-

1. Muhammad Joni SH.MH
Managing Partner LawOfficeJoni &Tanamas

2. ❑ TM/ K adalah “aparature” dalam melaksanakan/
pemenuhan (to fulfill) hak konstitusional atas:
▪ Layanan kesehatan [Pasal 28H ayat (1)UUD 1945].
▪ HAM atas kesehatan (human rightsto health).
❑ TM/ K menjalankan tugas & tanggungjawab
konstitusional & HAM Negara cq. (terutama)
Pemerintah [Pasal 28I ayat (4) UUD 1945].
❑ Sebab itu,TM/ K berhak atas perlindugan hukum
yang berkeadilan dan pasti.

3.  DihapuskannyaKKI, MKDKI, Kolegium dalam
RUU Kesehatan dan DIM Pemerintah.
 Meniadakan majelis kehormatan disiplin ic.
MKDKI, meniadakanperlindunganhukum
dan kepastian hukum atas senhketa norma
disiplin medis.
 Absolutisme kekuasaan, tidak akan
menjamin “tumbuh subur” tatanan peradilan
disiplin.

4. ❑DIM Pemerintahyang mengambilsikap
politik hukum dihapuskannyaKetentuan
Umum/defenisi:
✓Kolegium (DIM 25).
✓OP (DIM 37).
✓KKI (DIM 38).
✓KTKI (DIM 39),
4

5. ❑ Pemerintahambil sikapmemberangus KKI(DIM 1711 sd. 1888, Pasal253 sd. 281).
❑ Hapuskan OP (DIM 2044 sd. 2047 ; Pasal 314).
❑ Hapuskan "DNA" Kolegium(DIM 2048 sd.2062; Pasal315).
❑ Bahkan hapuskanbadan peradilankehormatancq MKDKI(DIM 2063 sd.2073; Pasal
316 sd.319).
✓ Namun menggantiMKDKI itu denganmekanisme pengaduan tertulis (DIM
2074 sd 2097; Pasal320 sd. 325).
✓ Walau tidak disebut mengadu ke lembaga mana dalambunyi DIM 2074;
pasal 329 ayat 1).
✓ Hendak dialihkankelembagabaru Sistem Informasi Kesehatan
Nasional/"SIKN" (buatan Menkes)dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi (DIM 2079 Pasal321).
✓ Ajaibnya Putusan atas pengaduanhanya disebut "hasil pemeriksaan" (DIM 2081
Pasak322 ayat 2), bukan Putusan. Padahalsubstansinyaadalah Putusan
(petitum; vonnis).
✓ Bahkan Menkes berwenangmenerima ajuan PK (DIM 2091; pasal 323 ayat 1).
5

6.  TM terikat 3 norma
▪ Etika
▪ Disiplin
▪ Hukum

7. PASAL 282 AYAT (1) HURUFA
RUU K
 Tenaga Medis danTenaga
Kesehatan dalam
menjalankan praktek berhak:
a. memperoleh perlindungan
hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai
dengan standar profesi,
standar pelayanan profesi,
dan standar prosedur
operasional”.
 DIM 1892: menambahkan
frasa “etika”
KRITIKHUKUM
▪ Ada paradoks dalam rumusan norma Pasal
282 ayat 1 huruf a aquo.
▪ Menyisihkan hak perlindungan hukum utuk
semua (for all), karena adanya diskriminasi
dengan standar-standar (&etika).
▪ Setiap orang (apalagi TM/ K) berhak atas
perlindungan hukum (terasuk bantuan
hukum).
▪ Adanya anasir pembatasan=norma
diskriminatif.
▪ Jika sesuai sp, spp, spo, & etika: tidak ada
kesalahan ataupun kelalaian.
✓ Tidak ada pelanggaran disiplin medis.
✓ Justru modalitas untuk “konsep hukum”
menyokong imunitas TM/ K.

8. PASAL 326 RUUK
 “Setiap Pasien yang
dirugikan akibat kesalahan
Tenaga Medis atauTenaga
Kesehatan dapat meminta
gantirugi sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan”
KRITIKHUKUM
 Pasal ini “pro gugat”, karena
menggunakan frasa
‘kesaahan’. Bukan ‘kelalaian’.
 Pasal ini tidak mengandung
norma/ frasa & lepas dari
konteks menjalankan praktek
profesi M/ K..
 Gagal membedakan tg jawab
atas norma etika, disiplin,
hukum.