Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Swasta untuk
Kedaulatan Pangan:
justifikasi, fakta, dan potensinya
Swasta untuk
Kedaulatan Pangan:
justifikasi, fakta, dan...
Apa sih “Swasta” ?
 private sector = … part of the economy which is both run for
private profit and is not controlled by ...
Karakter swasta
 Spirit kapitalisme = karakter pokok dari swasta.
 Capitalism = “the social system based upon private ow...
Persepsi dan fakta terhadap swasta:
Persepsi negatif thd swasta:
1. pengimpor beras ilegal yang merusak pasar beras dalam ...
Liberalisasi pasar ala WTO
 Paradigma WTO, Bank Dunia, dan IMF = liberalisasi
pasar. Pro pasar, pro swasta. Peran negara ...
Komitmen FAO thd swasta untuk
Pangan
 Pertemuan di Milan pada 12-13 November 2009,
pada acara World Summit on Food Securi...
Private Sector Statement to World
Summit on Food Security
Ada 19 point, antara lain:
 Swasta meyakini perlu terlibat seca...
“The ten principles of the United
Nations Global Compact”
 Disusun atas azas human right, labour, lingkungan, dan anti
ko...
Pakar yang pro:
 Scott Jerbi “Food Security and the Private Sector: Thinking about human rights:
“… it seems a useful mom...
Pakar yang kontra:
 Hellin et al. (2007) = swasta berpotensi
mendistorsi harga pasar.
 Bourgeois et al. (2003) = peran s...
Trend Penguasaan Lahan oleh Swasta Asing di
Negara Berkembang
 Akibat krisis 2008, negara kaya importir pangan mendorong ...
Kerjasama NGO-swasta
(di level dunia)
 NGO - Private Sector Partnershipsoleh ADB untuk poverty
reduction, Maret 2004 in P...
Laporan riset ttg NGOs and the
private sector
Tujuan: menghitung costs and benefits kerjasama public-private
partnership t...
Negative aspects of
partnership:
Private sector:
 menggunakan untuk keuntungan politik dan pasar,
 ia menjadi akses pada...
Positive aspects of
partnership:
 provide financial support.
 award grants or donations without criteria for use or
othe...
Hati-hati !
 understanding the private sector and its
motivations,
 calculating potential positive and negative
effects,...
Swasta di Indonesia:
Dari sisi konstitusi :
Ada empat karakter konstitusi ekonomi (KE) di dunia:
1. KE liberal-kapitalis =...
 Dalam UUD 1945 = peranan negara dan swasta dalam
perekonomian sama-sama diakomodasi.
 Ekonom idealis = Mubyarto, Dawam ...
Keberatan thd pelibatan swasta
dalam pertanian pangan di Indonesia
 Pertanian pangan dipersepsikan sebagai pertanian raky...
Swasta dalam kebijakan
pemerintah:
 Kadin pernah mengusulkan pembentukan Komite Percepatan
Produktivitas Sektor Pangan (K...
Hasil2 riset:
 Swasta (pedagang padi dan beras) adalah
pelaku utama yang riel sehari-hari.
 Program “E-farm” (2005) = ke...
Esensialitas peran swasta dalam
tata niaga beras di Indonesia
 Harga Dasar Pembelian Pemerintah” (HDPP) = harga terendah
...
Peran pelaku swasta dalam
perdagangan beras
 Sistem perdagangan beras saat ini = tradisional - nonformal.
 Titik sentral...
Peran Pemda dalam Tataniaga Beras
 Peran Pemda (institusi pemerintah) sebatas yudikatif atau
pengaturan, serta pelayanan ...
Peran Swasta pada Ekspor Beras Organik
Tasikmalaya:
Perkembangan padi organik di Tasikmalaya:
 Mulai tahun 2002, menerapk...
Perkembangan pertanaman padi organik di Tasikmalaya
Tahun Luas (ha) Produktivitas
(ku/ha)
Total
produksi
(ton)
Sebaran
wil...
Proses perolehan sertfikasi
organik
 Sertifikasi hanya dapat diperoleh jika ditanam pada lahan yang
juga memperoleh serti...
 Sertifikat IMO berlaku untuk tiga negara, yakni
AS (US Department of Agricultural National
Organic Program), Uni Eropa (...
Rincian harga dan biaya pemasaran beras organik skema ekspor
Tahap Harga/Biaya
(Rp/kg)
Nilai kumulatif
(Rp/kg)
Keterangan
...
Telaah implikatif tata niaga gabah/beras
yang lebih adil dan menguntungkan:
Dasar berfikir:
 Swasta = pelaku utama dalam ...
Fakta positif dan negatif keterlibatan swasta dalam perdagangan,
serta kondisi ideal yang potensial
Aspek Fakta positif da...
Aspek Fakta positif dan negatif Pola perbaikan yang dapat
dijalankan
4. penyediaan
infrastruktur
+pedagang mandiri (transp...
Catatan Penutup
 Swasta = institusi ekonomi yg tidak bisa dihilangkan
keberadaannya
 Indonesia memberi swasta peran yang...
Sekian, terima kasih
(www.websyahyuti.blogspot.com)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Workshop swasta role (yuti)

315 views

Published on

Pedagang, tengkulak, pelaku swasta tak bisa kita tolak keberadaannya. Jangan singkirkan, tapi pahami, rangkul, berdayakan, sinergikan mereka dengan petani.

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Workshop swasta role (yuti)

  1. 1. Swasta untuk Kedaulatan Pangan: justifikasi, fakta, dan potensinya Swasta untuk Kedaulatan Pangan: justifikasi, fakta, dan potensinya Oleh: Syahyuti (email: syahyuti@yahoo.com)
  2. 2. Apa sih “Swasta” ?  private sector = … part of the economy which is both run for private profit and is not controlled by the state”.  Badan Usaha = adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Tipe swasta:  BUMN = swasta yang dimiliki negara.  perusahaan publik = swasta yang kepemilikan sahamnya inklusif.  Perum = profit oriented pegawainya adalah pegawai pemerintah  Persero = dikelola negara atau daerah, utk mencari keuntungan dan yang pelayanan umum.  Badan Usaha Milik Swasta = sepenuhnya dikelola dan permodalannya dari pihak swasta.
  3. 3. Karakter swasta  Spirit kapitalisme = karakter pokok dari swasta.  Capitalism = “the social system based upon private ownership of the means of production which entails a completely uncontrolled and unregulated economy where all land is privately owned”. Karakternya: = kepemilikan pribadi alat-alat produksi = doktrin hak-hak individu. = penciptaan harmoni sosial melalui pengejaran kepentingan diri sendiri. Pasar bebas = ketika satu orang menciptakan lebih banyak kekayaan untuk dirinya sendiri, ia sekaligus menciptakan lebih banyak kekayaan dan kesempatan bagi orang lain.
  4. 4. Persepsi dan fakta terhadap swasta: Persepsi negatif thd swasta: 1. pengimpor beras ilegal yang merusak pasar beras dalam negeri 2. pedagang beras besar bertanggung jawab atas rendahnya harga yang diterima petani, serta suka mempermainkan harga. 3. kemampuannya yang besar secara ekonomi dan politik, dikhawatirkan akan menyingkirkan petani kecil. 4. Pasar yang terlalu berkuasa hanya akan meminggirkan penduduk miskin dan petani kecil. Fakta: 1. negara dan FAO = memberi peluang kepada swasta untuk terlibat dalam pertanian pangan. 2. Kita menginginkan agar organisasi-organisasi milik petani seperti koperasi, kelompok tani, dan Gapoktan; berperilaku sebagaimana layaknya swasta (=berkarakter ”kapitalis”).
  5. 5. Liberalisasi pasar ala WTO  Paradigma WTO, Bank Dunia, dan IMF = liberalisasi pasar. Pro pasar, pro swasta. Peran negara minimal.  IMF mengkebiri Bulog melalui LoI 1998 utk monopoli pengaturan stok dan harga beras.  WTO = proposal perlindungan dalam Special Product/Special Safeguard Mechanism (SP/SSM) ditolak. Menolak perlindungan pasar, pemberian mekanisme harga pada pasar, dibukanya keran impor seluas-luasnya.
  6. 6. Komitmen FAO thd swasta untuk Pangan  Pertemuan di Milan pada 12-13 November 2009, pada acara World Summit on Food Security. Ada Private Sector Forum yg dihadiri perusahaan- perusahaan besar, dengan memberi kesempatan kepadanya untuk berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi, resiko, dan peluang-peluang untuk mengatasi krisis pangan di masa depan, serta apa yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan.  Lahir Private Sector Statement to World Summit on Food Security (http://www.fao.org/...... / milanstatement.pdf)
  7. 7. Private Sector Statement to World Summit on Food Security Ada 19 point, antara lain:  Swasta meyakini perlu terlibat secara terintegrasi dengan pelaku lain dalam ketahanan pangan.  Swasta mengklaim telah berperan secara nyata bersama-sama petani kecil dan telah memberi nilai tambah untuk petani.  Yakin mampu mengurangi food insecurity di negara berkembang dengan menyediakan input secara lebih efisien, murah dan berkelanjutan.  Mengklaim telah mampu memperbaiki supply chains yang kurang efisien.  Berkomitmen untuk pertanian ramah lingkungan, berkelanjutan, dan pro biodiversity  Melalui partnerships siap meningkatkan nilai tambah untuk petani.  Berinvestasi dalam penelitian dan transfer teknologi. Point ke-15 = “The private sector can contribute but cannot do this alone. All stakeholders need to commit to collaboration and partnership. Ideological barriers that have impeded such partnerships in the past must be overcome”.
  8. 8. “The ten principles of the United Nations Global Compact”  Disusun atas azas human right, labour, lingkungan, dan anti korupsi.  Dalam First UN Private Sector Forum, New York 24 Sept 2008, PBB telah mengeluarkan New Guide to Food Sustainability and the Role of the Private Sector yang. Sebuah publikasi memuat 37 contoh kasus keberhasilan pembangunan pangan oleh swasta mencakup manajemen pengairan, prasarana dan input, enegi dan bahan bakan nabati, peran informasi dan komunikasi teknologi, dan peningkatan kesempatan kerja di pedesaan.  “…business also has a vital role to play in partnership with others to develop and implement innovative responses”.
  9. 9. Pakar yang pro:  Scott Jerbi “Food Security and the Private Sector: Thinking about human rights: “… it seems a useful moment to take stock of the private sector role in food security strategies and consider some of the human rights implications for efforts to address hunger and food insecurity”. Terlibatnya swasta dalam pangan = sejalan dengan kerangka HAM.  Dr Marco Ferroni seorang ahli dalam pertanian dan pembangunan berkelanjutan pada pertemuan Crawford Fund International Conference “World Food Security: Can Private Sector R&D Feed the Poor?” October 2009. = Swasta dapat berperan positif dan berkerja sama dengan petani kecil. Membantu dalam pengetahuan dan teknologi.  Dr Nitish Sengupta = optimis terhadap kapasitas sektor swasta untuk memberikan teknologi baru. Sektor swasta domestik harus diperbolehkan untuk memasuki semua bidang pertanian, termasuk budidaya. Partisipasi sektor swasta akan sangat baik bagi pengembangan daerah kritis. Supply chain vital untuk pertanian. Untuk memperbaiki secara dramatis, maka sektor swasta harus didorong untuk memasukkan wilayah pertanian.  Kerjasama NGO dan swasta dinyatakan cukup berhasil dalam beberapa kasus di India. (Bharat Ramaswami. Involve The Private Sector And NGOs. http://www.outlookindia.com/....)
  10. 10. Pakar yang kontra:  Hellin et al. (2007) = swasta berpotensi mendistorsi harga pasar.  Bourgeois et al. (2003) = peran swasta akan efisien hanya bila organisasi petani dapat berkerjasama dengan swasta secara berimbang.
  11. 11. Trend Penguasaan Lahan oleh Swasta Asing di Negara Berkembang  Akibat krisis 2008, negara kaya importir pangan mendorong perusahaan mereka berinvestasi di sektor pangan di negara miskin dan berkembang. Contoh:  Investor Saudi Arabia menguasai lahan di Ethiopia dan Sudan untuk gandum  Investor China di Aljasair dan Zimbabwe.  Investor Mesir di Kenya, Tanzania Uganda untuk jagung dan gandum.  Beberapa negara Timur Tengah di Pakistan. Indonesia:  Kebijakan membuka lebar investasi asing di segala sektor.  Undang Undang Penanaman Modal = dibuka kemungkinan penguasaan lahan oleh perusahaan skala besar dalam jangka waktu 90 tahun, bisa diperpanjang.  Liberalisasi penanaman modal  Investor Saudi Arabia di Merauke.
  12. 12. Kerjasama NGO-swasta (di level dunia)  NGO - Private Sector Partnershipsoleh ADB untuk poverty reduction, Maret 2004 in Pattaya, Thailand.  sebuah kesepakatan untuk menjalankan kemitraan antara swasta dan NGO  tujuannya = untuk mencapai sustainable development di Asia dan Pacific Dalam pertemuan ini = pemaparan case studies, menyusun guidance, tempat untuk menyampaikan kisah sukses partnerships, dan untuk memperkuat partnerships  Sepanjang 2005-2007, telah berjalan dalam aktivitas berbagi informasi dan menjalankan kemitraan  Pada April 2007 telah memiliki 573 members.
  13. 13. Laporan riset ttg NGOs and the private sector Tujuan: menghitung costs and benefits kerjasama public-private partnership termasuk NGO; dan mempersiapkan pedoman.  Peran public private sec teoritis = pendanaan atau mencarikan dana, menegosiasikan harga yang lebih rendah, kerjsama riset, konsultasi dan diskusi, CSR, kerjasama dalam pelayanan publik. Faktanya =  fundraising or 'resource mobilisation',  negotiations for lower product prices,  research collaborations,  consultations or discussions,  arrangements to implement codes of conduct,  corporate social responsibility marketing projects, and  contracting out public services.
  14. 14. Negative aspects of partnership: Private sector:  menggunakan untuk keuntungan politik dan pasar,  ia menjadi akses pada new 'untouched' markets dimana NGO akses sebelumnya  menggunakan relasi ini untuk menyusun agenda politik global  riset digunakan bias untuk kepentingan mereka  meningkatkan imagenya di depan publik  persyaratan dalam penggunaan dana mungkin menyulitkan bagi NGO
  15. 15. Positive aspects of partnership:  provide financial support.  award grants or donations without criteria for use or other restrictions.  increase availability and access to various contacts, political influences and technical expertise.  develop internal and external organisations for education, awareness and advocacy.  initiate and develop policy-making opportunities for the NGO.
  16. 16. Hati-hati !  understanding the private sector and its motivations,  calculating potential positive and negative effects,  determining whether benefit exceeds cost may provide NGOs with guidelines and strategies for developing a positive, beneficial, and rewarding relationship with the business sector.
  17. 17. Swasta di Indonesia: Dari sisi konstitusi : Ada empat karakter konstitusi ekonomi (KE) di dunia: 1. KE liberal-kapitalis = AS, Australia, Belanda, dan Jerman. Mengatur hak milik individual, swasta dan pasar dibebaskan, negara minimalis 2. KE negara sosialisme dan komunisme = Uni Soviet, China, Vietnam dan Korea Utara. Pemerintah = aktor tunggal dalam perekonomian 3. KE negara eks komunis = Rusia. Terjadi liberalisasi konstitusi ekonomi. 4. KE negara nonkomunis = Perancis, Portugal, Spanyol, Filipina, dan Brasil. Peranan negara dan swasta dalam perekonomian diatur secara berimbang. (= Indonesia)
  18. 18.  Dalam UUD 1945 = peranan negara dan swasta dalam perekonomian sama-sama diakomodasi.  Ekonom idealis = Mubyarto, Dawam Rahardjo, dan Sri-Edi Swasono (pasal 33 cukup ayat 1-3 saja)  Ekonom pragmatis = Boediono, Sri Mulyani, Syahrir, dan Sri Adiningsih. Pro neo liberal, privatisasi, swastanisasi, komersialisasi, dan deregulasi. Tujuan: agar perekonomian Indonesia mudah berintegrasi dengan dunia.  Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2, dan 3 asli = ekonomi tidak pro liberal  1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  ayat (4) = Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam UU.
  19. 19. Keberatan thd pelibatan swasta dalam pertanian pangan di Indonesia  Pertanian pangan dipersepsikan sebagai pertanian rakyat. Masuknya swasta yg lebih efisien akan meminggirkan petani-petani kecil.  Terjadi pemindahan penguasaan lahan ke tangan swasta.  Penggunaan teknologi pertanian padat modal lebih menguntungkan swasta.  Praktek pertanian besar ala swasta penyebab kerusakan lingkungan, misal di komoditas sawit. (UU 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, kegiatan pertanian secara intensif berpotensi mengubah bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya). Bustanul Arifin dalam diskusi di Bulog = peran negara dan sektor swasta dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia perlu diperjelas. Posisi dan peran negara serta swasta secara lebih adil. Pertanian adalah bisnis, namun untuk pangan (secara sempit untuk beras), masih belum diperoleh kesepakatan.
  20. 20. Swasta dalam kebijakan pemerintah:  Kadin pernah mengusulkan pembentukan Komite Percepatan Produktivitas Sektor Pangan (KPPSP). Kadin pun telah membuat roadmap. Ada tiga isu yang akan dijalankan: masalah lahan, investasi, dan distribusi pangan dalam negeri.  Secara legal, swasta merupakan salah satu pelaku yang diakui.  Dalam Program Aksi Desa Mandiri Pangan 2009 = keinginan agar pelaku distribusi adalah petani itu sendiri, bukan swasta. Namun, untuk permodalan, diakui perlunya dukungan swasta.  UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan = dibuat untuk mengendalikan dan mengontrol pelaku swasta.  Dalam PNPM Mandiri. Pada bagian Strategi Dasar = “Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat”. Pada bagian Strategi Operasional, = mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, ... swasta ... dst.
  21. 21. Hasil2 riset:  Swasta (pedagang padi dan beras) adalah pelaku utama yang riel sehari-hari.  Program “E-farm” (2005) = kerja sama BUMN Pertanian dengan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).  Ekspor perdana beras Indonesia tahun 2009 = untuk di Tasikmalaya melibatkan PT Bloom Agro.
  22. 22. Esensialitas peran swasta dalam tata niaga beras di Indonesia  Harga Dasar Pembelian Pemerintah” (HDPP) = harga terendah yang harus dijamin oleh pemerintah dalam rangka stabilisasi pendapatan petani  Mulai 2005, menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) = jaminan harga semakin lemah.  Penelitian Jamal et al. (2006) = HPP berpengaruh nyata terhadap GKP di tingkat petani, dengan parameter bernilai 0,8325 (sangat nyata).  Kebijakan HPP akan efektif bila dikombinasikan dengan kebijakan pembatasan impor beras dan pengenaan bea masuk beras.  Penelitian Saliem et al. (2004) = meskipun pembelian Bulog hanya 8 persen, namun secara psikologis cukup mempengaruhi, karena melakukan pembelian saat panen raya di lokasi sentra padi.
  23. 23. Peran pelaku swasta dalam perdagangan beras  Sistem perdagangan beras saat ini = tradisional - nonformal.  Titik sentral sistem = “pedagang besar beras” (pedagang pengumpul besar, pedagang pengumpul kabupaten, pedagang antar wilayah, broker)  Umumnya memiliki usaha penggilingan sendiri.  Pelaku perdagangan beras yang berbadan hukum = Asosiasi Penggilingan Padi Madina (Sumut); Lampung Timur = PT Mekar Sari, PT Tunas Tani dan PT Aneka Mitra; Alor (NTT) = PT Mutiara Harapan, PT Pelangi, dan PT Indah Nusa.  Di Papua dan Ambon = Bulog merupakan pemasok utama beras  Penyerapan beras oleh Bulog = 7 sampai 8 persen.  Zaman Orde Baru = tugas Bulog adalah  menetapkan dan mempertahankan harga minimum, agar petani mau berproduksi maksimum, dan memberi jaminan pendapatan yang layak (keuntungan minimum), yakni sekitar 30 persen  mempertahankan batasan harga maksimum yang layak bagi konsumen.  Saat ini, Bulog kehilangan tiga pilarnya = kredit likuiditas BI, monopoli impor, dan captive market bagi PNS dan TNI.
  24. 24. Peran Pemda dalam Tataniaga Beras  Peran Pemda (institusi pemerintah) sebatas yudikatif atau pengaturan, serta pelayanan (misal perbaikan infrastruktur)  Sebagai pelaku = BUMD. Menteri pertanian pernah mengeluarkan imabuan agar pemerintah daerah ikut membeli gabah petani, dengan melibatkan BUMD.  Pemda Kabupaten Blitar, Peraturan Bupati No 4 tahun 2006 tentang HET beras  Kabupaten Sikka mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pengawasan Sembako dan Raskin.  Pemda Jayapura (Papua) melakukan pemotongan pajak untuk kegiatan distribusi beras di wilayahnya.
  25. 25. Peran Swasta pada Ekspor Beras Organik Tasikmalaya: Perkembangan padi organik di Tasikmalaya:  Mulai tahun 2002, menerapkan SRI (System of Rice Interfication) = prinsip-prinsip kesehatan lingkungan, rendah input, dan produksi tinggi.  Budidaya padi organik mulai tahun 2003, dari program SLPHT.  Pemasaran beras organik sebelumnya untuk memenuhi pasar lokal, (swalayan dan pasar modern lain).  Agustus 2009, berhasil mengekspor beras organik ke AS, Hongkong, Singapura, dan Malaysia  Para petani tergabung dalam kelompok tani sistem pertanian organik yaitu “Gapoktan Simpatik”.  Gapoktan memiliki anggota yang tersebar di 11 kecamatan yang mencakup wilayah kota dan kabupaten Tasikmalaya.
  26. 26. Perkembangan pertanaman padi organik di Tasikmalaya Tahun Luas (ha) Produktivitas (ku/ha) Total produksi (ton) Sebaran wilayah 2003 45 69,56 311 11 kecamatan 2004 145 tad Tad Tad 2005 346 tad Tad Tad 2006 691 tad Tad Tad 2007 1619 tad Tad Tad 2008 5.074 73,80 25.802 Seluruh kec (39 kec) 2009 7.000 (target) Tad 20.000 (sementara) Seluruh kec 2010 9.000 (target) Sumber: kompilasi dari berbagai sumber
  27. 27. Proses perolehan sertfikasi organik  Sertifikasi hanya dapat diperoleh jika ditanam pada lahan yang juga memperoleh sertifikat organik dengan memenuhi prinsip efisiensi dalam proses budidaya, keamanan pangan, dan keberlanjutan.  Tahun 2009 = sudah 320,33 ha lahan sawah memperoleh sertifikat organik. Lahan tersebar pada 28 kelompok tani di 8 kecamatan.  Untuk mendapatkan pengakuan ini telah dipenuhi serangkaian prosedur, misalnya pengujian kadar air dan uji kandungan gizi beras ke Jerman.  Sertifikat “Fair Trade” juga telah dikantongi oleh PT Bloom Agro atas kerjasama dengan Gapoktan Simpatik.  Artinya, sistem perdagangan berkeadilan, dan berpihak kepada petani, eksportir tidak bisa terlalu menekan harga beli beras.  Sertifikasi organik diperoleh dari Institute for Marketecology (IMO) di Swiss, yang merupakan satu dari 100 lembaga sertifikasi dunia
  28. 28.  Sertifikat IMO berlaku untuk tiga negara, yakni AS (US Department of Agricultural National Organic Program), Uni Eropa (European Union Organic), dan Jepang (Japanese Agricultural Standard /JAS).  Juga telah dikantoingi sertifikat dari NOP yang kerap dianggap sebagai pemberi sertifikasi urusan pangan organik terkemuka di dunia.  Pengurusan sertifikat dilakukan sendiri oleh PT Bloom Agro mulai pada awal tahun 2008, membutuhkan waktu 3 bulan.  Agustus 2009 = ekspor beras kualitas premium sebanyak 18 ton (= 1 peti kemas), lalu 19 ton ke Malaysia.  Cek dan uji kualitas dilakukan PT Sucofindo.
  29. 29. Rincian harga dan biaya pemasaran beras organik skema ekspor Tahap Harga/Biaya (Rp/kg) Nilai kumulatif (Rp/kg) Keterangan 1.panen GKG oleh petani 4.000 4.000 Harga biasa Rp 2.700 /kg 2. Biaya angkut GKG ke gudang 100 4.100 3. Jasa pengeringan dan penggilingan 50 4.150 4. Nilai setara beras (rasio konversi = 0,68) --- 6100 5. Marjin untuk Gapoktan 1.900 6. Harga beras oleh eksportir -- 8.000 Harga biasa Rp 5000/kg 7. Marjin untuk eksportir -- 22.000 – 32.000 8. Harga beras di luar negeri -- 30.000-40.000 Harga beras organik DN Rp. 8000/kg
  30. 30. Telaah implikatif tata niaga gabah/beras yang lebih adil dan menguntungkan: Dasar berfikir:  Swasta = pelaku utama dalam tata niaga beras di Indonesia.  Swasta merupakan andalan bagi petani untuk menjual gabah atau berasnya.  Pemerintah terbelit dalam dua kepentingan sekaligus = kepentingan produsen (petani) dan kepentingan konsumen. Petani kecil dan buruh tani adalah konsumen (”net consumer”).
  31. 31. Fakta positif dan negatif keterlibatan swasta dalam perdagangan, serta kondisi ideal yang potensial Aspek Fakta positif dan negatif Pola perbaikan yang dapat dijalankan 1. penyerapan hasil panen petani +menyerap gabah petani dalam semua kualitas, di semua wilayah -harga tidak stabil, cenderung rendah perlu perlindungan harga untuk gabah yang sangat basah, terutama saat musim hujan 2. posisi tawar petani +petani bebas menjual ke pedagang manapun -lemah, apalagi dalam bentuk pembelian secara tebasan pembelian secara tebasan mestinya dihapus, karena tidak adil dan sulit dikalkulasikan 3. tingkat harga yang terjadi +dalam 3 tahun terakhir, harga di atas HPP -tidak ada batasan harga untuk GKP berkadar air tinggi Bulog dgn fasilitas cukup semestinya membeli gabah petani sebasah apapun
  32. 32. Aspek Fakta positif dan negatif Pola perbaikan yang dapat dijalankan 4. penyediaan infrastruktur +pedagang mandiri (transportasi, pengeringan, penggilingan) -karena itu, daya tawar pedagang besar pemerintah dapat menyediakan beberapa infrastruktur di tingkat petani, mis truk, pengeringan, dan gudang 5. rantai tata niaga + panjang, namun efektif - rantai panjang, marjin besar pemerintah perlu menyusun pola tata niaga antar wilayah yang efisien, sesuai dengan dinamika produksi antar wilayah dan antar waktu 6. marjin tata niaga +marjin besar, shg pasar cukup bersaing -marjin cenderung besar di musim hujan marjin bisa ditekan bila pemerintah mampu menurunkan biaya beberapa pos kegiatan 7. kemampuan distribusi gabah/beras +sangat besar, mencakup hampir seluruh wilayah - pola transportasi tidak efisien, rentang jalur terlalu jauh scr geografis untuk memperpendek jalur dan mengefisienkan, pemerintah menyediakan jasa pergudangan untuk pedagang
  33. 33. Catatan Penutup  Swasta = institusi ekonomi yg tidak bisa dihilangkan keberadaannya  Indonesia memberi swasta peran yang cukup  Swasta (pedagang) telah lama memainkan peran langsung dalam pertanian pangan  Di FAO = swasta telah diberikan kesempatan yang lebih luas  Berbagai perbaikan tata niaga beras yang lebih adil dan saling menguntungkan masih dapat dicapai, meskipun tetap dengan menjadikan swasta sebagai pelaku perdagangan.  Sikap pemerintah (dan NGO) yang ”menolak” keberadaan swasta, perlu difikirkan ulang.
  34. 34. Sekian, terima kasih (www.websyahyuti.blogspot.com)

×