Peran Kementrian Pekerjaan Umum (Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman) dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
8. MENGAPA MASYARAKAT MEMBUANG
LIMBAH SEMBARANGAN?
DAMPAK
APAKAH KARENA :
• PERILAKU CITRA
PERADABAN
• BUDAYA
SUATU
• KEBIASAAN BANGSA?
• KESADARAN
9. BAGAIMANA PENILAIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP
SANITASI DI INDONESIA?
PROGRES SEKTOR SANITASI
DI ASIA TENGGARA
% PENDUDUK MEMILIKI PERKIRAAN
NO NEGARA AKSES PADA SANITASI PENCAPAIAN TARGET
MDG 2015
1990 2008
1 SINGAPURA 99 % 100% LEBIH CEPAT
2 MALAYSIA 84% 96% LEBIH CEPAT
3 THAILAND 80% 96% LEBIH CEPAT
BEKERJA KERAS
4 MYANMAR 49% 81% LEBIH CEPAT
BERGERAK CEPAT
BERTINDAK TEPAT 5 FILIPINA 58% 67% SESUAI RENCANA
6 VIET NAM 35% 75% LEBIH CEPAT
TANTANGAN, 7 LAOS 18% 53% SESUAI RENCANA
SEKALIGUS
8 INDONESIA 33% 52% TERLAMBAT
PELUANG BAGI
PENYEDIA JASA 9 TIMOR LESTE 32% 50% SESUAI RENCANA
KONSTRUKSI 10 KAMBOJA 9% 29% TERLAMBAT
PATHS TO 2015 MDG PRIORITIES IN ASIA AND THE PACIFIC : ASIA-PACIFIC MDG REPORT 2010/11
10. APAKAH PENILAIAN TERSEBUT
BENAR?
MARI KITA LIHAT KONDISI SUNGAI DI BEBERAPA
NEGARA, ANTARA LAIN DI:
• MALAYSIA
• SINGAPURA
• CHINA
• JEPANG
• AUSTRALIA
• EROPA
28. DAMPAK SANITASI TERHADAP KEHIDUPAN MANUSIA
SANITASI KESEHATAN
KUALITAS
KESEJAHTERAAN DAN KEBAHAGIAAN KELUARGA PRODUKTIVITAS
29. BISA!
APAKAH BISA KITA SYARAT:
WUJUDKAN SUNGAI ADA KESADARAN
YANG BERSIH? BEBAS DAN KEMAUAN
DARI LIMBAH DAN DARI SELURUH
SAMPAH? PEMANGKU
KEPENTINGAN
31. SIAPA PELAKU KUNCI PEMBANGUNAN?
PELAKU UTAMA Masyarakat
Fasilitator
P POKJA PELAKU KUNCI
Swasta
PEMERINTAH
32. POKJA SANITASI
(Sebagai Motor Penggerak Sanitasi)
• Merupakan wadah berkumpulnya
pemangku kepentingan bidang
sanitasi
• Forum untuk mendiskusikan
kebutuhan pembangunan sanitasi
• Forum sinkronisasi kegiatan terkait
sanitasi
32
33. TANTANGAN PEMBANGUNAN
SANITASI
1. Daerah belum memiliki dokumen
perencanaan sanitasi yang
berkualitas
2. Pembangunan sanitasi masih
bersifat parsial
3. Pemahaman sebagian besar
pemerintah daerah bahwa
pembangunan sanitasi terbatas
pada pembangunan fisik saja 33
34. TAHAPAN PEMBANGUNAN SANITASI PPSP
1. Advokasi & Penyadaran
KEMKES
Masyarakat
2. Pembentukan
KEMDAGRI
Kelembagaan
3-4. Perencanaan
KEM. PU
Pembangunan Sanitasi
5. IMPLEMENTASI KEM. PU
6. MONEV BAPPENAS
34
35. PERAN KEMENTERIAN PU
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SANITASI
1. Pendampingan penyusunan dokumen
perencanaan sanitasi berupa Buku Putih,
Strategi Sanitasi Kota (SSK), Memorandum
Program Sanitasi (MPS)
2. Pendampingan penyusunan Master Plan,
Detailed Engineering Desain/Outline Plan
3. Konsultasi dokumen perencanaan bidang
teknis sanitasi
35
36. PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BUKU
PUTIH, SSK DAN MPSS
1. Penyediaan Fasilitator Provinsi
2. Penyediaan Fasilitator Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pelatihan Pokja Prov & Kab/Kota
4. Pelaksanaan Rapat Progres Penyusunan Buku
Putih, SSK dan MPS
36
37. PERAN KEMENTERIAN PU DALAM
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI
1. Pembangunan infrastruktur bidang sanitasi melalui
dana APBN
2. Sosialisasi dan kampanye bidang sanitasi melalui
Jambore Sanitasi
3. Peningkatan SDM pengelola infrastruktur sanitasi
melalui pelatihan teknis
37
38. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SANITASI
DATA PRIMER (EHRA)
DATA SEKUNDER
BUKU
SSK MPSS DED
PUTIH
STUDI
MASTER PLAN
SANITASI
KELAYAKAN
SANITASI
FISIK
38
39. PROSES & OUTPUT BUKU PUTIH
DATA PRIMER PROSES OUTPUT
EHRA 1. Internalisasi &
1. Rencana Kerja
Penyamaan
DATA SEKUNDER 2. Wilayah kajian
Persepsi
3. Peta sistem
. Renc.TARU 2. Penyiapan
Sanitasi
. Demografi Profil Wilayah
4. Kesepakatan area
. Geografi 3. Penilaian profil
berisiko & posisi
. Topografi Sanitasi
Pengelolaan
. Hidrologi 4. Penetapan
5. Tersusunnya BUKU
. Geologi Area Berisiko
PUTIH , Konsultasi
. Sosial Sanitasi
Publik, Pengesahan
Ekonomi 5. Finalisasi Buku
Bupati / Wali Kota
.Existing,dll Putih
39
40. PROSES & OUTPUT SSK
OUTPUT
PROSES
1. Tahapan Pengembangan
1. Penyiapan Sanitasi
kerangka 2. Strategi Pembangunan
pengembangan Sanitasi
BUKU Sanitasi 3. Tersusunnya
2. Penetapan Program&Kegiatan yg
PUTIH memenuhi kriteria
Strategi PPSP
SANITASI 3. Penyusunan kesiapan
Program dan 4. Tersusunnya SSK,
Kegiatan PPSP Konsultasi Publik,
4. Finalisasi SSK Pengesahan Bupati
/Walikota.
40
41. PROSES & OUTPUT MPS
PROSES & OUTPUT
1.Review Kerangka Kerja Logis &
Program, Kegiatan dan
Penganggaran.
2.Konsolidasi & Komitmen Program
SSK Jangka Menengah.
3.Rencana Implementasi &
Pengelolaan Program.
4.Penyiapan Deskripsi Program &
Proposal Pendanaan.
41
43. AKSES SANITASI DI INDONESIA
BERDASARKAN DATA BPS
• Akses Sanitasi 2011: 55,60% (134 jt jiwa )
• Tidak ada akses : 44,40% (108 jt jiwa )
• Target MDG’S 2015 : 62,41% (157 jt jiwa )
• Deviasi Capaian : 6,81% (23 jt jiwa)
• Apabila akan dicapai dalam 3 tahun
• Setiap Rumah rata2 dihuni : 5 orang
• Jml Tambahan Nasional: 1,54 jt rumah/tahun
• Rata rata Provinsi : 35.500 rumah/tahun
43
44. CARA PENILAIAN AKSES SANITASI
BERDASARKAN SURVEI BPS
1. Apakah di rumah anda ada WC/Toilet/Kakus ?
2. Apakah WC anda menggunakan Kloset ?
3. Apakah kloset dengan LEHER ANGSA ?
4. Apakah ada SEPTIK TANK ?
“ Apa bila salah satu dari pertanyaan tersebut
tidak ada dinilai :BELUM ADA AKSES SANITASI “
Apa benar 44,40% dari jml Rumah yg ada
tidak memiliki akses Sanitasi ?
44
46. PRINSIP PERENCANAAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
• Pemetaan Kawasan Permukiman yang masih
melakukan BABS.
• Pendataan Masyarakat yang masih melakukan
BABS tapi mampu dan mau membangun SISTEM
INDIVIDUAL (Kloset & Septictank)
• Rencanakan Kawasan Permukiman yang punya
potensi akses sanitasi SISTEM KOMUNAL
• Rencanakan Kawasan Permukiman yang punya
potensi akses sanitasi SISTEM TERPUSAT
46
47. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH SETEMPAT
APBD APBN
• Sambungan Rumah PERPIPAAN, SANIMAS, USRI, RSH, IPAL KOMUNAL, IPLT
(SR)
• O&M
• MOBIL TINJA
SANIMAS
Sambungan
Rumah
IPLT
RSH
RSH
IPAL Kawasan
48. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH
TERPUSAT / OFF – SITE (SKALA KOTA)
Sambungan Sambungan Rumah
Rumah
Sambungan
Rumah
Stasiun
pompa
IPAL Effluent
APBD APBN
Lahan, SR,
Skala Kota
OM sistem lengkap
(Terpusat/ offsite)
49. MCK Komunal Kota Salatiga IPAL Kota Denpasar
SISTEM SETEMPAT SISTEM TERPUSAT
IPAL Komunal Kab. Sleman IPAL Sewon, Yogyakarta
50. PRINSIP PERENCANAAN SISTEM
PENGELOLAAN SAMPAH
• Pendataan Jml Penduduk serta Prasarana & Sarana
Persampahan yg ada saat ini.
• Proyeksi Jml Penduduk & produksi sampah rumah
tangga untuk : 5, 10, 20 tahun yad.
• Perhitungan Kemampuan Pemda untuk OP
• Rencanakan Pengurangan/Daur Ulang Sampah mulai
dari Hulu/Rumah dengan Sistem INDIVIDUAL(Bank
Sampah, 3R dll )
• Rencanakan Pengurangan & Pengelolaan Sampah dg
Sistem KOMUNAL ( TPS, TPS.3R, ITF, dll ).
• Rencanakan Pengelolaan Sampah di TPA dg sistem
Sanitary Lanfill / Control Landfill.
50
51. SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
APBD APBN
Kendaraan angkut, lahan TPA, Konstruksi TPA, Alat Berat, Jalan
pagar lokasi TPA, kantor TPA Operasional, Drainase TPA
Sumber sampah
3
R
Sumber sampah
TPST 3R, ITF, SPA
Sumber sampah
3
R TPA
52. TPST 3R Bantar Gbng, Bekasi TPST 3R Kota Tangerang Sel.
TPST.3R & TPA SANITARY LANDFILL
TPA Kab. Tuban, Jawa Timur TPA Kab. Landak, Kal. Barat
53. PRINSIP PERENCANAAN SISTEM
DRAINASE PERKOTAAN
• Data data al : Demografi, Topografi, Hidrologi, Geografi,
Geologi, Renc.Tata Ruang Wilayah, serta Prasarana &
Sarana Jalan dan Drainase yg ada saat ini.
• Proyeksi Jumlah Penduduk dan kebutuhan sistem
Drainase Perkotaan untuk : 5, 10, 20 tahun yad.
• Perhitungan Kemampuan Pemda untuk biaya OP
• Rencanakan Pengelolaan air hujan mulai dari Hulu/Rumah
dengan Sistem INDIVIDUAL(Sumur Resapan, Biopori dll )
• Rencanakan Sistem Jaringan Drainase Tersier & Sekunder
secara Grafitasi yang bermuara di Saluran Primer.
• Rencanakan Jaringan Drainase Primer secara
Gravitasi/Kolam Retensi/Pompa yang bermuara di Badan
Air ( Sungai/Danau/Laut, dsb ).
53
54. SISTEM DRAINASE KOTA
APBD
Saluran Tersier, Saluran
Sekunder, O & M
Saluran sekunder
Genangan
Polder /
Kolam Retensi
Saluran sekunder
Genangan Laut
APBN
Saluran Primer,
Polder/Kolam Retensi
55. Drainase Primer Kota
Tanjung Pinang
Drainase Primer
Kota Pontianak
DRAINASE PRIMER
57. PROGRAM REGULER APBN DIREKTORAT
PPLP KEM. PU
Air Limbah Persampahan Drainase
Sistem Terpusat TPST 3R Saluran Primer
Sistem Setempat SPA
Sistem
• SANIMAS
Polder/Kolam
• RSH Retensi
• IPAL Kawasan ITF
• USRI
• IPLT
TPA
57
58. READINESS CRITERIA
NO CRITERIA PELAKSANA
1 Surat Minat Pemerintah Daerah Pemda / Kepala
Daerah
2 Kawasan Rawan Sanitasi dalam Buku Pemda / Pokja
Putih
3 Pelaksanaan Kegiatan Pemda / Pokja
Pemicuan/Penyadaran Masyarakat
4 Kesediaan Master Plan/DED Pemda/Pemerintah
Pusat
5 Ketersediaan Lahan Pemda / Pokja
6 Institusi Pengelola Pasca Konstruksi Pemda / Pokja
(KSM, UPTD, BLUD, dll)
7 Surat Kesediaan Menerima Hibah Pemerintah Daerah
58
59. TAHAPAN MENUJU PEMBANGUNAN
SANITASI
• Penyadaran masyarakat/pemicuan
masyarakat
• Penyiapan dokumen perencanaan
• Konsultasi dengan tim teknis
• Sosialisasi masyarakat
• Penyiapan lahan
• Penyiapan institusi/lembaga pengelola
• Konstruksi infrastruktur sanitasi
• Operasional dan Pemeliharaan
59
60. KESIMPULAN
• Pembangunan fisik tidak dapat berjalan optimal jika
tidak diimbangi dengan kegiatan non fisik
• Kunci utama berhasilnya pembangunan sanitasi
adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat
• Diperlukan dukungan sanitarian dari Kementerian
Kesehatan/Dinas Kesehatan untuk menyadarkan
masyarakat agar sarana sanitasi didukung atau
digunakan oleh masyarakat.
• Diperlukan dukungan dari Kementerian Dalam
Negeri/Bapermas/Bappeda untuk menyiapkan
kelembagaan pengelola sarana sanitasi agar
infrastruktur dapat dimanfaatkan.
60
61. KESIMPULAN
• Pokja memegang peran penting dalam
pembangunan sanitasi
• Pokja berperan untuk mensinkronkan
pembangunan sanitasi
• Melalui sinkronisasi, pembangunan
sanitasi dapat berjalan optimal sesuai
hasil yang diharapkan
61