SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
SANGADI DALAPULI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PERATURAN DESA DALAPULI
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SANGADI DALAPULI,
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 209 yang disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian
sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 39 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2018 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 40 Tahun
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun
2019 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2018 Nomor 40);
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 41 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018
Nomor 41);
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAPULI
dan
SANGADI DESA DALAPULI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2019.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2019 dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 1.124.056.977,26
2. Belanja Desa Rp. 1.196.417.690,00
Surplus/Defisit Rp. (72.360.713,00)
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 80.860.713,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 8.500.000,00
Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp. 72.360.713,00
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini:
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Pembiayaan;
Pasal 4
Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.
Pasal 5
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan anggaran jenis belanja kegiatan
penanggulangan bencana.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa
tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan
e. berskala lokal Desa.
Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam
tahun berjalan.
Sangadi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Sangadi tentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada
BPD.
Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
Dalapuli.
Ditetapkan di Dalapuli
pada tanggal 22 Desember 2018
SANGADI DALAPULI
SUNARTO TOANA
Diundangkan di Dalapuli
pada tanggal 22 Desember 2018
SEKRETARIS DESA DALAPULI
RISNA BUTOLO
LEMBARAN DESA DALAPULI TAHUN 2018 NOMOR

More Related Content

What's hot

PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021NoerCholies1
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019 Pemdes Seboro Sadang
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAudhi purnomo
 
Perdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiPerdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiJusa Erza
 
Perdes no 7_thn_2020_perubahan_rkpdes_2020-converted
Perdes no 7_thn_2020_perubahan_rkpdes_2020-convertedPerdes no 7_thn_2020_perubahan_rkpdes_2020-converted
Perdes no 7_thn_2020_perubahan_rkpdes_2020-convertedRiesman Hermawan
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021NoerCholies1
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020Strobillus Found
 
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...AaEkoPrasetyo
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANsanghiang
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desAbdul Kohar
 

What's hot (20)

PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021
 
Sk no. 14 tahun 2019 bumdes
Sk no. 14  tahun 2019 bumdesSk no. 14  tahun 2019 bumdes
Sk no. 14 tahun 2019 bumdes
 
Format perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb desFormat perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb des
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
 
Perdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiPerdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadi
 
Perdes kemiskinan
Perdes kemiskinanPerdes kemiskinan
Perdes kemiskinan
 
APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020
 
Perdes no 7_thn_2020_perubahan_rkpdes_2020-converted
Perdes no 7_thn_2020_perubahan_rkpdes_2020-convertedPerdes no 7_thn_2020_perubahan_rkpdes_2020-converted
Perdes no 7_thn_2020_perubahan_rkpdes_2020-converted
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
 
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHAN
 
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
PERSANG NOMOR 1 TAHUN 2019
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp des
 

Similar to APB DESA DALAPULI 2019

Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023NoerCholies1
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021NoerCholies1
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021udhi purnomo
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018PuskoMedia Indonesia
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaSuwondo Chan
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023NoerCholies1
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023NoerCholies1
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017PuskoMedia Indonesia
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 NoerCholies1
 
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021Pemdes Wonoyoso
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA W...
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA DESA W...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA DESA W...
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA W...Pemdes Wonoyoso
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 NoerCholies1
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021NoerCholies1
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaSuwondo Chan
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...pemdessalimbatu
 
Perkades kurang 9 bulan
Perkades kurang 9 bulanPerkades kurang 9 bulan
Perkades kurang 9 bulanpapaucui
 
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desaPerbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desaNinuk Hp
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Strobillus Found
 
PERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdfPERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdfDiskominfoPB
 

Similar to APB DESA DALAPULI 2019 (20)

Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
 
Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
 
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA W...
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA DESA W...LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA DESA W...
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA W...
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
 
Perkades kurang 9 bulan
Perkades kurang 9 bulanPerkades kurang 9 bulan
Perkades kurang 9 bulan
 
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desaPerbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
Perbup clp 2016_45_perhitungan_dana_desa
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
 
PERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdfPERDA APBD2022.pdf
PERDA APBD2022.pdf
 

More from Sendy Halim Toana

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024Sendy Halim Toana
 
Tugas "Relawan Desa Lawan COVID-19"
Tugas "Relawan Desa Lawan COVID-19"Tugas "Relawan Desa Lawan COVID-19"
Tugas "Relawan Desa Lawan COVID-19"Sendy Halim Toana
 
Pedoman Pencegahan Corona Virus Disease 19 Covid-19
Pedoman Pencegahan Corona Virus Disease 19 Covid-19Pedoman Pencegahan Corona Virus Disease 19 Covid-19
Pedoman Pencegahan Corona Virus Disease 19 Covid-19Sendy Halim Toana
 
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"Sendy Halim Toana
 
Surat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sahSurat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sahSendy Halim Toana
 
Infographic APBDesa Dalapuli T.A 2019
Infographic APBDesa Dalapuli T.A 2019Infographic APBDesa Dalapuli T.A 2019
Infographic APBDesa Dalapuli T.A 2019Sendy Halim Toana
 

More from Sendy Halim Toana (7)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2024
 
PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020
PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020
PERSANG NOMOR 9 TAHUN 2020
 
Tugas "Relawan Desa Lawan COVID-19"
Tugas "Relawan Desa Lawan COVID-19"Tugas "Relawan Desa Lawan COVID-19"
Tugas "Relawan Desa Lawan COVID-19"
 
Pedoman Pencegahan Corona Virus Disease 19 Covid-19
Pedoman Pencegahan Corona Virus Disease 19 Covid-19Pedoman Pencegahan Corona Virus Disease 19 Covid-19
Pedoman Pencegahan Corona Virus Disease 19 Covid-19
 
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
GEMAR CAHTING "Gerakan Bersama Terpadu Cegah Stunting"
 
Surat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sahSurat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sah
 
Infographic APBDesa Dalapuli T.A 2019
Infographic APBDesa Dalapuli T.A 2019Infographic APBDesa Dalapuli T.A 2019
Infographic APBDesa Dalapuli T.A 2019
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 

Recently uploaded (6)

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 

APB DESA DALAPULI 2019

  • 1. SANGADI DALAPULI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PERATURAN DESA DALAPULI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SANGADI DALAPULI, Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 209 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  • 2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 Nomor 39); 8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun
  • 3. 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 Nomor 40); 9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 Nomor 41); Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAPULI dan SANGADI DESA DALAPULI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAPULI TAHUN ANGGARAN 2019. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Rp. 1.124.056.977,26 2. Belanja Desa Rp. 1.196.417.690,00 Surplus/Defisit Rp. (72.360.713,00) 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 80.860.713,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 8.500.000,00 Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp. 72.360.713,00 Pasal 2 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini: Pasal 3 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. APB Desa; b. Pembiayaan;
  • 4. Pasal 4 Sangadi menetapkan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa. Pasal 5 (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja kegiatan penanggulangan bencana. (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan e. berskala lokal Desa. Pasal 6 Dalam hal terjadi: a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
  • 5. Sangadi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Sangadi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD. Pasal 7 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dalapuli. Ditetapkan di Dalapuli pada tanggal 22 Desember 2018 SANGADI DALAPULI SUNARTO TOANA Diundangkan di Dalapuli pada tanggal 22 Desember 2018 SEKRETARIS DESA DALAPULI RISNA BUTOLO LEMBARAN DESA DALAPULI TAHUN 2018 NOMOR