1. M. Purwatma
20 Februari 2014

2. SG KWI tentang Pemilu Legislatif 2014:
“Calon legislatif yang jelas-jelas berwawasan
sempit, mementingkan kelompok, dikenal tidak
jujur, korupsi dan menghalalkan segala cara untuk
mendapatkan kedudukan tidak layak dipilih. Hatihatilah dengan sikap ramah-tamah dan kebaikan
yang ditampilkan calon legislatif hanya ketika
berkampanye, seperti membantu secara material
atau memberi uang”.

3. Tranparency International
Corruption Perception Indexs 2013:
Indonesia bersama Mesir
menduduki ranking 114, dari 175
negara

4. Arti Korupsi
• Kamus Bahasa Indonesia:
– Korupsi: “perbuatan menggunakan kekuasaan
untuk kepentingan sendiri (spt menggelapkan
uang atau menerima uang sogok)”.
– korupsi waktu: “menggunakan waktu dinas
(bekerja) untuk urusan pribadi”.
• Transparency International:
– Corruption is the abuse of entrusted power for
private gain. It hurts everyone who depends on
the integrity of people in a position of authority
• Korupsi intelektual; Korupsi politik

5. Nota Pastoral KWI 2004
• “Korupsi yang terjadi sekarang ini sudah berkembang
menjadi korupsi politik dan politik korupsi. Korupsi tidak
terbatas pada pencurian uang untuk memperkaya diri,
tetapi sudah menyangkut suatu pola korupsi yang berantai
dan rakus. Untuk mencapai posisi politik atau jabatan
tertentu, misalnya, seorang calon harus terlebih dulu
mengeluarkan uang yang tidak kecil jumlahnya. Setelah
kedudukan atau jabatan itu tercapai, dia pertama-tama
akan mencari segala jalan untuk mendapatkan kembali
uang yang telah dikeluarkan itu, termasuk melalui saranasarana publik, penyusunan peraturan-peraturan bahkan
perundang-undangan. Wabah korupsi ini masih diperparah
oleh rendahnya mutu pendidikan”.

6. KORUPSI BERTENTANGAN DENGAN
PRINSIP PENGGUNAAN HARTA BENDA

7. Korupsi merugikan banyak orang, apalagi
kalau menyangkut segala bidang, dan
tingkat tinggi, bahkan menjadi semacam
“way of life”
Akhirnya yang paling dirugikan adalah
rakyat miskin, karena haknya dirampas
dan tidak punya akses pada hak-hak dasar

8. “Allah menghendaki supaya bumi beserta
segala isinya digunakan oleh semua orang
dan sekalian bangsa, sehingga harta benda
yang tercipta dengan cara yang wajar harus
mencapai semua orang, berpedoman pada
keadilan, diiringi dengan cinta kasih” (GS 69).
 prinsip universal harta benda, Allah
menghendaki bahwa harta benda
diperuntukkan bagi semua orang

9. Allah menciptakan alam semesta bagi semua …
milik pribadipun harus dipandang sebagai:
“bukan hanya sebagai miliknya sendiri,
melainkan juga sebagai milik umum, dalam arti
bahwa hal itu berguna tidak hanya bagi dirinya
sendiri, melainkan juga bagi sesamanya”

10. Tetapi “Semua orang berhak memiliki
sebagian harta-benda sehingga
mencukupi bagi dirinya maupun
kaum kerabatnya”, maka hak pribadi
tidak boleh dilanggar.
Perintah ke 6: Jangan mencuri
Korupsi sama saja dengan mencuri
hak orang lain.

11. KORUPSI BERTENTANGAN DENGAN
PRINSIP KESEJAHTERAAN UMUM

12. Akibat korupsi yang melembaga, maka institusi
pemerintah tidak dapat menjamin kesejahteraan
rakyatnya:
• ongkos politik yang tinggi cenderung membuat orang
yang menjabat mencari keuntungan diri.
• Kebijakan hanya demi kepentingan kelompok
 Korupsi melawan prinsip kesejahteraan umum

13. “Yang dimaksudkan dengan kesejahteraan
umum ialah keseluruhan kondisi hidup
kemasyarakatan yang memungkinkan baik
kelompok-kelompok maupun anggota-anggota
perorangan untuk secara lebih penuh dan
lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka
sendiri. Setiap kelompok harus
memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan
serta aspirasi-aspirasi kelompok-kelompok lain
yang wajar, bahkan kesejahteraan umum
segenap keluarga manusia” (GS 26).

14. “Negara malah mesti menjamin koherensi,
kesatuan dan penataan masyarakat sipil karena
negara adalah bentuk lahiriah dari masyarakat
sipil itu, dalam rangka agar kesejahteraan
umum bisa digapai dengan sumbangsih setiap
warga. Masing-masing pribadi, keluarga atau
kelompok-kelompok perantara tidak mampu
menggapai perkembangan mereka yang
sepenuhnya oleh diri mereka sendiri untuk
menjalani sebuah kehidupan yang benar-benar
manusiawi” (Kompendium ASG no. 168).

15. Korupsi berlawanan dengan prinsip subsidiaritas:
“semua lembaga dari satu tatanan lebih tinggi mesti
menerapkan perilaku menolong (“subsidium”) –
karenanya mendukung, memajukan, mengembangkan – terhadap lembaga-lembaga dari tatanan
lebih rendah” (Kompendium ASG no. 186).
Seharusnya: yang besar menolong yang kecil,
kelompok-kelompok kecil diberi kesempatan hidup
 korupsi yang melembaga cenderung mematikan
yang kecil

16. Korupsi bertentangan dengan prinsip
solidaritas
Solidaritas: “menonjolkan hakikat sosial yang
intrinsik dari pribadi manusia, kesetaraan
semua orang dalam martabat dan hak-hak
serta jalan bersama individu-individu dan
bangsa-bangsa menuju kesatuan yang
semakin kokoh” (Kompendium ASG no. 192).
Jadi dasarnya kesetaraan manusia.

17. “Pada tempat pertama solidaritas itu
nyata dalam pembagian barang-barang
dan di dalam pembayaran upah kerja. Ia
juga mengandaikan usaha menuju suatu
tata sosial yang lebih adil, di mana
ketegangan-ketegangan dapat
disingkirkan dengan lebih baik dan
pertentangan-pertentangan dapat
diselesaikan dengan leibih mudah melalui
jalan perundingan” (KGK 1940).

18. solidaritas “mengungkapkan secara ringkas
kebutuhan untuk mengakui ikatan-ikatan
kokoh yang mempersatukan semua orang dan
kelompok-kelompok sosial satu sama lain,
ruang yang diberikan kepada kebebasan
manusia bagi pertumbuhan bersama di
dalamnya semua orang berbagi dan di
dalamnya mereka berperan serta”
(Kompendium ASG no. 195).

19. GEREJA: MENYUARAKAN PERLAWANAN
TERHADAP KORUPSI

20. Menjadi hati nurani masyarakat  bersuara
melawan korupsi
Paus Fransiskus:
• “inti terdalam dari Injil ialah hidup dalam masyarakat
dan keterlibatan pada sesame” (EG 177).
• “Para Gembala Gereja, dengan mengingat sumbangan
macam-macam ilmu, punya hak untuk memberikan
pandangan pada semua yang berkaitan dengan hidup
masyarakat, karena tugas evangelisasi mencakup dan
menuntut pengembangan secara menyeluruh setiap umat
manusia. Tidak lagi mungkin menyatakan bahwa agama
harus dibatasai pada ruang privat dan ada hanya untuk
mempersiapkan orang ke surga” (EG 182).

21. Penyadaran:
Menjadikan tema korupsi sebagai
tema dalam perjumpaan umat,
Contoh:
Tema 2006: “Korupsi, dusta
terhadap Allah dan manusia”

22. Mengembangkan budaya alternatif
“Maksud budaya alternatif adalah suatu pola
pandang dan perilaku yang menjadi tandingan
terhadap pola pandang dan perilaku yang berlaku
umum dalam masyarakat. Dengan membangun dan
mengembangkan budaya alternatif, akar-akar yang
menyebabkan korupsi, kerusakan lingkungan,
kekerasan dan penyelewengan kekuasaan
diharapkan dapat diatasi. Sejalan dengannya, secara
bertahap keadaban publik terbangun dan
kesejahteraan umum terwujud” (Nota Pastoral KWI
2004)

23. Pelopor bebas korupsi di kalangan
sendiri:
KAS:
• kredibel, transparan dan akuntabel
• pengelolaan keuangan lembaga
Gereja secara transparan

24. Akhir kata
hirarki maupun awam bergerak
bersama melawan korupsi