Masterplan Transportasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 membahas rencana pengembangan transportasi perkotaan di Kota Tangerang Selatan untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum. Rencananya meliputi pembangunan jaringan bus rapid transit, pengembangan terminal terpadu, serta peningkatan infrastruktur jalan.
disampaikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-3 : Tata Cara Survei dan Pengkajian.
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalaninfosanitasi
Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang efektif dan efisien guna memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Presentasi Direktur Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum pada saat Konsultasi Regional 2013.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran I - Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Batang Tubuh RDTR
disampaikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-3 : Tata Cara Survei dan Pengkajian.
Kebijakan, Program dan Capaian Pembangunan Infrastruktur Jalaninfosanitasi
Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang efektif dan efisien guna memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Presentasi Direktur Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum pada saat Konsultasi Regional 2013.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran I - Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Batang Tubuh RDTR
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;
Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;
Laporan MKP Perenc Infras buat UTS
Rencana Optimalisasi Kinerja BRT tugas mata kuliah pilihan perencanaan infrastruktur transportasi perkotaan
yang ini masih ada revisi tp yg versi revisian aku blm punyaa.
i didnt do much here tho
Paper ini merupakan hasil mini riset tentang efektivitas operasional terminal Mangkang Semarang yang hingga paper tersebut ditulis, masih tidak digunakan secara maksimal dalam sistem transportasi Semarang, walau pembangunannya memakan dana yang sangat besar.
LMCP2502 PENGANGKUTAN BANDAR SET 1 SEMESTER 1 SESI 2022/2023
Nama: Raja Norazlina binti Raja Mahayuddin Iskandar Shah
No. Matrik: A179768
Pensyarah: Prof. Dato' Ir. Dr. Riza Atiq Abdullah bin O.K Rahmat
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. 2
Penggunaan kendaraan pribadi sangat tinggi, terutama sepeda
motor. Berdasarkan proporsi kendaraan yang melalui 28 ruas jalan
utama yang ada di Tangerang Selatan, kendaraan pribadi sebesar
90,95%, kendaraan umum 3,60% dan kendaraan barang 5,45%.
Kinerja angkutan umum perkotaan (ANGKOT), berada dibawah
standar pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat antara lain
tidak ada kepastian, kendaraan tidak nyaman, rute trayek tidak
efisien.
Kemacetan lalu lintas semakin banyak. Data sampai dengan tahun
2012, terdapat 60 titik rawan macet di Kota Tangerang Selatan,
pada tahun 2014 masih terdapat 25 titik kemacetan.
Pergerakan komuter ke Jakarta sangat tinggi. Berdasarkan survey
dan pengolahan data O-D Nasional Tahun 2011, pergerakan 32.515
orang per hari.
Sebagai wilayah pemekaran baru, maka sistem jaringan jalan yang
terbentuk belum menunjukkan konsep hirarki yang tegas. Namun
demikian rencana kearah itu sudah ada dengan penetapan sistem
jaringan jalan “CIRCLE” dan “POROS” Kota Tangerang Selatan
dalam RTRW.
3. 3
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWP, RTRWK;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010 -2014;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan
Tahun 2012-2031.
4. 4
MISI
1) Meningkatnya kualitas SDM yang mengelola transportasi di perkotaan Tangerang
Selatan.
2) Meningkatnya jaringan pelayanan transportasi perkotaan Tangerang Selatan.
3) Meningkatnya jaringan prasarana transportasi perkotaan Tangerang Selatan.
4) Tercapainya keseimbangan lalu lintas perkotaan menuju lalu lintas
di perkotaan Tangerang Selatan yang aman, tertib, dan lancar.
5) Terjangkaunya biaya perjalanan “user cost” di kawasan Perkotaan
Tangerang Selatan.
VISI
Jaringan transportasi perkotaan bertumbuh, merata dan terpadu, menuju
pembangunan transportasi perkotaan berkelanjutan berwawasan lingkungan
(enviromentally sustainable transport).
5. 5
- 10,000 20,000 30,000 40,000
DKIJakarta
Bogor
Bekasi
Kota Bogor
Kota Bekasi
Kota Depok
Tangerang
Kota Tangerang
ORANG/HARI
ORANG/HARI
TAHUN 2012
7. 7
Penerapan strategi atas kebijakan yang ditetapkan dalam
pengembangan jaringan transportasi perkotaan Tangerang Selatan
dan sekitarnya, terdiri atas 2 (dua) strategi yaitu :
1.Penguatan peran simpul transportasi perkotaan baik terminal -
stasiun KA dalam menopang kegiatan ekonomi perkotaan Tangerang
Selatan.
2.pengembangan inovasi pelayanan transportasi perkotaan berbasis
IT guna menjamin ketepatan waktu dan kenyamanan pengguna jasa
transportasi.
8. 8
1. Program pelatihan sumber daya manusia pengelola transportasi perkotaan.
2. Program pengembangan jaringan jalan perkotaan.
3. Program peningkatan pengendaliaan persimpangan.
4. Program pengembangan terminal terintegrasi.
5. Program peningkatan dan pengembangan layanan angkutan umum.
6. Program pengendaliaan penggunaan angkutan pribadi.
7. Program pengembangan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan perkotaan.
8. Program pengelolaan dan pengendaliaan angkutan barang.
9. Program pengembangan teknologi informatika.
10. Program pengembangan kerjasama dengan pihak lain.
9. 10
Terminal Pondok Cabe - Jl. Agus Salim -
Jl. RE Martadinata-UIN Ciputat -
Jl.Ir. H Juanda (Integrated dengan APTB
Ciputat-Kota) - Jl. WR Supratman - Bintaro
Plasa Mixed Used - Terminal Intermoda
Pondok Ranji (integrated dengan KA ke
Jakarta) PP. (12,4 km)
Koridor 1
Terminal Pondok Cabe - Jl. Agus Salim -
Jl. RE Martadinata - Jl. Pajajaran -
Jl. Siliwangi - Kampus ITI - Jl. Raya
Puspiptek - Jalan Taman Tekno -
Jl.Buaran Rawa Buntu - Terminal
Intermoda Rawabuntu (integrated
dengan KA ke Jakarta) PP. (18,8 km)
Koridor 2
Penyelenggaraan angkutan umum massal (BRT CIRCLE LINE TANGSEL), yang meliputi
8 (delapan) koridor yaitu :
10. 11
Terminal Intermoda Rawabuntu - Jl.
Kapten Subiyanto - Jl. Pahlawan Seribu
- Jl. Raya Serpong - Jl. Boulevard Alam
Sutera - Mall Sogo Alam Sutera
(integrated rencana Bus Lane Sogo-
Bandara)PP, (12,4 km)
Koridor 3
Mall Sogo Alam Sutera - Jl. Bayangkara-
Jl. Graha Utama Raya - Jl. Boulevard
Bintaro ROW 50 - Bintaro Lifestyle-
Terminal Intermoda Jurang Mangu, PP.
(14,5 km)
Koridor 4
Penyelenggaraan angkutan umum massal (BRT CIRCLE LINE TANGSEL), yang meliputi
8 (delapan) koridor yaitu :
12. 14
POLA PERGERAKAN BRT THRUNK LINE TANGSEL PADA KORIDOR 5 S/D 8
Kota Depok
DKI Jakarta
Kota Tangerang
Kab. Tangerang
13. 15
JUMLAH KEBUTUHAN SHELTER / HALTE
CIRCLE TANGSEL
Koridor 1 : 13 unit
Koridor 2 : 19 unit
Koridor 3 : 10 unit
Koridor 4 : 14 unit
Total 56 unit
PENINGKATAN JALAN
Jalan "circle" Tangerang Selatan menjadi minimal 6/2 D (lebar jalur lalu
lintas 21,0 meter)
Jalan "poros" Tangerang Selatan menjadi minimal 4/2 D (lebar jalur lalu
lintas 14,0 meter)
14. 16
1) Koridor 1 : 13 unit
2) Koridor 2 : 19 unit
3) Koridor 3 : 10 unit
4) Koridor 4 : 14 unit
5) Koridor 5 : 8 unit
6) Koridor 6 : 16 unit
7) Koridor 7 : 12 unit
8) Koridor 8 : 12 unit
Total = 104 unit
Pembangunan Halte/Shelter BRT TANGSEL :
15. 19
Restrukturisasi trayek diwilayah Kota Tangerang Selatan dengan
sistem THRUNK LINE dan FEEDER LINE.
1) Rawabuntu-Bandara
2) Pamulang-Muncul-Rawabuntu
3) Lebakbulus-Ciputat-Pamulang (integrated rencana MRT Jakarta)
Pengembangan Monorail di Wilayah Kota Tangerang Selatan