Kejaksaan Negeri Kota Cimahi akan menyelidiki lebih lanjut kasus dugaan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) fiktif senilai Rp8,5 miliar oleh Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi. Seorang pegawai bank telah ditetapkan sebagai tersangka dan penyidik terus menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.

1. langsung melakukan penyelidikan atas
laporan tersebut. , “Adanya laporan dari
masyarakat yang kemudian kami lanjut-
kan ke tingkat penyelidikan,” kata Sulta.
Data yang dilansir Kejari Kota Cimahi,
program penyaluran KUR dari BSM
berlangsung tahun 2011-2012. Dana Rp
8,5 miliar mestinya disalurkan bagi
PARIWARA
10
Bongkar Kasus KUR Fiktif
Bank Syariah Mandiri
Puluhan MantanAnggota
DPRD Cimahi Terseret
Saksi Kasus Korupsi
Kasatpol PP : Hati-hati
Penipuan Berkedok
PenerimaanAnggota
Edisi 30/Th XIII/ 17 - 1 Maret 2015
Robohkan Tower Telekomukasi Milik
PT Protelindo di Kampung Sukamaju
Bank BNI Bagi-bagikan
Mobil Tangki Air Bersih
WalikotaJanjikanTempat
Buat Korban Pembongkaran
diLahanKebunwaru
“KAMI sudah menetapkan seorang p-
egawai internal bank sebagai tersangka.
Kasus ini kami tingkatkan pada tahap
penyidikan,” ujar Kasi Pidana Khusus
Kejari Kota Cimahi Sulta D. Sitohang.
Menurut Sitohang, penemuan dugaan
adanya penyimpangan dana KUR ini
awalnya berdasarkan atas laporan dari
masyarakat untuk kemudian pihaknya
kreditor asal Kota Cimahi sebanyak 17
orang tapi malah diberikan ke warga di
luar wilayah Kota Cimahi. “Ini menim-
bulkan kerugian bagi negara,” ucapnya.
*Sulta menegaskan, pihaknya saat ini
telah meningkatkan pada tahap proses
penyidikan untuk kasus ini dengan
menetapkan seorang pegawai BSM
Kota Cimahi sebagai tersangka. , Pi-
haknya juga terus melakukan pengem-
bangan kasus tersebut dengan mene-
lusuri pihak-pihak lain yang terlibat.
“Banyak kemungkinan muncul
tersangka lain yang terlibat, yang me-
ngatur penyaluran kredit, dan pihak lain
yang terlibat,” katanya.(SITORUS)
CIMAHI, (WN) -
Kejaksaan Negeri Kota
Cimahi akan
membongkar tuntas
kasus dugaan
penyaluran kredit
usaha rakyat (KUR) fiktif
Bank Syariah Mandiri
(BSM) cabang Kota
Cimahi senilai Rp 8,5
miliar. Hal itu dilakukan
penyidik pidana khusus
yang telah melakukan
penyidikan dan
pengembangan kasus
hingga seorang
pegawai bank
dinyatakan terlibat dan
ditetapkan menjadi
tersangka.
BANDUNG, (WN) – Sejumlah warga
masyarakatPadalarangmendesakBupati
Bandung Barat untuk memerintahkan
petugas Satpol PP merobohkan proyek
towertelekomunikasidiKampungSuka-
maju, RT 2 RW 6, Desa Padalarang,
Kecamatan Padalarang, Kabupaten
Bandung Barat. Soalnya, pembangunan
tower itu tidak berizin.
“Kami warga masyarakat Padalarang
meminta ketegasan dari bapak bupati
untuk berani membongkar tower teleko-
mukasiyangtidakmengantongiizin,ka-
renasebagaibentukpembelajarankepada
pengusaha agar tidak semena-mena me-
nganggu pemukiman warga,” ujar Rah-
mat, warga Padalarang kepada Harian
Warta Nasional, Selasa, (17/2/2015).
Informasi Harian Warta Nasional
menyebutkan bahwa Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Bandung Barat telah meminta PT
Protelindo menghentikan pemba-
ngunan tower telekomunikasi tersebut
karena berdiri tanpa mengantongi
kelengkapan izin, hal itu disampaikan
Kepala Seksi Pengendalian Bangunan
DCKTRKBBAyiKurniakepadawartawan.
Menurut Ayi Kurnia, surat teguran
sekaligus panggilan kepada PT Prote-
lindo telah disampaikan untuk meminta
penjelasanmereka.Sebab,pembangunan
tower yang telah berlangsung sekitar
seminggu itu tidak memiliki izin
mendirikan bangungan. Padahal, sesuai
Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011,
bangunan gedung dan bangunan gedung
wajibmemilikiIMBsebelummelakukan
pembangunan.
Oleh karena itu, lanjut Ayi, perusa-
haan yang melakukan pembangunan
tower tersebut diminta untuk mengurus
perizinannya. DCKTR pun meminta
agar segala kegiatan pembangunan
tower dihentikan.
“Sesuai aturan, langkah pemberhen-
tiannya itu ada tiga tahap. Setiap tahap
adatenggatwaktuseminggu.Kamiingin
mendorong agar pengelola lebih dulu
membereskanprosesperizinan,sebelum
melakukan pembangunan,” ujarnya.
Menurut Pelaksana Pengendalian
Lapangan DCKTR KBB Maman
Suherman, pembangunan tower itu pun
mesti melalui kajian teknis. Dalam hal
ini, pihak pengembang harus memper-
hitungkan struktur bangunannya.
“Kan harus dihitung beban angin,
beban muatan, terus izin prinsipnya
harus ditempuh. Kami lakukan validasi
bagi seluruh warga yang menan-
datangani izinnya. Radius izin prinsip
itu harus disesuaikan dengan tinggi
bangunan,” jelas Maman.
Menurut dia, hingga saat ini DCKTR
belum memperoleh penjelasan dari
pihak pengelola tower. “Kami juga
tidak tahu pemilik bangunan yang akan
didirikan tower. Kemungkinan yang
tinggal di situ itu mengontrak,” ujarnya.
Pembangunan tower di pemukiman
padat penduduk yang tak jauh dari Jalan
Raya Padalarang itu menuai keresahan
bagisejumlahwarga.Pasalnya,toweritu
akan dibangun di atas rumah warga.
Carles Ahmad, salah seorang warga,
mengaku khawatir pembangunan tower
dapat membahayakan warga. Apalagi,
setelah ditanyakan ke desa, kecamatan,
maupun DCKTR, pembangunan tower
tidak memiliki izin.
“Saya khawatir tower itu akan mem-
bahayakan kita. Soalnya, bangunan
tower itu akan berdiri di atas permu-
kaan rumah warga, setinggi 20 meter,”
tuturnya.
Meskipun begitu, sejumlah warga
lainnya mengaku telah memberikan
lampu hijau atas pembangunan tower
itu. Kepada warga sekitar, perusahaan
memberikan kompensasi uang supaya
tower boleh dibangun.(SITORUS)
TANJABBARAT,JAMBI
(WN) - Dalam Rangka Bina
Lingkungan, PT Bank Negara
Indonesia (BNI) Cabang Kuala
Tungkal,KabupatenTanjungJa-
bungBarat,ProvinsiJambitelah
memberikan bantuan berupa
sebuahmobiltangkiairbersihke-
pada Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.melalui
Drs.H.Usman Ermulan.MM,
Bupati Tanjabbarat.
Direktur Utama Bank BNI
beserta Staf nya mendatangi
Kantor Bupati Tanjjabbarat dan
menemui Bupati Tanjabbarat
untuk menyerahkan satu yunit
mobil tangki air bersih kepada
Pemkab Tanjabbarat. Sebelum
penyerahandilakukandiruangan
Bupati di mulai dengan pemba-
caan do’a selamat agar pelak-
sana’an berjalan dengan lancar.
Bupati Tanjabbarat meng-
ucap kan terima kasih kepada
Dirut dan segenap staf Bank
BNI Cabang Kuala Tungkal
dengan adanya bantuan yang
diberika kepada Pemkab Tan-
jabbarat. “Kami dari seluruh
instansi Pemkab Tanjbbarat
mengucap kan terimakasih
yang sebanyak-banyak nya
kepada Direktur PT Bank BNI
beserta seluruh staf Bank BNI
Cabang Kuala Tungkal Kabu-
paten Tanjung Jabung Barat
yangtelahmemberikanbantuan
satu unit Mobil TangkiAir Ber-
sih ini, “ Ucap Bupati Usman.
Mobil tangki air bersih yang
di berikan bermuatan untuk air
bersih sebanyak 5000 liter ini
akan di pergunakan oleh Pem-
kab untuk kebutuhan daerah.
Bahkan pada musim kemarau
mobil tangki air bersih ini juga
bisa di pergunakan untuk
memberikan bantuan Air
kepada masyarakat khususnya
kabupaten tanjabbarat. Dan
kebijakan ini sangat di harap
kan Masyarakat Tanjabbarat
kepada Pemerintah tanjabbarat
untuk memberikan bantuan
apabila pada sa’at musim
kemarau tiba.(AF)
3 Mimpi Kepala Otoritas
Pelabuhan Tanjung Priok
CIMAHI, (WN) ––
Pengadilan Negeri
Bandung menetapkan
sebanyak 20 anggota
DPRD Kota Cimahi,
Jawa Barat periode
tahun 2009-2014 men-
jadi saksi pada persi-
dangan kasus perja-
lanan dinas anggota
DPRD Cimahi tahun
2011.Halitudisampai-
kanKepalaSeksiPida-
na Khusus Kejaksaana Negeri
Kota Cimahi Sulta D Sitohang
kepadawartawandiCimahi,Senin.
Menurut Sitohang, pemang-
gilan terhadap anggota dan man-
tanDPRDKotaCimahiitusudah
diagendakan dalam jadwal
persidangan kasus korupsi ang-
garan perjalanan dinas tersebut,
terkait penetapan mantan Ketua
DPRD Cimahi Ade Irawan.
Kasus perjalanan dinas terse-
but menetapkan tersangka
Ketua DPRD Ade Irawan yang
sekarang menjabat Bupati
Sumedang. Sidang tersebut
sudah sampai pada agenda pem-
bacaan dakwaan bagi Pengguna
Anggaran yakni mantan
Sekretaris DPRD Kota Cimahi
Eddy Junaedi.
Seorang anggota DPRD Kota
Cimahi Udin Kamaludin me-
ngakui ada pemanggilan untuk
menjadi saksi pada persidangan
kasus korupsi tersebut. “Untuk
menghadiri sidang aja,” kata pol-
itisi PPP itu. Kasus tersebut ter-
ungkap berdasarkan hasil audit
BPK tahun 2012 yang menyam-
paikan ada kelebihan bayar hing-
ga Rp1,7 miliar dalam perjalanan
dinas DPRD 2011 dengan total
anggaranRp5miliar.(SITORUS)
BANDUNG, (WN) -
Wali Kota Bandung
Ridwan Kamil menya-
takan akan menempat-
kan warga Bandung
yang ikut tergusur da-
lam pembongkaran la-
han di Kelurahan Ke-
bonwaru, Kecamatan
Batununggal. “Perjan-
jian ini kan dari jaman
Pak Ateng Wahyudi,
saya jadi walikota juga
baru tau. Mereka-me-
reka, si pabrik-pabrik ini
mencari-cari alasan
untuk memperpanjang padahal
sudah habis, itu kan melangggar
hukum,” ujar Walikota, Selasa.
Terkait warga yang juga kena
gusur, Emil menyatakan akan
mengecek apakah mereka benar
warga Kota Bandung atau
bukan. “Saya mau cek dulu apa-
kah warga itu KTP Bandung.
Karena ada kan warga yang
datang ke Bandung, migrasi,
cari tempat yg tidak sesuai
peruntukan,” katanya.
Emil menjanjikan akan men-
carikan tempat yang laik bagi
mereka. “Yang KTP Bandung,
kita akan upayakan yang na-
manya pemindahan ke tempat
yang laiak. Seperti PKL juga,
saya tidak akan mengusir-
ngusir tanpa ada solusi dulu. itu
mah prinsip,” jelas Emil.
Pemkot Bandung dikatakan
Emil akan memfasilitasi warga
untuk pindah ke tempat yang
tersedia dan laik. “Tidak mung-
kin saya membiarkan mereka
diusir lalu mereka menggelan-
dang. Warga akan difasilitasi,
pemindahan ke tempat yang
laik dan sesuai dengan aturan.
tempatnya menyesuaikan yang
ada dulu,” tuturnya.
Sambil menunggu apartemen
rakyat dibangun, Emil mem-
persilakan warga untuk menem-
pati tempat yang tersedia seperti
di Cingised. “Jadi bisa aja warga
disitu dulu sambil menunggu
yang apartemen rakyat nanti
beres, baru mereka pindah. Ini
strategimanajemenlahan,secara
kenegaraan saya pasti akan
memastikan warga hidup laik.
Sementara diperbolehkan di
tempat yang ada saat ini. Belum
tentu di sana (tempat yang digu-
sur). Kalau di cingised ada terse-
diakosong,yasementaradisana,
transit,” jelas Emil.(SITORUS)
JAKARTA,(WN) - Kepala
Otoritas Pelabuhan Tanjung
Priok yang baru dilantik Bay
M.Hasani menyatakan instan-
sinya punya tiga mimpi yang
harus direalisasikan di Pela-
buhan Tanjung Priok.
Yang pertama, katanya,
Pelabuhan Priok harus aman
dan tertib, sebab lebih dari
65% kegiatan perekonomian
nasioanal yang terkait dengan
keluar masuk barang berawal
dari pelabuhan Priok.
Kedua, kelancaran arus
barang dan peti kemas dari dan
ke pelabuhan Priok mesti
dijamin dan tetap terjaga,
sehingga kegiatan usaha di
pelabuhan tidak terganggu.
Ketiga, menurunkan biaya
logistik di Pelabuhan Tanjung
Priok, dengan mengevaluasi
tarif-tarifjasakepelabuhanyang
berlaku di Pelabuhan Priok.
“Ketiga hal itu menjadi
mimpi saya,” ujar Bay, dalam
sambutannya saat acara pisah
sambut Kepala Otoritas Pela-
buhanTanjung Priok,di Kantor
OP Tanjung Priok, Jumat.
Pisah sambut Ka. OP Tan-
jung Priok dilaksanakan antara
Wahyu Widayat yang kini di-
percaya sebagai Ka. OP Tan-
jung Perak Surabaya dengan
Ka. OPTanjung Priok yang ba-
ru, Bay M.Hasani.
Bay, sebelumnya pernah
menjabat sebagai Kepala
Syahbadar dan Otoritas Pela-
buhan (KSOP) Bitung, Ban-
jarmasin dan Samarinda.
Sementara itu, Wahyu Wida-
yat mengatakan, sesuai amanat
UU No:17/2008 tentang Pela-
yaran, fungsi OP mesti melak-
sanakan pengawasan pengusa-
haan kepelabuhanan.
“Masih banyak Pekerjaan
Rumah yang harus di sele-
saikan oleh kantor OPTanjung
Priok, supaya terwujud pela-
buhan yang aman,tertib dan
bermaafaat bagi masyarakat
banyak,” ujarnya.
Ketua Kadin Jakarta Utara
SungkonoAlimengatakan,pela-
ku usaha jasa kepelabuhanan
sangat mengharapkan biaya
logistik di pelabuhan Priok bisa
lebih efisien dibanding saat ini.
Dia juga berharap, pelaku
usaha mengharapkan kegiatan
pelayanan di Pelabuhan me-
manfaatkan sistem informasi
dan teknologi (IT) secara
penuh.(AKASH)
TANJABBARAT,-
JAMBI, (WN) –
M. Yunus, Kepala
Satuan Polisi Pa-
mong Praja (Kasat-
pol PP), Pemerintah
Daerah Kabupaten
Tanjabbarat meng-
himbau kepada se-
luruh lapisan ma-
syarakat untuk ti-
dak terpengaruh
atas rayuan oknum
yang mengatasnamanakan
Satpol PP untuk penerimaan
pekerjaan menjadi honorer
anggota Satpol PP.
“Warga masyarakat tidak usah
terprovokasi atau terhasut
dengan adanya salah seorang
oknum yang tidak jelas untuk
penerimaan pegawai Satpol PP,
karena pada saat sekarang ini,
dari pusat belum ada peneri-
maan honor untuk menjadi
anggota Satpol PP,” tegasYunus
kepada Harian Warta Nasional.
Penyampaian himbauan dari
M.Yunus tersebut berawal dari
adanya laporan inisial Ai, warga
Desa Lumahan, Kecamatan
Senyerang, Kabupaten Tanjab-
barat kepada Harian Warta Na-
sional.Ai mengaku dirinya telah
mendapatiming-imingdarisalah
seorang oknum Satpol PP yang
mengatasnamakan Kasat Satpol
PPbisamenerimaanggotaSatpol
PP dengan membayar adminis-
trasi sebesar Rp 5.000.000.
“Saya ditawari seseorang yang
katanya dia ada orang dalam di
Satpol PP. Katanya bisa masuk
anggota asal bayar adminis-
trasinya sebesar Rp 5 juta,” ujar
AikepadaHarianWartaNasional.
Hingga Harian Warta Nasional
langsung menghadap M.Yunus,
selaku Kasatpol PP untuk mem-
pertanyakantemuantersebut.Dari
perbincangan, M. Yunus menga-
takan, kalau ada oknum yang
menjual nama Satpol PP, saya
ataupun ada oknum, silahkan
dilaporkan ke Polisi. Silahkan
diproses hukum, saya tidak akan
mengakomodir dan tidak mento-
lerirkarenamenjualnamanamasa-
ya (Kasat), ” tegas M.Yunus.(AF)