Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan fasilitasi strategi sanitasi dan pemrograman jangka menengah untuk pejabat pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan program prioritas sanitasi nasional untuk air limbah, persampahan dan drainase beserta kerangka kerjanya. Juga dijelaskan keterkaitan antara dokumen strategi sanitasi, program dan kegiatan indikatif beserta prioritasnya.
3. Program dan Kegiatan Prioritas :
Lokasi : Area beresiko sanitasi
• Sasaran :
Air Limbah
Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) hingga akhir tahun 2014:
Cakupan layanan sistem off-site 10%: 5% sist. terpusat + 5% sist. komunal
Cakupan sist. on-site 90%.
Persampahan
Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80% rumah tangga di
daerah perkotaan.
Drainase
Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis
perkotaan
4. Keterkaitan Output
BPS, SSK, dan MPSS
Buku Putih Sanitasi (BPS) Strategi Sanitasi (SSK) Memorandum Program
Output Utama
Visi dan Misi Kota Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi Sanitasi
Kerangka Kerja Logis (KKL) Kerangka Kerja Logis (KKL)
Program & Kegiatan yang telah Program dan Kegiatan (PK) Program dan Kegiatan (PK)
& sedang berjalan Indikatif (5 tahun) Prioritas (5 tahun & tahunan)
Peta Area Beresiko PK Teknis PKP Teknis
Peta Pemangku Kepentingan PK Kelembagaan PKP Kelembagaan
Peta Peraturan Perundangan PK Peraturan Perundangan PKP Peraturan Perundangan
Peta Kemampuan Keuangan PK Keuangan PKP Keuangan
Peta Aspek PHBS PK PHBS PKP PHBS
5. Contoh Keterkaitan antara Program & Kegiatan
(PK) Indikatif dan PK Prioritas
Buku Putih Sanitasi (BPS) Strategi Sanitasi (SSK) Memorandum Program
Isu & Permasalahan Program dan Kegiatan Program & Kegiatan
(PK) Indikatif (PK) Prioritas
Air Limbah :10 TJ Pemda :6 TJ Pemda :4
Daftar Tunggu :2
TJ Pusat :4 TJ Pusat :3
Daftar Tunggu :1
Persampahan :8 TJ Pemda :5 TJ Pemda :5
TJ Pusat :3 TJ Pusat :3
Drainase :5 TJ Pemda :3 TJ Pemda :1
Daftar Tunggu :2
TJ Pusat :2 TJ Pusat :2
6. Contoh Perhitungan Kebutuhan PS Air Limbah
untuk Program dan Kegiatan Indikatif
Perkembangan Penduduk dan Program dan Kegiatan Indikatif
kebutuhan PS Air Limbah untuk Air Limbah s/d 2017:
IPAL Terpusat (20.000 KK)
Jumlah Penduduk Kebutuhan PS
MCK Komunal Plus 50 unit
(500 KK)
80.000 KK Septik Tank Komunal 30 unit
(1500 KK)
Gap SLBM / DAK Sanitasi 9 unit
(225 KK)
SAL Rusun 5 unit (750 KK)
Total Biaya : Rp. 97 milyar
22.975 KK
Anggaran : APBN, APBD, PHLN
Instansi: Pusat, Prov, Kab/Kota,
2011 2017
Swasta, KSM (masyarakat)
7. Program dan Kegiatan Sanitasi
Sewerage System: IPAL
dan main sewer
Air Limbah
SANIMAS
TPA (aset tidak bergerak
dan alat berat)
Persampahan
Implementasi Pilot 3R
Sistem yang terintegrasi
dengan sistem makro
Drainase
Pilot Drainase Mandiri
Non Fisik
7
8. Dibiayai oleh
APBN
Pembangunan baru IPAL
skala kawasan (modular)
Pembangunan sistem sanitasi
komunal yang berbasis
masyarakat
Perluasan jaringan pipa air
limbah terpusat (pipa induk),
sesuai syarat dan ketentuan
Dibiayai oleh dari Ditjen CK
Optimalisasi IPLT skala kota
atau regional
Peralatan operasi dan
pemeliharaan sistem terpusat
Masterplan, FS, DED *)
9. Pengembangan
Sistem Pengelolaan Air Limbah (Off-Site)
Pipa Utama/ IPAL
Pipa Lateral
SR Main Trunk
Pipa Pengumpul/
Pipa Servis
Pemerintah Kota: Pemerintah Provinsi/Pusat
Investasi Jaringan Pipa Pengumpul/Pipa Service Investasi Jaringan Pipa Pengumpul
dan SR dan Pipa Utama/Main Trunk
Pelaksanaan Operasional Sistem Bantek (Perencanaan, Perkuatan
Penyediaan Dana Operasional Sistem (Lengkap) Institusi, dan Peran Masyarakat)
Perkuatan Institusi
Pengaturan Besaran Biaya Jasa Pengelolaan
Sistem Air Limbah
Peraturan Guna Mendorong Terjadinya
Sambungan Rumah (SR)
10. Persampahan
Peralatan untuk proses daur ulang sampah, yang dikelola
masyarakat Pilot 3R
Pembangunan transfer depo, stasiun pengumpul sampah
atau tempat pengelolaan dan pengolahan sampah
terpadu.
Revitalisasi dan pembangunan tempat pemrosesan akhir
(TPA) sampah Sanitary Landfill
Alat berat persampahan
Penyediaan Sarana non fisik untuk mendukung
pengelolaan persampahan (MP, FS, DED)
Sarana pendukung TPA: jalan operasional dalam TPA dan
jembatan timbang
11. DASAR HUKUM :
1. UU. No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
1. Reduksi Emisi Gas
Target
2. Efisiensi Energi
3. Penyehatan
Lingkungan
Dibiayai oleh
1. Proses pengumpulan dan APBD/KPS
Perkotaan transportasi
2. 3R APBD/Masy + APBN
3. Pengolahan Sampah di TPA LEMBAGA/NEGARA
DONOR + APBN/KPS
Pedesaan Program Sanitasi Berbasis DONOR +
Masyarakat APBN/APBD