Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catatan kecil atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan

1,224 views

Published on

This is to raise 6 points of concerns over the Ministry of Finance Regulation associated with the fixed assets revaluation.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Catatan kecil atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan

  1. 1. www.futurumcorfinan.com Page 1 Catatan Kecil atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Catatan: Versi yang sedikit berbeda dari tulisan ini telah dimuat dalam Tabloid Kontan Edisi Nomor 13 – XX, 2015 (halaman 31) dengan judul “Manfaat Revaluasi” periode tanggal 21-27 Desember 2015. Pendahuluan Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid V, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (selanjutnya PMK), yang diundangkan sejak tanggal 20 Oktober 2015. Sukarnen Suwanto DILARANG MENG-COPY, MENYALIN, ATAU MENDISTRIBUSIKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH TULISAN INI TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENULIS Untuk pertanyaan atau komentar bisa diposting melalui website www.futurumcorfinan.com
  2. 2. www.futurumcorfinan.com Page 2 Pada intinya, PMK di atas memberikan perlakuan khusus kepada Wajib Pajak (WP) berupa penurunan/keringanan tarif pajak penghasilan (PPh) bersifat final atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil [perkiraan] penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula, dari semula 10% menjadi 3%, 4% dan 6% tergantung pada periode pengajuan permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. Bagi WP, ini dapat dibaca bahwa dengan penurunan tarif PPh, jumlah PPh yang wajib dibayarkan menjadi jauh lebih kecil. Bahasa sederhananya, mendapat diskon lumayan besar, yaitu 70% apabila pengajuan permohonan dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2015. Catatan atas PMK Nomor 191/PMK.010/2015 Beberapa catatan kecil terkait ketentuan PMK di atas yang perlu dipertimbangkan pihak WP. Pertama, PMK perlakuan khusus ini diterbitkan di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri, yang diperkirakan tidak akan mencapai 5% dalam tahun 2015, dan sekitar 5%- 5,3% pada tahun 2016, dan rendahnya pertumbuhan ekonomi global. Tingkat inflasi domestik juga bahkan di bawah 3% pada tahun 2015, yang secara tidak langsung menunjukkan rendahnya permintaan dan antusiasme konsumen untuk membelanjakan uangnya. Pertumbuhan kredit perbankan yang di bawah 20% (year-on-year) dan stagnannya harga-harga komoditas dan properti. Dengan kata lain, pasar secara keseluruhan sedang tidak dalam kondisi up atau bullish. Kondisi ini diperkirakan tidak akan jauh berbeda pada tahun 2016, periode akhir dimana pengajuan permohonan atas penilaian kembali aktiva tetap masih dapat menikmati penurunan tarif PPh final, berupa diskon 60% (sampai dengan tanggal 30 Juni 2016) dan 40% (sampai dengan tanggal 31 Desember 2016). Dengan kondisi saat ini (dan kemungkinan diikuti oleh berkurangnya pasar aktif atau transaksi di pasar bagi aktiva tetap tertentu), diperkirakan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan, namun guna memanfaatkan celah waktu yang diberikan oleh PMK ini, pihak WP dapat terdorong untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya. Penilaian kembali aktiva tetap lebih banyak diistilahkan sebagai revaluasi aktiva tetap, sehingga secara implisit, diharapkan nilai aktiva tetap akan naik kalau dilakukan penilaian kembali (padahal belum tentu). Katakan komposisi aktiva tetap pihak WP yang itemnya cukup signifikan adalah tanah, bangunan dan mesin peralatan pabrik. Kemungkinan yang nilainya akan mengalami
  3. 3. www.futurumcorfinan.com Page 3 kenaikan tinggi adalah item tanah. Kelompok bangunan dan mesin peralatan pabrik belum tentu karena masih perlu memperhatikan usia aktiva, kelayakan, dan lain-lain. Kalaupun katakan ada kenaikan nilai [pasar atau wajar] aktiva tetap tersebut, hal ini belum tentu menguntungkan secara komersial bagi pihak WP. Kenaikan nilai aktiva tetap yang tercermin dalam kenaikan nilai aktiva neto atau ekuitas (= aktiva minus liabilitas), namun tidak diikuti dengan kenaikan laba bersih (di tengah-tengah kondisi ekonomi domestik dan internasional yang tidak kondusif), justru akan menurunkan tingkat imbal hasil atas nilai aktiva neto/ekuitas (umum dikenal sebagai RONA, Return on Net Assets, atau ROE, Return on Equity). Penurunan tingkat imbal hasil ini dapat dibaca kurang sehat oleh pihak eksternal, dengan melihat bahwa selama ini tingkat imbal hasil bisnis perusahaan WP tampak lebih baik, hanya karena angka aktiva neto/ekuitas perusahaan menggunakan harga/biaya perolehan historis dan bukan nilai pasar atau nilai wajarnya. Dari sudut pandang manajemen keuangan, kenaikan nilai wajar aktiva sebaiknya diikuti dengan kenaikan kemampuan mencetak laba yang lebih tinggi dari aktiva yang bersangkutan. Namun kenaikan nilai wajar aktiva tetap yang hanya secara di atas kertas tanpa masuknya arus kas riil ke dalam perusahaan, justru meningkatkan resiko perusahaan. Ini dapat dibaca pihak eksternal bahwa nilai bisnis perusahaan lebih rendah daripada nilai aktivanya, atau pihak manajemen perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan secara maksimal aktiva yang ada dalam kendalinya guna untuk mendatangkan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi bagi pihak pemegang saham perusahaan. Kedua, dikatakan bahwa dengan menilai kembali aktiva tetap perusahaan mengikuti nilai wajar/pasar aktiva tersebut, diharapkan adanya kenaikan nilai aktiva neto (ekuitas), yang berimplikasi : (i) perbandingan angka jumlah pinjaman kepada ekuitas (debt-to-equity ratio) juga akan membaik (baca: akan menjadi lebih rendah), dan (ii) nilai aktiva tetap yang bisa dijadikan agunan akan meningkat, dengan demikian kapasitas meminjam (borrowing capacity) atau potensi pembiayaan yang bisa diperoleh oleh pihak WP akan menjadi lebih besar. Inipun perlu dicermati lebih lanjut. Mengingat institusi perbankan bukanlah merupakan institusi pegadaian, maka tentunya dalam analisa pengajuan kredit pihak WP, institusi bank akan lebih menitikberatkan pada kapabilitas menghasilkan arus kas dari bisnis yang akan didanai oleh pihak bank tersebut. Adanya jika nilai aktiva tetap yang menjadi agunan meningkat, tidak serta merta, pihak bank akan memberikan plafon kredit yang lebih tinggi. Kembali, pihak bank bukan merupakan pegadaian. Pengembalian
  4. 4. www.futurumcorfinan.com Page 4 pinjaman dibayar dengan arus kas bisnis dan bukan dengan pengambil-alihan aktiva tetap agunan. Kalau selama ini aktiva tetap tidak direvaluasi karena terkendala tarif PPh final yang dianggap tinggi, yaitu 10%, hal ini masih perlu dilihat kembali dari sisi komersial. Terlepas adanya revaluasi atau tidak atas aktiva tetap, dalam pengajuan kredit, jelas aktiva tetap akan selalu di-appraise nilai pasar atau nilai wajarnya. Dengan kata lain, terkait nilai aktiva tetap yang dijadikan agunan, pihak bank akan lebih melihat pada laporan penilaian aktiva tetap, dan tidak semata-mata pada nilai aktiva tetap yang tercantum pada neraca WP, terlepas apakah aktiva tetap tersebut telah dinilai kembali mengikuti PMK di atas. Proses appraisal ini juga secara berkala diminta oleh pihak bank sebagai bagian dari manajemen resiko kredit pihak bank. Nilai plafon pinjaman dan jumlah penarikan fasilitas pinjaman sudah mempertimbangkan nilai wajar atau nilai pasar kini dari aktiva tetap yang dijadikan agunan. Artinya adanya revaluasi atau tidak yang dilakukan oleh pihak WP untuk memanfaatkan tarif PPh 10% tidak akan banyak berpengaruh bagi kapasitas meminjam pihak WP. Ketiga, dari penilaian kembali aktiva tetap tersebut diharapkan akan diperoleh nilai aktiva tetap yang lebih tinggi guna mencerminkan kondisi pasar yang terkini dari aktiva tetap tersebut dilihat dari sudut pandang partisipan pelaku pasar. Kalau mempertimbangkan juga implikasi ke depan, dengan nilai aktiva tetap yang lebih tinggi, maka nilai yang dapat disusutkan ke depan juga akan lebih besar, yang akan berdampak pada biaya penyusutan yang lebih tinggi yang dilaporkan dalam SPT PPh pihak WP, dan diharapkan PPh perusahaan WP menjadi lebih rendah. Bagaimana kalau penilaian kembali aktiva tetap tersebut menghasilkan nilai aktiva tetap yang lebih tinggi atau signifikan, hanya pada item tanah? Mengingat item tanah pada umumnya tidak disusutkan, ekspektasi manfaat ekonomis berupa PPh Badan yang lebih rendah di masa depan, praktis tidak ada. Keempat, penilaian kembali aktiva tetap menurut PMK ini bisa jadi tidak banyak pengaruhnya bagi pembukuan akuntansi pihak WP. Sejak terbitnya PSAK 16 (revisi 2007, kemudian revisi 2011) tentang Aset Tetap, saat ini dikenal 2 (dua) model pengukuran aktiva tetap sesudah item aktiva tetap diakui, yaitu (i) model biaya perolehan [historis] dan (ii) model revaluasi dengan menggunakan nilai wajar1 . Dapat diperkirakan sebagian besar WP di Indonesia masih memilih 1 Dalam standar akuntansi internasional, tidak dinyatakan bahwa nilai wajar dan nilai pasar adalah sinonim.
  5. 5. www.futurumcorfinan.com Page 5 pembukuan aktiva tetap mengikuti model biaya perolehan [historis]. Dengan model ini, praktis, pihak WP tidak melakukan revaluasi aktiva tetap untuk dibukukan dan dicerminkan dalam laporan keuangan komersialnya. Artinya apa? Penilaian kembali aktiva tetap yang dimanfaatkan menurut PMK di atas, tidak akan berdampak kepada meningkatnya nilai aktiva tetap dan aktiva neto (atau ekuitas) pihak WP dalam laporan keuangan komersialnya. Tentunya, pembayaran PPh final yang berupa pengeluaran kas, tetap dibukukan, yang tercermin, bahkan meningkatnya biaya non- operasional pihak WP. Artinya, laba usaha pihak WP justru akan mengalami penurunan. Bagi pembukuan pihak WP yang telah mengadopsi model revaluasi, proses revaluasi aktiva tetap secara periodik atau dengan keteraturan yang cukup reguler telah dilakukan selama ini guna memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan, dan telah tercermin dalam laporan keuangan komersial pihak WP. Pengukuran kinerja laba bersih perusahaan dibandingkan nilai wajar aktiva neto (atau ekuitas) sudah menggambarkan kondisi saat laporan keuangan tersebut disajikan. Adanya penilaian kembali aktiva tetap mengikuti PMK di atas tidak berpengaruh banyak bagi pengukuran kinerja perusahaan yang bersangkutan. Kelima, PMK ini tetap mesti dibaca sebagai satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/ PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Yang relevan adalah bahwa aktiva tetap yang telah direvaluasi tersebut tidak diperbolehkan untuk dialihkan atau dijual, kecuali pengalihan bersifat force majeur berdasarkan keputusan/kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan, atau dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Untuk aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) praktis tidak ada pilihan dialihkan hingga berakhirnya masa manfaat aktiva tetap yang bersangkutan (masing-masing 4 tahun dan 8 tahun). Sedangkan lamanya larangan pengalihan ini untuk kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah adalah sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Secara hitung-hitungan komersial, pilihan melakukan revaluasi aktiva tetap, terutama untuk bangunan dan tanah yang potensi hasil nilai revaluasi akan relatif signifikan, akan dapat memberikan “keringanan pajak” di kemudian hari, kalau aktiva tetap tersebut dapat dialihkan karena harga perolehan aktiva tetap telah dinaikkan berdasarkan angka revaluasi, sehingga selisih lebih (berupa capital gain) antara nilai pengalihan aktiva tetap di kemudian hari dengan nilai sisa buku fiskal, diharapkan akan rendah. Namun adanya pembatasan untuk menunggu hingga lewat 10 (sepuluh) tahun, dapat mengakibatkan banyak hal bisa terjadi, terutama perkembangan kondisi
  6. 6. www.futurumcorfinan.com Page 6 pasar dan lokasi aktiva tetap tersebut. Apakah ini berarti dari sudut pandang perpajakan, karena namanya saja “aktiva tetap”, bisa jadi dipandang bahwa memang tidak diperuntukkan untuk dijual, tapi dipergunakan dalam kegiatan komersial perusahaan. Tampaknya demikian, mengingat penilaian kembali aktiva tetap [hanya] dapat dilakukan terhadap aktiva tetap berwujud yang dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Dengan kata lain, aktiva tetap tersebut memberikan kontribusi pada saat revaluasi aktiva tetap dilakukan kepada kegiatan komersial perusahaan WP secara umum. Bagaimana kalau larangan pengalihan ini tidak dipatuhi, misalnya ada calon pembeli yang tertarik untuk membeli bangunan dan tanah tersebut sebelum lewat 10 (sepuluh) tahun, maka konsekuensinya, atas capital gain tersebut dikenakan tambahan tarif PPh yang bersifat final sebesar tarif tertinggi PPh Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali (dalam hal ini 25%) dikurangi 10%, atau ada tambahan 15%. Kalau ini terjadi, praktis, tidak ada keringanan pajak yang diperoleh pihak WP, bahkan dalam hal ini, pihak WP telah membayar terlebih dahulu 10%, dan karena bersifat final, tertutup pintu untuk menggabungkan capital gain tersebut dengan penghasilan bruto lainnya pihak WP terkait perhitungan penghasilan kena pajak. Di sini, belum tentu pihak WP akan membayar pajak atas capital gain tersebut, kalau mungkin saja pihak WP sedang mengalami kerugian atau memiliki kompensasi kerugian fiskal yang cukup besar. Keenam, ada perbedaan perlakuan selanjutnya atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap antara ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi internasional dan di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, angka selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap diperbolehkan untuk kemudian dibagikan sebagai saham bonus kepada pihak pemegang saham perusahaan WP. Namun di lain pihak, menurut standar akuntansi internasional dan di Indonesia, angka selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap hanya dapat dipindahkan ke akun Saldo Laba (tanpa melalui Laporan Laba Rugi), sejalan dengan penggunaan aktiva tersebut atau sekaligus pada saat aktiva tersebut dihentikan pengakuan pada Neraca pihak WP, dan tidak dapat dibagikan sebagai saham bonus kepada pihak pemegang saham perusahaan WP. Suatu perbedaan perlakuan yang cukup signifikan baik dari sudut pembukuan maupun legal.
  7. 7. www.futurumcorfinan.com Page 7 Secara keseluruhan, tidak mudah memahami nilai substansi komersial dari ketentuan penilaian kembali atas aktiva tetap menurut PMK ini. Mungkin sudah tepat judul PMK itu sendiri, dimana dicantumkan “untuk Tujuan Perpajakan”. WP perlu membaca judul tersebut dengan seksama! ~~~~~~ ####### ~~~~~~
  8. 8. www.futurumcorfinan.com Page 8 Disclaimer This material was produced by and the opinions expressed are those of FUTURUM as of the date of writing and are subject to change. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but FUTURUM does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof. This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice. This document may not be reproduced either in whole, or in part, without the written permission of the authors and FUTURUM. For any questions or comments, please post it at www.futurumcorfinan.com. © FUTURUM. All Rights Reserved

×