2. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Persyaratan Perpanjangan
Sertifikat Kompetensi Ahli
▪ PKB sebagai Upaya untuk memelihara dan
meningkatkan kompetensi tenaga ahli
secara berkesinambungan
▪ PKB sebagai persyaratan perpanjangan
sertifikat kompetensi ahli :
200 SKPK
Jenjang 9
150 SKPK
Jenjang 8
100 SKPK
Jenjang 7
Persyaratan Akreditasi
Asosiasi Profesi
▪ PKB sebagai Persyaratan Akreditasi
(Asosiasi Profesi harus merencanakan
program dan melaksanakan PKB dalam
rangka pemberdayaan kepada anggota
sebagai persyaratan Akreditasi)
▪ PKB menjadi salah satu aspek yang
dilaporkan dalam laporan kinerja tahunan
asosiasi
Diatur dalam:
▪ PP Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 29B ayat
(2), (3), dan (4)
▪ PP Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 29C
sampai Pasal 29J
▪ Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021
Diatur dalam:
▪ PP Nomor 14 Tahun 2021Pasal 42G ayat
(3) dan Pasal 42J Ayat (2)
3. 3
PENGEMBANGAN
KEGIATAN PKB
dalam Permen PUPR
Nomor 12 Tahun 2021
▪ Permen PUPR Nomor 12
Tahun 2021 memberikan
peluang kepada Asosiasi
Profesi Terakreditasi untuk
mengembangkan
kegiatan utama PKB yang
selanjutnya ditetapkan
oleh Direktur Jenderal
yang membidangi
konstruksi.
▪ Tata cara permohonan
pengembangan kegiatan
utama PKB diatur dalam
SE DJBK Nomor
131/SE/Dk/2022
W
UNSUR UTAMA
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
a) pendidikan strata lanjut
b) pendidikan singkat
c) pelatihan kerja formal
2. Pendidikan Nonformal
a) Pembelajaran mandiri
b) Pembelajaran terkait dengan penugasan
kerja
3. Partisipasi dalam Pertemuan Profesi
a) Peserta pertemuan profesi
b) Partisipasi dalam kepanitiaan
4. Sayembara/kompetisi, paparan, paten, karya tulis, dan
pengajaran sebagai pengajar/instruktur
a) Sayembara/kompetisi
b) Paparan dan laporan teknis internal
c) Paparan pada pertemuan teknis
d) Mematenkan atau mendapatkan hak atas kekayaan
intelektual atas hasil karya
e) Penulisan makalah untuk pertemuan profesi
f) Penulisan untuk majalah atau jurnal
g) Penulisan buku/bahan ajar/modul
h) Pengajaran atau sebagai pengajar/instruktur
5. Paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan
ziarah arsitektur
a) Paparan film arsitektur
b) Gelar karya arsitektur
c) Pengenalan produk
d) Ziarah arsitektur
6. Kegiatan utama lainnya dikembangkan
oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dan
ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang
membidangi konstruksi.
UNSUR
PENUNJANG
a) pakar atau narasumber;
b) pengurus organisasi profesi atau pimpinan LPJK; dan/atau
c) penerima tanda jasa, anugerah, atau sejenisnya.
Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021
Pasal 4 ayat (6)
4. 4
Pengembangan
Kegiatan Utama
PKB
Harus memiliki tahapan atau proses bisnis yang terstruktur mulai dari pendaftaran
sampai dengan keluaran kegiatan.
Kegiatan utama lainnya yang dikembangkan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dan
ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.
DEFINISI PENGEMBANGAN KEGIATAN UTAMA PKB
KRITERIA PENGEMBANGAN KEGIATAN UTAMA PKB
1
Memiliki maksud, tujuan, dan target capaian kegiatan.
2
3
dikembangkan oleh APT dan memiliki penanggung jawab yang berasal dari APT pemohon.
4
memuat materi berupa pembelajaran dalam rangka pembinaan kompetensi sekurang-kurangnya
60% sesuai dengan klasifikasi bidang keilmuan yang ditetapkan dalam Akreditasi Asosiasi Profesi.
5
terdokumentasi melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan memenuhi persyaratan terkait
standar/pedoman operasional dan keamanan integrasi data.
6
7 kegiatan sudah terlaksana sekurang-kurangnya 3 kali atau dalam kurun waktu 3 bulan.
8 memiliki pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan PKB melalui sistem informasi.
merupakan pengembangan kegiatan PKB yang memenuhi ketentuan:
a) Kegiatan utama PKB selain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a s/d huruf e
Permen PUPR No. 12/2021;
b) Kegiatan PKB yang dapat disetarakan dengan kegiatan PKB pada Permen PUPR No.
12/2021; atau
c) Kegiatan PKB yang merupakan kombinasi atau gabungan beberapa kegiatan PKB.
(SE DJBK Nomor 131/SE/Dk/2022)
5. 5
Alur Permohonan Pengembangan
Kegiatan Utama PKB
APT menyampaikan
permohonan kepada
Tim Penelaah
▪ Surat permohonan
▪ Dokumen permohonan
▪ Lampiran
Verifikasi kelengkapan
dokumen
Oleh tim penelaah
Penelaahan Permohonan
Oleh tim penelaah
▪ Penelaahan terhadap kesesuaian
dengan kriteria yang ditetapkan
▪ Pembahasan dengan IT LPJK dan IT
APT terkait pemenuhan kriteria system
dan proses integrasi sistem
Analisis Permohonan
Oleh tim penelaah
▪ Penentuan unsur
kegiatan PKB, nilai
dasar SKPK, dan bobot
SKPK
Rekomendasi Pengembangan Kegiatan PKB
Oleh tim penelaah kepada Dirjen Bina Konstruksi
▪ Memuat nama kegiatan PKB, penjelasan unsur
kegiatan PKB, nilai dasar SKPK, dan bobot SKPK
kegiatan PKB.
▪ sebagai dasar penetapan pengembangan kegiatan
PKB.
Penetapan SK Dirjen
Bina Konstruksi
SK ditetapkan setiap 6 bulan
sekali terhadap dokumen
permohonan
pengembangan kegiatan
PKB yang diterima
Ya
Ya
6. 6
▪ Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Asosiasi Profesi Terakreditasi terkait
proses bisnis dan pelaksanaan pengembangan kegiatan utama PKB yang telah
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
▪ Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan apabila:
1
Kegiatan pengembangan
PKB sudah terlaksana
sejak ditetapkan;
Terdapat perubahan penyelenggaraan kegiatan
pengembangan PKB yang sudah tidak sesuai
dengan dokumen permohonan; dan/atau
Terdapat pengaduan
masyarakat.
2 3
▪ Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi bersama
dengan LPJK.
▪ Pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemantauan dan evaluasi, disampaikan oleh
Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi kepada Dirjen Bina Konstruksi yang memuat rekomendasi tindak
lanjut :
Kegiatan PKB dapat terus berjalan apabila masih sesuai
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan
Dirjen Bina Konstruksi
Kegiatan PKB sudah tidak sesuai sehingga tidak dapat
dilakukan penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam Keputusan Dirjen Bina Konstruksi
ATAU
Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Pengembangan Kegiatan Utama PKB
9. 9
FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN
PENGEMBANGAN KEGIATAN UTAMA PKB (1/2)
COVER DOKUMEN PERMOHONAN
(Cover paling sedikit memuat nama kegiatan PKB yang
diusulkan; nama Asosiasi Profesi Terakreditasi Pemohon)
I. LATAR BELAKANG
Memuat latar belakang yang mendasari usulan
pengembangan kegiatan PKB.
II. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud; dan
2. Tujuan ;
III.TARGET CAPAIAN KEGIATAN
Memuat target capaian dari kegiatan PKB yang diusulkan
berupa:
1. Sasaran kompetensi pada klasifikasi tenaga kerja
konstruksi; dan
2. Jumlah keterlibatan tenaga kerja kualifikasi ahli.
IV. KLASIFIKASI KEGIATAN
a. Nama Kegiatan : (diisi dengan nama kegiatan PKB yang
diusulkan)
b. Metode kegiatan : (metode kegiatan dapat berupa dalam
jaringan (daring) dan/atau tatap muka
disesuaikan dengan unsur kegiatan PKB
yang diusulkan)
c. Tingkat kegiatan : (tingkat kegiatan dapat berupa nasional
dan/atau internasional disesuaikan dengan
unsur kegiatan PKB yang diusulkan)
V. PENANGGUNG JAWAB
Nama Penanggung Jawab :
Alamat kantor :
Jabatan dalam Asosiasi Profesi Terakreditasi :
Nomor Induk Kependudukan :
No. registrasi SKK (bila ada) :
Nomor telephone kantor :
Nomor ponsel :
Alamat surat elektronik :
10. 10
VI.KONSEP PENGEMBANGAN KEGIATAN UTAMA PKB
Paling sedikit memuat:
1. penjelasan kegiatan PKB yang dimohonkan;
2. sejak kapan kegiatan telah dilaksanakan;
3. hal yang membedakan dan/atau yang sama dengan
kegiatan PKB yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
4. waktu dan lama pelaksanaan kegiatan, yang menjelaskan
apakah kegiatan dilaksanakan secara:
a. Kegiatan periodik : kegiatan memiliki periode waktu tertentu,
bisa mingguan, atau bulanan, dan sebagainya; atau
b. Kegiatan terjadwal : kegiatan memiliki jadwal yang
pasti/terjadwal terdapat tanggal mulai dan tanggal berakhirnya
kegiatan; atau
c. Kegiatan sewaktu : kegiatan tersebut waktu pelaksanaannya
ditentukan oleh tenaga ahli.
5. tenaga ahli yang terlibat sebagai penerima angka kredit
(contoh daftar penerima angka kredit pada Peraturan
Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2021 yaitu peserta, panitia,
narasumber).
VII. TAHAPAN / PROSES BISNIS
Memuat tahapan atau proses bisnis yang terstruktur mulai
dari pendaftaran sampai dengan keluaran kegiatan yang
dituangkan dalam bagan alir dalam bentuk flowchart dan
tabel, yang menggambarkan dan menjelaskan tahapan
kegiatan, stakeholder yang terlibat, Standar Pelayanan
Minimal (SPM), data/dokumen yang diperlukan (input),
keluaran/produk (output), serta keterangan (jika ada).
Keterangan dapat berisi hal-hal lain, misalnya metode
pelaksanaan kegiatan.
SPM
Pelaksana 1 Pelaksana 2 .......
Lama
hari
1 Tahap 1
2 Tahap 2
3 Tahap 3
3 Tahap 4
Dst.
No Nama tahapan
Pelaksana
Input Output Keterangan
mu
mulai
mu
selesai
FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN
PENGEMBANGAN KEGIATAN UTAMA PKB (2/2)
