Pengelolaan Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan konsultasi publik Buku Putih Kabupaten/Kota tentang sanitasi. Konsultasi publik merupakan salah satu langkah penting dalam finalisasi Buku Putih untuk mendapatkan masukan dan konfirmasi dari pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk melengkapi temuan, mendapat dukungan, dan memfasilitasi advokasi sanitasi. Persiapan yang matang diperlukan termasuk kerang
Bahan Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas bahan simulasi konsultasi publik buku putih sanitasi Kota Kinasih. Buku putih ini disusun selama 5 bulan dan membahas berbagai aspek sanitasi seperti pembuangan limbah cair, persampahan, drainase, dan banjir beserta peta terkait. Dokumen ini juga membahas aspek kelembagaan, komunikasi, pendanaan dan pemetaan risiko sanitasi di beberapa kelurahan.
Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
Dokumen ini membahas rencana konsultasi publik untuk buku putih sanitasi kota. Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait visi, misi, dan program pembangunan sanitasi kota selama 3-5 tahun ke depan. Langkah konsultasi mencakup persiapan, pelaksanaan diskusi, dan tindak lanjut dengan mengakomodasi masukan untuk penyempurnaan buku putih.
Konsultasi publik strategi sanitasi kabupaten/kota bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan dalam menyempurnakan strategi sanitasi jangka panjang dan program jangka menengah dan pendek. Konsultasi ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap rencana sanitasi yang akan dilaksanakan.
Statistik Air Bersih Provinsi Maluku Tahun 2014Luziana Tanjung
Statistik Air Bersih Provinsi Maluku 2014 memberikan gambaran mengenai perkembangan pasokan dan distribusi air bersih di Maluku dari 2008-2012 berdasarkan data survei BPS Maluku dan instansi terkait. Publikasi ini berisi tabel, peta, dan infografik yang menunjukkan kapasitas produksi, jumlah pelanggan, volume air yang didistribusikan, serta cakupan jaringan air bersih per kabupaten/kota di Maluku.
Pengelolaan Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan konsultasi publik Buku Putih Kabupaten/Kota tentang sanitasi. Konsultasi publik merupakan salah satu langkah penting dalam finalisasi Buku Putih untuk mendapatkan masukan dan konfirmasi dari pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk melengkapi temuan, mendapat dukungan, dan memfasilitasi advokasi sanitasi. Persiapan yang matang diperlukan termasuk kerang
Bahan Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas bahan simulasi konsultasi publik buku putih sanitasi Kota Kinasih. Buku putih ini disusun selama 5 bulan dan membahas berbagai aspek sanitasi seperti pembuangan limbah cair, persampahan, drainase, dan banjir beserta peta terkait. Dokumen ini juga membahas aspek kelembagaan, komunikasi, pendanaan dan pemetaan risiko sanitasi di beberapa kelurahan.
Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
Dokumen ini membahas rencana konsultasi publik untuk buku putih sanitasi kota. Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait visi, misi, dan program pembangunan sanitasi kota selama 3-5 tahun ke depan. Langkah konsultasi mencakup persiapan, pelaksanaan diskusi, dan tindak lanjut dengan mengakomodasi masukan untuk penyempurnaan buku putih.
Konsultasi publik strategi sanitasi kabupaten/kota bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan dalam menyempurnakan strategi sanitasi jangka panjang dan program jangka menengah dan pendek. Konsultasi ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap rencana sanitasi yang akan dilaksanakan.
Statistik Air Bersih Provinsi Maluku Tahun 2014Luziana Tanjung
Statistik Air Bersih Provinsi Maluku 2014 memberikan gambaran mengenai perkembangan pasokan dan distribusi air bersih di Maluku dari 2008-2012 berdasarkan data survei BPS Maluku dan instansi terkait. Publikasi ini berisi tabel, peta, dan infografik yang menunjukkan kapasitas produksi, jumlah pelanggan, volume air yang didistribusikan, serta cakupan jaringan air bersih per kabupaten/kota di Maluku.
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...Luziana Tanjung
Kali ini kita akan membicarakan mengenai pembangunan infrastruktur yang tidak lepas dari peningkatan pembangunan di bidang konstruksi. Sektor ini memiliki keterkaitan dengan banyak sektor karena dibutuhkan sebagai hasil fisik dari sebuah pembangunan dan membutuhkan bahan dari sektor lain untuk membangun. Dalam slide ini digambarkan perkembangan konstruksi di Provinsi Maluku dan keterkaitannya dengan sektor lain serta sudur pandang MP3EI. Tidak melulu melihat statistik sebagai angka atau sebuah ilmu sains saja namun lebih kepada apa yang dapat disampaikan oleh angka tersebut dalam lingkup pandangan dan pemahaman secara luas dan mudah dipahami.
Memorandum Program - 3 Rencana Kegiatan Sanitasiinfosanitasi
Memorandum Program - 3 Rencana Kegiatan Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Esensi Strategi Sanitasi (SSK) dan Memorandum Program (MPS) dalam Pendanaan S...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas pentingnya SSK dan MPS yang berkualitas dalam menarik pendanaan sanitasi, serta potensi kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi filantropi untuk menutupi kesenjangan pendanaan sanitasi melalui program CSR, hibah, dan sumber-sumber lainnya."
Ppsp implementation-trough-knowing-the-stbm-pillars1Donny Pati
Dokumen ini memberikan panduan praktis untuk melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) melalui penguatan pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Panduan ini menjelaskan langkah-langkah mulai dari persiapan, pelatihan, pendampingan masyarakat, hingga monitoring dan evaluasi untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan sanitasi secara berkelanjutan."
Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesiainfosanitasi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas kebijakan sanitasi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang mencakup akses universal untuk seluruh warga negara dan kebutuhan investasi hingga 2019 sebesar Rp307 triliun; (2) Diperlukan penambahan akses air limbah untuk 120 juta jiwa dan penambahan layanan persampahan sebesar 50% di perkotaan; (3) Kualitas
Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) 2014infosanitasi
Dokumen tersebut berisi pedoman penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota. Pedoman ini memberikan panduan mulai dari konsolidasi kelembagaan, penyiapan profil wilayah, penilaian profil sanitasi, penetapan area berisiko sanitasi, hingga finalisasi Buku Putih Sanitasi. Tujuannya agar proses penyusunan dokumen dan program sanitasi di Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara komprehensif dan sesuai kebutuhan
Buku Putih Sanitasi - 3.5 Identifikasi Masalah dan Program Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Bab 3 dan 4 membahas profil sanitasi wilayah dan program pengembangan sanitasi saat ini dan yang direncanakan di kabupaten/kota. Termasuk didalamnya adalah identifikasi permasalahan sanitasi mendesak, pengelolaan komponen sanitasi seperti air limbah, persampahan dan drainase, serta rencana program dan kegiatan sanitasi untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Strategi dan Kebijakan Advokasi Sanitasiinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas advokasi sanitasi di berbagai tingkatan yang meliputi tujuan, definisi, dan target advokasi. Advokasi dilakukan kepada kementerian, provinsi, pemerintah daerah, DPRD, SKPD, masyarakat, swasta, dan media guna mendukung pencapaian sanitasi universal. Disarankan pembentukan kit advokasi dan alokasi dana yang matang untuk advokasi secara terus-menerus.
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
Penyajian EHRA (Environmental Health RIsk Assessment) dalam Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
Laporan ini membahas metodologi dan hasil survei sanitasi rumah tangga (EHRA) di Kabupaten X. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data sanitasi dan perilaku higienis rumah tangga untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi sanitasi. Metodologi survei meliputi penentuan lokasi dan jumlah responden, serta pengumpulan data tentang air limbah, sampah, air minum, dan lainnya. Hasilnya digunakan untuk menghitung Inde
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. IPAL komunal Ngudi Saras mengalami penurunan kinerja akibat kurangnya perawatan dan beberapa kali terjadi luapan
2. Kualitas air hasil pengolahan IPAL komunal Ngudi Saras masih melewati baku mutu untuk beberapa parameter
3. Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas air limbah, mengevaluasi kinerja IPAL, dan merencanakan rehabilitasi berdasarkan hasil evaluasi
Sistem pengelolaan air limbah domestik di Indonesia dilakukan dengan tiga pendekatan: sistem settempat, sistem terpusat skala permukiman, dan sistem terpusat skala perkotaan. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam pembangunan dan pengoperasian infrastruktur air limbah.
Pembangunan Infrastruktur Provinsi Maluku dilihat dari Sudut Pandang Pembangu...Luziana Tanjung
Kali ini kita akan membicarakan mengenai pembangunan infrastruktur yang tidak lepas dari peningkatan pembangunan di bidang konstruksi. Sektor ini memiliki keterkaitan dengan banyak sektor karena dibutuhkan sebagai hasil fisik dari sebuah pembangunan dan membutuhkan bahan dari sektor lain untuk membangun. Dalam slide ini digambarkan perkembangan konstruksi di Provinsi Maluku dan keterkaitannya dengan sektor lain serta sudur pandang MP3EI. Tidak melulu melihat statistik sebagai angka atau sebuah ilmu sains saja namun lebih kepada apa yang dapat disampaikan oleh angka tersebut dalam lingkup pandangan dan pemahaman secara luas dan mudah dipahami.
Memorandum Program - 3 Rencana Kegiatan Sanitasiinfosanitasi
Memorandum Program - 3 Rencana Kegiatan Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Esensi Strategi Sanitasi (SSK) dan Memorandum Program (MPS) dalam Pendanaan S...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas pentingnya SSK dan MPS yang berkualitas dalam menarik pendanaan sanitasi, serta potensi kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi filantropi untuk menutupi kesenjangan pendanaan sanitasi melalui program CSR, hibah, dan sumber-sumber lainnya."
Ppsp implementation-trough-knowing-the-stbm-pillars1Donny Pati
Dokumen ini memberikan panduan praktis untuk melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) melalui penguatan pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Panduan ini menjelaskan langkah-langkah mulai dari persiapan, pelatihan, pendampingan masyarakat, hingga monitoring dan evaluasi untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan sanitasi secara berkelanjutan."
Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesiainfosanitasi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas kebijakan sanitasi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang mencakup akses universal untuk seluruh warga negara dan kebutuhan investasi hingga 2019 sebesar Rp307 triliun; (2) Diperlukan penambahan akses air limbah untuk 120 juta jiwa dan penambahan layanan persampahan sebesar 50% di perkotaan; (3) Kualitas
Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) 2014infosanitasi
Dokumen tersebut berisi pedoman penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota. Pedoman ini memberikan panduan mulai dari konsolidasi kelembagaan, penyiapan profil wilayah, penilaian profil sanitasi, penetapan area berisiko sanitasi, hingga finalisasi Buku Putih Sanitasi. Tujuannya agar proses penyusunan dokumen dan program sanitasi di Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara komprehensif dan sesuai kebutuhan
Buku Putih Sanitasi - 3.5 Identifikasi Masalah dan Program Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Bab 3 dan 4 membahas profil sanitasi wilayah dan program pengembangan sanitasi saat ini dan yang direncanakan di kabupaten/kota. Termasuk didalamnya adalah identifikasi permasalahan sanitasi mendesak, pengelolaan komponen sanitasi seperti air limbah, persampahan dan drainase, serta rencana program dan kegiatan sanitasi untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Strategi dan Kebijakan Advokasi Sanitasiinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas advokasi sanitasi di berbagai tingkatan yang meliputi tujuan, definisi, dan target advokasi. Advokasi dilakukan kepada kementerian, provinsi, pemerintah daerah, DPRD, SKPD, masyarakat, swasta, dan media guna mendukung pencapaian sanitasi universal. Disarankan pembentukan kit advokasi dan alokasi dana yang matang untuk advokasi secara terus-menerus.
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
Penyajian EHRA (Environmental Health RIsk Assessment) dalam Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
Laporan ini membahas metodologi dan hasil survei sanitasi rumah tangga (EHRA) di Kabupaten X. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data sanitasi dan perilaku higienis rumah tangga untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi sanitasi. Metodologi survei meliputi penentuan lokasi dan jumlah responden, serta pengumpulan data tentang air limbah, sampah, air minum, dan lainnya. Hasilnya digunakan untuk menghitung Inde
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. IPAL komunal Ngudi Saras mengalami penurunan kinerja akibat kurangnya perawatan dan beberapa kali terjadi luapan
2. Kualitas air hasil pengolahan IPAL komunal Ngudi Saras masih melewati baku mutu untuk beberapa parameter
3. Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas air limbah, mengevaluasi kinerja IPAL, dan merencanakan rehabilitasi berdasarkan hasil evaluasi
Sistem pengelolaan air limbah domestik di Indonesia dilakukan dengan tiga pendekatan: sistem settempat, sistem terpusat skala permukiman, dan sistem terpusat skala perkotaan. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam pembangunan dan pengoperasian infrastruktur air limbah.
Implementasi strategi peningkatan ketahanan perublim_knowledge management for...Elly Ratni
Dokumen tersebut merangkum profil Kota Blitar dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani perubahan iklim dan pengelolaan limbah, termasuk pembentukan tim kerja, strategi, dan program-program yang didanai berbagai lembaga dengan total dana Rp15,6 miliar. Upaya kunci meliputi pembangunan IPAL komunal berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama lintas sektor dalam menang
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPLOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas struktur perencanaan pembangunan bidang air minum, air limbah, dan pengelolaan sampah (AMPL) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dokumen tersebut menjelaskan hubungan antara berbagai jenis rencana pembangunan, sasaran pencapaian bidang AMPL pada RPJMN, arah kebijakan dan strategi pembangunan AMPL, serta sasaran pencapaian kement
Kebijakan perencanaan pembangunan kota blitar dalam mendukung pengelolaan lin...Elly Ratni
Dokumen ini membahas kebijakan perencanaan pembangunan Kota Blitar dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa poin kunci meliputi visi dan misi pembangunan lingkungan hidup dalam dokumen perencanaan daerah, sasaran dan strategi yang mencakup peningkatan sarana lingkungan, kawasan lindung, dan ruang terbuka hijau, serta kerjasama pendanaan yang diterima untuk program-program lingkungan hidup.
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan serta menghubungkan mereka dengan program dan layanan sesuai kebutuhan, serta mengidentifikasi keluhan masyarakat dan memastikan penanganannya. SLRT bertujuan mengintegrasikan informasi, data, dan layanan untuk meningkatkan akses kelompok rentan terhadap perlindungan sosial secara komprehens
Dokumen tersebut membahas strategi sanitasi kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2013-2018, mencakup program dan kegiatan pengembangan air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan beserta indikasi sumber pendanaannya."
Analisis aspek hidrologi dan lingkungan banjir Jabodetabek diawal tahun 2020. Disampaikan pada acara KOPI Delft yang diselenggarakan oleh PPI Delft pada tanggal 13 Februari 2020.
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jatigede Regional Water Supply System.pptxarci155munas
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) direncanakan dalam 2 alternatif, yaitu:
Alternatif 1, Pembangunan 1 tahap 3500 l/detik
Alternatif 2, Pembangunan 2 tahap, yaitu
Tahap I, 1500 l/detik
Tahap II, 2000 l/detik
INOVASI PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAUpujiatisrirejeki
Dokumen tersebut membahas inovasi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyediaan air bersih dan air minum untuk mencapai target MDGs 2015/2019. Inovasi ini melibatkan pendekatan penyediaan air minum mandiri perdesaan dengan memanfaatkan teknologi pengolahan air dan pengelolaan oleh masyarakat.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
1. DATA HASIL SURVEY DI PROVINSI BANTEN
19 – 23 NOVEMBER 2012
1. Hardcopy
a. Data Sosial Ekonomi Masyarakat Propinsi Banten Tahun
2006-2010 (Hasil Suseda)
b. Lakip Provinsi Banten 2011
c. Target Program Sarana Air Bersih dan Penyehatan
Lingkungan (SAPBL) Dinas Kesehatan Kota Cilegon
d. Alokasi Bantuan Sarana PABPL Dinas Kesehatan Kota
Cilegon
e. Data Cakupan SBPL Kota Cilegon Per Puskesmas/Kelurahan
Tahun 2008
f. LAKIP Pandeglang 2007, 2009, 2010
g. Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Bersih 2005-2010
Kota Tangerang
h. Database Infrastruktur Dasar Pemukiman Kota Cilegon
2010
i. Profil Dinas Kesehatan Kota Serang 2008, 2009, 2010
j. Persentase Keluarga Menurut Jenis Sarana Air Bersih Yang
Digunakan, Kecamatan dan Puskesmas Kota Serang 2011
k. Cakupan Keluarga Menurut Sumber Air Minum Yang
Digunakan Kota Serang 2011
l. Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Bersih Kabupaten
Serang 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
m. Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Kabupaten
Serang 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
2. Softcopy
a. MDGs Air Minum Se-Provinsi Banten Per Kabupaten/Kota
2. b. MDGs Provinsi Banten (Versi Bina Program)
c. MDGs PDAM (Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota
Serang, Kota Tangerang)
d. MDGs Sanitasi PLP Banten Per Kabupaten/Kota
e. MDGs Air Minum Provinsi Banten Versi Satker PKPAM
f. MDGs Versi BAPPEDA (Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kota
Serang)
g. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pandeglang
h. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Serang
i. Buku Putih Sanitasi Kota Serang
j. Buku Putih Sanitasi Kota Tangerang Selatan
k. Laporan Cakupan Air Bersih Kabupaten Lebak 2011
l. Data Pertumbuhan Penduduk dan SLPDAM (Kota Tangerang,
Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang)
m. Data Cakupan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Pandeglang
n. Data Investasi Sanitasi Kabupaten Tangerang 2008-2012
o. Profil Dinas Kesehatan Tahun 2008, 2009, 2010, 2011
Kabupaten Tangerang
p. Program Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tangerang
(ppt.)
q. Profil Dinas Kesehatan Per Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Banten 2010-2011
r. Data Pokok Kabupaten Lebak 2011-2012
s. MDGs Kabupaten Lebak Tahun 2011
t. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak 2011-2012
u. Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 2011
v. LAKIP 2011 Kabupaten Pandeglang
w. MDGs Kabupaten Lebak 2011