Bagi kandidat notaris, mempelajari silabus materi magang bersama notaris dapat memberikan pemahaman lebih lanjut guna mempersiapkan diri dalam mengikuti magang bersama sebagai salah satu syarat pengangkatan sebagai notaris.
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanFachrul Kardiman
Surat dakwaan menjelaskan syarat dan bentuk surat dakwaan secara umum. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti identitas terdakwa dan uraian tindak pidana. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, berlapis, dan kombinasi tergantung jenis kasusnya.
Dokumen tersebut membahas tentang penulisan hukum dan perancangan hukum (legal drafting). Ringkasannya adalah: (1) penulisan hukum penting untuk praktisi hukum seperti advokat dan hakim, (2) terdapat metode IRAC dan CRARC dalam penulisan hukum yang membahas issue, rule, application, dan conclusion, (3) perancangan hukum melibatkan proses pra-penulisan, penulisan, dan editing.
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Rio Cahya Nandika
Makalah ini membahas kualifikasi penggunaan Hukum Perdata Internasional dalam kasus sengketa merek yang terjadi antara Prada S.A dengan PT. Manggala Putra Perkasa yang didalamnya membahas antara lain titik taut primer dan sekunder dalam penyelesaian kasus sengketa ini. Serta membahas dasar hukum yang dipakai dalam memutus perkara ini.
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanFachrul Kardiman
Surat dakwaan menjelaskan syarat dan bentuk surat dakwaan secara umum. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti identitas terdakwa dan uraian tindak pidana. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, berlapis, dan kombinasi tergantung jenis kasusnya.
Dokumen tersebut membahas tentang penulisan hukum dan perancangan hukum (legal drafting). Ringkasannya adalah: (1) penulisan hukum penting untuk praktisi hukum seperti advokat dan hakim, (2) terdapat metode IRAC dan CRARC dalam penulisan hukum yang membahas issue, rule, application, dan conclusion, (3) perancangan hukum melibatkan proses pra-penulisan, penulisan, dan editing.
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Rio Cahya Nandika
Makalah ini membahas kualifikasi penggunaan Hukum Perdata Internasional dalam kasus sengketa merek yang terjadi antara Prada S.A dengan PT. Manggala Putra Perkasa yang didalamnya membahas antara lain titik taut primer dan sekunder dalam penyelesaian kasus sengketa ini. Serta membahas dasar hukum yang dipakai dalam memutus perkara ini.
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas konsep dasar tuntutan hak dalam hukum acara perdata Indonesia. Ada dua jenis tuntutan hak yaitu yang mengandung sengketa berupa gugatan dan yang tidak mengandung sengketa berupa permohonan. Gugatan melibatkan dua pihak sedangkan permohonan hanya melibatkan satu pihak. Dokumen ini juga memberikan contoh kasus perceraian untuk mengilustrasikan perbedaan gugatan dan permohonan.
Dokumen tersebut merangkum tentang hukum perjanjian, termasuk pengertian, unsur-unsur, syarat, jenis, prestasi dan wanprestasi perjanjian, asas kontrak bisnis, risiko dan keadaan memaksa, hapusnya perikatan, serta perjanjian kredit. Dokumen ini memberikan panduan mengenai landasan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian bisnis.
Perjanjian kredit modal kerja antara PT Bank Miun sebagai pemberi kredit dan PT Tokobantal.com sebagai penerima kredit senilai Rp10 miliar untuk modal kerja dengan suku bunga 12% per tahun yang dibayar setiap bulan, serta biaya administrasi 0,5% per tahun dari total kredit.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai anatomi perjanjian sewa menyewa yang mencakup latar belakang, dasar hukum, jenis, komponen-komponen penting perjanjian seperti para pihak, objek sewa, pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
surat persetujuan dewan komisaris untuk pendirian perusahaan baruLegal Akses
Surat persetujuan Dewan Komisaris PT. XYZ memberikan persetujuan kepada Direksi untuk bersama PT. ABC mendirikan perusahaan baru berbentuk PT dengan mengambil saham sejumlah ___ lembar saham senilai total Rp._____________
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKANKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan hukum antara bank dan nasabah. Terdapat dua jenis hubungan yaitu hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah penyimpan dana atau debitur, serta hubungan non kontraktual seperti hubungan fidusia, konfidensial, bailor-bailee, dan lainnya. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah beserta tingkat pember
Dokumen tersebut membahas sejarah, pengertian, sumber-sumber, dan sistematika hukum dagang Indonesia. Secara ringkas, hukum dagang berkembang sejak abad pertengahan di Eropa dan mengalami kodifikasi pada abad ke-17 dan 18. KUHD merupakan sumber utama hukum dagang Indonesia beserta KUHPerdata dan peraturan terkait lainnya. Hukum dagang mengatur perusahaan, perkumpulan dagang, dan asas-asas yang m
Dokumen tersebut membahas tentang struktur pemerintahan dan masyarakat hukum adat di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai struktur pemerintahan desa, wilayah, dan serikat desa dalam masyarakat hukum adat serta contoh masyarakat adat suku Sasak.
Dokumen tersebut membahas sengketa tanah di Indonesia dari perspektif tujuan hukum dan unsur-unsur sistem hukum. Dokumen ini meninjau sejarah penguasaan tanah, kebijakan pertanahan, bentuk dan perlindungan hak atas tanah, serta profil dan tinjauan sengketa tanah dari berbagai dimensi."
Surat persetujuan Dewan Komisaris PT. Bumerang Indonesia memberikan persetujuan kepada Direksi untuk meminjam dana sebesar Rp. 400 miliar dari PT. Bank Syariah. Surat ini memberi wewenang penuh kepada Direksi untuk menandatangani perjanjian pinjaman dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut.
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas konsep dasar tuntutan hak dalam hukum acara perdata Indonesia. Ada dua jenis tuntutan hak yaitu yang mengandung sengketa berupa gugatan dan yang tidak mengandung sengketa berupa permohonan. Gugatan melibatkan dua pihak sedangkan permohonan hanya melibatkan satu pihak. Dokumen ini juga memberikan contoh kasus perceraian untuk mengilustrasikan perbedaan gugatan dan permohonan.
Dokumen tersebut merangkum tentang hukum perjanjian, termasuk pengertian, unsur-unsur, syarat, jenis, prestasi dan wanprestasi perjanjian, asas kontrak bisnis, risiko dan keadaan memaksa, hapusnya perikatan, serta perjanjian kredit. Dokumen ini memberikan panduan mengenai landasan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian bisnis.
Perjanjian kredit modal kerja antara PT Bank Miun sebagai pemberi kredit dan PT Tokobantal.com sebagai penerima kredit senilai Rp10 miliar untuk modal kerja dengan suku bunga 12% per tahun yang dibayar setiap bulan, serta biaya administrasi 0,5% per tahun dari total kredit.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai anatomi perjanjian sewa menyewa yang mencakup latar belakang, dasar hukum, jenis, komponen-komponen penting perjanjian seperti para pihak, objek sewa, pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
surat persetujuan dewan komisaris untuk pendirian perusahaan baruLegal Akses
Surat persetujuan Dewan Komisaris PT. XYZ memberikan persetujuan kepada Direksi untuk bersama PT. ABC mendirikan perusahaan baru berbentuk PT dengan mengambil saham sejumlah ___ lembar saham senilai total Rp._____________
Hubungan Hukum Bank dan Nasabah _Materi Training KREDIT PERBANKANKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan hukum antara bank dan nasabah. Terdapat dua jenis hubungan yaitu hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah penyimpan dana atau debitur, serta hubungan non kontraktual seperti hubungan fidusia, konfidensial, bailor-bailee, dan lainnya. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah beserta tingkat pember
Dokumen tersebut membahas sejarah, pengertian, sumber-sumber, dan sistematika hukum dagang Indonesia. Secara ringkas, hukum dagang berkembang sejak abad pertengahan di Eropa dan mengalami kodifikasi pada abad ke-17 dan 18. KUHD merupakan sumber utama hukum dagang Indonesia beserta KUHPerdata dan peraturan terkait lainnya. Hukum dagang mengatur perusahaan, perkumpulan dagang, dan asas-asas yang m
Dokumen tersebut membahas tentang struktur pemerintahan dan masyarakat hukum adat di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai struktur pemerintahan desa, wilayah, dan serikat desa dalam masyarakat hukum adat serta contoh masyarakat adat suku Sasak.
Dokumen tersebut membahas sengketa tanah di Indonesia dari perspektif tujuan hukum dan unsur-unsur sistem hukum. Dokumen ini meninjau sejarah penguasaan tanah, kebijakan pertanahan, bentuk dan perlindungan hak atas tanah, serta profil dan tinjauan sengketa tanah dari berbagai dimensi."
Surat persetujuan Dewan Komisaris PT. Bumerang Indonesia memberikan persetujuan kepada Direksi untuk meminjam dana sebesar Rp. 400 miliar dari PT. Bank Syariah. Surat ini memberi wewenang penuh kepada Direksi untuk menandatangani perjanjian pinjaman dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut.
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Indonesia
Materi Default and Bankcruptcy merupakan salah satu materi pembahasan dalam acara kegiatan Workshop Manajemen NPL dan Strategy Asset Recovery yang di selenggarakan oleh EMLI Training.
Dokumen tersebut membahas tentang kontrak bisnis, meliputi pengertian, unsur, tahapan, dan cara berakhirnya kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam bidang ekonomi. Unsur penting kontrak bisnis adalah adanya kesepakatan, objek perjanjian, dan konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Tahapan kontrak bis
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perjanjian internasional, termasuk definisi, proses kodifikasi Konvensi Wina 1969, perumusan hukum internasional oleh Komisi Hukum Internasional PBB, pengertian perjanjian internasional, berbagai jenis perjanjian internasional, format perjanjian internasional, istilah-istilah dalam perjanjian internasional, dan proses pembuatan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral."
1. Dokumen tersebut membahas tentang kontrak, definisi legal, syarat sahnya kontrak, akibat tidak dipenuhinya syarat kontrak, ketentuan kontrak nasional dan internasional, jenis kontrak, isi kontrak minimal, dan hak serta tanggung jawab para pihak berdasarkan kontrak.
"Perlu kajian akademis / penelusuran kembali istilah dan rujukan yang lebih shahih (valid) secara syar'i di dalam permasalahan ketentuan anak angkat dan ahli waris pengganti.
Hukum Agraria Indonesia Setelah Berlakunya UUPA - Ricco Survival Yubaidi, SH...Ricco Survival Yubaidi
This document discusses the development of agrarian law in Indonesia. It describes how agrarian law changed under three different periods - during Dutch colonialism, after independence under Sukarno from 1945-1967, and after the Basic Agrarian Law of 1960 under Soeharto from 1967-1998 and in the Reformasi period from 1998 to present. Key events and laws that shaped agrarian policy under each period are outlined. Students are assigned to research and present on the laws and regulations related to agrarian differences between the three periods.
Hukum Agraria Indonesia Sebelum Berlakunya UUPA - Ricco Survival Yubaidi, SH...Ricco Survival Yubaidi
This document outlines the development of agrarian law in Indonesia across different historical periods. It discusses agrarian law during Dutch colonialism, after independence in 1945, and after the introduction of key land laws like the Basic Agrarian Law (BAL) in 1960. It describes how agrarian law was dualistic after independence, with both customary and colonial laws still in effect. It also summarizes the findings and recommendations of several agrarian committees established between 1948-1960 to develop new agrarian laws with an Indonesian spirit. Students are assigned group work to further describe and compare the development of agrarian law during different post-independence committees.
Hukum Agraria Indonesia Masa Penjajahan - Ricco Survival Yubaidi, SH, MKn, P...Ricco Survival Yubaidi
This document summarizes the history and development of agrarian law in Indonesia. It discusses agrarian law during Dutch colonialism, after independence, and after the introduction of key land laws like UUPA and BAL. During the colonial period, the 1870 Agrarische Wet law prioritized Dutch business interests and declared undefined land as state property. This caused issues like legal dualism between customary and western law. After independence, new land laws were introduced to replace the colonial system. The key differences between the periods were around who controlled land rights and whether customary ownership was recognized.
Ruang Lingkup Hukum Agraria Indonesia - Ricco Survival Yubaidi, SH, MKn, PhD (c)Ricco Survival Yubaidi
This document provides an overview of agrarian law in Indonesia. It defines key terms related to agrarian law, outlines the scope of agrarian matters according to Law No. 5/1960, and discusses how agrarian law encompasses both civil law regulating individual land rights and administrative law authorizing state actions on land issues.
Hukum Agraria Indonesia - Ricco Survival Yubaidi, SH, MKn, PhD (c)Ricco Survival Yubaidi
This document provides information about an Agrarian Law course for undergraduate students. It includes details about the lecturer, Ricco Survival Yubaidi, the course structure and schedule, assessment criteria, reference materials, topics to be covered in each meeting, and the lecturer's contact information. Students are expected to actively participate in lectures, complete assignments on time, and aim to get a minimum grade of C on mandatory subjects including Agrarian Law. The course will cover key topics such as the historical development and system of land tenure in Indonesia through lectures, discussion of reference materials, and exams to test students' understanding of concepts in Agrarian Law.
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap mengenai langkah-langkah untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) mulai dari pendaftaran akun, login, pengisian data perusahaan, pemilihan kode KBLI, pengajuan izin usaha, hingga pengajuan izin komersial/operasional untuk usaha non-perseorangan maupun perseorangan.
1. Lelang adalah proses jual beli barang/jasa yang terbuka untuk umum dan dijual kepada penawar dengan harga tertinggi setelah diumumkan.
2. Terdapat tiga tahapan lelang yaitu pra lelang, pelaksanaan lelang, dan purna lelang.
3. Lelang memiliki fungsi privat untuk mempertemukan pembeli dan penjual, serta fungsi publik untuk menangani aset negara dan memperoleh pendapatan negara.
Materi kali ini akan membahas salah satu bagian dari tahapan dalam Hak Tanggungan, yaitu Roya. Kapan dilakukan Roya? Apa saja persyaratan Roya ? Apakah Roya menjadi satu keharusan dalam pelaksanaan Hak Tanggungan ? Simak materinya berikut ini
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Ricco Survival Yubaidi
Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) memberi kuasa kepada kreditur untuk membebankan hak tanggungan atas jaminan agunan tanah debitur sampai pelunasan kredit. SKMHT berlaku untuk kredit-kredit tertentu seperti kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit produktif lainnya dengan plafon tertentu. SKMHT tidak gugur meskipun pemberi kuasa meninggal, kecuali apabila kreditur sudah diberit
Akad Fidusia memberikan penjelasan mengenai pengertian, jenis, unsur, objek, ketentuan eksekusi, dan isi akta pembebanan jaminan fidusia. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui sistem Ditjen AHU.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian yayasan menurut undang-undang, syarat pendirian yayasan, prosedur pendirian, alasan dan prosedur pembubaran yayasan, kekayaan yayasan, serta dasar hukum terkait undang-undang yayasan.
Pendirian perseroan terbatas diatur berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. PT harus didirikan oleh minimal dua orang pendiri melalui akta notaris dan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum, serta mendaftarkan diri pada instansi terkait. PT wajib memiliki modal dasar minimal yang ditetapkan pemerintah beserta ketentuan mengenai modal ditempatkan dan disetor
Pewarisan dan Surat Keterangan Waris - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
Dokumen tersebut membahas tentang pewarisan, termasuk pengertian pewarisan, prinsip-prinsipnya menurut hukum waris Indonesia dan Islam, syarat-syarat pewarisan, cara membuat surat keterangan hak waris, serta contoh surat pernyataan ahli waris.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, rukun, dasar hukum, syarat pelaksanaan, jenis, dan tata cara wakaf menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta untuk kepentingan agama dan sosial secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai syariat Islam. Ada beberapa lembaga baru yang mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia.
Materi kali ini kita akan membahas proses yang harus ditempuh ataupun dilalui seseorang pemegang HAT apabila mengalami kehilangan sertipikat sehingga memerlukan adanya penggantian.
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) adalah bentuk peralihan hak atas tanah milik bersama menjadi milik satu atau lebih pemilik dengan jumlah yang lebih sedikit. APHB dibuat di hadapan PPAT untuk membuktikan kesepakatan pembagian dan dapat memuat satu atau lebih bidang tanah. Tujuan APHB antara lain untuk memberikan hak atas tanah kepada satu pemilik atau lebih.
Materi kali ni kita membahas salah satu langkah yang dapat dilakukan bagi pemegang Hak Atas Tanah (HAT) apabila akan membagi suatu hak atas tanah menjadi beberapa bagian. Hal ini biasa dilakukan oleh pemegang HAT untuk fungsi dan kegunaan tertentu.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
Materi kali ini kita akan membahas APHT. Salah satu akta yang menjadi kewenangan dan dipersiapkan oleh seseorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (APHT). Mari simak apa itu APHT.
Materi kali ini memaparkan terkait pewarisan / turun waris meliputi pengertian, golongan, syarat pewarisan, dan lain sebagainya. Tentu permasalahan pewarisan telah menjadi hal yang umum di setiap keluarga terutama terkait pembagian harta kekayaan dan peninggalan dari seseorang Almarhum kepada Ahli Waris.
2. SEMESTER KESATU
1. Administrasi Perkantoran dan Kode Etik Notaris
a) Administrasi kantor notaris, meliputi antara lain: manajemen kantor, alat perlengkapan kantor,
karyawan dan keuangan.
b) Protokol notaris, meliputi: buku-buku pendaftaran, laporan-laporan, stempel, dan dokumen-
dokumen lain yang harus dimiliki dan dirawat notaris.
c) Kewenangan, kewajiban dan larangan
d) Tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris
e) Hak-hak notaris, Antara lain untuk cuti
2. Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Aplikasi dari ketentuan tentang Bentuk dan
sifat Akta yang tercantum dalam pasal 38 s/d pasal 65 UU Jabatan Notaris
3. Teknik Pembuatan Akta Terkait dengan Hukum Orang dan Kekeluargaan,
Pembuatan Akta Wasiat, Akta Penyimpanan, Akta Perjanjian Kawin
3. SEMESTER KEDUA
1. Teknik Pembuatan Akta Perikatan I (Perjanjian Bernama), meliputi: jual beli, tukar
menukar, sewa menyewa, hibah dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Bab V
s/d Bab XVIII KUH Perdata.
2. Teknik Pembuatan Akta Perikatan II (Perjanjian Bernama), meliputi: Perjanjian-
perjanjian selain yang diatur dalam Bab V s/d Bab XVIII KUH Perdata, misalnya
Perjanjian Kerjasama dan perjanjian-perjanjian lainnya yang biasa dibuat di
dalam praktek.
4. SEMESTER KETIGA
1. Teknik Pembuatan Akta-akta Perbankan dan akta-akta jaminannya, meliputi: Akta
perjanjian kredit, Akta pengakuan utang serta akta-akta jaminan.
2. Teknik Pembuatan Akta-akta Pertanahanan, meliputi akta-akta:
a) Peralihan hak, misalnya: jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, akta pemasukan
dalam perusahaan (inbreng) dan pemberian HGB/Hak Pakai atas tanah hak milik
b) Pembebanan, termasuk di dalamnya pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.
5. SEMESTER KEEMPAT
1. Teknik Pembuatan Akta-Akta terkait dengan Perseroan Terbatas, meliputi: Akta
Pendirian PT, Akta Berita Acara Rapat, Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang di luar rapat, dengan berbagai macam
variasi keputusan rapat, antara lain, perubahan susunan pengurus, peningkatan
modal dasar/modal ditempatkan, penurunan model ditempatkan dan disetor,
akta jual beli saham.
2. Teknik Pembuatan Akta-Akta badan-badan atau lembaga lainnya, meliputi:
Persekutuan Perdata, Firma, CV, Perkumpulan, Yayasan.
3. Teknik Pembuatan Akta terkait dengan pewarisan akta/surat keterangan waris,
akta pembagian waris.