Recommended
More Related Content
Similar to KemenkoPMK_Optimalisasi Dana Desa untuk Tuberkolusis KEMENDESA 13 Juli 2023.pdf
Similar to KemenkoPMK_Optimalisasi Dana Desa untuk Tuberkolusis KEMENDESA 13 Juli 2023.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
KemenkoPMK_Optimalisasi Dana Desa untuk Tuberkolusis KEMENDESA 13 Juli 2023.pdf
- 1. OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA untuk Program Penanggulangan Tuberkulosis Drs. Luthfy Latief, M.Si Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Disampaikan pada Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Perpres 67/2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Provinsi Jawa Barat Kamis, 13 Juli 2023
- 2. KONDISI DESA SAAT INI Walaupun mengalami penurunan, namun kemiskinan di Desa masih tinggi 12,29%, BPS 2022 Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai kekuasaaan otonom (Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa) Ketahanan desa terhadap pandemi cukup kuat, terlihat dari penurunan tingkat pengangguran terbuka di Desa dari 4,11% tahun 2021 menjadi 3,72% tahun 2022, BPS 2022 Pembangunan desa telah mengalami perkembangan positif dan signifikan, namun masih terdapat desa tertinggal 9.584 Desa dan desa sangat tertinggal 4.982 Desa, KemendesPDTT 2022 Angka stunting masih tinggi 21,6%, sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 14%, SSGI 2022 2 2
- 3. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 3 UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENDORONG KEMANDIRIAN DESA Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA Sumber Pendapatan Desa 1. Pandapatan Asli Desa; 2. Dana Desa dari APBN; 3. Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kab./kota; 4. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab./kota; 5. Bantuan keuangan dari APBD kab/kota dan/atau APBD provinsi; 6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; 7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah
- 4. Desa cenderung dianggap tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam menjalankan dan mengatur dirinya Desa dituntut untuk inovatif dan kreatif memanfaatkan kebijakan dan potensi DULU ▪ Kewenangan desa merupakan kewenangan Daerah yang diserahkan kepada desa (Teori Residu) ▪ Pembangunan di Desa bersifat sentralistik ▪ Pemerintah desa menjalankan tugas yang bersifat administratif ▪ Penyeragaman bentuk dan corak pembangunan di seluruh Desa SEKARANG ▪ Desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis ▪ Desa berhak mengatur - mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal ▪ Desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat SEMANGAT TRANSFORMASI DESA DESA SEBAGAI SUBYEK UTAMA PEMBANGUNAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 4
- 5. 74.961 Desa Meningkatnya 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang Meningkatnya 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri Revitalisasi 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Mengentaskan 25 daerah tertinggal dari 62 daerah tertinggal Berdasarkan RPJMN 2020-2024 Revitalisasi 52 Kawasan Transmigrasi Target Sasaran Lokus Bidang Pembangunan Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sesuai Kode Desa per Februari 2023, pada Kepmendagri No 050/145/2022) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 5
- 6. Dana Desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan sebaik mungkin KEBIJAKAN DANA DESA Dana Desa adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya 6 Untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kulitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ▪ Fokus pada penyelesaian permasalahan Desa (kemiskinan, kesehatan, pendidikan dll) ▪ Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa 6
- 7. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 7 ± Rp 280,3 Jt/Desa Penyerapan 82,82% Rp 20,7 Triliun (74.093 desa) ± Rp 800,4 Jt/Desa Penyerapan 98,54 % Rp 60 Triliun (74.954 desa) ± Rp 939,9 Jt/Desa Penyerapan 99,54 % Rp 70 Triliun (74.953 desa) ± Rp 960,5 Jt/Desa Penyerapan 99,80% Rp 72 Triliun (74.961 desa) ± Rp 907,13 Jt/Desa Penyerapan 99,86% Rp 68 Triliun (74.960 desa) ± Rp 949,78 Jt/Desa Penyerapan 99,95% Rp 71 Triliun (74.954 desa) ± Rp 800,4 Jt/Desa Penyerapan 99,62 % Rp 60 Triliun (74.958 desa) ± Rp 643,6 Jt/Desa Penyerapan 97,65% Rp 46,98 Triliun (74.754 desa) UU Desa 2014 2015 2016 2017 2019 2021 2018 2020 2022 ± Rp 933,9 Jt/Desa Rp 70 Triliun (74.954 desa) 2023 KEBIJAKAN DANA DESA
- 8. PER 16 SEPTEMBER 2022 PEMANFAATAN DANA DESA 2015-2022 Sumber : Aplikasi MonevDD dan Laporan dan Validasi TPP, Kemendesa PDTT KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 8
- 9. KEBIJAKAN SDGs DESA “Melokalkan tujuan global SDGs ke dalam tujuan pembangunan desa dan perdesaan melalui SDGs Desa” ➢ Kelompok tertinggal di Indonesia mayoritas berada di perdesaan, maka SDGs harus bisa menjawab permasalahan perdesaan, terutama kemiskinan dan ketertinggalan. ➢ Melokalkan SDGs Global ke dalam SDGs Desa bertujuan agar pembangunan desa benar-benar komprehensif, terukur melalui indikator capaian yang menukik tajam menjawab permasalahan. ➢ Selain itu, SDGs Desa memastikan agar seluruh masyarakat Desa menjadi partisipatif melalui proses musyawarah yang menjadi panduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa. 9
- 10. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 10 Desa Peduli Kesehatan Dalam upaya percepatan pencapaian SDGs Desa, salah satu wujud dalam peningkatan pelayanan dasar yaitu melalui Desa Peduli Kesehatan.
- 11. 02 PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 21 Ayat (1) : (1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. 01 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (2) : (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023 DASAR KEBIJAKAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 11
- 12. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 12 ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA TA 2023 Sumber : • Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 • Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa TA 2023 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Program Ketahanan Pangan dan Hewani Dana Operasional Pemerintah Desa Program Prioritas Lainnya Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan RI No.201/PMK.07/2022 Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk: a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa; b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% dari anggaran Dana Desa; c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.
- 13. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 13 1. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan c. Pengembangan Desa wisata. 2. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun; b. Ketahanan pangan nabati dan hewani; c. Pencegahan dan penurunan stunting; d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa; e. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa; g. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa; h. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 3. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non-Alam Sesuai Kewenangan Desa a. Mitigasi dan penanganan bencana alam, b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023 BERDASARKAN PERMENDESA PDTT NOMOR 8 TAHUN 2022
- 14. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 14 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Perluasan Akses Layanan Kesehatan sesuai Kewenangan Desa b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya a. Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Desa PDTT No.8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
- 15. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 15 Beberapa Contoh Kegiatan PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Lainnya tuberkolusis
- 16. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 16 Beberapa Contoh Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan insentif untuk kader kesehatan masyarakat kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Pengembangan Pelayanan Kesehatan sesuai Kewenangan Desa
- 17. Penyusunan Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis Sinergitas perencanaan desa melalui musyawarah Desa agar kegiatan penanggulangan Tuberkulosis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa . Desa dapat melaksanakan kegiatn penanggulangan Tuberkulosis dengan menggunakan Dana Desa Adanya dukungan success story penanggulangan Tuberkulosis Fasilitasi kegiatan penanggulangan Tuberkulosis yang sudah ditetapkan melalui musyawarah Desa dan sesusi kewenangan Desa terintegrasi dalam RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa FASILITASI PENGGUNAAN DANA DESA Untuk Program Penanggulangan Tuberkulosis Sosialisasi Program penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sumber : Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA
- 18. Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023 Isu Prioritas Penggunaan Dana Desa 2024 01 Dana Operasional Desa 3% 02 Pengentasan Kemiskinan Esktrem di Desa 03 Dana Desa untuk intervensi percepatan eliminasi TBC sesuai Perpres No.67 tahun 2021 04 Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 05 Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 06 Mitigasi Dan Penanganan Bencana Alam dan Non-Alam Sesuai Kewenangan Desa 03 Intervensi percepatan eliminasi TBC sesuai Perpres No.67 tahun 2021 01 Dana Operasional Desa, termasuk pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial 02 Pengentasan Kemiskinan Esktrem di Desa 04 Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 05 Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 06 Mitigasi Dan Penanganan Bencana Alam dan Non-Alam Sesuai Kewenangan Desa 07 Ketahanan Pangan dan hewani 08 Pencegahan Narkoba 09 Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 10 Penanganan kesehatan masyarakat: Penurunan stunting, peningkatan kesehatan keluarga, dan penanganan wabah penyakit KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA 18
- 19. TERIMA KASIH TERIMA KASIH Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi