Download to read offline
Uploaded bySurabaya Post
11 surabaya
Komisi D DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota untuk meningkatkan layanan kesehatan dengan mengoptimalkan dua rumah sakit milik pemerintah kota yang belum beroperasi optimal. Komisi ini meminta fokus pada optimalisasi rumah sakit terlebih dahulu sebelum membangun rumah sakit baru.
11 surabaya
- 1. Surabaya Post 11selasa 12mei 2015surabaya KomisiDDesakPemkotTingkatkanLayananKesehatan Surabaya-Masih banyaknya rumah sakit milik pemerin- tah belum bisa dioptimalkan dan banyak keluhan dari war- ga terkait pelayanan membuat komisi D DPRD Surabaya men- desak Pemerintah Kota (Pem- kot) untuk lebih konkrit lagi dalam meningkatkan dalam memberikan pelayanan kese- hatan kepada masyarakat. Ketua Komisi D DPRD Sura- baya Agustin Poliana mengata- kan, komitmen Walikota Sura- baya terkait program Surabaya sebagai Kota Wisata Kesehatan perlu dipertanyakan. Paslnya, hingga saat ini dua rumah sakit milikpemkotbelumdiberdaya- kan secara optimal sebagai sa- rana pendukung. “Jangan dulu bereuforia soal pembanguan rumah sakit baru hanya karena telah mencanangkan program Surabaya Sebagai Kota Wisata Kesehatan, kalau yang ada saja masih apriori, tidak diberdaya- kan secara optimal, karena merupakan sarana pendukung yang pokok, kalau jenis klinik memang kita masih perlu, con- tohnya klinik pasien stroke, jantung dll,” Ucap Agustin Po- liana Ketua Komisi D DPRD Surabaya kemarin (7/5). Politikus PDIP ini, meminta agar pemkot Surabaya men- dahulukan optimalisasi fungsi RSUD BDH dan RSUD dr Soe- wandhi karena nyatanya masih banyak pasien kategori gawat darurat yang akhrinya dirujuk ke RSUD Soetomo hanya ka- rena peralatan di kedua rumah sakit kita tidak lengkap. H.JunaediwakilketuaKomi- si D DPRD Surabaya,“terkait dengan program pemkot yang dicanangkan yakni Surabaya Wisata Kesehatan (health City), harusnya sudah harus bisa mengoptimalkan seluruh rumah sakit yang ada di Sura- baya utamanya milik pemkot yakni soewandhi dan BDH, karena yang terjadi sekarang selalu dirujuk ke dr soetomo,” katanya. Ia kembali menambahkan dewan akan tetap mendukung pengadaan segala alat keseha- tan dengan dana APBD asalkan dibarengi dengan perawatan yang baik.Namun dirinya juga menyoroti soal proses lelang pengadaan alat kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Surabaya yang dianggapnya masih belum transparan dan banyak kendala nDre Pidsus Dalami Prona Rungkut Tengah Surabaya - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, diam-diam mulai turun kelapanganuntukmenelisikdugaanpenye- lenggaraan Proyek Operasi Nasional Agrar- ia (Prona) dikawasan Rungkut Tengah, Ke- camatanGunungAnyar,Surabaya. Berdasar informasi yang dihimpun, se- lain melakukan klarifikasi adanya laporan pungutan prona dari masayarakat, tim juga mendapatkan keterangan warga yang me- nyatakan adanya pungutan proyek tahun 2014 berjumlah 40 pemohon. Pihak pani- tia, kabarnya menarik pungutan uang pada pemohon sebesar Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta. Terkait Program Tanah di wilayah Ke- lurahan tersebut, Lurah Rungkut Tengah, Luhur membenarkan. Ia mengaku siap ber- sikap kooperatif jika pihak kejaksaan mem- butuhkan keterangan dari dirinya selaku lurah setempat, saat dikonfirmasi tentang kebenaran kedatangan tim Pidsus Kejari Surabaya. “Memang benar Mas.., tadi ada jaksa datang ke tempat kami. Yaa.., mena- nyakan seputar pelaksanaan prona tahun 2014. Kita kooperatif saja, ketika nanti kita dibutuhkan untuk datang ke kejaksaan, yaa..akan kami sampaikan apa adanya,” ujar Luhurmenerangkanpadawartawan. Dijelaskan Luhur, diakui memang jika tempatnyaadapelaksaanaanprona.Namun sepenuhnya, program tersebut ditangani olehpanitia. “Tim panitia ini nanti yang bisa men- jelaskansecaradetail,”terangnya. Sementara, informasi dari salah jaksa KejaksaanNegeri(Kejari)Surabayamenga- takan, jika turunnya tim ke lapangan untuk menindaklanjutipersoalanprona. “Untuk menindaklanjuti laporan ma- syarakat. Bahwa memang benar disana ada prona dan ditarik pungutan. Informasinya, pungutan mencapai Rp 1 juta. Makanya ditindaklanjuti. Dan lurah juga mengakui jika panitia telah menerima pungutan itu,” ujarnya. Terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus), Roy Rovalino dikonfirmasi mem- benarkan jika pihaknya tengah mendapat- kan laporan adanya dugaan pelaksanaan pronayangdidugamenyalahiaturan. “Memang ada beberapa laporan. Pasti- nya setiap laporan akan kita tindaklanjuti,” pungkasRonyRevallino,SHntoh Pidsus Kejari Surabaya, Roy Rovalino BanyakTowerIlegal,DewanDesakPemkotTertibkan Surabaya-Banyaknya pengguna alat telekomu- nikasi membuat para pemilik provider saling ber- saing mengembangkan dan memperkuat sinyal guna memuaskan para pelanggan.Namun fakta ini berbanding terbalik bagi pemerintah ketika me- kanisme yang dilaksanakan tidak berjlan dengan baik. berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informasi, jumlah tower yang berdiri di Surabaya berjumlah 1.100 unit. Dan, 995 tower diantaranya dalam pengendalian. Dari jumlah itu, sebanyak 705 menara telekomunikasi kena wajib retribusi karena memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan 290 tower saat ini tengah mengurus perizinan. Sementara menara telekomunikasi ti- dak mempunyai legalitas sebanyak 182 unit. Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwiyono, meng- ungkapkan, “Sebanyak 182 tower yang tak jelas perizinnnya, dan kami mendesak pemerintah kota menertibkan ratusan tower seluler ilegal di wilayahnya. ” kata Adi Sutarwiyono Kamis (7/5). Dari sejumlah tower ilegal tersebut, 50 unit sudah dikeluarkan bantuan penertiban dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ke Satpol PP. Namun, baru 4 tower yang sudah ditertibkan. ”4 tower su- dah dieksekusi, dengan memutus aliran listriknya diputus karena Satpol tidak mempunyai alat un- tuk menurunkan,” kata Alumnus FISIP Unair tersebut. Politikus PDIP ini berharap, Satpol PP menertibkan semua tower telekomunikasi yang tak berizin. Minggu depan, menurutnya Komisi A akan memanggil beberapa Satuan Kerja Perang- kat Daerah (SKPD) guna membahas penertiban tower tersebut. “Kita akan panggil Satpol PP, DCKTR, Diskominfo serta PLN,” tegasnya. Lebih lanjut Adi menuturkan, alasan penerti- ban selain tak berizin, sejumlah menara teleko- munikasi tersebut ternyata memicu komplain dari masyarakat sekitar. “Sudah tak berizin sehingga tak memberikan pendapatan bagi daerah, banyak warga yang komplain dengan keberadaan tower tersebut,” jelasnya nDre petugas sidak di salah satu tower Surabaya-Pengadaan gabah dan be- ras Perum Bulog Jatim dengan target 520 ribu ton yang seharusnya dicapai hinggaKamis(7/5)kemarin total yang didapat masih rendah yakni diangka 147,924 ribu ton atau sebesar 27,9 per- sendari totalkeseluruhan. “Pengadaan kami masih mencapai sekitar147ributon.Inimemangmasih belum optimal. Namun dibandingkan provinsi lain, pengadaan Bulog Jatim termasuk tertinggi nasional. Jawa Tengah saja pengadaannya sekitar 50 ribu ton,” kata Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Witono saat ditemui di kantornya. Witono menyebutkan, banyak fak- tor yang menjadi kendala bagi Bulog sehingga belum mampu menyerap gabah dan beras petani. DI antaranya, yakni kendala persaingan usaha de- ngan pihak swasta. “Pelaku usaha per- berasan swasta yang skala besar bisa beli gabah dengan mutu dan kualitas apapun diatas HPP (Harga Pembelian Pemerintah),”katanya. Witono kembali menyebutkan, kesulitan lain, Perum Bulog masih di- batasi HPP yang ditentukan melalui Instruksi Presiden (Inpres). Apalagi Inpres terbaru Nomor 5 Tahun 2015 soalHPPberasbarukeluar Maret saat panen raya sudah berlangsung. Nilai ketentuan HPP, kata dia, juga masih terlalurendahkarenadilapanganhar- ga jual sudah diatasnya. Dalam Inpres disebutkan, harga gabah kering panen (GKP) Rp 3.700 per kilogram (kg) di tingkat petani, GKP di penggilingan Rp 3.750 per kg, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp 4.600 per kg,GKGdiBulogRp4.600perkg. Sedangkan harga pengadaan beras di Bulog ditetapkan Rp 7.300 per kg. “Untuk HPP GKP idelanya sekitar Rp 4.000 per kg, karena pihak swasta sudah beli lebih tinggi dari HPP. Tapi kami tetap berupaya menyerap gabah beras petani sesuai HPP yang ditetap- kan,”ujarnya. Anggota Komisi VI DPR RI, Bam- bang Haryo menegaskan, persoalan mendasar yang menjadikan petani enggan menjual gabah beras ke Bulog karena adanya pajak yang dibebankan pada petani. Ia memisalkan, petani yang menjual gabah beras ke Bulog harusdikenakanpajak1persen. “Kalau harga beras yang dibeli Bu- log dari petani Rp 7.300 maka pajak yang dikenakan Rp 73 per kg. Nilai itu kalau dikalikan dalam jumlah yang besar sangat membebani petani,” te- gasnya. Terlebih, lanjutnya, Jatim selama ini jadi tumpuan utama penyaluran beras Bulog ke seluruh wilayah Indo- nesia Barat dan Timur. “Beras Bulog Jatim ini dikirim ke Dumai, Ponti- anak, Samarinda, Bengkulu, Lampung hingga Papua. Kalau petani dikenakan pajakpenghasilan1persenpastisangat membebani dan petani enggan jual ke Bulog. Akibatnya penyerapan rendah danstoksedikit,”ungkapnyanDre StokBerasBulogMasih jauhLampauiTarget