WTO, GATT, dan GATS membentuk kerangka hukum perdagangan internasional. Dokumen ini menjelaskan bahwa GATT didirikan pada 1948 untuk mempromosikan perdagangan bebas, dan berubah menjadi WTO pada 1994 untuk memperluas cakupan perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual. Indonesia meratifikasi keanggotaan WTO pada 1994 dan berpartisipasi dalam perundingan perdagangan multilateral.

1. WTO (GATT dan GATS)
Kelompok 4 :
Agata wanda yunitha P (03)
Arum Kusumaning P ( 05 )
Epifani Damayanti E.P (08)
Xarisma Arindiyas W (31)

2. WTO, GATT, GATS, CISG
GATTGATT ((General Agreement on Tariffs andGeneral Agreement on Tariffs and
TradeTrade))
• perjanjian umum tentang tarif-tarifperjanjian umum tentang tarif-tarif
dan perdagangan didirikan pada tahun 1948 di Jenewa,dan perdagangan didirikan pada tahun 1948 di Jenewa,
Swiss.Swiss.
• Pada waktu didirikan, GATT beranggotakan 23 negara, tetapiPada waktu didirikan, GATT beranggotakan 23 negara, tetapi
pada saat sidang terakhir di Marakesh pada 5 Aprilpada saat sidang terakhir di Marakesh pada 5 April
1994 jumlah negara penandatangan sebanyak 115 negara.1994 jumlah negara penandatangan sebanyak 115 negara.
• Sesuai dengan perkembangannya, masing-masing negaraSesuai dengan perkembangannya, masing-masing negara
anggota GATT menghendaki adanya perdagangan bebas.anggota GATT menghendaki adanya perdagangan bebas.
• Pada pertemuan di Marakesh, Maroko 5 April 1994Pada pertemuan di Marakesh, Maroko 5 April 1994 GATTGATT
diubah menjadidiubah menjadi World Trade Organization (WTO)World Trade Organization (WTO) mulaimulai

3. WTO, GATT, GATS, CISG
• Kesepakatan dalam GATT yang mulai berlaku sejak 1 JanuariKesepakatan dalam GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari
1948 tertuang dalam tiga prinsip, yaitu:1948 tertuang dalam tiga prinsip, yaitu:
• Prinsip resiprositasPrinsip resiprositas, yaitu perlakuan yang diberikan suatu, yaitu perlakuan yang diberikan suatu
negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juganegara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga
diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut.diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut.
• Prinsip most favored nationPrinsip most favored nation, yaitu negara anggota GATT tidak, yaitu negara anggota GATT tidak
boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanyaboleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya
pada satu atau sekelompok negara tertentu.pada satu atau sekelompok negara tertentu.
• Prinsip transparansiPrinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang, yaitu perlakuan dan kebijakan yang
dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui olehdilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh
negara lain.negara lain.
3

4. WTO
• Terbentuknya WTO merupakan hasil Putaran
Uruguay (putaran yang terakhir)
• Tujuan putaran ini, secara umum adalah:
– untuk menciptakan sistem perdagangan
internasional yang lebih bebas dan adil dengan
tetap memperhatikan kepentingan khusus negara-
negara berkembang

5. WTO
• Fungsi
– Melaksanakan dan mengadministrasikan perjanjian-
perjanjian yang tercakup dalam WTO, serta
menindaklanjuti tujuan-tujuan dari perjanjian-perjanjian
tersebut
– Menyediakan forum untuk negosiasi-negosiasi bagi para
anggotanya mengenai hubungan-hubungan perdagangan
multilateral mereka
– Mengadministrasikan the Understanding on Rules and
Procedures Governing the Settlements of Disputes and
Trade Policy Mechanism
– Melakukan kerjasama dengan IMF dan World Bank
5

6. WTO
• Cakupan
– GATT 1994, GATS, TRIPs
– Dispute Settlement Rules
– Trade Policy Review Mechanism
– Plurilateral Agreements

7. WTO
• Keikutsertaan Indonesia
– Ratifikasi WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994
– Namun sebelumnya Indonesia telah berpartisipasi
secara aktif pada putaran-putaran sebelumnya.
Indonesia tidak terikat kepada Plurilateral
Agreements

8. WTO
A.Yang wajib diikuti oleh semua anggota:
1. Multilateral Agreements:
– GATT (General Agreement on Tariff and Trade) 1994;
– GATS (General Agreement on Trade in Services);
– TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights);
2. Dispute Settlement Rules;
3. Trade Policy Review Mechanism.

9. B. Yang tidak wajib diikuti oleh semua (hanya
wajib/ mengikat bagi negara-negara yang
secara khusus menandatangani):
Perjanjian-perjanjian tentang:
– Civil Aircraft;
– Government Procurement;
– Dairy;
– Bovine Meat
9

10. GATT
• Mengurangi hambatan-hambatan secara multilateral
• Menjamin bahwa hambatan-hambatan yang ada
dibuat transparan, diterapkan dengan asas non-
diskriminasi, dan ditundukkan pada aturan-aturan
multilateral
• GATT tidak semata-mata berarti liberalisasi,
melainkan juga asas-asas dan aturan-aturan atau
kode dalam pemakaian proteksi

11. Tujuan GATT
• Maksimasi kesejahteraan dunia melalui
pemberlakukan asas-asas dan aturan-aturan
substantif maupun prosedural dalam asas-
asasnya untuk enjamin keberfungsian
perdagangan yang lebih bebas.

12. Asas-asas GATT
• Non-diskriminasi
• Ketimbalikan/ timbal balik
• Liberalisasi
• Pengamanan
• Pembangunan/ pembauran

13. Non-diskriminasi
• Mewajibkan Contracting Parties untuk
mengenakan segera dan tanpa syarat
perlakuan yang sama bagi impor dan ekspor
tanpa membeda-bedakan asal dan negara
tujuan impor dan ekspor tersebut sepanjang
menyangkut Contracting Parties GATT.

14. Ketimbalbalikan
• Mewajibkan suatu Contracting Party yang
menikmati konsesi Contracting Party yang
lain, pada pihaknya wajib membuat konsesi
untuk dinikmati oleh Contracting Party yang
lain tersebut.

15. Liberalisasi
• Berarti penurunan atau penghapusan
hambatan-hambatan perdagangan melalui
putaran-putaran multilateral seperti Putaran
Uruguay dengan anggapan bahwa liberalisasi
akan mendorong ekspansi perdagangan dunia.

16. Pengamanan
• Memungkinkan suatu Contracting Party untuk
melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban
GATT-nya karena keadaan darurat seperti
defisit neraca pembayaran yang terlalu besar
dan lonjakan kenaikan impor yang
mengancam eksistensi suatu industri.
16

17. Pembangunan
• Memungkinkan negara sedang berkembangan
menerima konsesi yang lebih baik dari negara yang
sudah maju dan/atau membuat konsesi yang lebih
kecil daripada yang dibuat oleh negara-negara maju
dengan maksud agar liberalisasi tidak
memperlambat, melainkan mempercepat
pembangunan negara-negara sedang berkembang.

18. Inti GATT:
–Kalau mau mengatur arus barang,
pakailah tarif, jangan pakai NTB;
–Turunkan tarif;
–Jangan diskriminatif.

19. Dampak WTO bagi Indonesia