Presentasi sebagai masukan untuk Tim Penelitian petani kecil di PSEKP Bogor 2017

1. Bahan diskusi
untuk Penelitian: “ANALISIS TIPOLOGI
DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PETANI KECIL DALAM RANGKA
TRANSFORMASI MENUJU PETANI
KOMERSIAL”
Oleh: SYAHYUTI
PSEKP Bogor - 30 November 2017

2. Petani Kecil sangat penting:
 Pidato Dirjen FAO pada The World Food Day - 16
Oktober 2012 = “Small-Scale Farmers As A Key To
Feeding The World”.
 Laporan PBB = “Small Farmer Feed The World”.
 UU No19 - 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani (9 Juli 2013) = bahwa selama
ini petani belum memperoleh perlindungan yang
semestinya.

3. Siapa kah “petani kecil” ?
 petani gurem (peasant), petani kecil (small farmer),
buruh tani tanpa tanah (landless laborers), pertanian
keluarga (family farming), dll
 Nelayan (fisherfolk), kelompok berburu-meramu (hunter
and gatherer), kelompok penggembala (pastoralists)
 Magna Carta of Small Farmers (Filipina), smallholder =
“as natural persons dependent on small-scale
subsistence farming as their primary source of income”.
 Pasal 4 = “…natural persons dependent on small-scale
subsistence farming as their primary source of income
and whose sale, barter or exchange of agricultural
products do not exceed a gross value of One hundred
eighty thousand pesos (P180,000) per annum based on
1992 constant prices”.

4. Batasan petani kecil:
 Land Bank of the Philippines, petani kecil = petani yg
menguasai lahan < 5 ha.
 Dalam laporan “Empowering Smallholder Farmers In
Markets (ESFIM) Philippines Country Paper”, petani
kecil = penguasaan < 2 ha
 Thapa (2009) dan World Bank (2003) = petani
menguasai lahan di bawah 2 ha.
 Asian Farmers Association (AFA) = maksimal 3 ha
untuk lowland dan 10 ha untuk upland

5. Di Indonesia:
Secara YUDISIAL:
 Tidak dikenal istilah “petani kecil” secara resmi,
kecuali pada Yudicial review UU 12 tahun 1992
tentang benih, bahwa “petani kecil” boleh
memproduksi dan menyebarkan benih untuk
kalangan sendiri
Dalam literatur ILMIAH:
 ada istilah petani gurem, petani tuna kisma, dan
buruh tani

6. Tahap dan pokok perhatian Justifikasi Bentuk kebijakan
1. Productivity and Equity (1950-an)
Kesetaraan dan produktivitas Agenda kebangsaan, dekolonialisasi, kemakmuran
rakyat), menghadang komunisme. Inverse Relationship
(IR) theory , produktivitas = out put per area of land
Land to the tiller, land
reform “from below”
and “from above”
2. Productivity without Equity (1960-an)
peningkatan produktivitas
dan modernisasi pertanian
dicapai melalui technological change tanpa structural
change
State-led developmentalism (negara dalam rekayasa
sosial, penyediaan subsidi dan kredit, serta pengaturan
harga dan pasar)
Liberalisasi pasar finansial dan perdagangan
Revolusi Hijau
3. Liberalisation and efficiency (1980-qn)
efisiensi pasar dan deregulasi Pasar akan mengefisienkan seluruh
mekanisme
Market-based land reform
Land administration
Land titling (sertifikasi lahan)
4. Commercial Smallholders (abad 21)
inkorporasi smallholders ke
dalam mata rantai nilai global
-Kosep scale and linkages
-kontrak antara smallholders dan perusahaan
agribisnis
-Contract farming
-inti-plasma
-kemitraan bisnis
-Visi neoliberal “transisi agraria”
(World Development Report
2008)
Historik tahapan kebijakan mengenai Smallholders

7. KELEMBAGAAN untuk Petani Kecil:

8. Apa sih kelembagan?
Bagaimana menyusun kelembagaan?:
Langkah 3: How
BAGAIMANA melakukan nya ?
Langkah 2: Who
SIAPA yang akan melakukan ?
Langkah 1: What
APA yang mau dilakukan ?

9. Step by step merancang aebuah KELEMBAGAAN
agribisnis:
1. Pada hakekatnya, merancang sebuah kelembagaan terdiri atas 3 langkah
pokok, yaitu: apa yang mau dilakukan? Lalu dilanjutkan dengan siapa yang
akan melakukan? Dan, diakhiri dengan bagaimana melakukannya?
2. Ketiga langkah ini harus dilakukan secara berurutan, jangan di bolak balik.
Jangan membentuk kelompok tani dulu atau koperasi dulu, sebelum tahu
apa perannya. Jangan-jangan tanpa koperasi agribisnis sudah bisa
dijalankan.
3. Tentang APA: identifikasi dengan jelas apa-apa saja kegiatan yang akan
dilakukan, apakah harus dengan organisasi tertentu atau cukup melalui relasi
personal/ individual ?
4. Tentang SIAPA: tentukan siapa aktor yang paling sesuai, tidak semua harus
melalui organisasi formal (KT, Gapoktan, koperasi). Mungkin sebagian bisa
melalui organisasi yang sudah ada, atau mungkin perlu dibentuk organisasi
baru.
5. Tentang BAGAIMANA: bagaimana relasi yang akan dipilih, apakah harus
formal atau cukup informal? Apakah perlu perjanjian atau tidak? Apakah
harus dilakukan secara kolektif atau cukup dengan individual?

10. CONTOH Rancangan kelembagaan KORPORASI PETANI
untuk agribisnis padi:
AKTIVITAS LEVEL DUSUN/ blok
sawah
LEVEL DESA LEVEL
KECAMATAN
1. Pemenuhan benih KT penangkar 10 ha
(jual sec komersil)
-- --
2. Pemenuhan pupuk
dan obat2 an
KT (pupuk subsidi –
RDKK)
-- --
3. Pemenuhan obat2
an
-- Kios (beli sec
komersial)
--
4. Pemenuhan air
irigasi
P3A - blok tersier P3A - blok sekunder --
5. Pemenuhan
Alsintan
-- UPJA (sewa jasa) --
6. Pemenuhan
permodalan
-- LKMA – Gapoktan
(pinjaman)
Koperasi (pinjaman)
7. Pengolahan
(gabah – beras)
-- RMU milik UPJA
(sewa jasa)
--
8. Pemasaran hasil
produksi
-- Gapoktan (beli
gabah,)
Koperasi (beli dan
jual beras)

11. 11
http://webblogsyahyuti.blogspot.co.id/