Pelanggara HAM

2. Pemajuan,
Penghormatan
dan
Perlindungan
Hak Asasi
Manusia
(HAM)
Pengertian dan macam-macam HAM.
Dasar hukum yang mengatur HAM
di Indonesia
Peran masyarakat dalam
menegakkan HAM
Upaya pemerintah dalam menegakkan
HAM
Sejarah perkembangan HAM

3. HAKEKAT HAM
1. Hak yang dimiliki setiap orang
2. Untuk menjamin harkat dan martabatnya
sebagai manusia
3. Merupakan pemberian Tuhan Yang Maha
Esa
4. Tidak dapat dipindahkan dan dihapus dengan
alasan apapun
5. Kewajiban semua pihak terutama negara
untuk menghormati dan menjunjung tinggi
HAM.
MGMP PKN PPPK PETRA

4. Pengertian Hak Asasi Manusia
(HAM)
• Menurut UU No.39 Tahun 1999,
hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat
pada manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan
martabat manusia.
MGMP PKN PPPK PETRA

5. Ciri-ciri HAM
• HAM tidak perlu
diberikan, dibeli, atau
diwarisi.
• HAM berlaku untuk
semua orang, tanpa
memandang jenis
kelamin, ras, agama,
etnis, pandangan politik,
atau asal usul sosial dan
bangsa.
• HAM tidak bisa dilanggar.
MGMP PKN PPPK PETRA

6. • Macam-macam
Hak Asasi Manusia
Hak asasi pribadi
( Personal Rights)
Hak asasi ekonomi
( Property Rights)
Hak persamaan hukum
( Rights of Legal Equality)
Hak asasi politik
(Political Rights)
Hak asasi perlakuan
yang sama dalam tata cara
peradilan dan perlindungan
Hukum ( Procedural Rights )
Hak asasi sosial dan
kebudayaan ( Social and
culture rights)
MGMP PKN PPPK PETRA

7. Contoh HAM
• Hak asasi pribadi ( Personal
Rights) meliputi:
- Kemerdekaan memeluk
agama
- Beribadat menurut agama
masing- masing
- Menyatakan pendapat dan
- Kebebasan berorganisasi
atau berpartai
MGMP PKN PPPK PETRA

8. • Hak dan kebebasan
memiliki sesuatu,
membeli dan
menjual,serta
memanfaatkannya
• Mengadakan suatu
perjanjian atau kontrak
• Hak mendapatkan
tunjangan hidup bagi
orangmiskin dan anak
terlantar
Hak asasi ekonomi
( Property Rights)
MGMP PKN PPPK PETRA

9. Hak persamaan hukum
( Rights of Legal Equality)
• Hak mendapatkan
pengayoman dan perlakuan
yang sama dalam keadilan
dan pemerintahan.
MGMP PKN PPPK PETRA

10. Hak asasi politik (Political Rights)
• Hak untuk diakui sebagai warga negara yang
sederajat.
• Hak turut serta dalam mengolah, menata dan
menentukan warna politik dan kemajuan
negara.
• Hak ikut serta dalam pemerintahan.
• Hak pilih (dipilih dan memilih) dalam pemilu.
• Hak mendirikan parpol, ormas, dan
organisasi lainnya
MGMP PKN PPPK PETRA

11. Hak asasi sosial dan kebudayaan
( Social and Cultural Rights )
• Hak kebebasan mendapatkan pengajaran
atau hak pendidikan dan kesehatan.
• Hak mengembangkan kebudayaan.
• Hak untuk memperoleh perlindungan atau
karya cipta ( hak cipta)
MGMP PKN PPPK PETRA

12. Hak asasi perlakuan yang sama
dalam tata cara peradilan dan
perlindungan hukum ( Procedural
Rights )
• Hak perlakuan yang wajar dan adil dalam
penggeledahan, razia, penangkapan,
peradilan dan pembelaan hukum.
MGMP PKN PPPK PETRA

13. Latar belakang sejarah hak asasi
• Karena keinsafan manusia
terhadap harga diri, harkat dan
martabat kemanusiaannya,
sebagai akibat tindakan
sewenang-wenang dari
penguasa, penjajahan,
perbudakan, ketidakadilan dan
kelaliman (tirani) yang hampir
melanda seluruh umat manusia.

14. Hambatan, dan Tantangan Dalam Upaya
Pemajuan, Penghormatan, dan
Penegakan
Hak Asasi Manusia (HAM)
 Masih adanya sikap mental feodal
 Adanya kecurigaan dari beberapa
individu yang mengkhawatirkan
bahwa gerakan yang
memperjuangkan HAM akan
menyebabkan disintegrasi
nasional.
 Rendahnya kesadaran hukum ,
kesadaran kemanusiaan
masyarakat
 Masih rendahnya kesadaran politik
MGMP PKN PPPK PETRA

15. Dasar hukum yang mengatur
tentang hak asasi manusia
di Indonesia
 Pancasila
 Pembukaan UUD 1945
 Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 (pasal
27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 29 ayat
2, pasal 31 ayat 1, Bab XA pasal 28 a
s/d 28 j
 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM
 UU No.26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM
 Hukum Internasional tentang Hak Asasi
Manusia yang telah diratifikasi Negara RI

16. Di Indonesia : Pengakuan HAM
tercantum dalam UUD 1945
• Pembukaan UUD 1945
• Batang Tubuh UUD 1945

17. Upaya pemerintah dalam
menegakkan hak asasi manusia
 Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) Keppres No.50 tahun 1993
(7 Juni1993)
 Mengeluarkan UU N0 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (HAM), 23 September 1999.
 Menandatangani Peraturan Pemerintah (PP)
No.20 tahun 2002 tentang Cara Perlindungan
Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran
HAM berat.
MGMP PKN PPPK PETRA

18. Peran masyarakat dalam menegakkan
hak asasi manusia.
 Ikut mensosialisasikan
UU No.39 Tahun 1999
lewat pertemuan
remaja, PKK, dll.
 Keberanian untuk
menyampaikan laporan
terhadap pelanggaran
HAM.
 Keberanian untuk
menjadi saksi terhadap
kasus pelanggaran
HAM.

19. Instrumen HAM
1. UUD 1945 yang sudah diamandemen
pasal 28 A – 28 J
2. Ketetapan MPR No : XVII/MPR/ 1998
Tentang HAM
3. UU NO : 39 Tahun 1999 tentang HAM
4. UU No : 9 Tahun 1998 tentang
kemerdekaan menyampaikan pendapat
dimuka umum
5. UU NO : 26 Tahun 2000tentang
Pengadilan HAM
6. UU NO : 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

20. HAK
ASASI
MANUSIA
BAB HAK ASASI MANUSIA
membentuk keluarga, keturunan
dan perlindungan anak dari
kekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B) **
mengembangkan dan memajukan
diri, serta mendapat pendidikan
dan manfaat dari IPTEK
(Pasal 28C) **
kebebasan beragama, meyakini
kepercayaan, memilih
kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal, kebebasan
berserikat, berkumpul dan
berpendapat (Pasal 28E) **
berkomunikasi dan
memperoleh informasi
(Pasal 28F) **
pengakuan yang sama di hadapan
hukum, hak untuk bekerja dan
kesempatan yg sama dalam
pemerintahan
(Pasal 28D) **
hidup sejahtera lahir dan batin,
memperoleh pelayanan
kesehatan, mendapat perlakuan
khusus (Pasal 28H) **
tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut dan bebas dari
perlakuan diskriminatif
(Pasal 28I) **
berkewajiban menghargai
hak orang dan pihak lain
serta tunduk kepada
pembatasan UU
(Pasal 28J) **
mempertahankan
hidup dan
kehidupan
(Pasal 28A) **
perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta
benda serta bebas dari
penyiksaan
(Pasal 28G) **

21. 1. Komnas HAM
2. Pengadilan HAM
3. LSM (Kontras, Komisi Nasional anti
kekerasan terhadap perempuan)
Lembaga Perlindungan HAM
MGMP PKN PPPK PETRA

22. Arti Pelanggaran HAM
( Ps 6 ay. 1 UU : 39 Th 1999 )
Adalah setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang
termasuk aparat negara baik
disengaja atau kelalaian yang
secara melawan hukum
mengurangi, menghalangi ,
membatasi dan atau mencabut
HAM seseorang atau kelompok
orang yang dijamin oleh UU ,
dan tidak mendapatkan atau
dikawatirkan tidak akan
memperoleh hukum yang adil
dan benar berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku

23. 1. Th 1986 Pengusiran, perampasan dan
pemusnahan becak dari jakarta
2. 1993 Pembunuhan terhadap seorang
aktivis buruh perempuan Marsinah ,
tanggal 8 Mei 1993
3. Kerusuhan Situbondo, puluhan rumah
ibadah dibakar
4. Kasus pembantaian mereka yang diduga
pelaku dukun santet di Jawa Timur Thn
1997
Contoh kasus pelanggaran HAM

24. Pelanggaran HAM secara
Internasional
1. Kejahatan Genosida: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok
agama dengan cara:
a. membunuh anggota kelompok,
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
terhadap anggota-anggota kelompok,
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan
mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan
secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok
lain.
Contoh:
- Pemusnahan bangsa Yahudi oleh Nazi
- Pemusnahan bangsa Armenia oleh bangsa Turki, dll.

25. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan :
Salah satu perbuatan yang dilakukan asebagai bagian
dari serangan yang meluas atau sistematik yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan
secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa
pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran
atau pemindahan penduduk secara paksa,
perampasan kemerdekaan atau perampasan
kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang
melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum
internasional, dan penyiksaan.
Contoh:
- pembantaian, perbudakan,
dan penindasan yang dilakukan Jepang
dan Jerman dalam Perang Dunia II
- pembantaian kaum Syiah pada
masa pemerintahan Saddam
Hussein di Iraq.

26. Kesimpulan
1. Hak asasi merupakan hak dasar yang
melekat pada diri manusia secara kodrati
sebagai anugerah Tuhan YME
2. Hak asasi manusia meliputi berbagai
bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial,
budaya dan hukum
3. Di Indonesia , HAM diatur dalam UUD 1945
dan UU No : 39 Tahun 1999 merupakan
payung bagi seluruh peraturan PerUU

27. Kesimpulan
4. Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia
anatara lain : Komnas HAM, Pengadilan
HAM dan LSM ( Kontras dan Komisi
Nasional Anti Kekerasan terhadap
perempuan
5. Dalam perjalanan sejarah banyak kasus
pelanggaran HAM termasuk pelanggaran
anak

28. SELESAI