Kebijakan pengembangan SPAM membahas strategi peningkatan akses air minum 100% melalui optimalisasi sumber daya yang ada, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan skema pembiayaan baru seperti KPBU dan pinjaman perbankan. Dibutuhkan pendanaan sebesar Rp253 triliun dari berbagai sumber."

1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SPAM
Semarang, 26 September 2017
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SPAM

2. OUTLINE
1. Air Minum dalam Mendukung Gerakan Mencapai 100% Akses Air Minum
2. Program Pencapaian Akses Aman Air Minum 100%
3. Isu Strategis Penyelenggaraan SPAM
4. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPAM
5. Penyelenggaraan SPAM
6. Kebutuhan Pendanaan
7. Pola Investasi dan Alternatif Pembiayaan
8. Skema Pembiayaan Pengembangan SPAM
9. Landasan Penyelenggaraan SPAM
10. Readiness Criteria Usulan Kegiatan Pengembangan SPAM
11. Pengembangan SPAM Regional
12. Profil SPAM Regional Kab. Aceh Utara dan Lhokseumawe
2

3. AIR MINUM Mendukung Gerakan Mencapai 100% Akses Air Minum
Idle capacity
37.900 Liter/detik
NRW nasional: 33%
Kebutuhan Air Baku untuk air
minum sebesar 128 m3/det
Komitmen Pemda untuk
pendanaan air minum (DDUB)
< 10% dari kebutuhan APBD
PDAM Sehat 196 (52%):
PDAM Kurang Sehat & Sakit
172 (48%) (2015)
PROGRAM
AIR MINUM AMAN
& BERKELANJUTAN
100%
SASARAN 2015-2019
 Penyehatan PDAM
 Alt. sumber pembiayaan
 RPAM
 Center of Excellent
 RISPAM
 Fasilitasi SPAM BJP
Terlindungi
Program Non Fisik APBN
(2015-2019)
Strategi Pelaksanaan:
- Peningkatan akses aman
- Alternatif sumber
pembiayaan
- Kapasitas kelembagaan
- Penerapan NSPK
- Penyediaan air baku
- Kemitraan
- Inovasi teknologi
TANTANGAN
PENGEMBANGAN
SPAM
Peningkatan akses 5 tahun
terakhir 4,5% per tahun
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Terpenuhinya akses aman air
minum baik melalui
60%
jaringan
perpipaan:
27.733.280
SR
40%
bukan jaringan
perpipaan
terlindungi:
1.920.361
Rumah Tangga
2015
73,7%
2016
78,8%
2017
84,8%
2018
92,1%
2019
100%
Platform Sasaran
Mencapai 100%
100% PDAM Sehat
PROPORSI INVESTASI
(TOTAL 253.8T)
Sumber Pembiayaan Rp (T) %
APBN 33.899 13%
Air baku 18.199 7%
KPS & B-to-B 20.153 8%
Pinjaman Perbankan 11.446 5%
CSR 17.351 7%
APBD 119.287 47%
PDAM 18.119 7%
DAK 15.397 6%
TOTAL 253.850 100%
Kegiatan SPAM 2015 2016 2017 2018 2019 Total
SPAM Regional 70.000 70.000 35.000 70.000 105.000 350.000
SPAM Perkotaan 210.000 291.000 290.000 283.000 259.000 1.333.000
SPAM Berbasis
Masyarakat
408.960 407.680 491.520 508.160 511.360 2.327.680
SPAM di Kawasan
Khusus
51.630 54.220 55.770 49.680 46.890 258.190
Total 740.590 822.900 872.290 910.840 922.250 4.268.870
Program Fisik APBN (2015 – 2019) dan Kontribusi SR
Akses air minum
aman nasional (2016)
baru 71,14%
Perkotaan: 81.3%
Perdesaan: 60.58%
3

4. PENGELOLAAN &
OPTIMALISASI
PENGATURAN PEMBINAAN &
PENGAWASAN
PEMBANGUNAN
BARU
PENINGKATAN
SPAM BJP
Penyusunan
Peraturan
Perundangan
dan Pedoman
a. Pembinaan
Perencanaan
SPAM
b. Pembinaan
Konstruksi SPAM
c. Penyehatan PDAM
dan Kelembagaan
Non-PDAM
d. Pembinaan
Peningkatan Akses
Investasi
e. Pembinaan
Penerapan Good
Governance
f. Pembinaan
Penerapan R-PAM
g. Pemenuhan Tarif
Full Cost Recovery
a. Optimalisasi &
Rehab SPAM
Eksisting
b. Penurunan
Non-Revenue
Water (NRW)
c. Penyerapan
Idle Capacity
d. Konsep Water
Hibah
e. Peningkatan
Efisiensi
Energy
a. SPAM Regional
b. SPAM
Perkotaan
c. SPAM Berbasis
Masyarakat
d. SPAM Kawasan
Khusus
a. Peningkatan
Kualitas
Konstruksi
SPAM BJP
b. Peningkatan
Kualitas Air
SPAM BJP
2. PROGRAM PENCAPAIAN AKSES AMAN AIR MINUM 100 %
4

5. Akses air minum aman secara
nasional (2015) baru mencapai
71,05%
Peningkatan akses 5 tahun
terakhir 4,5% per tahun.
Sementara untuk mencapai 100%
akses aman pada tahun 2019,
diperlukan peningkatan rata-rata
7,5% per tahun
Idle capacity 38.000 lt/det
(potensi pemanfaatan ±
3.800.000 SR)
NRW nasional: 33% (target
nasional rata2: 20%)
Kebutuhan dukungan air baku
untuk memenuhi kebutuhan air
minum sebesar 128 m3/det
(sampai dengan 2019 proyeksi
baru akan terpenuhi 50%)
Komitmen Pemda untuk
pendanaan air minum <10% dari
total APBD, atau Rp 10 T selama 5
tahun, sementara untuk mencapai
100% akses aman air minum
dibutuhkan APBD sebesar ± Rp
120 T
Sesuai audit BPKP 2015, PDAM
Sehat 53%, PDAM Kurang Sehat
dan Sakit 47%.
Target 100% PDAM Sehat pada
2019
Putusan Mahkamah Konstitusi
atas uji materi UU No 7 Tahun
2004 tentang SDA membatasi
peran serta swasta
3. ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN SPAM
5

6. UU 11/1974
tentang Pengairan
UU 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah
PP 121/2015
Tentang Pengusahaan SDA
PP 122/2015
Tentang SPAM
Permen PUPR 19/2016
Tentang Pemberian
Dukungan oleh
Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah
Daerah Dalam Kerjasama
Penyelenggaraan SPAM
Permen PUPR
25/2016
Tentang Pelaksanaan
Penyelenggaraan
SPAM untuk
Memenuhi Kebutuhan
Sendiri oleh Badan
Usaha
Permen PUPR
27/2016
Tentang
Penyelenggaraan
SPAM
4. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SPAM
Perpres 38 /2015
Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
6

7. Penyelenggaraan SPAM
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah
Badan Usaha
Swasta
BUMN/BUMD
UPT/UPTD
Kelompok Masyarakat
Badan Usaha untuk
kebutuhan sendiri
Tanggung Jawab
Kerjasama dalam
rangka efisiensi &
efektivitas
penyelenggaraan
SPAM
Wewenang
membentuk
Jika berada di luar jangkauan
pelayanan BUMN/D
Jika berada di luar jangkauan
pelayanan BUMN/D dan UPT/D
Untuk kawasan yang belum
terjangkau BUMN/D, dan UPT/D
Operator
Kerjasama
operasional
Masyarakat
Terlayani
Wewenang
mengatur
5. PENYELENGGARAAN SPAM
7
Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana
yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
(PP 122/2015)

8. Non APBN
Rp 201,8 T
APBN
Rp 52 T
Sumber Pembiayaan Pencapaian 100%
Akses Aman Air Minum
CSR
KPBU
Dana
perbankan
Internal
PDAM
APBD dan
DAK
Pencapaian target 100% akses membutuhkan
± Rp 253,8 Triliun
Sharing pembiayaan untuk
skema pembiayaan non
APBN
6. KEBUTUHAN PENDANAAN
8

9. B to B
KPBU
Pinjaman
PDAM pada
Perbankan
Pinjaman
Pemerintah
Daerah
Obligasi
CSR
Hibah
Berbasis
Kinerja
Lain-lain
• Telah Diresmikan: Kab Aetra-PT Aetra Air Tangerang (2010)
- Kapasitas 900 lpd
- Biaya investasi Rp 503 M
• Dalam proses dan potensial:
- Umbulan, Jatim
- SPAM Pekanbaru, Riau
- SPAM Kota Bekasi Pondok Gede
- SPAM Semarang Barat
- SPAM Kota Bandar Lampung
- SPAM Jatigede
- SPAM Karian
KPBU
• Telah diresmikan: contoh PDAM Kab Bekasi-PT Moya
Indonesia (2011)
- Kapasitas 1000 lpd
- Biaya investasi: Rp 187 M
• Dalam proses dan potensial:
- PDAM Kab Gresik-PT Drupadi Agung Lestari
- PDAM Kota Tangerang-PT Moya Indonesia
- PDAM Kotawaringin Timur-PT Bestindo Inogreen
Konsorsium
- PDAM Kab Subang-PT Balqis Environment
B
to
B
• Sudah tandatangan perjanjian kredit:
- Kab Bogor (BNI) - Kab Lombok Timur (BNI)
- Kab Ciamis (BJB) - Kota Malang (BNI)
- Kota Banjarmasin (Bank Kalsel)
- Kab Banyumas (Bank Jateng)
• Sudah proses Kemenkeu:
- Kota Cirebon (BPD Jabar Banten)
- Kota Pontianak (BRI)
- Kota Palembang (BRI)
- Kab Purwakarta (BPD Jabar Banten)
Perbankan
7. POLA INVESTASI DAN ALTERNATIF PEMBIAYAAN
9

10. 8. SKEMA PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SPAM(1)
(LINGKUP KABUPATEN/KOTA)
Pemkab/kota:
- APBD kab/kota
- DAK
- CSR
- KPBU
- Pinjaman
Pemerintah
Kab/Kota
PDAM:
- Internal Cash
- Pinjaman
Perbankan
- B-to-B
UNIT PRODUKSI
UNIT DISTRIBUSI &
PELAYANAN
UNIT AIR BAKU
Intake
Jaringan
Transmisi
Air Baku
IPA
Reservoar
Watermeter Induk
Jaringan Distribusi
Utama
Jaringan Distribusi
Bagi
Jaringan Distribusi
Bagi
Jaringan Distribusi
Bagi
Sambungan Rumah
(SR)
Reservoir
KABUPATEN/KOTA
Kab/Kota
10

11. 8. SKEMA PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SPAM(2)
(LINGKUP REGIONAL LINTAS KAB/KOTA)
Pusat:
- APBN melalui Ditjen
SDA
Pemkab/kota:
- APBD kab/kota
- DAK
- CSR
- KPBU
- Pinjaman
Pemerintah
Kab/Kota
PDAM:
- Internal Cash
- Pinjaman
Perbankan
- B-to-B
UNIT PRODUKSI
UNIT DISTRIBUSI &
PELAYANAN
UNIT AIR BAKU
PROVINSI KAB/KOTA
Intake
Jaringan
Transmisi
Air Baku
IPA Regional
Reservoar
Watermeter Induk
Jaringan Distribusi
Utama
Jaringan Distribusi
Bagi
Jaringan Distribusi
Bagi
Jaringan Distribusi
Bagi
Sambungan Rumah
(SR)
Meter
Offtake
Lintas
Kab/Kota
Pusat:
- APBN melalui Ditjen
CK
Pemprov:
- APBD provinsi
- Pinjaman Pemprov
- KPBU
Meter
Offtake
Meter
Offtake
* Offtake dapat berupa reservoir/watermeter 11

12. 8. SKEMA PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN SPAM(3)
(LINGKUP REGIONAL LINTAS PROVINSI)
Pusat:
- APBN melalui Ditjen
SDA
Pemkab/kota:
- APBD kab/kota
- DAK
- CSR
- KPBU
- Pinjaman
Pemerintah
Kab/Kota
PDAM:
- Internal Cash
- Pinjaman
Perbankan
- B-to-B
UNIT PRODUKSI
UNIT DISTRIBUSI &
PELAYANAN
UNIT AIR BAKU
Intake
Jaringan
Transmisi
Air Baku
IPA Regional
Reservoar
Watermeter Induk
Jaringan Distribusi
Utama
Jaringan Distribusi
Bagi
Jaringan Distribusi
Bagi
Jaringan Distribusi
Bagi
Sambungan Rumah
(SR)
Meter
Offtake
Lintas
Provinsi PUSAT KAB/KOTA
Pusat:
- APBN melalui Ditjen
CK
- KPBU
- Loan
- APBD provinsi untuk fasilitasi dan pembinaan
kab/kota yang termasuk dalam SPAM regional
lintas provinsi
Meter
Offtake
Meter
Offtake
* Offtake dapat berupa reservoir/watermeter 12

13. Wewenang
Jenis
Wewenang
Jenis
Landasan
Penyelenggaraan
SPAM
Rencana Induk
SPAM
Nasional
Kabupaten/Kota
Provinsi
Menteri
Bupati/Walikota
Gubernur
Lintas Provinsi
Kabupaten/Kota
Lintas Kab/Kota
Menteri
Bupati/Walikota
Gubernur
Kebijakan dan
Strategi
Referensi :
Lampiran I Dokumen Standar Kebijakan dan Strategi SPAM
Lampiran II Dokumen Standar RISPAM 13

14. 1.TERSEDIA RENCANA INDUK SPAM (RISPAM)
2.TERSEDIA DOKUMEN RPIJM
3.TERSEDIA STUDI KELAYAKAN/JUSTIFIKASI TEKNIS DAN BIAYA
4.TERSEDIA PERENCANAAN TEKNIS TERINCI (DED)
5.TERSEDIA/ADA SURAT IJIN PEMAKAIAN AIR BAKU
* SIPA dari BBWS/BWS/Dinas Pengairan yang berwenang sesuai kewenangan
pengelolaan wilayah sungai
* Kesepakatan kerjasama pemanfaatan air baku antar masyarakat (mata
air/embung/ dll)
6.TERSEDIA LAHAN/ADA JAMINAN KETERSEDIAAN LAHAN
7.TERSEDIA DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA (DDUB)
Sesuai kebutuhan fungsional dan rencana pemanfaatan maksimal sistem yang
akan dibangun
8.INSTITUSI PENGELOLA PASKA KONSTRUKSI SUDAH JELAS
* PDAM/PDAB; UPTD; BLUD; Masyarakat
9.DINYATAKAN DALAM SURAT PERNYATAAN KEPALA DAERAH TENTANG
KESANGGUPAN / KESIAPAN MENYEDIAKAN SYARAT-SYARAT DI ATAS
10. Readiness Criteria Usulan Kegiatan Pengembangan SPAM
14

15. PENGEMBANGAN SPAM REGIONAL

16. RASIONAL PEMBENTUKAN SPAM REGIONAL
SPAM REGIONAL
MANFAAT
 Efisiensi pembiayaan investasi dan operasional
 Peningkatan kinerja operator
 Peningkatan skala ekonomi sehingga menambah daya tarik
masuknya sumber pembiayaan dari luar
Ketersediaan air baku
untuk air minum secara
geografis tidak merata
Pemekaran wilayah
administrasi sebagai
implementasi kerangka
otonomi daerah
Ketersediaan air baku
untuk air minum
tidak merata antar
wilayah administrasi
kab/kota
Kerjasama daerah
(kab/kota/provinsi)
membentuk sistem SPAM
untuk memanfaatkan
sumber air baku secara
bersama
KONDISI LAPANGAN
KONDISI YANG TERJADI
KEBUTUHAN
16

17. UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang
didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan.
2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
a. Daerah lain;
b. pihak ketiga; dan/atau
c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi
kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
Pasal 363
DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SPAM
17

18. UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
Lampiran C
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SPAM
No Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi DaerahKabupaten/
Kota
1. Air Minum a. Penetapan pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) secara nasional.
b. Pengelolaan dan
pengembangan SPAM lintas
Daerah provinsi, dan SPAM
untuk kepentingan strategis
nasional.
Pengelolaan dan
pengembangan SPAM
lintas Daerah
kabupaten/kota.
Pengelolaan dan
pengembangan SPAM di
Daerah kabupaten/kota
.
18

19. DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SPAM
PP No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
Pasal 36 ayat (5)
PERPRES No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN
Buku 1
PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran No. 3
(iv) pembangunan SPAM Regional untuk 1.320.000 SR di 31 kawasan.
19

20. Alur Pembentukan SPAM Regional
20
PP No. 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Daerah
1 PERSIAPAN
Jual Beli
Air Curah
4 PENGELOLAAN
Menyusun
RI-SPAM Provinsi
Menyusun
FS SPAM Regional
Menawarkan
Pembentukan
SPAM Regional
ke Kabupaten /Kota
Membentuk Lembaga /BUMD Provinsi
sebagai Pengelola
SPAM Regional
Menyusun Dokumen Pembangunan
Bagian Hilir:
• DED Hilir SPAM Regional
• AMDAL/UPL/UKL Hilir SPAM Regional
Menyusun Dokumen Pembangunan
Bagian Hulu:
• DED Hulu SPAM Regional
• AMDAL Hulu SPAM Regional
Meyetujui
Rencana SPAM Regional
dan Pembentukan TKKSD
Membentuk
TKKSD
Menandatangani
Kesepakatan Bersama
(KSB )
Menandatangani Perjanjian
Kerjasama (PKS
Menerima Permohonan
Dukungan Pemerintah
Mengurus
Perijinan & Pembebasan Lahan
APBD Povinsi
Membangun
Komponen SPAM Hulu
APBD Povinsi
APBN
Sumber Pembiayaan lainnya
Mengurus
Perijinan & Pembebasan Lahan
APBD Kab/Kota
Membangun
Komponen SPAM Hulu
APBD Kab/Kota
PDAM
Sumber Pembiayaan lainnya
Melaksanakan
Operasi dan Pemeliharaan
Bagian Hulu oleh
Lembaga /BUMD
Provinsi
Melaksanakan
Operasi dan Pemeliharaan
Bagian Hilir oleh
Lembaga /BUMD
Kabupaten /Kota
Keterangan
Pemerintah(Pusat) PemerintahDaerah Provinsi PemerintahDaerah Kabupaten
/Kota
PemerintahDaerah Provinsidan PemerintahDaerah Kabupaten
/Kota
2 PERENCANAAN 3 PELAKSANAAN

21. Dokumen-dokumen Penyiapan
SPAM Regional
Kesepakatan Kerjasama (KSB) antara Pemprov,
Pemkab/ Pemkot dan Pemerintah Pusat
Perjanjian Kerjasama (PKS)
Rencana Induk SPAM (RISPAM) Regional
Studi Kelayakan SPAM Regional
 Perencanaan Teknis Terinci (DED)
 Bagian Hulu (Intake s/d Off-take)
 Bagian Hilir (Distribusi dan Pelayanan kab/kota)
AMDAL
 Surat Ijin Penggunaan dan Pemanfaatan Air
Permukaan (SIPPA) 21

22. NO KETERANGAN JUMLAH
1 TOTAL SPAM REGIONAL 76
2 TOTAL PROVINSI 30
HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SPAM REGIONAL…(1)
22

23. HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SPAM REGIONAL…(2)
No KETERANGAN
1 Riau: Pekan Kampar Tahap I (Kota Pekanbaru danKab. Kampar)
2 Jawa Barat: Metro Bandung (Bandung Selatan) Tahap I (Kota Bandung dan Kab. Bandung)
3 Jawa Tengah: Bregas (Kab. Brebes, Kota Tegal dan Kab. Tegal)
4 DIY: Kartamantul Tahap I Fase I, Sistem Bantar (Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul)
5 Jawa Timur: Mojolamong Tahap I (Kab. Mojokerto dan Kab. Lamongan)
6 Bali: Bali Selatan (Petanu) (Kab. Gianyar, Kab. Badung dan Kota Denpasar)
7 Bali: Bali Selatan (Penet) (Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Badung dan Kota Denpasar)
8 Kalimantan Selatan: Banjarbakula, Wilayah I (Kab. Banjarmasin, Kab. Banjar, Kota Banjarbaru, Kab. Barito Kuala dan Kab. Tanah Laut) Tahap I
9 Sulawesi Tengah: Pasigala Tahap I (Kota Palu, Kab. Sigi dan Kab. Donggala)
SELESAI & BERFUNGSI TA 2016 (9 SPAM REGIONAL)
23
1
2 3
4
5
6
8
9
7

24. No KETERANGAN
1 Jawa Tengah: Keburejo (Kab. Kebumen dan Kab. Purworejo)
2 DIY: Kartamantul Tahap I Fase II, Sistem Bantar (Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul)
KONSTRUKSI TA 2016-2017 (2 SPAM REGIONAL)
HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SPAM REGIONAL…(3)
24
1
2

25. No KETERANGAN
1 Riau: Durolis (Kota Dumai, Kab. Bengkalis dan Kab. Rokan Hilir)
2 Jawa Barat: Jatigede (Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu dan Kab. Sumedang)
3 Jawa Tengah: Petanglong (Kab. Pekalongan, Kab. Batang dan Kota Pekalongan)
4 Jawa Timur: Umbulan (Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kab. Gresik)
5 Jawa Timur: Mojolamong Tahap II (Kab. Mojokerto dan Kab. Lamongan)
48
HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SPAM REGIONAL…(4)
KONSTRUKSI TA 2017-2018 (5 SPAM REGIONAL)
1
2 3
4
5

26. No KETERANGAN
1 Aceh: Kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara
2 Sumatera Utara: Mebidang (Kota Medan, Kota Binjai dan Kab. Deli Serdang)
3 Sumatera Barat: Kab. Payakumbuh dan Kab. Limapuluh Kota
4 Bengkulu: Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah dan Kab. Seluma
5 Banten: Karian (Kab. Lebak, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota
Tangerang Selatan, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kab. Bogor dan
DKI Jakarta)
6 Banten: Kab. Serang dan Kota Serang
7 Jawa Barat: Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat
8 Jawa Barat: Jatiluhur (DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kota Bekasi dan Kab.
Karawang)
9 Jawa Tengah: Semarsalat (Kab. Semarang dan Kota Salatiga)
48
HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SPAM REGIONAL…(5)
KONSTRUKSI TA 2018-2019 (19 SPAM REGIONAL)
1
2
3
4 5
6
7
8 9 10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
No KETERANGAN
11 Jawa Tengah: Wosusokas (Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kota Surakarta,
Kab. Karanganyar dan Kab. Sragen)
12 Bali: Burana (Kab. Buleleng dan Kab. Jebrana)
13 Kalimantan Utara: Kab. Bulungan dan Kota Tarakan
14 Kalimantan Timur: Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Bontang
15 Sulawesi Utara: Bimatara (Kota Bitung, Kota Manado dan Kab. Minahasa
Utara)
16 Gorontalo: Gorontalo Raya (Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo dan Kab. Bone
Bolango)
17 Sulawesi Selatan: Mamminasata (Kota Makasar, Kab. Gowa, Kab. Maros
dan Kab. Takalar)
18 Papua Barat: Sorong (Kota Sorong dan kab. Sorong)

27. No KETERANGAN
1 Aceh: Kab. Aceh Timur, Kab. Langsa dan Kab. Aceh Tamiang
2 Aceh: Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar
3 Aceh: Kab. Aceh Singkil dan Kab. Subussalam
4 Sumatera Utara: Kab. Tebing Tinggi dan Kab. Serdang
Bedagai
5 Sumatera Utara: Kota Pematang Siantar dan Kab.
Simalungun
6 Sumatera Utara: Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Tengah
7 Sumatera Utara: Kota Padang Sidempuan dan Kab.
Tapanuli Selatan
8 Sumatera Barat: Kab. Padang Pariamandan, Kota Pariaman
49
HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SPAM REGIONAL…(6)
DALAM PROSES PENYIAPAN (44 SPAM REGIONAL)…(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
No KETERANGAN
9 Sumatera Barat: Kab. Agam dan Kab. Bukit Tinggi
10 Sumatera Barat: Kab. Solok dan Kota Solok
11 Riau: Kab. Indragiri Hilir dan Kab. Indragiri Hulu
12 Kepulauan Riau: BIN –TAN (Kab. Bintan, Kota Tj. Pinang)
13 Jambi: Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh
14 Lampung: Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, Kab.
Lampung Tengah dan Kab. Lampung Selatan
15 Lampung: Kota Metro dan Kab. Lampung Timur
16 Bangka Belitung: Kab. Bangka dan Kota Pangkalpinang
17 Banten: Kab. Serang dan Kota Cilegon
No KETERANGAN
18 Banten: Kab. Serang dan Kota Serang
19 Jawa Barat: Kuncir (Kab. Kuningan, Kab. Cirebon dan
Kota Cirebon
20 Jawa Tengah: Purbamas (Kab. Purbalingga, Kab.
Banjarnegara dan Kab. Banyumas)
21 Jawa Tengah: Wononegoro (Kab. Wonosobo dan Kab.
Banjarnegara)
22 DIY: Sistem Banyusoco (Kab. Bantul dan Kab. Gunung
Kidul Bagian Barat)

28. No KETERANGAN
47 Sulawesi Selatan: Kab. Sidrap, Kota Pare-Pare dan Kab.
Enrekang
48 Sulawesi Tenggara: Bahteranas
49 Sulawesi Barat: Kab. Majene dan Kab. Enrekang
No KETERANGAN
50 Gorontalo: Gorontalo Raya (Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo
dan Kab. Bone Bolengo)
51 Papua: Jayatani ( Jayapura dan Sentani)
50
HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SPAM REGIONAL…(7)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
DALAM PROSES PENYIAPAN (44 SPAM REGIONAL)…(2)
No KETERANGAN
23 Jawa Timur: Pantura (Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab.
Lamongan dan Kab. Gresik)
24 Jawa Timur: Lintas Tengah( Kab. Nganjuk, Kab. Kediri dan
Kab. Jombang)
25 Jawa Timur: Malang Raya (Kota Malang, Kab. Malang dan
Kota Batu)
26 Jawa Timur: Lintas Madura (Kab. Bangkalan, Kab. Sampang,
Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep)
27 Jawa Timur: Regional Timur (Kab. Situbondo, Kab.
Bondowoso, Kab. Jember dan Kab. Banyuwangi)
28 Jawa Timur: Regional Selatan (Kab. Ponorogo, Kab.
Trenggalek dan Kab. Tulungagung)
29 Jawa Timur: Kab. Malang – Kab. Blitar
No KETERANGAN
30 Jawa Timur: Kab. Blitar – Kota Blitar
31 Jawa Timur: Kab Madiun – Kab. Nganjuk
32 Jawa Timur: Kab. Kediri - Kab. Nganjuk - Kab. Jombang
33 Jawa Timur: Kab. Probolinggo - Kab. Lumajang
34 NTT: Kab. Kupang – Kota Kupang
35 NTT: Kab. Sumba Barat – Kab. Sumbarat Daya
36 NTB: Menang Mataram (Kota Mataram – Kab. Lombok
Barat)
37 Kalimantan Tengah: Kota Palangkarya – Kab Pulang Pisau
38 Kalimantan Timur: Kutai Kartanegara dan Bontang
39 Kalimantan Timur: Berau dan Kutai Timur
No KETERANGAN
40 Kalimantan Timur: Kutai Timur dan Bontang
41 Sulawesi Selatan: Ajatappareng (Kab. Enrekang, Kab.
Sidrap, Kota Pare-pare, Pinrang, Baru)
42 Sulawesi Tenggara: Bahteranas (Kota Kendari dan
Kab. Konawe Selatan)
43 Sulawesi Utara: Bimatara (Kota Bitung, Kota
Manado dan Kab. Minahasa Utara)
44 Sulawesi Barat: Kab. Majene dan Kab.
Poliwalimandar