan Sei Menggaris 2015 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kecamatan Sei Menggaris yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kecamatan Sei Menggaris. Materi yang disajikan dalam ini memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kecamatan Sei Menggaris dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
Statistik daerah-kecamatan-sebatik-2015Arifuddin Ali
Statistik Daerah Kecamatan Sebatik 2015 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kecamatan Sebatik yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kecamatan Sebatik. Materi yang disajikan dalam ini memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kecamatan Sebatik dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP2010. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen, melambat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen.
Statistik daerah-kecamatan-sebatik-barat-2015Arifuddin Ali
Statistik Daerah Kecamatan Sebatik Barat 2015 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kecamatan Sebatik Barat yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kecamatan Sebatik Barat. Materi yang disajikan dalam ini memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kecamatan Sebatik Barat dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
Statistik Daerah Kecamatan Sebuku 2015 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kecamatan Sebuku yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kecamatan Sebuku. Materi yang disajikan dalam ini memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kecamatan Sebuku dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
Evaluasi capaian program P2PM Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI PROVINSI SULAWESI BARAT yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Similar to TNP2K-Pramusrenbang-Rakor-Provinsi-NTB.pptx (20)
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
TNP2K-Pramusrenbang-Rakor-Provinsi-NTB.pptx
1. PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
RAKOR TKPK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 05 APRIL 2018
Muhammad Arif Tasrif
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sekretariat Wakil Presiden RI
2. 2
TANTANGAN POKOK (1)
RPJMN menargetkan penurunan kemiskinan hingga 7-8%
tahun 2019 (2016: 10,70%). Tetapi penurunan tingkat
kemiskinan dan kerentanan masih cenderung melambat
(kemiskinan yang tersisa cenderung berciri kronis dan
secara geografis tersebar).
Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka
cukup terjaga. Tetapi ketimpangan antar kelompok
pendapatan masih sangat lebar: gini ratio sulit diturunkan
dan mencapai level tertinggi dalam 50 tahun terakhir.
Transfer dana dari pusat ke daerah terus meningkat, dari
Rp. 220 triliun (2006) hingga Rp. 770 triliun (2016). Tetapi
APBD yang diendapkan di perbankan masih sangat besar
(2016: Rp. 238 triliun)
TKPK sudah terbentuk di seluruh provinsi dan 92 persen
kabupaten/kota. Tetapi kinerja koordinasi dan
pengendalian program di daerah belum optimal.
3. 3
Peningkatan
pemanfataan data
dalam perencanaan
kebijakan (evidence-
based policy making)
TANTANGAN POKOK (2)
• Peningkatan
pemahaman pengambil
kebijakan terkait
permasalahan dan
prinsip strategi
penanggulangan
kemiskinan
• Peningkatan kapasitas
analitik tim teknis TKPK
terkait perencanaan
program dan anggaran
5. 5
Persentase penduduk
miskin Provinsi Nusa
Tenggara Barat adalah
tertinggi ke-8 antar
provinsi (2017)
KEMISKINAN (1)
32.06
18.28
16.46
15.96
15.31
15.31
15.1
13.43
9.55
9.27
NASIONAL - 10.12
NTB - 16.07
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2017
27.62
25.1
21.85
18.45
17.65
16.89
16.45
16.07
14.14
13.69
13.19
13.02
13.01
12.81
11.77
11.3
10.22
9.38
8.71
8.19
8.1
7.88
7.78
7.22
6.87
6.35
6.19
6.06
5.45
5.37
5.2
4.73
4.25
3.77
PAPUA
PABAR
NTT
MALUKU
GORONTALO
ACEH
BENGKULU
NTB
SULTENG
LAMPUNG
SUMSEL
YOGYAKARTA
JATENG
SULRA
JATIM
SULBAR
SUMUT
SULSEL
JABAR
JAMBI
SULUT
KALBAR
RIAU
KALTARA
SUMBAR
MALUT
KALTIM
KEPRI
BANTEN
KALTENG
BABEL
KALSEL
BALI
JAKARTA
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi - 2017
Persentase Penduduk
Miskin tertinggi di Provinsi
Nusa Tenggara Barat
adalah di Kab. Lombok
Utara, lebih dari tiga kali
lipat angka tersebut di
Kota Bima (2017)
6. 6
Rata-rata Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan (%) vs Rata-rata Pertumbuhan
Eknomi (%)
Menurut Provinsi, Tahun 2010-2016
KEMISKINAN (2)
7. 7
Secara rata-rata dalam
delapan tahun terakhir
penurunan persentase
penduduk miskin relatif
signifikan (0.72% per
tahun)
KEMISKINAN (3)
552,600
445,230 415,400 391,400 385,310 377,280 378,830 368,550
456,700
450,960
412,900 439,450 431,310 425,010 407,750
379,570
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Komposisi Penduduk Miskin (Kota-Desa)
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2017
Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa) Jumlah Penduduk Miskin - Desa (Jiwa)
Sumber: BPS, diolah
28.16
23.42
21.65
20.28
19.17
18.40
17.55
16.23
16.78 16.99
15.41
16.32
15.52 15.18 14.82
14.06
21.58
19.67
18.02
17.25 17.05 17.10 16.48 16.07
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Komposisi Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan dengan Tingkat
Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2017
Persentase Penduduk Miskin - Kota (%) Persentase Penduduk Miskin - Desa (%)
Persentase Penduduk Miskin (%)
Sumber: BPS, diolah
9. 9
Garis Kemiskinan (2010-2017)
Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan
Nasional : 8,22 %
Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan
Provinsi NTB : 6.45 %
Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan
Tertinggi Kab Lombok Barat : 6.43 %
Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan
Terrendah Kota Bima : 3.98 %
KEMISKINAN (5)
390,979
369,645
396,668
300,643
266,483
288,703
444,465
398,702
428,754
299,346
Kab.
Lombok
Barat
Kab.
Lombok
Tengah
Kab.
Lombok
Timur
Kab.
Sumbawa
Kab.
Dompu
Kab. Bima Kab.
Sumbawa
Barat
Kab.
Lombok
Utara
Kota
Mataram
Kota Bima
Garis Kemiskinan (Rp) Menurut Kabupaten
Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2017 Su`mber :BPS (Susenas)
211,726
243,729
259,520
292,951
312,328
344,809
361,990
387,160
215,576
242,831 248,758
278,514
297,907
314,238
333,996 345,341
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp)
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2010 - 2017
Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sumber :BPS
(Susenas)
11. 11
Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Miskin
Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2015
KERENTANAN (1)
Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017
12. 12
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (Makro)
dan Jumlah Penduduk menurut Desil 1-4 (Mikro),
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Desil 1
Desil 2
Desil 3
Desil 4
CIRI KEMISKINAN MIKRO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Total Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan
(Desil 1-4), Provinsi Nusa Tenggara Barat :
2.437.546 jiwa / 724.734 ruta.
Desil 1 : 1.116.324 jiwa / 282.124 ruta
Desil 2 : 573.171 jiwa / 182.529 ruta
Desil 3 : 428.056 jiwa / 149.281 ruta
Desil 4 : 319.995 jiwa / 110.800 ruta
Sumber: TNP2K dan Badan Pusat Statistik, 2015
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga:
Desil 1 : 3.96 jiwa/ruta
Desil 2 : 3.14 jiwa /ruta
Desil 3 : 2.87 jiwa /ruta
Desil 4 : 2.88 jiwa /ruta
1,116,324 802,290
573,171
428,056
319,995
Penduduk Miskin dan
Rentan (Desil 1-4)
Jumlah Penduduk
Miskin (2015)
Jumlah Penduduk Rentan NTB :
1.635.256 Jiwa
KERENTANAN (2)
13. 13
Pertanian tanaman padi & palawija,
276584, 33%
Hortikultura, 30340, 4%
Perkebunan, 109831, 13%
Perikanan tangkap, 22675, 3%
Perikanan budidaya, 2704, 0%
Peternakan,
55441, 7%
Kehutanan/ pertanian lainnya, 7003,
1%
Pertambangan/ penggalian, 13332,
2% Industri pengolahan, 51870, 6%
Listrik dan gas, 1136, 0%
Bangunan/ konstruksi, 67083, 8%
Perdagangan, 81269, 10%
Hotel dan rumah makan, 7643, 1%
Transportasi dan pergudangan,
29657, 4%
Informasi & komunikasi, 537, 0%
Keuangan dan asuransi, 1332, 0%
Jasa Pendidikan, Kesehatan,
Kemasyarakatan, Pemerintahan &
Perorangan, 5890, 1%
Pemulung, 56232, 7%
Lainnya, 23501, 3%
Penduduk Desil 1-4 Menurut Jenis Mata Pencaharian
Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2015
15. 15
SEKOTONG
LEMBAR
GERUNG
LABU API
KEDIRI
KURIPAN
NARMADA
LINGSAR
GUNUNG SARI
BATU LAYAR
PRAYA BARAT
PRAYA BARAT DAYA
PUJUT
PRAYA TIMUR
JANAPRIA
KOPANG
PRAYA
PRAYA TENGAH
JONGGAT
PRINGGARATA
BATUKLIANG
BATUKLIANG UTARA
KERUAK
JEROWARU
SAKRA
SAKRA BARAT
SAKRA TIMUR
TERARA
MONTONG GADING
SIKUR
MASBAGIK
PRINGGASELA
SUKAMULIA
SURALAGA
SELONG
LABUHAN HAJI
PRINGGABAYA
SUELA
AIKMEL
WANASABA
SEMBALUN
SAMBELIA
LUNYUK
ORONG TELU
ALAS
ALAS BARAT
BUER
UTAN
RHEE
SUMBAWA
LABUHAN BADAS
UNTER IWES
MOYOHILIR
MOYO UTARA
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
12.00 22.00 32.00 42.00 52.00 62.00
Persentase
Penduduk
dengan
Matapencaharian
Pertanian
terhadap
total
desil
1-4
(%)
Persentase Desil 1 terhadap Total Desil 1-4 (%)
Persentase Desil 1 terhadap Total Desil 1-4 (%) Terhadap Persentase
Penduduk Mata Pencaharian Pertanian Desil 1 terhadap Total Desil 1-4
(%)
Menurut Kecamatan, Prov. NTB - 2015
Sumber : BDT
25. 25
Belanja Kesejahteraan :
APBD Fungsi Pendidikan,
Kesehatan, Perumahan dan
Fasilitas Umum serta APBD
Fungsi Perlindungan Sosial
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
58.00
60.00
62.00
64.00
66.00
68.00
70.00
9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
Belanja
Kesejahteraan
Persentase Penduduk Miskin (%)
Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase
Penduduk Miskin (%) dan Persentase Alokasi Belanja
Kesejahteraan (%)
Nusa Tenggara Barat - 2016
Sumber :BPS (Susenas)
27. 27
Sumber :BPS (Susenas)
10.19
12.68
14.35
15.65 15.86
14.20
15.05
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rasio Belanja APBD Terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2010-2016 (Harga Berlaku)
29. 29
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
58.00
60.00
62.00
64.00
66.00
68.00
70.00
9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
Belanja
Kesejahteraan
Persentase Penduduk Miskin (%)
Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Penduduk Miskin
(%) dan Persentase Alokasi Belanja Kesejahteraan (%)
Nusa Tenggara Barat - 2016
Sumber :BPS (Susenas)
30. 30
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
13.00
18.00
23.00
28.00
33.00
38.00
43.00
9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
Ruang
Fiskal
(%)
Persentase Penduduk Miskin (%)
Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Kemiskinan
(%) Terhadap Ruang Fiskal (%)
Nusa Tenggara Barat - 2016
Sumber :BPS (Susenas)
31. 31
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
Derajat
Otonomi
Fiskal
(%)
Persentase Penduduk Miskin (%)
Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Kemiskinan (%)
Terhadap Derajat Otonomi Fiskal (%)
Nusa Tenggara Barat - 2016
Sumber :BPS (Susenas)
32. 32
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
Belanja
Modal
(%)
Persentase Penduduk Miskin (%)
Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Kemiskinan
(%)
Nusa Tenggara Barat - 2016
Sumber :BPS (Susenas)
33. 33
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
32.00
37.00
42.00
47.00
52.00
57.00
9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
Belanja
Pegawai
Tidak
Langsung
(%)
Persentase Penduduk Miskin (%)
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin
(%) dan Belanja Pegawai Tidak Langsung (%)
Nusa Tenggara Barat - 2016
Sumber :BPS (Susenas)
35. 35
Peraturan Presiden No. 15
Tahun 2010 tentang
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan yang sudah
diperbarui dengan
Peraturan Presiden No. 96
Tahun 2015
•Dalam upaya meningkatkan
koordinasi penanggulangan
kemiskinan di tingkat Provinsi
dan Kabupaten/Kota, dibentuk
Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan yang selanjutnya
disebut TKPK (Pasal 15)
Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 42 Tahun 2010
tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota
•Gubernur dalam melaksanakan percepatan
penanggulangan kemiskinan sebagaima
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1
membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1)
•Bupati/Walikota dalam melaksanakan
percepatan penanggulangan kemiskinan
sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1
membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7
Ayat 2)
PEMBENTUKAN TKPK: DASAR HUKUM
36. 36
TUGAS TKPK
KOORDINASI
•Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar RPJMD di bidang
penanggulangan kemiskinan
•Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD
•Koordinasi SKPD dalam penyusunan RKPD
•Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renja SKPD
•Evaluasi perumusan dokumen rencana pembangunan daerah
bidang penanggulangan kemiskinan
PENGENDALIAN
•Pengendalian pemantauan terhadap pencapaian tujuan program
penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah
•Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program
penanggulangan kemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi
pencapaian target, penyerapan dana dan kendala
•Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan secara periodik
•Pengendalian evaluasi pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan
•Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang
penanggulangan kemiskinan
•Penyiapan LP2KD kepada Kepala Daerah dan TNP2K
Program dan anggaran
daerah yang lebih sesuai
prioritas intervensi dan
prioritas wilayah
penanggulangan
kemiskinan
Informasi umpan balik
untuk perbaikan dan
pengembangan
pelaksanaan program
penanggulangan
kemiskinan di daerah
Permendagri 42/2010
37. 37
PENENTU KEAKTIFAN TKPK
• Keberadaan tim teknis TKPK
sebagai focal-point adalah syarat
terpenting bagi keaktifan TKPK.
Kendalanya berkaitan dengan
mutasi PNS di daerah. Banyak
daerah mengharapkan sekretariat
TKPK didukung oleh tenaga-ahli
(Non-PNS)
• Kepemimpinan langsung kepala
daerah dan wakilnya juga sangat
penting. Ketidakharmonisan antara
keduanya menghambat realisasi
agenda TKPK.
41. 41
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KONDISI UMUM DAERAH
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS INTERVENSI DAN PRIORITAS WILAYAH
BAB V RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS APBD
BAB VI KAJIULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI
BAB VII ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH
BAB VIII SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
BAB IX PENUTUP
SISTEMATIKA SPKD
42. 42
MASALAH KEMISKINAN KONSUMSI, 2016
Bidang Kemiskinan Ekonomi
ASPEK YANG DIANALISIS
Posisi Relatif Perkembangan
Antar-Waktu Efektivitas Relevansi
INDIKATOR
UTAMA
Persentase
penduduk miskin
(%)
1 2 3 4
Jumlah penduduk
miskin (Jiwa)
5 6 7 8
Indeks Kedalaman
Kemiskinan
9 10 11 12
Indeks Keparahan
Kemiskinan
13 14 15 16
43. 43
Posisi relatif
•Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir
lebih baik, sama atau lebih buruk daripada
capaian di tingkat provinsi dan nasional?
•Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih
baik, sama atau lebih buruk daripada indikator
kinerja/target RPJMD?
Perkembangan
antar-waktu
•Apakah capaian di tahun terakhir itu lebih baik,
sama atau lebih buruk daripada capaian tahun-
tahun sebelumnya, terutama dalam tiga hingga
lima tahun terakhir?
•Apakah capaian indikator dari tahun ke tahun
selama periode yang dimaksud mengalami
fluktuasi atau konsisten membaik, sama atau
memburuk?
PERTANYAAN ANALISIS
44. 44
Efektivitas
•Apakah perubahan capaian indikator secara
keseluruhan dalam periode yang dianalisis
menunjukkan perbaikan, sama, atau
memburuk?
•Apakah perubahan capaian indikator antar-
tahun dalam periode yang dimaksud
mengalami percepatan, tetap, atau
perlambatan?
Relevansi
•Apakah kecenderungan perubahan yang terjadi
di tingkat kabupaten/kota sejalan dengan yang
terjadi di tingkat provinsi/nasional?
Keterkaitan
•Apakah perubahan dalam suatu indikator
didukung oleh perubahan dalam indikator lain
yang secara teoretis atau empiris berkaitan?
PERTANYAAN ANALISIS
54. 54
54
Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan
kondisi pasangan tidak bekerja.
Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima
KPS
PENENTUAN RUMAH TANGGA PENERIMA PROGRAM
55. 55
HARAPAN KEPADA TKPK
• Pemantapan kapasitas tim teknis dalam analisis dan
perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis data.
• Penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD).
• Penajaman substansi materi Rakor TKPK di daerah.
• Advokasi untuk peningkatan relevansi anggaran SKPD
untuk penanggulangan kemiskinan.