Download to read offline
Uploaded bySurabaya Post
12 13 surabaya-ok
Badan pengawas PDTS KBS sedang melakukan tahapan penjaringan untuk mengganti direktur utama yang mengundurkan diri, dengan harapan posisi tersebut terisi pada awal Juli mendatang. Rekrutmen akan melibatkan lembaga independen untuk memastikan transparansi dan bebas dari praktik KKN. Proses ini diharapkan bisa selesai sebelum wali kota Risma lengser, dengan sejumlah calon dirut terpilih untuk diserahkan kepada wali kota.
12 13 surabaya-ok
- 1. Surabaya - Seiringdengan dimulai- nya tahapan penjaringan Direktur Utama (Dirut) baru menggantikan Ratna Achjuningrum yang men- gundurkan diri pada akhir Janu- ari lalu, Badan Pengawas (bawas) Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS berharap pada awal Juli nanti, Dirut PDTS Kebun Bi- natang Surabaya (KBS) yang baru sudah terisi . Ketua badan pengawas PDTS KBS, Heri Purwanto mengata- kan, seminggu lalu sudah me- neken tahapan penjaringan dirut baru. Pihaknya dalam seming- gu lalu meneken tahapan penja- ringan dan sekarang pelaksana di lapangan langsung ditangani oleh direksi PDTS KBS. “Bawas yang membuat tahapan rekrutmen, sedangkan pelaksan- anya adalah direksi. Yang pasti tar- get kami adalah sebelum Bu Risma lengser, nama-nama calon dirut yang baru itu sudah ada sehingga Bu Risma nanti yang menetapkan,” bebernya, Selasa kemarin (I2/5). Terkaitsiapayangakanmelaku- kan rekrutmen, Heri menegaskan akan menggunakan lembaga in- dependen dari luar pemkot atau KBS. Tujuannya agar rekrutmen dirut tersebut berlangsung ber- sih dan bebas dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Sedangkan Plt Dirut PDTS KBS, Aschta nita Boestani Tajudin me- ngatakan Mei ini pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk melakukan tahapan rekrut- men dirut definitif yang baru. Di- antaranya menjaring lembaga in- dependen yang akan melakukan rekrutmen dirut baru. Setelah itu, akhir Juni dilaku- kan penjaringan dirut baru oleh lembaga independen. Lewat pro- ses seleksi dari administrasi, psikotes dan keahlian, diharap- kan akhir Juni sudah muncul be- berapa nama. Setelah nama-nama tersebut diserahkan ke Walikota untuk dipilih salah satu sebagai dirut definitif. “Sesuai dengan Perda KBS no 9 tahun 2014 Kami berharap I Juli sudah ada nama yang ditetapkan walikota sebagai dirut definitive,” cetusnya. Diketahui, Ratna Achjunin- grum pada 26 Januari lalu mela- yangkan surat pengunduran diri ke walikota. Pengunduran diri alumnus Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang ini bermula dari Risma yang tak kunjung me- ngeluarkan surat perintah untuk pengelolaan aset KBS yang ada di- atas tanah khususnya kandang. Tahun ini PDTS KBS sudah ha- rus melakukan pengelolaan fisik kandang satwa. Sayangnya, Peme- rintah Kota (Pemkot) Surabaya belum memberi kewenangan pada direksi KBS untuk melakukan tin- dakan tersebut. Anehnya, Pemkot tahun ini su- dah mengalokasikan anggaran untuk KBS sebesar Rp10 miliar. Dana itu, terbagi dalam beberapa pos anggaran pengelolaan. Yakni, Rp2,89 miliar untuk pengelolaan manajemen, Rp2,2 miliar untuk perbaikan kandang satwa yang te- lah rusak. ndre/and Agenda Kota Batik Bordir Accessories Fair Pameran Batik Bordir Accessories Fair Surabaya Tanggal: 13 – 17 Mei 2015 Tempat: Grand City Surabaya Waktu: 10.00 – 21.00 WIB The 10th Batik Bor- dir & Aksesoris Fair 2015 kembali hadir di bulan mei 2015 tepatnya pada hari, rabu – minggu, tanggal 13 – 17 mei 2015 di Grand City Surabaya mulai pukul 10 pagi. Info Pameran,Karina: 0812 9716 5551-Info Acara,Gency: 0818 995 627 / 0857 3024 8197 • Surabaya Post 12-13rabu 13 mei 2015Surabaya Jelang Risma Lengser, Dirut KBS Belum Terisi Sidak Dewan Terkesan Gertak Sambal Pemprov Akhirnya Turuti Tuntutan Sopir Angkot Terkait sidak perusahaan batu bara Osowilangon Surabaya-Inspeksi mendadak (Sidak) serta kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Dae- rah (DPRD) Kota Surabaya terhadap pe- rusahaan-perusahaan selama ini dinilai mokong, sepertinya harus lebih dicermati lagi untuk diawasi. Seperti halnya sidak yang dilakukan oleh DPRD kota surabaya beberapa bulan lalu terhadap beberapa perusahaan Batu Bara yang disinyalir tidak memiliki kelengkapan ijin operasional.Sidak yang dipelopori oleh anggota komisi C tersebut tampaknya ha- nya sebatas ajang “Gertak Sambal”. Tak pelak, Sidak “Gertak Sambal” yang dilakukan oleh anggota Komisi C DPRD kota surabaya itu menghasilkan berbagai opini negatif di kalangan masyarakat, uta- manya bagi para karyawan sekaligus pemi- lik perusahaan batu bara tersebut. Menurut pengakuan beberapa karya- wan gudang penyimpanan Batu Bara terse- but pada awak media mengatakan. Bahwa, sidak yang dilakukan anggota dewan bebe- rapa bulan yang lalu tersebut, sudah sering kali dilakukan. Namun peringatan ataupun ketegasan yang dilakukan oleh anggota dewan hanya sebatas formalitas semata. “Sidak yang dilakukan Anggota Dewan yo ngono kuwi wis mas (ya, seperti itulah mas,red), yang dibahas pun yaa tetap itu-itu saja (Ijin HO, Red). Padahal, setiap melaku- kan sidak, sudah saya jelaskan kalau ijinnya masih proses. “tutur salah-satu karyawan perusahaan batu bara di kawasan Tambak Osowilangon, Jumat,( 12/5) kemarin. Dia jugamenambahkan,meskipun di bagian pintu gerbang perusahaan ditempeli kertas peringatan penyegelan, tapi masih terjadi aktivitas kerja seperti biasa. nale Surabaya-Aksi mogok yang dilakukan ribuan supir angkot ,Selasa (12/5) ke- marin ternyata langsung direspon oleh Pemerintah Provinsi Jatim Respon itu ditunjukkan Pemprov dengan kebi- jakan kelonggaran aturan berbadan hu- kum bagi para pemilik angkot. ”Mulai sekarang pajak kendaraan lyn langsung bisa dibayar tanpa membuat surat pernyataan. Untuk kewajiban ang- kutan kota yang berbadan hukum, akan dibahaskedepansecaraberkaladanber- tahap,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah jatim Bobby Sumiarsono, saat menemui para perwakilan pendemo. Mendegar kebijakan yang meringan- kan itu, para sopir angkot yang mogok siang kemarin menyambut lega. ‘’Saya dan kawan-kawan sudah lega, Pemprovtidakmempersulitkami.Wong kami wong cilik lho, hanya sopir angkot, sehari pendapatan tak menentu, masih saja dipersulit. Mudah-mudahan pem- prov menepati janji,’’ujar Kusaeri, so- pir yang siang itu berdemo sambil men- gusap peluh keringat di wajahnya, Selain itu, Kepada Dinas Perhubung- an Lalulintas dan Angkutan Jalan Wa- hid Wahyudi. Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2014 dan surat edaran Provin- si Jawa Timur bulan Januari 2015 ten- tang Perpanjangan Surat Kendaraan plat Kuning yang harus mempunyai ba- dan Hukum PT atau CV tetap memilki banyak keuntungan. Di antaranya keringanan pajak 30% dan 50% untuk kendaraan angkutan ba- rang. “Tentu pemilik kendaraan harus membuat perjanjian berbadan hukum tanpa harus dihilangkan hak kepemili- kannya,” ujarnya. Sementara itu setelah dilakukan per- temuan ini Aksi mogok massal yang dila- kukan ribuan angkutan kota di depan Gedung Grahadi akhirnya bubar, setelah ditemui perwakilan Pemprov, Dipenda dan Dinas Perhubungan LLAJ Jatim. Sebelumny, Para sopir yang terga- bung dalam Serikat Pekerja Transpor- tasi Indonesia (SPTI) melakukan ujuk rasa dengan berhenti beroperasi. Tidak hanya itu, para sopir angkot memarkir mobilnya di Jalan Gubernur Suryo te- pat di depan Gedung Negara Grahadi. Di lokasi lain, di Jalan Ketabang Kali dekat Balai Kota Surabaya puluhan so- pir angkot memarkir kendaraan mere- ka untuk mendukung aksi demo sopir Lyn. Deretan angkutan umum lainnya tampak parkir di Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Jaksa Agung Suprapto. Akibatnya, terjadi kepadatan panjang termasuk di depan Gedung DPRD Kota Surabaya Ja- lan Yos Sudarso. “Permasalahan utama kami adalah per 1 Maret kemarin kami tidak bisa membayar pajak karena ada peraturan pemerintah itu. Mobil kami kan perlu jalan untuk menyambung hidup,” kata Hamdani, perwakilan dari SPTI. ndre/and Kepala KUA Gunakan Uang Pribadi untuk Operasional Surabaya-Anggaran Dana Pro- fesi dan Operasional terhitung sejak bulan desember 2014 hingga bulan mei 2015 belum cair, sejumlah KUA mengeluh soal anggaran dana yang belum cair tersebut dan bertanya tan- ya kapan dana tersebut akan cair.“Anggaran dana profesi dan dana operasional semesti- nya sudah turun tiap bulanan- ya,” tutur kepala KUA Kecama- tan Gubeng. Diketahui,Kementerian Agama (Kemenag) mewujud- kan aturan baru biaya pencata- tan nikah. Mereka telah beker- jasama dengan empat bank plat merahuntukmenampunguang dari biaya pencatatan nikah. Keempat bank itu adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN). Dalam ketentuan baru biaya pencatatan nikah diatur dalam PP 48/2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Kemenag.Dalam PP itu diatur bahwa pencatatan nikah di luar kantor atau di luar jam kerja dikenai biaya Rp 600 ribu per percatatan. Sebelum aktivitas pencatatan nikah, masyarakat harus setor ke bank dulu kemu- dian membawa bukti setoran ke petugas KUA. “Dari jumlah Rp.600 ribu,kami seharusnya meneri- ma Rp.255 ribu sampai Rp.270 ribu tergantung golongan.Na- mun selama ini saya menggu- nakan untuk operasioal di la- pangan saya memakai uang pribadi,” ucap kembali kepala KUA Gubeng. Terpisah,Amanulloh,Kabid Bimas Islam Kota Surabaya mengatakan belum turunya se- jumlah dana yang meruyakan hak kepala KUA di seluruh kota Surabaya dikarenakan kes- alahan teknis.” Masih dipros- es karena menunggu Surat Edaran dari Mentri Agama tu- run,” tutur Amanulloh di ruang kerjanya,Senin (11/5). nhd Amanulloh PEKAN IMUNISASI SURABAYA Walikota Surabaya,Tri Risma Harini (kiri) meneteskan formula imun kepada balita, pada Pekan Imunisasi Surabaya, di Kecamatan Rungkut Surabaya, Rabu (13/5). Pekan imunisasi ini, serentak dilakukan di Kota Pahlawan. Yang merupa- kan realisasi dan komitmen Pemkot Surabaya dan instansi yang terkait, untuk memberikan layanan imunisasi bagi balita. SP/Bhakti Pundowo Menanam Kesadaran Proses Tilang Surabaya-“Mestinya imbauan itu tidak hanya dilakukan pada momen-momen tertentu saja, tetapi setiap saat dan juga oleh se- mua petugas kepolisian lalu lin- tas di seluruh wilayah kepolisian manapun,” ujar panit Lantas pol- sek Tandes,Aiptu Kaseno. Aiptu Kaseno menyikapi ada- nya sanksi tilang, pihaknya men- ganjurkan agar pengendara yang dikenaisanksitilangbisamengam- bil surat tilang dan mengikuti pro- ses persidangan di pengadilan. Menurutnya, kebijakan untuk membayar denda tilang kepada petugas di lokasi penertiban telah diatur sejak lama. Namun daripa- da nantinya menimbulkan salah persepsi bahwa petugaslah yang mengambil uang itu, maka akhir- nya pengendara yang kena tilang harus mengikuti persidangan di pengadilan.“Kebiasaan menyele- saikan perkara pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat di lokasi tempat di mana dikenai sanksi ti- lang adalah kebiasaan yang kurang baik,” terang Aiptu Kaseno. Ia menjelaskan, pada hakikat- nya polisi-lah yang harus menja- di pengendali untuk menghenti- kan terjadinya upaya penyogokan, akan tetapi juga perlu dukungan masyarakat untuk menjadi orang yang berani jujur dalam mene- gakkan aturan.“Ketika polisi lalu lintas memberikan sanksi tilang di jalan karena memang melaku- kan pelanggaran lalu lintas, seba- iknya tidak usah berkilah lagi dan mencari jalan pintas agar perkara itu bisa selesai di tempat,” ungkap Aiptu Kaseno. Dengan menyelesaikan perkara di tempat, menurut Aiptu Kaseno, berarti masyarakat juga ikut me- nyuburkan budaya korupsi di ka- langan kepolisian.“Siapa pun dia, sehebat-hebat manusia menjadi polisi tetap saja manusia. Manusia tak ada yang sempurna dan ber- potensi selalu kena godaan,” tegas Aiptu Kaseno. Dengan menerima surat tilang serta menolak membayar denda titipan di tempat, lanjut Aiptu Ka- seno, berarti juga telah berusaha untuk menegakkan disiplin berla- lulintasdanmenegakkansuprema- si hukum.Bahkan tidak jarang, ba- nyak pertengkaran terjadi antara masyarakatdenganpolisisaatakan dikenai sanksi tilang.“Lebih baik menyelesaikan perkara itu di pe- ngadilan. Siapa tahu karena kita memang tidak bersalah maka ha- kim akan membebaskannya dari hukuman denda,” katanya. Sebagai masyarakat berdisiplin dan taat aturan, dengan menyedia- kan waktu untuk datang dan diadili oleh hakim tipiring di pengadilan, maka hal itu juga mengikuti pem- belajaran dan menanam kesadaran bahwa yang salah tetap salahdan yang benar tetap benar, tidak bisa diselesaikan dengan sogokan.So- gokan yang diberikan tidak masuk ke kas negara, melainkan diambil oleh oknum polisi yang membe- rikan surat tilang.“Pada akhirnya, negara dan masyarakat ikut dirugi- kan. Salah siapa? Salah bagi orang yang tidak jujur,” pungkas Aiptu Kaseno. nhp KBS Surabaya. Aiptu Kaseno Chemical Engineering Exhibiton ITS Chemical Engineering Exhibiton ITS Surabaya Tanggal: 9 – 10 Mei 2015 Tempat: Grand City Mall, Ground Floor Surabaya Waktu: 10.00 – 22.00 WIB Harga tiket masuk: GRATIS! Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia ITS dengan bangga mempersembahkan: Chemical Engineering Exhibiton – Future Engi- neers yang akan dilangsungkan pada hari sabtu dan minggu, tanggal 9 – 10 mei 2015 bertempat di Grand City Mall, Ground Floor Surabaya mulai pukul 10 pagi, FREE ENTRY • Indonesia Apparel Production Expo 2015 Pameran Indonesia Apparel Produc- tion Expo 2015 – Surabaya Tanggal: 21 – 24 Mei 2015 Tempat: Grand City Con- vention & Exhibition Hall, Jl. Kusuma Bangsa, Surabaya Waktu: 10.00 – 19.00 WIB Harga tiket masuk: GRATIS! Info Andri (0811 2545 353) • Komisi C saat sidak banjir Selamat Sore Ndan