1. www.futurumcorfinan.com
Page 1
Derivatif dan Lindung Nilai: Kontrak
Forward Valuta Asing Antara Akuntansi dan
Perpajakan (Bagian II)
Salah satu isu krusial dalam kontrak forward valuta asing (valas) ialah apakah laba
atau rugi perubahan nilai wajar kontrak forward valas yang timbul bisa dipersamakan
dengan laba atau rugi selisih kurs. Hal ini dikarenakan terkait dengan pengakuan laba
atau rugi dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Isu lain yang tidak kalah
menarik ialah bila Wajib Pajak tidak memanfaatkan akuntansi lindung nilai menurut
PSAK 50/55, apakah berarti kontrak forward valas boleh disimpulkan untuk tujuan
diperdagangkan, atau tujuan spekulatif?
***
Sebagaimana dijelaskan pada artikel sebelumnya, lindung nilai melalui instrumen
kontrak forward valas merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh guna
menangani risiko perubahan kurs valas saat terjadi transaksi lintas negara. Tentunya
kontrak forward valas yang dijalankan perusahaan terdapat aspek pajak yang harus
diperhatikan.
Salah satu aspek pajak yang sering ditemukan dalam praktik dan menjadi perbedaan
pendapat antara Wajib Pajak dan fiskus ialah perlakuan laba atau rugi dari perubahan
nilai wajar pada tanggal laporan keuangan. Pasalnya, setiap Wajib Pajak badan
diwajibkan melakukan pembukuan dan terkait kontrak forward valas, Wajib Pajak
Sukarnen
DILARANG MENG-COPY, MENYALIN,
ATAU MENDISTRIBUSIKAN
SEBAGIAN ATAU SELURUH TULISAN
INI TANPA PERSETUJUAN TERTULIS
DARI PENULIS
Untuk pertanyaan atau komentar bisa
diposting melalui website
www.futurumcorfinan.com
2. www.futurumcorfinan.com
Page 2
diperkenankan menggunakan akuntansi lindung nilai (hedge accounting) dalam
menjalankan pembukuannya.
Dengan menggunakan akuntansi lindung nilai, pengaruh saling hapus pada laporan
laba rugi atas perubahan nilai wajar dari instrumen lindung nilai dan item yang
dilindung nilai dapat diakui, dengan catatan memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian
pertanyaannya, bagi Wajib Pajak yang tidak ‘memanfaatkan’ akuntansi lindung nilai,
lantas bagaimana perusahaan menyikapi laba atau rugi dari perubahan nilai wajar
kontrak forward valas antar tanggal laporan keuangan?
Terdapat ambiguitas menyikapi hal ini, karena ketika terjadi laba yang dikreditkan ke
laporan laba rugi diperlakukan sebagai bagian dari Penghasilan Kena Pajak bagi
Wajib Pajak, dan pada umumnya tidak didapatkan koreksi yang dilakukan oleh pihak
fiskus selama pemeriksaan. Sementara, ketika terjadi rugi yang dibebankan ke
laporan laba rugi, sehingga diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam
menentukan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak.
Namun, atas kerugian tersebut menjadi perdebatan antara Wajib Pajak dengan pihak
fiskus dikarenakan pihak Wajib Pajak diminta dapat menunjukkan bahwa laba (lawan
rugi) dari kontrak forward valas juga diakui oleh pihak lawan (counterparty) yang
bertransaksi. Pasalnya, kontrak forward valas adalah suatu permainan berjumlah nihil
(zero-sum game) antara pihak-pihak yang terlibat dengan profil hasil (payoffs) yang
simetris. Hal ini berarti bahwa kontrak forward akan memberikan laba dan rugi yang
sama (equal) untuk setiap pergerakan harga yang menguntungkan (bagi satu pihak)
dan tidak menguntungkan (bagi pihak lain) dengan ukuran yang sama.
Sumber: Trombley, Mark A. Accounting for Derivatives and Hedging. New York: The
McGraw-Hill, 2003. Halaman 15.
3. www.futurumcorfinan.com
Page 3
Sementara, argumen yang lain banyak berputar pada contoh-contoh laba atau rugi
yang berasal dari selisih kurs yang belum terealisasi (unrealized loss). Walaupun
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh)
menyatakan bahwa, “Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan
Objek PPh.” Kemudian, Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh menyatakan, “Kerugian dari
selisih kurs mata uang asing dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.” , dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan
Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh adalah bahwa kerugian karena fluktuasi kurs mata
uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan
secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di
Indonesia. Namun, di sini penulis ingin menegaskan bahwa laba atau rugi dari
pengakuan perubahan nilai wajar kontrak forward valas tidak dapat disamakan (dan
memang bukan merupakan) laba atau rugi selisih kurs. Hal ini berdasarkan formula
perhitungan nilai wajar kontrak forward valas di atas, di mana:
a. Tidak digunakan kurs spot pada tanggal laporan keuangan, yang pada
umumnya menjadi patokan untuk penyesuaian saldo akun-akun dalam mata
uang asing, yang menimbulkan laba rugi selisih kurs; dan
b. Digunakan selisih antara kurs forward valas pada tanggal laporan keuangan
untuk penyerahan pada tanggal penyelesaian dibandingkan dengan kurs
forward yang ada dalam kontrak forward valas, dan terdapat komponen tingkat
diskonto dan jangka waktu periode dari tanggal laporan keuangan sampai
tanggal penyelesaian kontrak forward valas.
Selanjutnya, isu berikutnya ialah tidak ‘dimanfaatkannya’ akuntansi lindung nilai
menurut PSAK 50/55 oleh pihak Wajib Pajak, apakah berarti kontrak forward valas,
yang merupakan instrumen derivatif, masuk dalam kelompok untuk tujuan
diperdagangkan (trading purposes)?
PSAK 55 (Revisi 2006) dalam bagian definisi secara spesifik mengklasifikasikan
semua derivatif yang merupakan aset keuangan atau kewajiban keuangan, sepanjang
bukan merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai
yang ditetapkan dan efektif masuk dalam kelompok diperdagangkan.
4. www.futurumcorfinan.com
Page 4
Walaupun pernyataan di atas dapat saja diperdebatkan, namun penulis ingin
menekankan perlunya menyeimbangkan sudut pandang substansi dan bentuk
legalnya (substance and form). Konsep diperdagangkan, menurut penulis, tetap
perlu diletakkan pada perspektif bahwa:
Kontrak derivatif forward valas tersebut akan dapat dianggap sebagai
“diperdagangkan” jika transaksi forward valas tersebut (dengan pihak bank atau
pihak lainnya), terutama (primarily) dilakukan untuk tujuan diperdagangkan.
Jadi, tujuan utama dan aktivitas serta hasil yang ada berikutnya perlu
membuktikan hal tersebut, di mana perusahaan Wajib Pajak memang telah
menggunakan instrumen keuangan ini terutama untuk menghasilkan laba dari
fluktuasi (jangka pendek) kurs mata uang1
.
Penggunaan nilai wajar pada umumnya mengacu kepada suatu portofolio aset
keuangan yang dikelola dan kinerjanya perlu dievaluasi pada titik waktu tertentu
berdasarkan nilai wajarnya. Namun, kontrak forward valas pada tanggal laporan
keuangan walaupun perlu dilaporkan dalam neraca (on balance sheet) pada nilai
wajar, tidak dimaksudkan untuk mengukur kinerja kontrak forward (kecuali dalam
hal digunakan akuntansi lindung nilai, di mana efektivitas lindung nilai perlu
dievaluasi).
Pemahaman diperdagangkan secara implisit biasanya dikaitkan dengan aktivitas
spekulasi2
. Komisi Eropa3
dalam membicarakan pengenaan pajak atas transaksi
keuangan, menyebutkan bahwa pendukung pengenaan pajak atas transaksi
keuangan berargumentasi bahwa kehadiran pajak akan dapat mengaitkan
perdagangan lebih dekat dengan kondisi ekonomi fundamental yang
mendasarinya dan membuat pasar keuangan berkurang tingkat volatilitasnya.
Asumsi di balik argumentasi ini adalah sebagian besar perdagangan jangka
pendek sesungguhnya merupakan perdagangan yang sangat spekulatif atau
berdasarkan perdagangan teknikal yang terutama mengandalkan pada harga-
harga aset historis tanpa mempertimbangkan data ekonomi fundamental.
Namun, dalam realitas, Komisi Eropa menyatakan bahwa telah dibuktikan akan
1
PSAK 55 (Revisi 2006) jelas tidak bermaksud bahwa pengertian “diperdagangkan” untuk
instrumen derivatif mengacu kepada adanya frekuensi pembelian dan penjualan yang (sangat)
sering dilakukan, dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka
panjang. Namun penggunaan istilah “diperdagangkan” sendiri dapat menimbulkan kerancuan
bagi pembaca PSAK 50/55.
2
Bunea-Bontas, Christina Aurora. Basic Principles of Hedge Accounting. George Bacovia
University, Bacau. MPRA Paper No. 17-072 Agustus 2009. (dapat diunduh dari
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/17072/) menyebutkan bahwa derivatif dapat digunakan untuk
dua tujuan, yaitu lindung nilai dan spekulasi.
3
European Commission. Innovative Financing at a Global Level.Commission Staff Working
Document. Brussels. 2010. Halaman 23. Dapat diunduh dari http://ec.europa.eu/taxation
customs/common/publications/com reports/ taxation/index en.htm.
5. www.futurumcorfinan.com
Page 5
sangat sulit untuk membuat pembedaan operasional yang memiliki makna
antara transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif dan non-spekulatif. Terutama
ditunjukkan bahwa horizon waktu dari suatu investasi tidak selalu merupakan
prediktor yang baik mengenai derajat ketidakpastian atau spekulasi yang
mendasari imbal hasil potensial dari investasi tersebut.
Pembicaraan tentang motif spekulasi adalah sesuatu yang sangat sulit untuk
dibuktikan, kecuali perusahaan tidak memiliki transaksi atau item yang
mendasarinya (umumnya disebut sebagai underlying) dan risiko yang akan
dilindung nilai (hedged item/risk). Risiko terkait dengan kontrak forward valas
banyak dikaitkan dengan manajemen risiko keuangan (financial risk), padahal
fokus seorang pengusaha adalah selalu pada total risiko, yaitu gabungan antara
risiko bisnis (business risk)4
dan risiko keuangan5
. Ini artinya, analisis atas laba
atau rugi yang timbul dari pengakuan perubahan nilai wajar kontrak forward
valas antar tanggal laporan keuangan, tidak dapat semata-mata dilihat pada
apakah derivatif tersebut adalah bersifat spekulatif atau tidak.
Perlu diseimbangkan analisis atas bisnis dan risiko bisnis yang terkait dengan
analisis atas risiko keuangan. Pemahaman atas bisnis Wajib Pajak akan
membantu pihak otoritas perpajakan mengerti mengapa dan bagaimana praktik
manajemen risiko (misalnya melalui instrumen derivatif berupa kontrak forward
valas) Wajib Pajak dilaksanakan.
Pemahaman yang umum mengenai kapan suatu kontrak forward valas diadakan,
adalah pada saat perusahaan memiliki kontrak penjualan produk atau pembelian
bahan baku atau mesin peralatan; atau mencatat piutang dagang atau utang dagang
dalam mata uang asing dalam pembukuan Wajib Pajak.
4
Risiko bisnis suatu perusahaan terkait dengan ketidakpastian imbal hasil atas total aset atau
investasi, atau suatu risiko inheren dalam menjalankan suatu bisnis, yang dipengaruhi oleh
faktor-faktor antara lain, variabilitas permintaan, harga jual produk, harga beli bahan baku,
kemampuan untuk penyesuaian harga jual dengan biaya-biaya, dan kemampuan
mengembangkan produk baru yang bersaing serta daya ungkit operasional (operating
leverage).
5
Risiko keuangan suatu perusahaan pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan penggunaan
utang dalam pembiayaan perusahaan. Secara fungsional, kontrak forward valas ekuivalen
dengan kegiatan meminjam dan meminjamkan dalam mata uang asing (lihat Dohring, Bjorn.
Hedging and Invoicing Strategies to Reduce Exchange Rate Exposure: A Euro-Area
Perspective. European Commission – Economic and Financial Affairs.Economic Papers 299,
Januari 2008. Halaman 7). Risiko keuangan juga dapat dikaitkan dengan pengaruh dari
fluktuasi nilai tukar (exchange rate), tingkat bunga (interest rate) dan harga komoditas
(commodity price) terhadap bisnis perusahaan. Lihat Smithson, Charles W. Managing Financial
Risk: A Guide to Derivative Products, Financial Engineering, and Value Maximization. New
York: The McGraw-Hill, 1998. Bab 1.
6. www.futurumcorfinan.com
Page 6
Dalam praktik bisnis, perusahaan tetap dimungkinkan untuk memasuki suatu kontrak
forward valas untuk aktivitas lindung nilai, bahkan terhadap transaksi pembelian dan
penjualan yang belum terjadi, atau dalam istilah PSAK 50/55, prakiraan transaksi
(forecasted transactions).
Prakiraan transaksi sudah terikat secara kontrak atau hanya semata-mata dapat terjadi
berdasarkan praktik bisnis perusahaan di masa lampau atau yang diharapkan. Jadi,
prakiraan transaksi dapat melibatkan transaksi yang secara kontrak belum pasti, atau
suatu kontrak yang beberapa klausul (misalnya menyangkut harga, kuantitas, termin,
kurs, dan lain-lain) masih dapat berubah-ubah. Dengan demikian, suatu perusahaan
dimungkinkan untuk memasuki suatu kontrak forward valas, yang bertujuan untuk
mengalihkan risiko yang terkait dalam transaksi-transaksi bisnis yang akan diadakan
untuk beberapa bulan ke depan, misalnya berdasarkan proyeksi penjualan atau
pembelian per 3 (tiga) bulan.
Kemudian, isu terakhir adalah adanya argumentasi bahwa perubahan nilai wajar
kontrak forward valas antar tanggal laporan keuangan yang dibebankan atau
dikreditkan ke laporan laba rugi adalah laba atau rugi yang belum terealisasi. Eiteman,
dkk (2007, bab 8) terkait eksposur perpajakan dari mata uang asing menyebutkan,
“The tax consequence of foreign exchange exposure varies by country. As a general
rule, however, only realized foreign exchange losses are deductible for purposes of
calculating income taxes. Similarly, only realized gains create taxable income.
“Realized” means that the loss or gain involves cash flows.” Di sini, diutarakan bahwa
sebagai aturan umum, hanya laba atau rugi selisih kurs yang sudah terealisasi, atau
kata lain, melibatkan arus kas, yang dapat diakui sebagai laba atau rugi untuk tujuan
penghitungan Pajak Penghasilan.
Kembali, mengacu argumentasi penulis di atas, laba atau rugi yang timbul dari
perubahan nilai wajar kontrak forward valas antar tanggal laporan keuangan, bukan
merupakan laba atau rugi selisih kurs sebagaimana yang disebutkan oleh Eiteman,
dkk di atas. Sebagai tambahan, kembali ke Pasal 28 ayat (5) UU KUP disebutkan
bahwa, “Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel
akrual atau stelsel kas.” Kemudian dalam memori penjelasannya diterangkan bahwa,
a. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam
arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu
terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan
biaya itu dibayar secara tunai.
7. www.futurumcorfinan.com
Page 7
b. Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas
penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.
Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-
benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru
dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu
periode tertentu. Stelsel kas kemudian dibagi dua dalam penerapannya:
1. Stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan
pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada
saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar.
2. Stelsel (kas) campuran, yaitu stelsel kas untuk tujuan perpajakan.
Dengan cara stelsel kas murni, pemakaian stelsel kas murni dapat mengakibatkan
penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan
dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan
pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam
memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
1. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh
penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok
penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
2. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat
diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat
dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
3. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam UU KUP mengenai pembukuan,
hanya dikenal dua stelsel yaitu stelsel akrual dan stelsel kas campuran, dan tidak
dikenal apa yang disebut sebagai stelsel akrual campuran kas atau realisasi kas.
Artinya, bagi Wajib Pajak, penggunaan stelsel/dasar akrual, tidak dapat dicampur
dengan konsep realisasi, di mana laba atau rugi dari perubahan nilai wajar kontrak
forward valas diakui untuk tujuan perpajakan hanya pada saat realisasi jual beli mata
uang asing, yaitu pada tanggal penyelesaian (settlement).
8. www.futurumcorfinan.com
Page 8
Perlakuan Perpajakan di Amerika Serikat
Prof. Alvin C. Warren, Jr. dari Harvard Law School6
, menyatakan terkait dengan
lindung nilai bisnis (business hedge), disebutkan mengenai praktik perpajakan di
Amerika Serikat, bahwa transaksi yang memberikan lindung nilai atas risiko yang
terjadi dalam aktivitas yang mendatangkan laba biasa (ordinary income) dapat
menghasilkan laba atau rugi pengalihan harta (capital gains or losses)7,8
. Dalam
rangka mengeliminasi diskontinuitas yang diakibatkannya, Internal Revenue Code
sejak 1999 memperbolehkan pemadanan (matching) laba dan rugi dalam aktivitas
lindung nilai (Internal Revenue Code §1221)
Terkait dengan pengenaan pajak atas perubahan nilai pasar (halaman 28), ketentuan
pajak mewajibkan (atau memperbolehkan) pengenaan pajak berjalan atas perubahan
nilai pasar (umumnya dikenal sebagai pengenaan pajak mark-to-market) untuk
kategori terbatas dari kontrak-kontrak keuangan, di antaranya, kontrak futures yang
diatur, kontrak mata uang asing, opsi non-ekuitas, dan opsi ekuitas dealer (sejak
tahun 1981 mengacu ke Internal Revenue Code §1256). Laba dan rugi yang terjadi
diperlakukan sebagai laba atau rugi pengalihan harta (capital gains or losses) jangka
pendek sebesar 40% dan 60% sisanya sebagai laba atau rugi pengalihan harta jangka
panjang.
Terkait dengan transaksi mata uang asing (foreign currency transactions) (halaman
27-28), dikatakan bahwa sejak tahun 1986, Internal Revenue Code telah menetapkan
pengenaan pajak atas laba dan rugi yang diakibatkan perubahan nilai kurs, relatif
terhadap US Dolar, bahwa dengan beberapa pengecualian, laba atau rugi semacam
6
Warren, Alvin C., Jr. U.S. Income Taxes of New Financial Products. 88 Journal of Public
Economics 899. 2004. Dapat diunduh dari http://elsa.berkeley.edu/~burch/Warren.pdf.
Halaman 17.
7
Berdasarkan ketentuan perpajakan di Amerika Serikat, laba atas pengalihan harta dikenakan
pajak pada tarif yang sama seperti laba biasa, namun untuk dapat mengurangi rugi atas
pengalihan harta bersifat terbatas.
8
Perlu dipertimbangkan juga apakah piutang dagang dan utang dagang dapat dikategorikan
sebagai bagian dari modal usaha, sehingga relevan untuk diperlakukan sebagai laba atau rugi
dari pengalihan harta, perlakuan yang diberikan kepada keuntungan dari transaksi swap.
Dalam OECD Committee on Fiscal Affairs: Taxation of New Financial Instruments (1994),
penghasilan dari transaksi swap (yaitu suatu transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih
yang melakukan kontrak pertukaran pembayaran bunga dan/atau pokok yang penentuan
tingkat bunganya dihitung berdasarkan jumlah nosional) dapat diklasifikasikan sebagai
keuntungan penghasilan harta karena aktiva atau pasiva yang nilainya dilindungi
merupakan modal usaha (capital asset and capital liability). Selain itu, aktivitas lindung
nilai atas aktiva/pasiva merupakan bagian dari portofolio investasi untuk merespons perubahan
dalam pasar uang. Sebagaimana dikutip dari Widiastuti, Ni Putu Eka. Pengenaan Pajak
Penghasilan atas Transaksi Swap di Indonesia. Equity/Volume 2/No. 1/Juli -Desember 2005,
halaman 52-53.
9. www.futurumcorfinan.com
Page 9
ini pada umumnya dikenakan pajak berdasarkan realisasi dan biasanya termasuk
dalam laba atau rugi biasa (ordinary), dan bukan penghasilan harta (capital).
Dalam beberapa kasus, ketentuan pajak mengintegrasikan lindung nilai atas mata
uang asing dengan transaksi yang saling-hapus (offsetting), seumpama pinjaman,
untuk mencegah perlakuan yang tidak konsisten dari arus kas yang terkait (Internal
Revenue Code §988(d)). Ketentuan pajak di Amerika Serikat memberikan contoh
pinjaman yang dikaitkan dengan perjanjian swap mata uang asing, yang analisisnya
dijadikan satu kesatuan (Treasury Regulations 1.988-5(a)(9)(iv)(ex.1).
Konsep Realisasi dalam Stelsel/Dasar Akrual untuk Tujuan Perpajakan
Dalam memahami konsep realisasi dalam stelsel/dasar akrual untuk tujuan perpajakan
perlu memperhatikan kehadiran PSAK 50/55 dan ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP
beserta penjelasannya. Berdasarkan PSAK 50/55, seluruh instrumen derivatif perlu
diakui pada neraca pada nilai wajar tanggal laporan keuangan, dan seluruh perubahan
nilai wajarnya antar tanggal laporan keuangan dibebankan/dikreditkan ke laporan laba
rugi, sedangkan akuntansi lindung nilai masih bersifat opsional.
Kemudian, dalam ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP beserta penjelasannya
ditegaskan bahwa hanya dikenal 2 (dua) dasar penyusunan laporan keuangan, yaitu
stelsel akrual dan kas campuran. Sedangkan, penerapan pengakuan nilai wajar dan
perubahan nilai wajar adalah bagian dari stelsel akrual, maka pihak Wajib Pajak
dihadapkan pada dilema pada saat pengkreditan atau pembebanan laba atau rugi
yang timbul dari perubahan nilai wajar kontrak forward valas antara tanggal laporan
keuangan, dilema mana potensial menimbulkan sengketa perpajakan dengan pihak
otoritas perpajakan.
Sepanjang UU KUP belum mengalami perubahan di mana diperkenalkan konsep
realisasi ke dalam stelsel akrual untuk transaksi-transaksi tertentu yang dapat
dikategorikan sebagai bagian dari instrumen keuangan baru. Menurut penulis, pihak
Wajib Pajak tetap memiliki hak untuk memperlakukan laba atau rugi yang timbul dari
perubahan nilai wajar kontrak forward valas sebagai penambah atau pengurang
penghasilan bruto untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak, sepanjang, antara lain:
Tidak terdapat indikasi kontrak forward valas digunakan terutama untuk tujuan
spekulatif atau mengambil untung dalam jangka pendek. Karena menyangkut
penentuan kurs di masa depan, dalam kadar tertentu, selalu ada unsur
spekulatif.
10. www.futurumcorfinan.com
Page 10
Arus kas dari realisasi kontrak forward valas digunakan terutama untuk
menyelesaikan transaksi-transaksi yang mendasarinya.
Diperkenalkannya konsep realisasi ke dalam stelsel akrual untuk situasi tertentu9
,
dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa perpajakan berdasarkan akrual juga
menimbulkan kesulitan baik bagi pihak Wajib Pajak maupun otoritas perpajakan,
mengenai keharusan melakukan valuasi aset dan liabilitas, yang dapat menimbulkan
biaya tinggi dalam administrasi demi pemenuhan perpajakan di mana tidak terdapat
pasar yang jelas untuk menetapkan nilai pasar yang wajar10
. Di samping itu,
pengenaan pajak berdasarkan realisasi juga membantu pihak Wajib Pajak untuk lebih
dapat memadankan (matching) pengeluaran/penerimaan arus kas dari kontrak forward
valas dengan transaksi yang mendasarinya, sehingga terjadi manajemen arus kas
yang lebih baik.
Diperkenalkannya konsep realisasi juga mengurangi permasalahan dengan akuntansi
lindung nilai, terutama untuk bagian yang tidak efektif dari aktivitas lindung nilai
(ineffective portion of hedging activities) yang perlu dibebankan/dikreditkan ke laporan
laba rugi.
William F. Fox, professor ekonomi, dan Michael J. McIntyre, professor hukum,
menyebutkan bahwa ada 5 (lima) tujuan umum yang perlu dicapai oleh kebijakan
perpajakan yang tepat untuk derivatif dan instrument keuangan inovatif lainnya11
:
1. Kepastian (certainty). Bagi pihak Wajib Pajak untuk dapat menggunakan
instrumen derivatif dalam manajemen risiko, mereka perlu memperoleh
kepastian mengenai bagaimana pengenaan pajak atas laba atau rugi yang
timbul dari instrumen-instrumen tersebut.
2. Kesebandingan (comparability). Perlakuan pajak atas instrumen derivatif yang
digunakan untuk aktivitas lindung nilai suatu transaksi bisnis tertentu seharusnya
sebanding (compatible) dengan perlakuan pajak dari transaksi bisnis itu sendiri
agar lindung nilai dapat benar-benar bekerja secara efektif. Misalnya, jika
seorang Wajib Pajak melakukan pembelian peralatan mesin dari luar negeri, dan
juga kemudian mengadakan kontrak forward valas untuk lindung nilai dari risiko
fluktuasi mata uang asing terkait dengan piutang dagang dari penjualan ekspor,
9
Australian Tax Office sudah memperkenalkan aturan pengaturan kejadian realisasi dalam
transaksi yang melibatkan mata uang asing (http://www.ato.gov.au/content/71437.htm).
10
Permasalahan penentuan nilai wajar untuk pengalihan aset tak berwujud (intangibles) juga
ditemukan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penetapan harga
transfer (transfer pricing).
11
Fox, William F., dan Michael J. McIntyre. Globalization and Tax Design in Developing
Countries. Draft 26 Maret 2003. Halaman 50-56.
11. www.futurumcorfinan.com
Page 11
laba atau rugi dari kontrak forward harusnya diperlakukan sama dengan laba
atau rugi yang timbul dari bisnis ekspor.
3. Kewajaran (fairness). Secara umum, ini bertujuan agar para Wajib Pajak dalam
situasi yang sama atau dapat disebandingkan, akan menerima perlakuan
perpajakan yang sama atau dapat disebandingkan pula.
4. Konsistensi atau taat asas (consistency). Mengingat instrumen derivatif adalah
instrumen yang luar biasa fleksibel, sejauh mungkin ketentuan perpajakan untuk
pengenaan pajak atas derivatif, perlu memperlakukan berbagai tipe derivatif
yang berbeda, dengan cara yang sama ketika karakteristik ekonomi yang
mendasari derivatif adalah sama.
5. Anti-penyalahgunaan (anti-abuse). Aturan anti-penyalahgunaan perlu ditegaskan
dalam lingkup yang tetap memungkinkan otoritas perpajakan untuk melakukan
koreksi terkait dengan karakteristik dan sumber laba dan rugi, dan mengabaikan
bentuk dari transaksi-transaksi tersebut dalam kasus-kasus yang tepat.
Lebih lanjut, kedua penulis di atas mengingatkan beberapa hal terkait pengenaan
pajak atas produk instrumen keuangan, yaitu:
1. Isu penentuan titik waktu pengenaan pajak (timing issues)
Ketentuan perpajakan yang mengatur instrumen derivatif, perlu menentukan
kapan laba dan rugi yang timbul dari instrumen-instrumen tersebut akan
diperhitungkan dalam pengenaan pajak. Secara umum, pemegang instrumen
derivatif akan memiliki laba atau rugi ekonomis secara harian, misalnya untuk
pasar valas (foreign exchange market), kurs harian dan forward dapat
dimintakan dari pihak bank atau pialang mata uang asing12
. Cara untuk
menghadapi isu penentuan titik waktu pengenaan pajak untuk laba atau rugi dari
derivatif adalah:
Memperlakukan laba atau rugi yang timbul mengacu ke pasar (mark-to-market)
sebagai terealisasi pada tahun akrual dilakukan, atau pada saat informasi
yang diperlukan tersedia. Namun demikian, metode mark-to-market
kemungkinan terlalu rumit dalam penerapannya bagi banyak negara-negara
berkembang, terutama untuk instrumen derivatif di mana tidak diperdagangkan
di bursa.
Pendekatan realisasi, di mana laba atau rugi dilaporkan untuk tujuan
perpajakan adalah ketika pembayaran dan penerimaan berdasarkan kontrak
derivatif terjadi secara arus kas. Meskipun tampak lebih sederhana,
12
Termin kontrak forward valas secara teknis adalah minimum dari 2 x 24 jam.
12. www.futurumcorfinan.com
Page 12
pendekatan realisasi cenderung membuka banyak kesempatan untuk
penyalahgunaan (abuse).
2. Sumber (source)
Untuk meningkatkan kepastian dan mengurangi kesempatan untuk pengelakan
pajak, suatu negara harus mengadopsi aturan perpajakan yang memberikan
penjelasan yang memadai mengenai penentuan sumber laba dan rugi yang
berasal dari instrumen derivatif dan aturan perpajakan bagaimana
mengalokasikan kerugian ke perusahaan-perusahaan yang ada dalam suatu
kelompok usaha multinasional. Secara umum, laba atau rugi dari suatu transaksi
lindung nilai yang teridentifikasi harus memiliki sumber (di dalam negeri atau
dapat diatribusikan ke cabang di dalam negeri) yang sama dengan laba atau
rugi atas transaksi di mana lindung nilai tersebut dimaksudkan.
3. Karakterisasi (characterization).
Aturan perpajakan perlu menegaskan bagaimana meng-karakterisasi laba atau
rugi yang timbul dari instrumen derivatif, yaitu apakah ia masuk sebagai
kelompok penghasilan bisnis biasa (ordinary business income), penghasilan
harta (capital income), atau penghasilan lain-lain.
Sebagai penutup, penulis ingin menegaskan bahwa bila Wajib Pajak telah
mengidentifikasikan suatu instrumen derivatif, dalam hal ini kontrak forward valas
sebagai suatu mekanisme untuk melakukan lindung nilai atas risiko tertentu dari
transaksi lainnya (underlying), maka laba atau rugi dari derivatif tersebut hendaknya
memiliki karakter yang sama, atau diperlakukan sama atau sejalan dengan laba dan
rugi dari transaksi yang dilindung nilai.
~~~~~~ ####### ~~~~~~
