Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman dan upaya pemajuan, penghormatan, serta penegakan hak asasi manusia, mulai dari pandangan tokoh-tokoh terdahulu seperti John Locke, pandangan hukum, undang-undang yang berlaku, serta deklarasi-deklarasi PBB. Dokumen tersebut juga menjelaskan macam-macam hak asasi manusia menurut berbagai sumber dan perkembangannya di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman dan upaya pemajuan, penghormatan, serta penegakan hak asasi manusia, mulai dari pandangan tokoh-tokoh terdahulu seperti John Locke, pandangan hukum, undang-undang yang berlaku, serta deklarasi-deklarasi PBB. Dokumen tersebut juga menjelaskan macam-macam hak asasi manusia menurut berbagai sumber dan perkembangannya di Indonesia.
Negara hukum merupakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dengan tujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Terdapat 2 unsur dalam negara hukum, yaitu Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah berdasarkan suatu norma objektif dan
Norma objektif harus memenuhi syarat.
Berdasarkan pembagian tugasnya negara hukum dibagi 2, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil. negara hukum formil merupakan negara yang hanya memiliki tugas pasif. negara hukum materil merupakan negara yang memiliki keleluasaan dalam mengatur. Ciri Negara Hukum Menurut Frans Magnis Suseno, yaitu:
Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan
UUD menjamin HAM
Badan-badan negara menjalankan kekuasaan atas dasar hukum
Masyarakat dapat mengadu kepengadilan atas dasar tindakan badan negara
Badan kehakiman bebas dan tidak memihak
Ciri Negara Hukum Menurut Mustafa Kamal Pasha
Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya
Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Tujuan bernegara Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV. Perwujudan Negaara Hukum di Indonesia, yaitu:
Pancasila sebagai dasar negara dan UUD sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, Sistem hukum bersifat hierarkis piramidal.
Negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum.
5 ciri negara demokrasi:
negara hukum, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Dokumen tersebut membahas tentang substansi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pancasila. Ia menjelaskan definisi HAM, ciri-ciri HAM, hubungan antara nilai-nilai Pancasila (ideal, instrumental, praktis) dengan HAM, serta contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan HAM.
Kelompok 5 membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule of Law. Dokumen ini menjelaskan pengertian HAM dan sejarah perkembangannya di Indonesia, fungsi dan tujuan Komnas HAM, serta pengertian dan prinsip-prinsip Rule of Law.
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaLisa SYP
Makalah ini membahas tentang peran hukum dalam penegakan HAM di Indonesia. Terdapat pengertian HAM, dasar hukum HAM dalam perundang-undangan Indonesia seperti UUD 1945 dan UU No. 39/1999, serta contoh kasus pelanggaran HAM seperti Tanjung Priok, Marsinah, Udin, Aceh, Ambon, dan Poso yang menunjukkan pentingnya peranan hukum dalam memberantas pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut merangkum pengertian dan jenis-jenis Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdiri dari 6 jenis yaitu hak asasi pribadi, hak asasi perlakuan tata cara dan perlindungan hukum, hak asasi persamaan hukum, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, serta hak asasi ekonomi atau hak milik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia menurut UUD 1945, meliputi pengertian HAM, penjabaran HAM dalam UUD 1945 pada beberapa pasal, konsep HAM secara global dan menurut PBB, permasalahan dan upaya penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM.
1. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia untuk hidup layak, yang telah berkembang sejak Magna Carta dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika.
2. Komnas HAM dan Pengadilan HAM didirikan untuk melindungi HAM di Indonesia sejak tahun 1993 dan 2000.
3. Pemikiran awal tentang HAM di Indonesia muncul pada organisasi pergerakan nasional sebelum kemerdekaan.
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya.
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu
Negara hukum merupakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dengan tujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Terdapat 2 unsur dalam negara hukum, yaitu Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah berdasarkan suatu norma objektif dan
Norma objektif harus memenuhi syarat.
Berdasarkan pembagian tugasnya negara hukum dibagi 2, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil. negara hukum formil merupakan negara yang hanya memiliki tugas pasif. negara hukum materil merupakan negara yang memiliki keleluasaan dalam mengatur. Ciri Negara Hukum Menurut Frans Magnis Suseno, yaitu:
Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan
UUD menjamin HAM
Badan-badan negara menjalankan kekuasaan atas dasar hukum
Masyarakat dapat mengadu kepengadilan atas dasar tindakan badan negara
Badan kehakiman bebas dan tidak memihak
Ciri Negara Hukum Menurut Mustafa Kamal Pasha
Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya
Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Tujuan bernegara Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV. Perwujudan Negaara Hukum di Indonesia, yaitu:
Pancasila sebagai dasar negara dan UUD sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, Sistem hukum bersifat hierarkis piramidal.
Negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum.
5 ciri negara demokrasi:
negara hukum, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Dokumen tersebut membahas tentang substansi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pancasila. Ia menjelaskan definisi HAM, ciri-ciri HAM, hubungan antara nilai-nilai Pancasila (ideal, instrumental, praktis) dengan HAM, serta contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan HAM.
Kelompok 5 membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule of Law. Dokumen ini menjelaskan pengertian HAM dan sejarah perkembangannya di Indonesia, fungsi dan tujuan Komnas HAM, serta pengertian dan prinsip-prinsip Rule of Law.
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaLisa SYP
Makalah ini membahas tentang peran hukum dalam penegakan HAM di Indonesia. Terdapat pengertian HAM, dasar hukum HAM dalam perundang-undangan Indonesia seperti UUD 1945 dan UU No. 39/1999, serta contoh kasus pelanggaran HAM seperti Tanjung Priok, Marsinah, Udin, Aceh, Ambon, dan Poso yang menunjukkan pentingnya peranan hukum dalam memberantas pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut merangkum pengertian dan jenis-jenis Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdiri dari 6 jenis yaitu hak asasi pribadi, hak asasi perlakuan tata cara dan perlindungan hukum, hak asasi persamaan hukum, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, serta hak asasi ekonomi atau hak milik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia menurut UUD 1945, meliputi pengertian HAM, penjabaran HAM dalam UUD 1945 pada beberapa pasal, konsep HAM secara global dan menurut PBB, permasalahan dan upaya penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM.
1. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia untuk hidup layak, yang telah berkembang sejak Magna Carta dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika.
2. Komnas HAM dan Pengadilan HAM didirikan untuk melindungi HAM di Indonesia sejak tahun 1993 dan 2000.
3. Pemikiran awal tentang HAM di Indonesia muncul pada organisasi pergerakan nasional sebelum kemerdekaan.
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya.
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMayaRiantini1
Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.
Dokumen tersebut membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir, sedangkan KAM merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan agar HAM dapat terpenuhi. Dokumen tersebut juga menjelaskan hubungan antara HAM dan KAM dalam nilai-nilai P
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, meliputi pengertian hak asasi manusia, hakikatnya, dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan.
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirancang untuk memberikan kerangka hukum bagi transaksi elektronik di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi. UU ITE mengatur berbagai aspek terkait informasi elektronik, tanda tangan digital, sertifikasi, nama domain, hak cipta, dan penyidikan tindak pidana siber.
Dokumen tersebut membahas mengenai sistem hukum di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, perdata, tata negara, dan acara. Sayangnya penegakan hukum di Indonesia dinilai masih buruk karena pengaruh uang yang dapat memengaruhi proses hukum, seperti terlihat dari kasus korupsi dan pencurian sandal yang dibahas. Transparansi hukum juga masih perlu d
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 dan implementasinya di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 mengenai HAM, contoh pelanggaran HAM di masa lalu, dan masalah yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia seperti lemahnya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM.
Makalah ini membahas pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di bidang hukum. Secara positif, iptek mempermudah komunikasi, akses informasi, dan kerja sama antarnegara dalam bidang hukum. Namun secara negatif, iptek juga meningkatkan cyber crime, ancaman terhadap NKRI, serta melemahnya nilai-nilai masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang harus dilakukan agar hak asasi dapat terpenuhi. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana
5. Negara
Hukum
formil Negara Tidak
Negara ikut campur
Hukum Pemerintah
urusan WN
Materil memiliki
hak dan
kewajiban
terhadap
rakyat
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
6. LandasanYuridis Negara
Hukum ayat 3
Pasal 1 Indonesia
“Negara Indonesia adalah
Negara Hukum”
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
7. Pasal 33 dan 34 UUD 1945
Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
8. UUD 1945
Hierarki
Berdasarkan UU UU dan Perpu
peraturan Peraturan
no.10 tahun
perundang Pemerintah
2004
undangan Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
9. Hakikat HAM
2dasar yang melekat
Hak
dan dimiliki setiap
Manusia sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
15. • Generasi Pertama, Hak
hidup, hak kebebasan
berpikir, hal berkumpul dan
berserikat
• Generasi Kedua, Hak
ekonomi, Sosial, pendidikan
dan Budaya
• Generasi Ketiga, Hak
perdamaian dan
pembangunan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
16. Studi Kasus
Mantan presiden Soeharto dianggap
sebagai pelanggar HAM pada Tragedi
Trisakti, Tragedi semanggi I dan
II. Namun, sampai beliau meninggal
tidak ada persidangan tentang
pelanggaran ini.
Bagaimana tanggapan mu?
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
17. Daftar Pustaka
Winarno. 2009. Paradigma Baru Pendidikan
Kewarganegaraan. Jakarta : Bumi aksara
http://www.iposnews.com/wp-
content/uploads/2012/06/Perpres-Wamen-
ditandatangani.jpg
http://www.ormasmkgr.org/2012/03/ironi-
di-negara-hukum/
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
18. Special Thanks to :
ITS
Ibu Suprapti
Iposnews
Ormas MKGR
And
YOU!
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
