Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan yang merupakan jaminan kebendaan berupa tanah untuk pelunasan utang tertentu. Dibahas pula objek, pemberi, pemegang, proses pemberian dan pendaftaran hak tanggungan serta hapusnya hak tanggungan."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang, hak kreditur terhadap debitur, hak antar kreditur, dan jenis-jenis hak jaminan khusus seperti gadai, hipotik, dan hak tanggungan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang akta pemberian hak tanggungan dan proses pendaft
Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan secara umum, meliputi dasar hukum, syarat-syarat pembebanan hak tanggungan, obyek hak tanggungan, peringkat hak tanggungan, asas pemisahan horizontal, utang yang dijamin, tahapan pemberian dan pendaftaran hak tanggungan, pihak-pihak yang terlibat, hal-hal yang wajib dicantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan, serta janji-janji yang dapat diper
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan hak milik atas tanah dan pendaftaran tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Secara ringkas, dibahas mengenai jenis-jenis hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, khususnya hak milik, dan kewajiban pendaftaran hak atas tanah untuk mendapatkan kepastian hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan yang merupakan jaminan kebendaan berupa tanah untuk pelunasan utang tertentu. Dibahas pula objek, pemberi, pemegang, proses pemberian dan pendaftaran hak tanggungan serta hapusnya hak tanggungan."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang, hak kreditur terhadap debitur, hak antar kreditur, dan jenis-jenis hak jaminan khusus seperti gadai, hipotik, dan hak tanggungan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang akta pemberian hak tanggungan dan proses pendaft
Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan secara umum, meliputi dasar hukum, syarat-syarat pembebanan hak tanggungan, obyek hak tanggungan, peringkat hak tanggungan, asas pemisahan horizontal, utang yang dijamin, tahapan pemberian dan pendaftaran hak tanggungan, pihak-pihak yang terlibat, hal-hal yang wajib dicantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan, serta janji-janji yang dapat diper
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan hak milik atas tanah dan pendaftaran tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Secara ringkas, dibahas mengenai jenis-jenis hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, khususnya hak milik, dan kewajiban pendaftaran hak atas tanah untuk mendapatkan kepastian hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi kontrak konstruksi dari sudut hukum. Kontrak konstruksi merupakan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata. Dokumen menjelaskan tentang landasan hukum, unsur-unsur, syarat sahnya, pelaksanaan, sanksi hukum apabila terjadi wanprestasi, serta kedudukan hukum elemen-elemen kontrak konstruksi.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
Materi kali ini kita akan membahas APHT. Salah satu akta yang menjadi kewenangan dan dipersiapkan oleh seseorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (APHT). Mari simak apa itu APHT.
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Ricco Survival Yubaidi
Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) memberi kuasa kepada kreditur untuk membebankan hak tanggungan atas jaminan agunan tanah debitur sampai pelunasan kredit. SKMHT berlaku untuk kredit-kredit tertentu seperti kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit produktif lainnya dengan plafon tertentu. SKMHT tidak gugur meskipun pemberi kuasa meninggal, kecuali apabila kreditur sudah diberit
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Indonesia
Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran merupakan salah satu materi pembahasan dalam acara kegiatan Kursus Intensif Hukum Jaminan yang di selenggarakan oleh EMLI Training.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan di Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Dokumen ini menjelaskan subyek, objek, asas-asas, syarat-syarat, jenis-jenis perikatan, wanprestasi dan hapusnya perikatan menurut undang-undang perdata Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan, yang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu kepada kreditur. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian hak tanggungan menurut UU, objek hak tanggungan, syarat-syarat pembebanan, tata cara pembebanan, dan biaya akta pemberian hak tanggungan (APHT).
Materi kali ini akan membahas salah satu bagian dari tahapan dalam Hak Tanggungan, yaitu Roya. Kapan dilakukan Roya? Apa saja persyaratan Roya ? Apakah Roya menjadi satu keharusan dalam pelaksanaan Hak Tanggungan ? Simak materinya berikut ini
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam ekonomi, termasuk subjek dan objek hukum, manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum, jenis benda sebagai objek hukum, serta jenis pelunasan hutang melalui jaminan umum dan khusus.
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pokok dalam sistem hukum yang mencakup subjek hukum (manusia dan badan hukum), objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum, serta sanksi hukum. Dokumen ini juga membedah tentang perbuatan melawan hukum sebelum dan sesudah tahun 1919.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep dasar dalam sistem hukum, termasuk subjek hukum (manusia dan badan hukum), objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum, serta sanksi hukum. Dokumen ini menjelaskan definisi dan kategori dari berbagai konsep tersebut secara singkat namun memadai.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep dasar dalam sistem hukum seperti subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum berupa barang atau hak yang dapat dimiliki. Terjadi hubungan hak dan kewajiban antar subjek hukum akibat peristiwa atau perbu
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi kontrak konstruksi dari sudut hukum. Kontrak konstruksi merupakan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata. Dokumen menjelaskan tentang landasan hukum, unsur-unsur, syarat sahnya, pelaksanaan, sanksi hukum apabila terjadi wanprestasi, serta kedudukan hukum elemen-elemen kontrak konstruksi.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
Materi kali ini kita akan membahas APHT. Salah satu akta yang menjadi kewenangan dan dipersiapkan oleh seseorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (APHT). Mari simak apa itu APHT.
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Ricco Survival Yubaidi
Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) memberi kuasa kepada kreditur untuk membebankan hak tanggungan atas jaminan agunan tanah debitur sampai pelunasan kredit. SKMHT berlaku untuk kredit-kredit tertentu seperti kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan kredit produktif lainnya dengan plafon tertentu. SKMHT tidak gugur meskipun pemberi kuasa meninggal, kecuali apabila kreditur sudah diberit
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Indonesia
Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran merupakan salah satu materi pembahasan dalam acara kegiatan Kursus Intensif Hukum Jaminan yang di selenggarakan oleh EMLI Training.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan di Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Dokumen ini menjelaskan subyek, objek, asas-asas, syarat-syarat, jenis-jenis perikatan, wanprestasi dan hapusnya perikatan menurut undang-undang perdata Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak tanggungan, yang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu kepada kreditur. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian hak tanggungan menurut UU, objek hak tanggungan, syarat-syarat pembebanan, tata cara pembebanan, dan biaya akta pemberian hak tanggungan (APHT).
Materi kali ini akan membahas salah satu bagian dari tahapan dalam Hak Tanggungan, yaitu Roya. Kapan dilakukan Roya? Apa saja persyaratan Roya ? Apakah Roya menjadi satu keharusan dalam pelaksanaan Hak Tanggungan ? Simak materinya berikut ini
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam ekonomi, termasuk subjek dan objek hukum, manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum, jenis benda sebagai objek hukum, serta jenis pelunasan hutang melalui jaminan umum dan khusus.
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pokok dalam sistem hukum yang mencakup subjek hukum (manusia dan badan hukum), objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum, serta sanksi hukum. Dokumen ini juga membedah tentang perbuatan melawan hukum sebelum dan sesudah tahun 1919.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep dasar dalam sistem hukum, termasuk subjek hukum (manusia dan badan hukum), objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum, serta sanksi hukum. Dokumen ini menjelaskan definisi dan kategori dari berbagai konsep tersebut secara singkat namun memadai.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep dasar dalam sistem hukum seperti subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum berupa barang atau hak yang dapat dimiliki. Terjadi hubungan hak dan kewajiban antar subjek hukum akibat peristiwa atau perbu
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. Hubungan Hak Tanggungan-
Hipotik-Credietverband
Pasal 29 UUHT :
“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan
mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam
Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586 dan
Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan
Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan
ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut
dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak
Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda
yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku
lagi.”
3. SUBJEK HAK TANGGUNGAN
➢PEMBERI HAK TANGGUNGAN (Pasal 8)
1. Orang Perorangan
2. Badan Hukum yang mempunyai kewenangan untuk
melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak
Tanggungan
➢ PEMEGANG HAK TANGGUNGAN (Pasal 9)
1. Orang Perorangan
2. Badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak
yang berpiutang
4. Objek Hak Tanggungan
Menurut UUHT, hak-hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan adalah
:
Hak Milik ( HM ), Hak Guna Usaha ( HGU ), Hak Guna Bangunan ( HGB )
dan
Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku
wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan ( HP (
Pasal 4 UUPA )
hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah
ada atau akan ada yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah
tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang
pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam akta pemberian hak
tanggugan yang bersangkutan. (Pasal 4 ayat 4 UUHT)
Bangunan Rumah Susun yang berdiri diatas tanah Hak Milik, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara ( Pasal 27 UUPA ).
5. Amanat UUPA
Pasal 51
“yang menurut ketentuan yang berlaku wajib
didaftar dan menurut sifatnya dapat
dipindahtangankan dapat juga di-bebani Hak
Tanggungan”
6. Ciri-Ciri
• Hak Jaminan
• Atas tanah berikut atau tidak berikut benda-
benda lain yang merupakan kesatuan dengan
tanah yang bersangkutan
• Untuk Pelunasan suatu hutang
• Memberikan kedudukan yang diutamakan
7. Hak Jaminan
Ada benda tertentu atau sekelompok benda
tertentu yang secara khusus diperikatkan
sebagai jaminan
8. Atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain
yang merupakan kesatuan dengan tanah yang
bersangkutan
• Asesi vis a vis Pemisahan Horizontal
9. Untuk Pelunasan suatu hutang
Perikatan pokok yang dijamin bisa 1 atau lebih
dan bisa meliputi perikatan pokok yang sudah
ada pada saat pemberian jaminan maupun akan
timbul kemudian hari
10. Memberikan kedudukan yang
diutamakan
• Pasal 1 ayat 1, “... Kedudukan yang
diutamakan..”
• Pasal 20 ayat 1b, “... untuk pelunasan piutang
pemegang hak tanggungan dengan hak
mendahulu dari pada kreditur-kreditur
lainnya”.
12. Prosedur Pembebanan Secara Langsung
• Janji untuk memberikan hak tanggungan
sebagai jaminan pelunasan tertentu, yang tak
terpisahkan dari perjanjian utang piutang
• Dilakukan dengan pembuatan Akta
Pembebana Hak Tanggungan (APHT) oleh
PPAT sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku
13. Akta Pemberian Hak Tanggungan
Wajib mencantumkan:
• Nama dan identitas para pihak
• Domisili
• Penyebutan jelas hutang yang dijamin
• Nilai tanggungan
• Uraian mengenai objek hak tanggungan
14. Akta Pemberian Hak Tanggungan
Dapat dicantumkan:
• Janji Sewa
• Janji untuk tidak mengubah bentuk atau susunan objek
jaminan
• Hak mengelola objek hak tanggungan
• Janji penyelamatan
• Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri
• Janji untuk tidak dibersihkan
• Janji ganti rugi
• Janji Asuransi
• Janji Pengosongan
15. Kewajiban Pendaftaran
• Pendaftaran wajib paling lambat 7 hari setelah
penandatanganan APHT
• Kewajiban ada pada PPAT
• Pada Buku Tanah Hak Tanggungan dan dalam
Daftar Buku Tanah Hak atas Tanah yang
bersangkutan di Kantor Pertanahan
• Dengan mengirimkan 1 eksemplar APHT dan
warkahnya.
16. Sertifikat Hak Tanggungan
• Bukti pendaftaran hak tanggungan kepada
pemegang hak tanggungan
• Memiliki titel eksekutorial dengan irah-irah,
“Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”
• Seperti Grosse Akta
17. SKMHT
o Dibuat dengan akta notaris atau PPAT
o Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain
selain membebankan hak tanggungan
o Mencantumkan secara jelas objek, jumlah hutang dan
identitas kreditur dan debitur
o Tidak dapat ditarik kembali kecuali kuasa itu belum
dilaksanakan atau karena habis jangka waktu
o Pembebanan terhadap hak atas tanah yang telah didaftar,
wajib diikuti dengan APHT paling lambat 1 bulan seelah
diberikan.
o Pembebanan terhadap hak atas tanah yang belum didaftar,
wajib diikuti dengan APHT paling lambat 3 bulan sesudah
diberikan
18. Alasan Pembebanan dengan SKMHT
• Pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir
• Prosedur panjang dan lama
• Biaya pembuatan hak tanggungan cukup
tinggi
• Kredit yang diberikan jangka pendek
• Kredit yang diberikan tidak tinggi
• Debitur sangat dipercaya
19. Hapusnya Hak Tanggungan
• Hapusnya Hutang
• Dilepaskan Hak tanggungan oleh pemegang
hak tanggungan
• Pembersihan hak tanggungan berdasarkan
penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan
• Hapusnya hak atas tanah yang dibebani
20. KEADAAN WANPRESTASI
• Tidak melakukan apa yang disanggupi akan
dilakukannya.
• Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi
tidak sebagaimana dijanjikannya.
• Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi
terlambat.
• Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian
tidak boleh dilakukannya.
21. Eksekusi Hak Tanggungan
1.Parate Eksekusi
Parate eksekusi atau eksekusi atas kekuasaan sendiri diatur dalam
Pasal 6 Jo Pasal 9 UUHT memberikan hak pada pemegang hak
tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut
2. Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan (Pasal 14 ayat 2 UUHT)
sertifikat hak tanggungan sebagai tanda bukti adanya hak
tanggungan memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekutan eksekutorial yang
sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap
3. Penjualan di Bawah Tangan Atas Kesepakatan bersama (Pasal 20
ayat 2)