KONTEKS: TAHUN POLITIK
•POLITIK ADALAH USAHA YANG DITEMPUH WARGA NEGARA UNTUK
MEWUJUDKAN KEBAIKAN BERSAMA (ARISTOTELES)
•POLITIK ADALAH HAL YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN NEGARA
•POLITIK MERUPAKAN KEGIATAN YANG DIARAHKAN UNTUK MENDAPATKAN
DAN MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN DI MASYARAKAT
•POLITIK ADALAH SEGALA SESUATU TENTANG PROSES PERUMUSAN DAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK.
•POLITIK:
•DARI BAHASA YUNANI: POLITIKOS,
YANG BERARTI DARI, UNTUK, ATAU
YANG BERKAITAN DENGAN WARGA
NEGARA
• ADALAH PROSES PEMBENTUKAN
DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DA-
LAM MASYARAKAT YANG ANTARA
LAIN BERWUJUD PROSES PEMBUAT-
AN KEPUTUSAN, KHUSUSNYA DALAM
NEGARA.*
* SUMBER: WIKIPEDIA
GEREJA DAN POLITIK
“ACTION SPRINGS NOT FROM
THOUGHT, BUT FROM A READINESS
FOR RESPONSIBILITY.”
• I. J. KASIMO
KONSILI VATIKAN II TENTANG POLITIK
GAUDIUM ET SPES 75:
“SAMA SEKALI SESUAILAH DENGAN KODRAT MANUSIA MENEMUKAN
STRUKTUR-STRUKTUR POLITIK BERDASARKAN HUKUM, YANG SELALU SEMAKIN
BAIK DAN TANPA DESKRIMINASI MEMBUKA KESEMPATAN EFEKTIF BAGI
SEMUA WARGA NEGARA, UNTUK SECARA BEBAS DAN AKTIF BERPERANSERTA
BAIK DALAM MENETAPKAN DASAR-DASAR HUKUM BAGI NEGARA, DALAM
MENENTUKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA, DAN BIDANG-BIDANG SERTA
SASARAN PELBAGAI LEMBAGANYA, MAUPUN DALAM PEMILIHAN PEJABAT
PEMERINTAH.
MAKA HENDAKNYA SEMUA WARGANEGARA MENYADARI HAK MAUPUN
KEWAJIBANNYA UNTUK SECARA BEBAS MENGGUNAKAN HAK SUARA MEREKA
GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMUM. GEREJA MEMANDANG LAYAK
DI PUJI DAN DIHORMATI KEGIATAN MEREKA, YANG DEMI PENGABDIAN
KEPADA SESAMA MEMBAKTIKAN KEPADA KESEJAHTERAAN NEGARA DAN
SANGGUP MEMIKUL BEBAN KEWAJIBAN MEREKA.”
GAUDIUM ET SPES 76:
“TERUTAMA DALAM MASYARAKAT YANG BERSIFAT MAJEMUK, SANGAT
PENTINGLAH BAHWA ORANG-ORANG MEMPUNYAI PANDANGAN YANG
TEPAT TENTANG HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN GEREJA, DAN BAHWA
ADA PEMBEDAAN YANG JELAS ANTARA APA YANG DIJALANKAN OLEH
UMAT KRISTEN, ENTAH SEBAGAI PERORANGAN ENTAH SECARA KOLEKTIF,
ATAS NAMA MEREKA SENDIRI SELAKU WARGANEGARA DI BAWAH
BIMBINGAN SUARA HATI KRISTIANI, DAN DI PIHAK LAIN APA YANG
MEREKA JALANKAN ATAS NAMA GEREJA BERSAMA PARA GEMBALA
MEREKA.
BERDASARKAN TUGAS MAUPUN WEWENANGNYA GEREJA SAMA
SEKALI TIDAK DAPAT DI CAMPUR ADUKKAN DENGAN NEGARA, DAN TIDAK
TERIKAT PADA SITEM POLITIK MANAPUN JUGA. SEKALIGUS GEREJA ITU
MENJADI TANDA DALAM PERLINDUNGAN TRANSENDESI PRIBADI
MANUSIA.”
GAUDIUM ET SPES 76
“DENGAN MEWARTAKAN KEBENARAN INJIL, DAN DENGAN MENYINARI SEMUA
BIDANG MANUSIAWI MELALUI AJARANNYA DAN MELALUI KESAKSIAN UMAT
KRISTEN, GEREJA JUGA MENGHORMATI DAN MENGEMBANGKAN KEBEBASAN
SERTA TANGGUNG JAWAB POLITIK PARA WARGANEGARA.”
PAUS FRANSISKUS DAN POLITIK
EVANGELII GAUDIUM 220:
“ORANG-ORANG DI SETIAP BANGSA MENINGKATKAN DIMENSI SOSIAL DARI KEHIDUPAN
MEREKA DENGAN BERTINDAK SEBAGAI WARGA NEGARA YANG TERLIBAT DAN
BERTANGGUNGJAWAB, BUKAN SEBAGAI MASSA YANG DIGERAKKAN OLEH KEKUASAAN YANG
ADA.
JANGANLAH LUPA BAHWA ‘WARGA YANG BERTANGGUNGJAWAB MERUPAKAN SUATU
KEUTAMAAN DAN KETERLIBATAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK ADALAH SUATU KEWAJIBAN
MORAL.’”
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA DAN POLITIK
SURAT GEMBALA KWI
MENYAMBUT PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN 9 JULI 2014
(26 MEI 2014):
PILIHLAH SECARA
BERTANGGUNGJAWAB
- BERLANDASKAN
SUARA HATI
TANTANGAN BANGSA:
“KE DEPAN BANGSA KITA AKAN MENGHADAPI TANTANGAN-TANTANGAN BERAT
YANG HARUS DIATASI DI BAWAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN YANG BARU, MISALNYA MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
SOSIAL, PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR
NEGERI. MASALAH DAN TANTANGAN LAIN YANG TIDAK KALAH PENTING
ADALAH KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN, KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP TOLERAN,
INKLUSIF DAN PLURAL DEMI TERCIPTANYA SUASANA RUKUN DAN DAMAI
DALAM MASYARAKAT.
TANTANGAN-TANTANGAN YANG BERAT INI HARUS DIATASI DENGAN SEKUAT
TENAGA DAN TANPA HENTI. KITA SEMUA BERHARAP SEMOGA DI BAWAH
KEPEMIMPINAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG AKAN TERPILIH,
BANGSA INDONESIA MAMPU MENGHADAPI, MENGATASI, DAN MENYELESAIKAN
MASALAH-MASALAH ITU.”
SIKAP POLITIK:
“KAMI MENDORONG AGAR PADA SAAT PEMILIHAN MENDATANG UMAT MEMILIH
SOSOK YANG MEMPUNYAI INTEGRITAS MORAL.
KITA PERLU MENGETAHUI REKAM JEJAK PARA CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN, KHUSUSNYA MENGAMATI APAKAH MEREKA SUNGGUH-SUNGGUH
MEMPUNYAI WATAK PEMIMPIN YANG MELAYANI DAN YANG MEMPERJUANGKAN
NILAI-NILAI SESUAI DENGAN AJARAN SOSIAL GEREJA: MENGHORMATI KEHIDUPAN
DAN MARTABAT MANUSIA, MEMPERJUANGKAN KEBAIKAN BERSAMA, MENDORONG
DAN MENGHAYATI SEMANGAT SOLIDARITAS DAN SUBSIDIARITAS SERTA MEMBERI
PERHATIAN LEBIH KEPADA WARGA NEGARA YANG KURANG BERUNTUNG.
KITA SUNGGUH MENGHARAPKAN PEMIMPIN YANG GIGIH MEMELIHARA,
MEMPERTAHANKAN, DAN MENGAMALKAN PANCASILA. OLEH KARENA ITU
KENALILAH SUNGGUH-SUNGGUH PARA CALON SEBELUM MENJATUHKAN PILIHAN.”
GEREJA DAN MASALAH-MASALAH
AKTUAL:
Pemberantasan Korupsi
Hidup dan Kesehatan
Kekerasan Atas Nama Agama
“Wahyu-wahyu Baru” di Era
Digital
Aborsi dan Euthanasia
Bisnis dan Pasar Bebas
Budaya Kapitalisme Baru
Kasus-kasus Perkawinan Modern
Carut Marut Pendidikan
Nasional
Masalah Kemiskinan
Pembangunan Bangsa
Penegakan Hak Asasi Manusia
Pelestarian Keutuhan Ciptaan
KITA BER-POLITIK

Gereja Berpolitik

  • 2.
  • 3.
    •POLITIK ADALAH USAHAYANG DITEMPUH WARGA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEBAIKAN BERSAMA (ARISTOTELES) •POLITIK ADALAH HAL YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN NEGARA •POLITIK MERUPAKAN KEGIATAN YANG DIARAHKAN UNTUK MENDAPATKAN DAN MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN DI MASYARAKAT •POLITIK ADALAH SEGALA SESUATU TENTANG PROSES PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK.
  • 4.
    •POLITIK: •DARI BAHASA YUNANI:POLITIKOS, YANG BERARTI DARI, UNTUK, ATAU YANG BERKAITAN DENGAN WARGA NEGARA • ADALAH PROSES PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DA- LAM MASYARAKAT YANG ANTARA LAIN BERWUJUD PROSES PEMBUAT- AN KEPUTUSAN, KHUSUSNYA DALAM NEGARA.* * SUMBER: WIKIPEDIA
  • 5.
    GEREJA DAN POLITIK “ACTIONSPRINGS NOT FROM THOUGHT, BUT FROM A READINESS FOR RESPONSIBILITY.”
  • 7.
    • I. J.KASIMO
  • 8.
    KONSILI VATIKAN IITENTANG POLITIK
  • 9.
    GAUDIUM ET SPES75: “SAMA SEKALI SESUAILAH DENGAN KODRAT MANUSIA MENEMUKAN STRUKTUR-STRUKTUR POLITIK BERDASARKAN HUKUM, YANG SELALU SEMAKIN BAIK DAN TANPA DESKRIMINASI MEMBUKA KESEMPATAN EFEKTIF BAGI SEMUA WARGA NEGARA, UNTUK SECARA BEBAS DAN AKTIF BERPERANSERTA BAIK DALAM MENETAPKAN DASAR-DASAR HUKUM BAGI NEGARA, DALAM MENENTUKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA, DAN BIDANG-BIDANG SERTA SASARAN PELBAGAI LEMBAGANYA, MAUPUN DALAM PEMILIHAN PEJABAT PEMERINTAH. MAKA HENDAKNYA SEMUA WARGANEGARA MENYADARI HAK MAUPUN KEWAJIBANNYA UNTUK SECARA BEBAS MENGGUNAKAN HAK SUARA MEREKA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMUM. GEREJA MEMANDANG LAYAK DI PUJI DAN DIHORMATI KEGIATAN MEREKA, YANG DEMI PENGABDIAN KEPADA SESAMA MEMBAKTIKAN KEPADA KESEJAHTERAAN NEGARA DAN SANGGUP MEMIKUL BEBAN KEWAJIBAN MEREKA.”
  • 10.
    GAUDIUM ET SPES76: “TERUTAMA DALAM MASYARAKAT YANG BERSIFAT MAJEMUK, SANGAT PENTINGLAH BAHWA ORANG-ORANG MEMPUNYAI PANDANGAN YANG TEPAT TENTANG HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN GEREJA, DAN BAHWA ADA PEMBEDAAN YANG JELAS ANTARA APA YANG DIJALANKAN OLEH UMAT KRISTEN, ENTAH SEBAGAI PERORANGAN ENTAH SECARA KOLEKTIF, ATAS NAMA MEREKA SENDIRI SELAKU WARGANEGARA DI BAWAH BIMBINGAN SUARA HATI KRISTIANI, DAN DI PIHAK LAIN APA YANG MEREKA JALANKAN ATAS NAMA GEREJA BERSAMA PARA GEMBALA MEREKA. BERDASARKAN TUGAS MAUPUN WEWENANGNYA GEREJA SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DI CAMPUR ADUKKAN DENGAN NEGARA, DAN TIDAK TERIKAT PADA SITEM POLITIK MANAPUN JUGA. SEKALIGUS GEREJA ITU MENJADI TANDA DALAM PERLINDUNGAN TRANSENDESI PRIBADI MANUSIA.”
  • 11.
    GAUDIUM ET SPES76 “DENGAN MEWARTAKAN KEBENARAN INJIL, DAN DENGAN MENYINARI SEMUA BIDANG MANUSIAWI MELALUI AJARANNYA DAN MELALUI KESAKSIAN UMAT KRISTEN, GEREJA JUGA MENGHORMATI DAN MENGEMBANGKAN KEBEBASAN SERTA TANGGUNG JAWAB POLITIK PARA WARGANEGARA.”
  • 12.
  • 13.
    EVANGELII GAUDIUM 220: “ORANG-ORANGDI SETIAP BANGSA MENINGKATKAN DIMENSI SOSIAL DARI KEHIDUPAN MEREKA DENGAN BERTINDAK SEBAGAI WARGA NEGARA YANG TERLIBAT DAN BERTANGGUNGJAWAB, BUKAN SEBAGAI MASSA YANG DIGERAKKAN OLEH KEKUASAAN YANG ADA. JANGANLAH LUPA BAHWA ‘WARGA YANG BERTANGGUNGJAWAB MERUPAKAN SUATU KEUTAMAAN DAN KETERLIBATAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK ADALAH SUATU KEWAJIBAN MORAL.’”
  • 14.
    KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIADAN POLITIK SURAT GEMBALA KWI MENYAMBUT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 9 JULI 2014 (26 MEI 2014): PILIHLAH SECARA BERTANGGUNGJAWAB - BERLANDASKAN SUARA HATI
  • 15.
    TANTANGAN BANGSA: “KE DEPANBANGSA KITA AKAN MENGHADAPI TANTANGAN-TANTANGAN BERAT YANG HARUS DIATASI DI BAWAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BARU, MISALNYA MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL, PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. MASALAH DAN TANTANGAN LAIN YANG TIDAK KALAH PENTING ADALAH KORUPSI DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP TOLERAN, INKLUSIF DAN PLURAL DEMI TERCIPTANYA SUASANA RUKUN DAN DAMAI DALAM MASYARAKAT. TANTANGAN-TANTANGAN YANG BERAT INI HARUS DIATASI DENGAN SEKUAT TENAGA DAN TANPA HENTI. KITA SEMUA BERHARAP SEMOGA DI BAWAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG AKAN TERPILIH, BANGSA INDONESIA MAMPU MENGHADAPI, MENGATASI, DAN MENYELESAIKAN MASALAH-MASALAH ITU.”
  • 16.
    SIKAP POLITIK: “KAMI MENDORONGAGAR PADA SAAT PEMILIHAN MENDATANG UMAT MEMILIH SOSOK YANG MEMPUNYAI INTEGRITAS MORAL. KITA PERLU MENGETAHUI REKAM JEJAK PARA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, KHUSUSNYA MENGAMATI APAKAH MEREKA SUNGGUH-SUNGGUH MEMPUNYAI WATAK PEMIMPIN YANG MELAYANI DAN YANG MEMPERJUANGKAN NILAI-NILAI SESUAI DENGAN AJARAN SOSIAL GEREJA: MENGHORMATI KEHIDUPAN DAN MARTABAT MANUSIA, MEMPERJUANGKAN KEBAIKAN BERSAMA, MENDORONG DAN MENGHAYATI SEMANGAT SOLIDARITAS DAN SUBSIDIARITAS SERTA MEMBERI PERHATIAN LEBIH KEPADA WARGA NEGARA YANG KURANG BERUNTUNG. KITA SUNGGUH MENGHARAPKAN PEMIMPIN YANG GIGIH MEMELIHARA, MEMPERTAHANKAN, DAN MENGAMALKAN PANCASILA. OLEH KARENA ITU KENALILAH SUNGGUH-SUNGGUH PARA CALON SEBELUM MENJATUHKAN PILIHAN.”
  • 17.
    GEREJA DAN MASALAH-MASALAH AKTUAL: PemberantasanKorupsi Hidup dan Kesehatan Kekerasan Atas Nama Agama “Wahyu-wahyu Baru” di Era Digital Aborsi dan Euthanasia Bisnis dan Pasar Bebas Budaya Kapitalisme Baru Kasus-kasus Perkawinan Modern Carut Marut Pendidikan Nasional Masalah Kemiskinan Pembangunan Bangsa Penegakan Hak Asasi Manusia Pelestarian Keutuhan Ciptaan
  • 18.