Berita utama mencakup penangkapan pejabat provinsi terkait dugaan korupsi dana hibah, penolakan kaum intelektual terhadap rencana eksploitasi sumber daya alam, dan kondisi jembatan yang membahayakan.

1. NUSANTARA
7 Edisi 30/Th XIII/ 17 - 1 Maret 2015
Polisi Mengungkap Kecurangan
Penerimaan CPNS di Bandung Barat
Kaum Intelektual Hoya
Menolak PTAmoleh Mineral
TIMIKA,(WN)-PTAmoleMi-
neral merupakananakperusahaan
dariPerusahaantambangasalCa-
nada yaitu Williamson Internati-
onal Holdings Incorporated (WI-
HI).PakChrisWiliamsonsebagai
direktur PTAmole Mineral.
PT Amole Mineral berencana
akan mengambil hasil kekayaan
alam di sekitar Hoya, distrik
Hoya Kabupaten Mimika.
Oleh Karena itu kami selaku ka-
um inteletual Hoya menolak eks-
ploitasi kekayaaan alam Papua,
distrik Hoya, Kabupaten Mimika.
Hal ini dikarenakan perusahaan
asingyangmasukketanahPapua
denganberbagaijanjitidakpernah
direalisasi, yang ada seluruh
kekayaan ditanah Papua, baik itu
emas, perak, alumuniun, timah
dan lain sebagainya dikeruk
hingga habis, yang tersisa hanya
kerusakan alam yang ditinggal
untuk masyarakat papua dan
generasi selanjutnya yang lahir
dan hidup ditanah Papua.
Selain itu jika pemerintah
membiarkan PT Amole Mineral
tetapmasukketanahPapua,juga
dapat merusak kelestarian kawa-
san Taman Nasional Lorentz.
Sekali lagi Kami selaku kaum
intelektual masyarakat Hoya
Papua, dengan tegas MENO-
LAK PTAmole Mineral hal itu
disampaikan Repianus Uamang
selaku Mahasiswa Progdi
Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Kristen
Satya Wacana kepada Harian
Warta Nasional.(TR)
Jembatan Milik
Propinsi di Desa
Lambur Miring
MUARA SABAK,JAMBI,
(WN) - Lagi-Lagi keadaan jem-
batanmilikPropinsiyangberada
di Kabupaten Tanjab Timur
tepatnya di Desa Lambur satu
Kondisinyacukupmengkhawatir
kan. Bagaimana tidak, selain
kontruksi memakai kayu, kini
jembatan tersebut telah miring.
Sarju, Ketua BPD Lambur satu
ketikadikonfirmasimengatakan,
selain kondisinya mengkhawa-
tirkanjembatanitujugatelahtiga
kali menelan korban pengguna
jalandanjikapihakPropinsitidak
segera melakukan perbaikan
dikhawatirkan akan menelan
korban jiwa lagi.
Bahkan jika jembatan itu am-
bruk maka jalur akses melalui
darat akan lumpuh. “Sepengeta-
huan saya sejak tahun 1981 baru
dua kali jembatan itu di rehab,
itupun pihak pemerintah daerah
dan Kecamatan yang melakukan
Pengrehapan.”jelas Sarju.
Melihat kondisi tersebut, Sarju
berharap pihak Provinsi segera
melakukan perbaikan ataupun
pembangunan. Apalagi menurut
Sarju telah beberapa kali menga-
dakan rapat di desa banyak per-
mintaan dari masyarakat agar
Jembatan segera di bangun
dengan kondisi yang layak.
“Wajarjikamasyarakatmeminta
jembatan yang layak,karena
melihatfasilitasjalurdaratcukup
meningkat,dari pagi hingga
malam,”kata Sarju
Terlebih kata Sarju, kedepan
masyarakat berharap jika me-
mang akan di bangun masya-
rakat meminta agar pemba-
ngunan jembatan bisa dua arah,
sehingga aktifitas bisa lebih
lancar. “Yang terjadi saat ini
karena satu arah ketika tidak ada
relawan yang mengatur,dua
kendaraan bisa bertemu diatas
Jembatan, sehingga kecelakaan
pun tak terelakkan.”tegas Sarju.
Terpisah Kadis PU Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Mahmu-
lis melalui Kabid Bina Marga
Risdiansyah ketika di kom-
pirmasi mengatakan,Pihak
Pemkab untuk membantu per-
baikan jembatan di Desa lam-
bur satu yang berstatus milik
Provinsi sudah tidak dapat di
hitung laigi. Hal ini dilakukan
demi kelancaran akses jalur
darat.”kalau swadaya sudah
tidak terhitung lagi berapa
kali,kalau tanggap darurat 2013
pemkab pernah lakukan perbai-
kan.”kata Ridiansyah.
Untuk itu tambah Ridiansyah,
pihak nya berharap pihak
Proinsi segera melakukan pem-
bangunan jembatan yang layak.
Apalagi kegiatan kendaraan
Provinsi jugaberaktifitas mela-
lui jembatan tersebut.”Harapan
kita sama dengan masyarakat,
agar jembatan segera di bangun
dengan Layak.”tandas Risdi-
ansyah. Sekedar untuk di
ketahui, 4 jembatan milik Pro-
vinsi yang berada di tanjab
timur baru satu jembatan yang
saat ini di tengah dalam Pem-
bangunan.(AF)
PDAM Sidak,
Warkop 17 di
Segel
MAKASSAR,
(WN) – Warung
Kopi ( Warkop )
no 17 di jalan
Anggrek Raya,
terpaksa disegel
oleh pihak Peru-
sahaan Daerah
Air Minum (PD-
AM) Kota Ma-
kassar saat mela-
kukan sidak di
warkop 17. Rabu
(14/1) kemarin.
Informasi yang
kami terima bahwa warkop yang sebelumnya dikelola
oleh aktivis anti korupsi Sulsel tersebut telah me-
nunggak pembayaran air hingga satu tahun lamanya.
denganjumlahpenunggakanhinggaRp14jutarupiah.
Kabag Humas PDAM, Muh Idris Tahir yang ikut
dalam penggerebekan ini, mengatakan, pemilik
sudah tidak memperlihatkan itikad baik dalam
pelunasan penunggakan. “Makanya kami sudah
tutup meteran air. Tunggakan itu harus dibayar,”
Jelas Kabag Humas, Muh Idris Tahir.
Menurut Muh Idris, bahwa sidak ini rutin dilakukan
olehpihakPDAMbagiparapelangganyangmenunggak.
Dalam sidak ini juga turut hadiri, Kepala Wilayah 3
PDAM, Basri Tompo dan sejumlah staff lainnya.
Ditempat terpisah, Pengelola baru Warkop 17,
Imam Wahyudi mengaku, mau tidak mau akan
melunasi tunggakan tersebut. “Untungnya saya
diberi keringanan untuk membayar secara bertahap
tunggakan tersebut,” katanya.(NARWADI)
Kadis TRTB Tak Mampu Membongkar
10 Unit Ruko Tanpa IMB
MEDAN, (WN) – Pembangunan
sekitar 10 unit Ruko dekat kantor
Lurah di jalan Purwo, Kelurahan
Perintis, Kecamatan MedanTimur
terindikasi tanpa memilki surat
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dibiarkan begitu saja berdiri oleh
Pemerintah Kota Medan melalui
Dinas Tata Ruang dan Tata
Bangunan (TRTB) Kota Medan,
tanpa ada sangsi pembongkaran.
Akibatnya, berbagai kalangan
menuding bahwa di Kepala Dinas
Tata Ruang dan Tata Bangunan
(TRTB) Kota Medan diduga telah
menerimaupetidaripemilikbangu-
nan tersebut, Sehingga para Penga-
wasmenjadimanduldalambekerja.
Ketua Umum Forum Pemberda-
yaan Anak Bangsa Indonesia
(FPABIN) P.Harry Silaen kepada
Harian Warta Nasional mengata-
kan, banyaknya bangunan di Kota
Medan tidak memiliki IMB sa-
ngat berpengaruh pada minimnya
kontribusi dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang diberikan
oleh Dinas TRTB Kota Medan
kepada Pemerintah, ujarnya,
Senin (20/01/2015).
“Penyebabnya,KadisTRTBKota
MedandanKepalaBidang(Kabid)
Pengawasan terhadap bangunan
seharusnya bersandar pada keten-
tuantentangperaturanizinmendiri-
kan bangunan yang telah diatur da-
lam Perda Pemko Medan No 9 Ta-
hun2002tentangIMBatauTentang
Peraturan Walikota Medan Nomor
40 Tahun 2014 Pasal 52 Ayat 1
sampai dengan Ayat 5.” Ucapnya.
DinasTRTB Kota Medan jangan
hanya berani membongkar kamar
mandi masyarakat yang tidak
memiliki IMB saja, seperti di Jalan
HM Said Gang India Ujung,
sementara banyak bangunan di
Kota Medan yang tidak memiliki
SIMB, tetapi kenapa Dinas TRTB
Kota Medan tutup mata dan tidak
mau tau dengan bangunan yang
berdiri dengan megah tanpa
memiliki SIMB tersebut.
DugaanDinasTRTBKotaMedan
sudah mendapat Upeti dan main
matadenganpengembang,sehingga
pengembang berani mendirikan
bangunan tanpa memiliki SIMB.
Lurah Perintis, M. Rifai Situmo-
rang melalui telephone selulernya
mengakui bahwa bangunan ruko
yang dekat kantor Lurah tersebut
tidak memiliki SIMB oleh karena
itulahpihakkelurahansudahduakali
menyurati pihak pengembang
namun belum digubris. “Bangunan
yangberdiriitusudahkamiingatkan
melalui surat untuk segera dia urus
SIMB,”Ucap Lurah setempat.
Ditelephone seluler, M. Rifai Situ-
morang dengan tegas mengatakan
sudah dua kali pihaknya menyurati
pihak pengembang dan bila surat
ketigamakasekaliguskamibongkar
bangunan tersebut, perlu diketahui
bahwa Kelurahan Perintis Kecama-
tan Medan Timur tidak akan toleran
terhadap pengembang yang tidak
memiliki Surat Izin Mendirikan
Bangunan,apalagibangunantersebut
dekat kantor Lurah, jadi sorotan
masyarakat. Tegasnya.
Surat yang sudah kami antar
kepada pihak pengawas bangunan
ada tanda terimanya, jika adinda
dari media mau melihat tindakan
tegas yang sudah kami tempuh,
silahkan cek atau datang ke kantor
kami, ajaknya.(RAIS)
BANDUNG, (WN) - Berdasar-
kan data dari Ombudsman yang
menyatakan adanya kecurangan
penerimaan CPNS di Kabupaten
BandungBarat,KepolisianResor
Cimahi, Jawa Barat segera
memeriksa panitia pelaksana tes
penerimaan bakal calon pegawai
negeri sipil di lingkungan Peme-
rintah stempat untuk mengung-
kappraktekkucurangantersebut.
“Selain memeriksa panitia se-
leksi, kami juga akan memeriksa
saksilaintermasukCPNSyangsu-
dah dinyatakan lulus atau diteri-
ma,” kata Kapolres Cimahi, AK-
BP Erwin Kurniawan kepada
wartawan, Minggu (15/2/2015).
Panitia penerimaan pelaksa-
naan tes CPNS itu diketuai oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten
Bandung Barat, para pejabat
BKDdantimkhususyangmem-
verifikasi berkas tenaga honorer
kategori 2. Data yang disampai-
kanOmbudsmanPerwakilanJa-
bar bahwa di antara 539 tenaga
honorerpemkabtersebutterdapat
ratusan orang yang menjadi CP-
NStetapitidakmemenuhisyarat.
Selain itu, lanjut dia, adanya
berkas yang dilimpahkan oleh
Kejaksaan Negeri untuk me-
lengkapi berkas perkara kasus
dugaan tindak pidana korupsi,
gratifikasi dalam proses pe-
laksanaan tes CPNS Bandung
Barat. “Pemeriksaan sangat
penting untuk mengungkap dan
melengkapi berkas perkara
yang dikembalikan oleh Ke-
jari,” katanya.
Iamenambahkan,pemeriksaan
kasuskecuranganCPNSKBBitu
akanmengarahpadapembuktian
yangmelibatkanpejabatPemkab
Bandung Barat lainnya atau ada
tersangkabarudugaangratifikasi
penerimaan CPNS itu.
Menurutdia,perbuatancurang
itu mengarah pada panitia tes
CPNS, BKD dan tim verifikasi
terkait kelengkapan berkas CP-
NS tersebut. “Banyak petunjuk
(mengarah pihak yang curang),
masih kami selidiki,” katanya.
Sebelumnya, Polres Cimahi
menetapkan tiga tersangka da-
lam kasus kecurangan pene-
rimaan CPNS yaitu Kepala
Bidang Pengadaan Pegawai,
Kepala Sub Bidang Formasi,
PengadaandanKepindahanPNS
Bandung Barat, kemudian
seorang tersangka berstatus
buronan yakni mantan pejabat
Badan Kepagawaian Nasioanal
(BKN) di Jakarta.(SITORUS)
Jalan Moh Toha Dibiarkan Berlobang-lobang
BANDUNG, (WN) – Jalan
penghubung Kota Bandung
dengan Kabupaten Bandung
sepertiterlihatdalamgambarini
di Jalan MohToha, KM 6 depan
PT.Alena, RT.01/ RW.05, Ke-
lurahan Parsawahan, Keca-
matan Dayeuh Kolot, dibiarkan
rusak parah. Panjang jalan
rusak sekira 15 meter dari arah
Dayeuh Kolot menuju ke Kota
Bandung dengan kedalaman
lobang jalan sekira kurang 20
centimeter.
Keluhan jalan rusak disam-
paikan sejumlah warga kepada
wartawan, salah satunya Nur-
din (38), warga sekitar. “Jalan
tersebut rusak selama 3 bulan,
tetapi belum diperbaiki. Aki-
batnya, kecelakaan sering ter-
jadi umumnya pengendara roda
dua, ujarnya.
Kepala Seksi Pembangunan
Dinas Bina Marga, Provinsi Ja-
wa Barat saat dihubungi tidak
ada resfon dengan sms tidak
membalasnya. Saat ditemui,
yangbersangkutanjarangmasuk
kantor.(ARINY/D.SITORUS)
PejabatPempropDitangkapKejatiTerkait
DugaanKorupsiDanaHibahKadinJatim
SURABAYA, (WN) - Ke-
jaksaanTinggi (Kejati) Jawa
TimurmenangkapKasubbag
Program Badan Penelitian
dan Pengembangan (Balit-
bang) Provinsi Jawa Timur,
Heru Susanto Selasa. Heru
ditangkap terkait dugaan
penyelewengan dana hibah
APBD untuk Kamar Dagang
& Industri (Kadin) Jatim, di
Pemprov Jatim, yang saat ini
sudah naik ke tahap penyi-
dikan pada proses peme-
riksaan di Kejati Jatim
Berdasarkan informasi,
penangkapan terjadi di
Kantor Balitbang Jatim,
Jalan Gayung Kebonsari 56
Surabaya, sekitar pukul
13.00 WIB. Penangkapan
Heru tersebut dilakukan
oleh dua aparat dari Kejati.
Dikonfirmasi hal itu, Ke-
pala Balitbang Jatim, Priyo
Darmawan membenarkan
bahwa pihak Kejati Jatim
telah membawa anak buah-
nya bernama Heru Susanto.
Sebelumpenangkapan,juga
beredar kabar adanya peng-
geledahan di ruangan stafnya
tersebut, tapi dia mem-
bantahnya.“Bukanpenggele-
dahan, mereka (aparat Kejati
Jatim) kirim surat panggilan
terhadap anak buah saya dan
stafsayayangdiwawancarai.
Dan mereka minta izin ke
saya untuk membawa staf itu
di Kejati Jatim,” ungkap
Priyo, Selasa).
Saat ditanya penyebab
penangkapan itu, ia menye-
but bahwa ada permasa-
lahan dana hibah dari Pem-
prov Jatim yang dikelola
oleh Kadin Jatim. “Anak
buah saya (Heru) itu selaku
pembuat SPJ dan dia bekerja
atas permintaan Dr Nelson
Peneliti Balitbang Jatim
yang nyambi kerja di Kadin
Jatim,” tuturnya.
Karena itu, pihaknya ber-
kilah penangkapan karena
dugaan masalah dana hibah
tersebut tidak ada kaitannya
dengan SKPD yang dipim-
pinnya.“Jadipenelitidanstaf
saya melaksanakan kegiatan
Kadin Jatim dibawah kepe-
mimpinan La Nyalla Mat-
talitti itu, bukan tupoksi Ba-
litbang Jatim. Mereka be-
kerja atas inisiatif sendiri dan
tidak ada kaitannya dengan
Balitbang Jatim,” tegas
Priyo.(TIM)
Pabrik Pengolah Kulit Busuk Digrebek Polisi
BANDUNG, (WN) – Sebuah pabrik pe-
ngelolaan kulit sapi di gerebek anggota
Satreskrim Polrestabes Bandung dan Unit
Reskrim Polsekta Bandung kidul pada hari
Kamis lalu. Pabrik yang mengelola kulit sapi
import dariAustralia ini terletak di Babakan
Karees RT 05/RW 02 kelurahan Mengger
kecamatan Bandung Kidul.
Penggerebekan ini di mulai sekitar 15.00
dipimpin langsung oleh Kapolrestabes
Kombes pol Angesta Romano Yoyol. Ia
mengtakan pengungkapan kasus ini bermula
dari informasi dari masyarakat yang ter-
ganggu dengan bau busuk yang menyengat
hidung di sekitar pabrik itu.
“Kata warga di sekitar pabrik kulit tersebut
baru 2 minggu beroperasi, selama 2 minggu
warga disini mengeluh mencium bau busuk,
mereka lalu melapor ke polsek Bandung
Kidul tidak jauh dari lokasi. Setelah di cek
oleh polisi ternyata tempat ini adalah pabrik
pengelolaan kulit sapi import dari Austra-
lia, kulit in nantinya akan diolah menjadi
bahan baku makanan, di lokasi ini WN
menemukan banyak kulit yang sedang di
rendam di dalam drum, teteapi kondisi kulit
tersebut sudah berulat.
“Banyaknya kulit membusuk yang di olah
di pabrik ini membuat bau tak sedap tercium
hingga beberapa meter. Di lokasi pabrik
terdapat tiga bangunan, namun hanya satu
yang di gunakan sebagai pengelolaan kulit
sapi seperti terlihat di gambar ini. Di bagian
depan pabrik terdapat kandang ayam beru-
kuran besar, di bawah kandang ayam ini
kulit-kulit sapi yang belum diolah di simpan.
Ia menuturkan, kulit yang telah di olah di
pabrik ini di jual kembali dipasaran sebagai
bahan baku makanan berbahan dasar kulit.
Biasanya kulit ini nantinya diolah menjadi
kikil atau kerupuk kulit, tutur Kapolrestabes.
Pak Kapolrestabes menduga pabrik ini
menggunakan bahan kimia berbahaya untuk
mengelola kulit sapi busuk agar kembali
terlihat layak untuk di komsumsi, tetapi ini
tidak layak tadi saja di temukan ada ulatnya,
ujar Kapolrestabes.
Meski demikian, kata dia, polisi belum bisa
memastikan bahan kimia apa yang di
gunakan untuk menghilangkan bau dan
memutihkan sapi yang yang sebelumnya
berwarna hitam dan coklat. Nanti akan di
ambil samplenya untuk diuji di labora-
torium, kata Kapolrestabes.
Dari tempat tersebut polisi mengamankan
barangbuktiempattonkulitsapi.Merekajuga
mengamankan JJ pemilik pabrik, dan dua
pegawainya,DDdanKK,ketiganyalangsung
di bawa untuk menjalani pemeriksaan. Jadi,
kamibelumtahualurpenjualannyasepertiapa.
Menurut Kapolrestabes pemilik pabrik
bisa dijerat dengan Undang-undang pangan
serta undang-undang kesehatan untuk
kepentingan penyelidikan, polisi lalu
menyegel pabrik penggunaan police
line.(ARINI/D.SITORUS)