Registrasi alat berat konstruksi merupakan suatu langkah awal yang diharapkan mampu menjawab belum tersedianya informasi alat berat secara komprehensif, waktu riil, dan dapat dipercaya antara lain terkait jumlah/populasi, lokasi/posisi, kondisi/kinerja, status kepemilikan, umur layanan, dan lain sebagainya.
Ketersediaan informasi tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak (stakeholders) terkait baik pengguna, penyedia jasa konstruksi, dan produsen/pemasok dalam menyusun rencana program kerja maupun kelancaran usaha mereka.
Ketersediaan informasi yang kredibel akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Paparan ini bertujuan untuk mengungkapkan pentingnya Registrasi Alat Berat Konstruksi pada perusahaan vendor, perusahaan rental, dan Badan Usaha Jasa Konstruki (BUJK) dalam rangka memperkuat sistem pasok alat berat konstruki nasional dalam menjamin ketersediaan alat berat untuk mendukung pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Urgensi Penyusunan Basis Data Alat Berat diketahui melalui pembahasan Registrasi dan kaji banding Pengelolaan Registrasi Alat Berat di Negara Maju.
Disampaikan Pada Kegiatan Rapat “Penyusunan Butir-Butir Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Registrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi" Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat Kamis, 24 September 2020
Praktik terbaik dan konsep usulan pencatatan sumber daya material dan peralat...Togar Simatupang
Sehubungan dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi merupakan salah satu substansi yang diusulkan dalam penyusunan RPP tersebut.
Pencatatan sumber daya peralatan konstruksi, yang semula disebut registrasi sumber daya peralatan di Kementerian PUPR, sudah diamanatkan dalam PP 22/2020 sebagai suatu keharusan bagi pemilik sumber daya peralatan.
Pemilik mencatatkan sumber daya peralatan konstruksi secara mandiri melalui aplikasi SIMPK. Panitia telah melakukan simulasi mencakup proses validasi data dan informasi dan penerbitan tanda/nomor registrasi. Langkah selanjutnya adalah memperkaya fitur dan penerbitan pedoman teknis dan tim pelaksanaan pencatatan sumber daya peralatan konstruksi.
Perlu dilakukan reviu substansi pencatatan dan pengujian sumber daya peralatan konstruksi yang akan menjadi bagian dari RPP di Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Perlunya untuk menghimpun tanggapan, masukan, dan dukungan dari para pemangku kepentingan terkait pencatatan dan pengujian sumber daya material konstruksi.
Disampaikan Pada Kegiatan Rapat “Penyusunan Butir-Butir Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Registrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi" Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat Kamis, 24 September 2020
Praktik terbaik dan konsep usulan pencatatan sumber daya material dan peralat...Togar Simatupang
Sehubungan dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi merupakan salah satu substansi yang diusulkan dalam penyusunan RPP tersebut.
Pencatatan sumber daya peralatan konstruksi, yang semula disebut registrasi sumber daya peralatan di Kementerian PUPR, sudah diamanatkan dalam PP 22/2020 sebagai suatu keharusan bagi pemilik sumber daya peralatan.
Pemilik mencatatkan sumber daya peralatan konstruksi secara mandiri melalui aplikasi SIMPK. Panitia telah melakukan simulasi mencakup proses validasi data dan informasi dan penerbitan tanda/nomor registrasi. Langkah selanjutnya adalah memperkaya fitur dan penerbitan pedoman teknis dan tim pelaksanaan pencatatan sumber daya peralatan konstruksi.
Perlu dilakukan reviu substansi pencatatan dan pengujian sumber daya peralatan konstruksi yang akan menjadi bagian dari RPP di Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Perlunya untuk menghimpun tanggapan, masukan, dan dukungan dari para pemangku kepentingan terkait pencatatan dan pengujian sumber daya material konstruksi.
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahDr. Zar Rdj
Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik
Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system
Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
kepatuhan terhadap peraturan;
pencapaian TKDN;
penggunaan produk dalam negeri;
pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
Pengadaan Berkelanjutan.
Merupakan hasil diskusi dalam menyusun proposal Project Management Plan yang sebelumnya telah menentukan system request, feasibility dengan kasus sewa alat berat PT. Terlalu Berat.
INSTRUMEN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN TANAH.pdfDifaOktavia1
Pengembangan tanah atau Land Development merupakan suatu peningkatan kemanfaatan, mutu dan penggunaan suatu lahan yang digunakan untuk kepentingan penempatan suatu kegiatan fungsional sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan dan kegiatan secara optional dari segi ekonomi, sosial, fisik dan aspek legalnya. Sistem yang digunakan untuk mengembangkan lahan dalam keperluan pembangunan kota, yaitu sistem konvensional dan sistem inkonvensional.
Bioeconomy is a major opportunity for regional and local communities.
Agricultural growth is central to poverty reduction in rural areas, and one opportunity for such growth lies in increasing exports of agricultural products from poor countries to global markets.
The potential of Indonesia to develop a bio-based economy based on local resources remains largely untapped.
The solution is to develop technology options or business models for local deployment.
Raising awareness activities, knowledge development (studies), clustering, and networking are needed to support new bio-based value chains and business models.
The analysis of governance aims to investigate the rules operating in a value chain, and the system of coordination, regulation and control in which value is generated along a chain.
Governance refers to both the "official" rules that address output, and the commercial imperatives of competition that influence how production is structured.
Governance implies that interactions between actors in the value chain are frequently organized in a system that allows competitive firms to meet specific requirements in terms of products, processes, and logistics in serving their markets.
As such, it recognizes that power is not evenly distributed, and access to market opportunities for the poor requires understanding of how production systems are organized to meet these competitive requirements.
Because "governance" looks and sounds like “government”, the term is often interpreted narrowly to include only the legal and regulatory requirements that influence business operation and market access in a value chain.
In actual fact, the instruments of governance range from contracts between value chain participants to government regulatory frameworks to unwritten "norms" that determine who can participate in a market.
More Related Content
Similar to Urgensi Pelaksanaan dan Praktik Terbaik Registrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahDr. Zar Rdj
Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik
Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system
Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
kepatuhan terhadap peraturan;
pencapaian TKDN;
penggunaan produk dalam negeri;
pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
Pengadaan Berkelanjutan.
Merupakan hasil diskusi dalam menyusun proposal Project Management Plan yang sebelumnya telah menentukan system request, feasibility dengan kasus sewa alat berat PT. Terlalu Berat.
INSTRUMEN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGADAAN TANAH.pdfDifaOktavia1
Pengembangan tanah atau Land Development merupakan suatu peningkatan kemanfaatan, mutu dan penggunaan suatu lahan yang digunakan untuk kepentingan penempatan suatu kegiatan fungsional sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan dan kegiatan secara optional dari segi ekonomi, sosial, fisik dan aspek legalnya. Sistem yang digunakan untuk mengembangkan lahan dalam keperluan pembangunan kota, yaitu sistem konvensional dan sistem inkonvensional.
Bioeconomy is a major opportunity for regional and local communities.
Agricultural growth is central to poverty reduction in rural areas, and one opportunity for such growth lies in increasing exports of agricultural products from poor countries to global markets.
The potential of Indonesia to develop a bio-based economy based on local resources remains largely untapped.
The solution is to develop technology options or business models for local deployment.
Raising awareness activities, knowledge development (studies), clustering, and networking are needed to support new bio-based value chains and business models.
The analysis of governance aims to investigate the rules operating in a value chain, and the system of coordination, regulation and control in which value is generated along a chain.
Governance refers to both the "official" rules that address output, and the commercial imperatives of competition that influence how production is structured.
Governance implies that interactions between actors in the value chain are frequently organized in a system that allows competitive firms to meet specific requirements in terms of products, processes, and logistics in serving their markets.
As such, it recognizes that power is not evenly distributed, and access to market opportunities for the poor requires understanding of how production systems are organized to meet these competitive requirements.
Because "governance" looks and sounds like “government”, the term is often interpreted narrowly to include only the legal and regulatory requirements that influence business operation and market access in a value chain.
In actual fact, the instruments of governance range from contracts between value chain participants to government regulatory frameworks to unwritten "norms" that determine who can participate in a market.
The rise of the digital economy could open a range of new opportunities for firms to play a more active role in global value chains (GVCs).
New digital technologies are radically changing the outlook of manufacturing and services industries by altering the way how companies organize their production processes and which business models they adopt.
How the digitalization is affecting, or could affect future, enterprises (actors) contributions to GVCs.
The various opportunities that the digital economy opens for actors, especially in terms of cost reductions and the emergence of new business models, but also discusses policy measures that could be taken to promote actors participation in GVCs.
Significant challenges remain for SMEs to enter GVCs, some of which are exacerbated by the new digital economy.
Over the past three decades, global trade has grown and many new exporting countries, particularly in Asia, have been incorporated into the global economy.
The Global Value Chain (GVC) literature emerged as an attempt to describe how multinational firms have integrated production activities in Asia into their global strategies and what the consequences might be for the newly-integrated economies.
The GVC analysis is a useful tool to trace the shifting patterns of global production, link geographically dispersed activities and actors within a single industry, and determine the roles they play in developed and developing countries alike.
This course provides competency sets (mind set, tool set, knowledge set, and skill set) used for analyzing and synthesizing a new value chain system in order to extend the current value chain and to promote participation and upgrading in global value chains.
Webinar “Adapt on New Normal Logistics: We need People with Capability!”
Chartered Institute of Logistics & Transport Indonesia (CILT Indonesia)
Saturday, 19 December 2020
The backbone of trade is logistics and transportation which allows the movement of goods, imports and exports.
The movement of goods has increased from time to time to serve the needs of a wider market and demand better speed and security.
Along with the strong development of science and technology and the trend of globalization, logistics activities from production to consumption are increasingly playing an important role in the competitiveness of companies in industry, production and services in particular and the entire economy in general.
Logistics and transportation performance depends on the capabilities of human resources.
Logistics and transportation human resources require training and professional development.
This presentation presents the current situation of human resources and human resources training in logistics and offers development solutions to further promote the logistics and transportation industry.
Sebagai implementasi dari Bali Agenda for Creative Economy 2018, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membentuk Global Center of Excellence for International Cooperation and Creative Economy (G-CINC).
Pendirian G-CINC merupakan komitmen untuk mengarusutamakan isu-isu di bidang ekonomi kreatif dan berbagi praktik terbaik serta mengembangkan kerja sama internasional di bidang ekonomi kreatif.
Menanggapi peluang (dan tantangan) yang ada, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengadakan penelitian tentang pengembangan skena kreatif.
Acara pengembangan skena kreatif mengundang perwakilan dari sivitas akademika dan dunia kreatif untuk berbagi keahlian mereka dalam menyelesaikan studi model pengembangan skena kreatif dan faktor kunci untuk menopang kesuksesan skena kreatif.
Paparan ini untuk berbagi temuan terkini dari studi tentang definisi skena kreatif, model pengembangan skena kreatif, faktor kunci sukses dari skena kreatif, dan beberapa gagasan untuk pengembangan skena kreatif di beberapa kota kreatif di Indonesia.
Pengembangan Pusat Unggulan Pariwisata dan Ekonomi KreatifTogar Simatupang
Era Industri 4.0 mendorong Ekonomi Kreatif menjadi salah satu pilihan strategi dalam memenangkan persaingan global.
Ekonomi kreatif juga mendukung perkembangan pariwisata melalui inovasi dan kreativitas produk dan jasa yang meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Pada tahun 2018, the World Conference on Creative Economy (WCCE) atau Konferensi Global tentang Ekonomi Kreatif mengesahkan dokumen “Bali Agenda for Creative Economy” yang salah satu isinya adalah menyepakati pembentukan Pusat Keunggulan untuk Ekonomi Kreatif (Center of Excellence for Creative Economy/CoE) di Indonesia.
CoE itu berfungsi sebagai serambi pelaku ekonomi kreatif dari seluruh dunia untuk menghubungkan gagasan, sumber daya, informasi, dan konsep-konsep bisnis di sektor ekonomi kreatif.
CoE ke depan diharapkan memiliki peran dalam mengakselerasi UMKM menjadi unggul.
Program yang dapat dilakukan dalam pengembangan CoE antara lain pelatihan, pengembangan produk, dan litbang.
Namun, untuk program kegiatan tersebut perlu adanya identifikasi kebutuhan dan potensi atau model CoE yang dapat dikembangkan.
Perlu juga adanya rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan terkait agar pusat unggulan ekonomi kreatif di Indonesia bisa berkembang.
Kewirausahaan adalah metode merancang, meluncurkan, dan menjalankan bisnis baru.
Ini adalah kapasitas dan kemauan untuk mengembangkan, mengatur, dan mengelola usaha bisnis bersama dengan risikonya untuk mengenali potensi komersial dari penemuan dan mengatur modal, bakat, dan sumber daya lain yang akan mengubah penemuan menjadi inovasi yang layak secara komersial.
Kewirausahaan melintasi setiap sektor kehidupan manusia yang dapat merupakan proses memanfaatkan peluang bisnis di bidang tertentu dan mengubahnya menjadi inovasi komersial yang menguntungkan.
Pendidikan kewirausahaan berusaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi untuk mendorong keberhasilan wirausaha dalam berbagai suasana.
Pendidikan kewirausahaan ditawarkan di jenjang program sarjana dengan tujuan memberikan pendidikan yang memadai kepada peserta didik yang akan memungkinkan mereka untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam mengidentifikasi peluang bisnis baru dan menjalankan bisnis yang berhasil.
Tinjauan kurikulum program pendidikan kewirausahaan diperlukan sebagai sarana untuk menjamin mutu pembelajaran kewirausahaan.
Paparan ini mengajukan tinjauan dengan mengacu pada standar kurikulum dan format tubuh pengetahuan kewirausahaan.
Manajemen Talenta (26 Juli 2019)
Peringkat Talenta Dunia
Isu-Isu Sistem Talenta Nasional
Manajemen Talenta Nasional
Terobosan Sistem Manajemen Talenta Nasional
Strategi Pengembangan Talenta Nasional (inisiatif reaktif, proaktif, antisipatif)
Desain Pembangunan Talenta Nasional
Transformasi Talenta Nasional 2020-2024
Ilustrasi Terobosan Pembangunan Talenta Nasional
Rantai Nilai Nikel (acuan)
Manufaktur
Pariwisata
Ekonomi Digital
Peran Institusi Pendidikan Dalam Ekosistem Rantai PasokanTogar Simatupang
Disampaikan pada acara Dies Natalis Politeknik APP Kemenperin Jakarta Dengan Tema: “Sinergi Teknologi Inovasi Logistik 4.0 Bagi Dunia Pendidikan dan Industri” dan Gelar Wicara Webinar: “Teknologi Inovasi Logistik 4.0” pada hari Jumat 23 Oktober 2020 pukul 08.00-10.30 WIB
Program Persiapan Keberangkatan (PK) Angkatan 163
Penerima Beasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Dengan Tujuan Universitas Dalam dan Luar Negeri
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
9 Oktober 2020
Sistem Kurikulum Kewirausahaan (Entrepreneurship Curriculum)Togar Simatupang
Kurikulum kewirausahaan menjadi landasan bagi perguruan tinggi dan universitas untuk mewujudkan tujuan pendidikan kewirausahaan.
Pengetahuan, kemampuan, dan struktur kualitas kewirausahaan siswa ditentukan oleh sistem kurikulum kewirausahaan yang ilmiah dan wajar pada tingkat tertentu.
Namun dilihat dari situasi pendidikan kewirausahaan saat ini di perguruan tinggi dan perguruan tinggi dalam negeri, belum ada kurikulum kewirausahaan yang matang dan efektif.
Pemikiran kreatif pengembangan sistem kurikulum kewirausahaan untuk perguruan tinggi dan perguruan tinggi dikedepankan dengan memadukan kaidah dasar kegiatan mengajar dari perseptif proses kewirausahaan.
Kurikulumnya berorientasi pada tindakan: lebih dari 50 persen waktu program terdiri dari penelitian praktis dalam mengidentifikasi peluang bisnis, menilai sumber daya untuk mendirikan dan mengarahkan bisnis, dan belajar dari pengusaha sukses di perusahaan mereka dan di kelas.
Paparan ini mencoba menyajikan perkembangan kurikulum kewirausahaan, evaluasi kurikulum, dan program merdeka belajar bidang kewirausahaan.
Pengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di IndonesiaTogar Simatupang
Indonesia tengah berada pada perangkap penghasilan menengah.
Apakah Indonesia bisa keluar dari perangkap pengasilan menengah?
Bioekonomi: gelombang ekonomi berikutnya
Bagaimana memetik peluang dari pengembangan bioekonomi?
Apa yang perlu dilakukan Sekolah Ekspor ke depan?
Pengembangan Rantai Nilai (Value Chain Development)Togar Simatupang
Perubahan dalam kondisi ekonomi dan sosial, termasuk meningkatnya keragaman kebutuhan konsumen, perubahan perilaku pembelian, dan globalisasi aktivitas perusahaan, mendorong inovasi di sektor industri, distribusi, dan ritel.
Kemampuan perusahaan untuk mengelola rantai pasokan yang bertanggung jawab secara rumit dapat dipersulit dengan perubahan yang cepat dan preferensi konsumen yang seringkali tidak dapat diprediksi.
Seringkali, biaya keuangan untuk meningkatkan layanan mungkin terlalu tinggi untuk ditanggung oleh satu organisasi. Dalam hal demikian, mengandalkan inisiatif kolaboratif mungkin merupakan strategi yang lebih baik.
Perhatian bukan lagi melulu pada perusahaan tetapi pada kolaborasi rantai nilai yang memiliki dampak penting pada peningkatan nilai dan bukan hanya pasokan barang atau jasa.
Masa depan rantai pasokan didasarkan pada kolaborasi, konektivitas dan ketangkasan, dan yang paling penting, menjadi ulet atau memiliki resiliensi.
Pendekatan rantai nilai memberikan pemahaman bagaimana meningkatkan berbagai tahapan dalam rantai nilai, memberikan wawasan tentang bagaimana merancang strategi bisnis yang memanfaatkan manajemen rantai nilai untuk menciptakan nilai, dan menimbulkan pertanyaan penting tentang implikasi rantai nilai bagi masa depan yang didorong oleh teknologi digital.
Paparan ini membahas masalah konseptual rantai nilai dan memperkenalkan pengembangan rantai nilai yang dapat berkontribusi pada inovasi.
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisataTogar Simatupang
Bagaimana situasi kekinian di lapangan atau di daerah?
Bagaimana ada upaya/inovasi, bentuk kearifan lokal dalam melakukan mitigasi dan memperkuat resiliensi?
Apa upaya kita yang lebih kreatif dan inovatif untuk merespons situasi kenikian?
Misalnya, industri pariwisata menghadapi dilema rendah sentuh dan tinggi sentuh, bagaimana membuat aspek kesehatan dan aspek ekonomi agar hadir keyakinan dan kepercayaan para wisatawan?
Skema yang menjadi luaran:
Kerangka dan pedoman (brief policy) yang dirumuskan di dalam rangka mitigasi dan resiliensi usaha
Strategi dan skenario apa yang dilakukan di jangka pendek dan menengah, seperti apa etapenya sehingga tercapai percepatan: langkah memperkuat upaya program pemulihan industri pariwisata dan kreatif
Saat ini sudah ada skema tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi
Di bagian mana mitigasi dan resiliensi bisa mempercepat pemulihan?
Apakah dapat dilakukan penajaman untuk fokus dan rencana tindak?
Pengembangan Usaha Budidaya Tanaman Pangan Berskala Besar (food estate)Togar Simatupang
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memberikan peringatan kemungkinan krisis pangan yang melanda dunia akibat pandemi Covid-19 dan juga pergantian musim dinilai tidak bisa diprediksi.
Pemerintah merespons peringatan FAO untuk menggarap masalah pangan dengan melakukan pengembangan food estate.
Konsep food estate memungkinkan Indonesia mampu memproduksi pangan secara masif sekaligus mengendalikan sistem produksi komoditas keamanan pangan.
Rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food Estate di Kalteng dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional dipandang sebagai bagian dari kedaulatan negara.
Food estate dianggap sebagai upaya memodernisir kegiatan di sektor pertanian karena penyempitan lahan pertanian memperlemah petani untuk swa sembada pangan.
Namun program food estate merupakan cerita lama yang belum membukukan kisah sukses. Proyek food estate memerlukan investasi yang sangat besar dan sebaiknya mempelajari kegagalan program sebelumnya untuk diperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Food estate perlu dirancang secara sistem pangan berkelanjutan. Sejak tahap perencanaan perlu saling bekerja sama mulai dari persiapan lahan, aspek produksi, aspek distribusi, dan aspek pemasaran dengan konsep.
Paparan ini mencoba untuk menawarkan pola pengembangan food estate sebagai konsep pertanian modern yang memiliki pola kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan peluang sukses.
Langkah pertama ketika merencanakan dan menulis makalah penelitian adalah memilih topik yang bagus.
Topik penelitian yang didefinisikan dengan baik adalah titik awal dari setiap proyek penelitian yang berhasil.
Topik yang baik adalah yang relevan dengan tugas kedalaman tesis dan memiliki cukup informasi yang tersedia untuk digunakan.
Topik penelitian dapat diartikan sebagai kejadian, peristiwa, atau fenomena yang dijadikan subjek atau masalah yang menarik minat peneliti saat melakukan penelitian.
Topik dapat berupa persoalan pokok yang memerlukan pemecahan, penjelasan, pendeskripsian, dan penegasan lebih lanjut.
Memilih topik adalah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengeksplorasi, mendefinisikan, dan memperbaiki ide-ide mereka.
Topik yang dipilih haruslah penting untuk diteliti. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih topik yang penting yaitu: pertama, sumbangan hasil penelitiannya dapat memenuhi minat akademis dan minat masyarakat luas; kedua, sifat topik tidak merupakan duplikasi dari topik-topik yang telah diteliti oleh orang lain.
Untuk mempermudah pemilihan topik, maka perlu suatu pendekatan untuk memilih topik yang baik dan menguraikan topik ke dalam kalimat pertanyaan dan mengetahui kebutuhan data, proses atau metode pengolahan, dan luaran dari suatu topik penelitian yang perlu diuraian dengan jelas dan analitis.
Presentasi ini akan membantu Anda memilih subjek yang menarik minat Anda, dan memperhalus subjek tersebut ke topik tertentu.
Keberhasilan bersaing tergantung pada peningkatan kinerja rantai pasokan di mana kemampuan untuk berinovasi terletak di dalam hubungan yang baik di antara mitra bisnis yang merupakan anggota rantai pasokan.
Anggota rantai menjadi entitas bisnis independen yang seringkali memiliki tujuan bisnis yang saling bertentangan.
Mitra dalam rantai pasokan harus menyetujui struktur tata kelola bersama yang akan mengarahkan hubungan mereka dan mengurangi ancaman oportunisme dalam suatu pertukaran.
Tata kelola adalah struktur yang memastikan bahwa keputusan dibuat yang mengarah pada nilai jangka panjang, berkelanjutan untuk entitas seperti perusahaan atau, dalam hal ini, kolaborasi formal antara banyak organisasi.
Mekanisme tata kelola harus dirancang untuk mengakomodasi potensi tujuan yang saling bertentangan dari anggota independen.
Tujuan dari paparan ini adalah untuk menyajikan model dari mekanisme tata kelola dalam memungkinkan koordinasi antara mitra dalam rantai pasokan.
Membangun Keunggulan Bersaing dalam Kerangka Governansi yang Baik (Good Corpo...Togar Simatupang
Governansi perusahaan adalah seperangkat prinsip yang mencakup tujuan ekonomi dan sosial serta antara tujuan individu dan kolektif sehingga dapat menyelaraskan kepentingan berbagai pemegang kepentingan untuk pencapaian keunggulan bersaing.
Apakah perkembangan governansi perusahaan terkini membantu perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing?
Paparan ini melengkapi upaya untuk mengemukakan argumen bahwa keunggulan bersaing perusahaan muncul dari sistem governansi perusahaan yang baik.
Sistem Manajemen Rantai Pasok Digital di Masa Kenormalan Baru
Membahas tentang Sistem Manajemen Rantai Pasok Digital dan bagaimana sistem dapat dikembangkan untuk memasuki masa kenormalan baru.
Webinar Asosiasi Sistem Manajemen (ASM): “Reformulasi Sistem Manajemen dalam Menghadapi Tatanan Kenormalan Baru” pada hari Kamis 25 Juni 2020
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
ORDER https://wa.me/6282186148884 , Pelita Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Beton dan Paving Block. Paving Untuk Taman, Pelita Mas Paving Block, Pengunci Paving, Pengunci Paving Block, Pinggiran Paving.
Temukan keindahan luar biasa dalam taman paving kami yang eksklusif. Dengan desain yang elegan dan tahan lama, taman paving kami menciptakan ruang luar yang memikat. Pilihlah kualitas terbaik untuk keindahan yang abadi. Jual taman paving, wujudkan taman impian Anda hari ini!
Kami melayani pengiriman ke area Kota Malang dan Kota Batu. Kami Juga melayani Berbagai Macam Pemesanan Genteng Beton dan Paving Block dalam jumlah Besar untuk keperluan Perumahan, Perkantoran, Villa, Gedung, Pembangunan Kampus, Masjid, dan lainnya.
Produk yang kami produksi terdiri dari :
1. Genteng Beton Multiline
2. Genteng Beton Urat Batu
3. Genteng Beton Royal
4. Genteng Beton Vertical
5. Wuwung Genteng
6. Paving ukuran 20x20, 10,5x21, Diagonal
7. Kanstin dan Topi Uskup
8. Pagar Panel
9. Paving Corso 50x50
10. Paving Grass Block Lubang
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi :
Pabrik Genteng Beton dan Paving Pelita Mas
Jl Raya Tlogowaru No 41, Tajinan, Kedungkandang, Malang
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Lokasi Pabrik kami
https://maps.app.goo.gl/bmDrQ87yF6gQvHnf8
Urgensi Pelaksanaan dan Praktik Terbaik Registrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi
1. Urgensi Pelaksanaan dan Praktik
Terbaik Registrasi Sumber Daya
Peralatan Konstruksi
Togar M. Simatupang
Institut Teknologi Bandung
Dipresentasikan pada kegiatan Diskusi Kelompok Terarah
“Pembahasan Ruang Lingkup Draf Permen PUPR tentang Registrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi"
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Jakarta – Kamis 3 September 2020
2. Kilasan
• Pengantar
• Rantai Pasok Konstruksi
• Rantai Pasok Alat Berat
• Persoalan Registrasi Alat Berat
• Urgensi Pelaksanaan Registrasi Alat Berat
• Penutup
2
3. Pengantar
• Registrasi alat berat konstruksi merupakan suatu langkah awal yang diharapkan mampu
menjawab belum tersedianya informasi alat berat secara komprehensif, waktu riil, dan dapat
dipercaya antara lain terkait jumlah/populasi, lokasi/posisi, kondisi/kinerja, status kepemilikan,
umur layanan, dan lain sebagainya.
• Ketersediaan informasi tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak (stakeholders) terkait baik
pengguna, penyedia jasa konstruksi, dan produsen/pemasok dalam menyusun rencana program
kerja maupun kelancaran usaha mereka.
• Ketersediaan informasi yang kredibel akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
• Paparan ini bertujuan untuk mengungkapkan pentingnya Registrasi Alat Berat Konstruksi pada
perusahaan vendor, perusahaan rental, dan Badan Usaha Jasa Konstruki (BUJK) dalam rangka
memperkuat sistem pasok alat berat konstruki nasional dalam menjamin ketersediaan alat berat
untuk mendukung pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
• Urgensi Penyusunan Basis Data Alat Berat diketahui melalui pembahasan Registrasi dan kaji
banding Pengelolaan Registrasi Alat Berat di Negara Maju.
3
6. Definisi Alat Berat
• Alat berat adalah alat dan/atau mesin layak pakai yang digunakan sebagai alat
bantu untuk menyelesaikan pekerjaan atau menghasilkan sesuatu.
• Ciri alat berat antara lain alat pengangkat, alat penanganan bahan, alat
pemindah, alat pembangkit listrik, dan tidak digunakan di jalan raya.
• Siklus alat berat: beli-pakai-rawat-jual-buang
• Operator alat berat masuk dalam Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia dalam
kategori 833 Operator mesin pertanian dan mesin bergerak lainnya.
6
8. Tujuan Rantai Pasok Alat Berat Konstruksi
• Pencapaian kondisi terpenuhinya alat berat bagi penyelenggaraan konstruksi yang
tercermin dari tersedianya alat yang cukup dan baik mutunya secara efektif dan
efisien.
• Kepastian berusaha bagi pengusaha alat berat dalam membantu pemerintah
dalam pembangunan infrastruktur.
• Para aktor bisnis alat berat:
• Pengguna, Pemilik, Agen tunggal (distributor), Pabrikan, Pelayanan Pekerjaan (kontraktor)
• Penyewaan, Lelang, Pembiayaan, Sewa Guna Usaha (SGU), Rekondisi, Perawatan dan
Perbaikan, Penjualan Suku Cadang, Importir, Pengangkutan (mobilisasi dan demobilisasi)
8
9. Struktur Rantai Pasok Alat Berat Konstruksi
9
Pemilik
Alat Berat
Pengguna
Alat Berat
Investasi
Konstruksi
Agen Alat
Berat
Produsen
Alat Berat
Siklus
Investasi
Siklus
Produksi
Siklus
Pembelian
Siklus
Penggunaan
Lingkup Pengaruh Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Ketersediaan dan
Produktivitas Alat Berat
11. Asosiasi
• Hinabi (Asosiasi Industri Alat Besar Indonesia) (Heavy Equipment Manufacturer
Association of Indonesia) (http://www.hinabi.org/)
• Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) (Association of
Indonesian Sole-Agents for Heavy Equipment)
• Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI) (Indonesian
Heavy Construction Equipment Ownership Association)
• Asosiasi Perusahaan Rekondisi Indonesia (APRI)
• Asosiasi Pengusaha Rekondisi Alat Berat dan Truk Indonesia (Aparati)
• Asosiasi Kontraktor Indonesia
• Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi)
(http://www.gapensi.org/)
11
13. Target Pembangunan Infrastruktur
• Kualitas dan produktivitas pekerjaan konstruksi tergantung alat berat yang
digunakan.
• Kesiapan para kontraktor dan perusahaan pemilik peralatan alat berat:
• Berapa kebutuhan peralatan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur?
• Berapa jumlah peralatan yang tersedia saat ini dan bagaimana kondisinya?
• Apa saja spesifikasi dan teknologinya (tipe, merek, nomor mesin, umur, status)?
• Bagaimana sebaran alat berat (keberadaan)?
• Belum adanya informasi alat berat baik kebutuhan dan ketersediaannya.
13
14. Kesimpangsiuran Data
14
Sumber: Data Bisnis: Perbandingan Jumlah Alat Berat Versi PU & Appaksi, 16 Feb 2015, 19:01 WIB - Oleh: Ajijah
https://m.bisnis.com/amp/read/20150216/550/1060801/data-bisnis-perbandingan-jumlah-alat-berat-versi-pu-appaksi
15. Pentingnya Registrasi Alat Berat
• Keberadaan atau domisili kepemilikan alat berat belum merata, 68 persen masih berada di Jakarta
sedangkan sisanya menyebar di beberapa provinsi di Indonesia
• Permen PUPR No. 31 tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa
Konsultasi, para pengusaha pemenang tender proyek Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dengan nilai Rp 200 miliar ke atas, diwajibkan untuk memiliki alat berat, atau leasing alat berat.
• Kesepakatan bersama untuk melakukan Registrasi Alat Berat pada BUJK, Swasta, Pemerintah
Pusat / Daerah dan usaha penyewaan alat berat (rental) telah dilakukan oleh Dirjen Bina
Konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Nasional (LPJKN), dan Asosiasi Pengusaha
dan Pemilik Alat Berat Konstruksi Indonesia (APPAKSI) pada tanggal 13 Pebruari 2015.
• Registrasi kepemilikan melalui website, www.mpk.binakonstruksi.pu.go.id
15
16. Kebijakan dalam batas pengaruh PU
Apa yang dapat dipengaruhi? PEMILIK dan KONTRAKTOR: bagaimana pemilik mau
beli (inves) alat dan bagaimana alat tersedia dan berfungsi dengan baik?
1. Mengembangkan jejaring kerjasama antar pelaku rantai pasok alat berat:
persyaratan keanggotaan rantai pasok konstruksi; fasilitas konsolidasi (WEB
atau cloud computing) mengarah kepada lelang, sewa-menyewa, jual-beli;
dokumen lelang dengan basis dukungan rantai pasok alat berat.
2. Mengembangkan sistem pemantauan status alat berat konstruksi: registrasi
alat (pendaftaran), penggunakan GPS yang terhubung dengan portal internet.
16
Catatan:
PP 22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OI7 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 26
(2) Sumber daya peralatan Konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi harus teregistrasi oleh Menteri dalam
Sistem lnformasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi penggunaan sumber daya material dan peralatan Konstruksi dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
17. Prakarsa #1 Jejaring Kerjasama Antar Pelaku Alat
Berat Konstruksi
Jejaring Pemilik
Alat Berat
Jejaring
Angkutan Alat
Berat
Katalog Alat Berat
Jejaring Pengguna
Alat Berat
Jaringan transaksi
alat berat
Konsolidasi pemilik
dan pengguna
dalam menjaga
keseimbangan
permintaan dan
penyediaan
17
18. Prakarsa #2 Registrasi dan Sistem Pemantauan
Status Alat Berat Konstruksi
Jumlah Alat Berat
yang siap digunakan
Alat Berat yang
sedang digunakan
Alat Berat rongsokan
(grounded)
Pembelian
Alat Berat
mobilisasi
demobilisasi
Tingkat
Kebutuhan
Alat Berat
#2. Sistem Pemantauan Alat Berat
Utilisasi Alat
Yang Tinggi
Laju Investasi
Alat Berat
Agen Alat
Berat
Standarisasi
Alat
Registrasi Alat Berat
Konstruksi
Infrastruktur
18
19. Registrasi dan Identifikasi Peralatan Konstruksi
• Fungsi dari Regident Sumber Daya Peralatan Konstruksi, yaitu untuk :
1. Tertib administrasi
2. Pengendalian dan pengawasan peralatan kontsruksi
3. Dukungan Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan
4. Perencanaan, operasional mobilisasi alat berat untuk pekerjaan konstruksi
5. Perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data untuk
mendukung pengembangan bidang yang terkait dengan sumber daya peralatan
alat berat.
• Penerbitan dan pemberian bukti Regident Peralatan Konstruksi dalam hal
pengarsipan, meliputi penandatanganan, pencetakan, dan penyerahan:
• Dokumen pemberi legitimasi kepemilikan peralatan: nomor registrasi peralatan,
nama pemilik, alamat pemilik, nomor kartu induk kependudukan, merek, tipe, jenis,
model, tahun pembuatan.
• Surat Tanda Registrasi Pengoperasian (STRP), dan
• Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian (TNRP).
19Sumber: Modifikasi dari Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
20. Perekaman Nomor
Peralatan
Pencatatan Registrasi,
Penerbitan dan pemberian
bukti Regident
Pencatatan Registrasi
Otentifikasi Nomor Peralatan
Pemberian
Informasi
Peralatan
Cek Otentifikasi
SWITCHING
SWITCHING
Basis Data
ERI
Permintaan Registrasi
Peralatan Konstruksi
Digunakan oleh Pihak
Berkepentingan
Sistem Umum Registrasi Alat Berat
Pengisian Data dan
Unggah Dokumen
Internet
Server Aplikasi Web
Machine Data Server
Web Server
Catatan: ISO/TS 24534-5:2016 provides the requirements for an Electronic Registration Identification (ERI)
20
22. Kaji Banding Praktik Terbaik
• Pemantauan, Keamanan, dan Asuransi
• Filipina
• Amerika: the National Equipment Register atau NER
(http://www.ner.net/)
• UK's Official Construction Equipment Security and
Registration Scheme – CESAR
(https://www.cesarscheme.org/about.php)
• Garansi, Pemeliharaan (maintenance), Sertifikat
keandalan (WOF)
• HELPtech
• KOMTRAX
• Keselamatan (safety)
• Niaga: jual, beli, sewa:
• Heavy Equipment Registration
• IronBlock
• Asamreges
• Bigalia
• Online Heavy Equipment Rental Marketplace
22
23. Filipina
• Heavy Equipment Registration Act of 2004
• Tujuan:
• Pemantauan alat berat konstruksi
• Penanggulangan penyalahgunaan oleh kontraktor
• Jenis alat berat utama: earthmoving equipment, compaction
equipment, lifting equipment, excavating equipment.
• Registrasi ke the Construction Industry Authority of the Philippines
(CIAP).
23
Sumber: http://www.congress.gov.ph/download/billtext_13/hb00246.pdf
24. 24
Sumber: The National Insurance Crime Bureau (NICB) 2013 Theft Report at http://blog.orbcomm.com/heavy-
equipment-theft-a-big-problem-for-fleet-owners/
27. KOMTRAX adalah sistem
pelacakan mesin nirkabel
yang dikembangkan oleh
Komatsu Limited untuk
meningkatkan produktivitas
mesin dengan memberikan
akses internet yang cepat
dan mudah ke informasi
mesin utama.
Sumber: Komtrax, http://www.komatsuindia.in/komtrax.php
27
29. IronBlock
IronBlock adalah platform
terdesentralisasi global
yang dirancang untuk
memfasilitasi kesepakatan
dan mengoptimalkan
layanan pasar mesin
khusus - tanpa melibatkan
perantara.
Sumber: "IronBlock Solution in Heavy Equipment Lease
and Purchase"
https://medium.com/altcoinsweekly/ironblock-solution-
in-heavy-equipment-lease-and-purchase-cf5d358e3ad2 29
30. Asamreges
Sumber: “Aplikasi Industri 4.0 Maksimalkan Produktivitas Proyek” Sabtu, 18 April 2020 Oleh: Feriawan Hidayat
https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/digital/622239/aplikasi-industri-40-maksimalkan-produktivitas-proyek
Fiki Rottriana mendirikan
startup bernama Asamreges
yang fokus menciptakan solusi
satu atap di sektor alat berat
dan konstruksi.
Melalui pengolahan data,
aplikasi menampilkan informasi
dan grafis yang bisa diakses
melalui komputer hingga
smartphone yang mudah
dipahami bagi pengguna awam
sekali pun.
30
31. Sumber: "5 Startup Teknologi Terbaru di Indonesia", September 16, 2015
http://bicarateknoo.blogspot.com/2015/09/5-startup-teknologi-terbaru-di-indonesia.html
Bigalia
Bigalia adalah sebuah situs
marketplace untuk melakukan
jual beli serta sewa - menyewa
alat-alat berat seperti dump
trucks, exavator, serta traktor-
traktor untuk pertanian.
Terdapat lima sektor yang akan
menjadi target pasar dari
Bigalia di antaranya, yaitu
pertanian, pertambangan,
kontruksi, rental, serta
kehutanan.
31
32. Model Bisnis:
Pasar Daring Peralatan
Sumber: “Business Model of Online Heavy Equipment Rental
Marketplace” https://www.fatbit.com/fab/online-heavy-
equipment-rental-marketplace-innovation/
32
33. Pemain Teratas:
Pasar Daring Peralatan
Sumber: “Business Model of Online Heavy Equipment Rental
Marketplace” https://www.fatbit.com/fab/online-heavy-
equipment-rental-marketplace-innovation/
33
35. Penutup
• Proyeksi ke depan menunjukkan peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat
dan memperluas pembangunan ekonomi dan sosial.
• Rantai pasok konstruksi yang efektif dan efisien merupakan kunci dalam pembangunan
infrastruktur.
• Pengelolaan sistem rantai rantai pasok alat berat bertujuan untuk mencapai kondisi terpenuhinya
alat berat bagi penyelenggaraan konstruksi yang tercermin dari tersedianya alat yang cukup dan
baik mutunya secara efektif dan efisien.
• Registrasi Alat berat sudah mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka menyediakan informasi
ketersediaan alat berat untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang
efisien, efektif, dan berkelanjutan.
• Perlu perincian lebih lanjut ke dalam panduan atau pedoman registrasi sumber daya peralatan
(alat berat) konstruksi untuk masing-masing pemangku kepentingan.
35