Dokumen tersebut membahas tentang hirarki sistem jaringan jalan di Indonesia menurut peraturan pemerintah dan undang-undang, termasuk klasifikasi jalan menurut sistem, fungsi, status dan kelas."
2. Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan rekayasa dan manajemen Lalu lintas
✓PP No. 74 Tahun 2014 : Angkutan Jalan
✓PP No. 79 Tahun 2013 : Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
✓PP No. 32 Tahun 2011 : Tentang Management dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta
Management Kebutuhan Lalu Lintas.
✓PP No. 37 Tahun 2011 : Tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.
✓PP No. 72 Tahun 2009 : Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Peratuan Menteri yang berkaitan dengan rekayasa dan manajemen Lalu lintas
✓No. 96 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
✓No. 75 Tahun 2015 Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
✓No. 26 Tahun 2014 Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
✓No. 13 Tahun 2014 Rambu Lalu Lintas
UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
✓Bab VI Jaringan Lalu Lintas dan angkutan Jalan
✓Bab IX Lalu lintas
UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Dasar Hukum Pengaturan Lalu Lintas
3. UU No. 22 tahun 2009
Bertujuan :
• Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu
dengan moda angkutan lain
• Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
• Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum
bagi masyarakat
5. JALAN
(dari UU-38/2004, tentang Jalan)
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya
yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan
tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,
jalan lori, dan jalan kabel. (pasal 1 ayat 4)
SISTEM JARINGAN JALAN
(dari UU-38/2004, tentang Jalan)
Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang
saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat
pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh
pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis
7. SISTEM JARINGAN JALAN
(UU-38/2004 tentang Jalan)
Pengelompokkan Jalan : (pasal 6)
Menurut PERUNTUKANNYA → Jalan Umum dan Jalan Khusus
Jalan Umum :
• jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
• jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status dan kelas.
Jalan Khusus :
• jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau
kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
• jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka
distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.
yang dimaksud dengan jalan khusus, antara lain, adalah jalan di dalam
kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi
pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan permukiman yang
belum diserahkan kepada pemerintah.
8. 1. Menurut SISTEM (pasal 7) : - Sistem Primer
- Sistem Sekunder
2. Menurut FUNGSI (pasal 8) : - Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
3. Menurut STATUS (pasal 9) : - Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Kota
- Jalan Desa
4. Menurut KELAS (pasal 10) : - Jalan Bebas Hambatan (freeway)
- Jalan Raya (highway)
- Jalan Sedang (road)
- Jalan Kecil (street)
Kelas jalan berdasarkan
spesifikasi penyediaan
prasarana jalan
Pengelompokkan Jalan (Jalan Umum)
SISTEM JARINGAN JALAN
(UU-38/2004 tentang Jalan)
9. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di dalam kawasan
perkotaan.
Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.
Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem
jaringan jalan sekunder.
Sistem jaringan jalan primer merupakan jalan dengan peranan pelayanan
distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di
tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa
distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan bersifat menerus yang memberikan
pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan.
Pusat-pusat kegiatan adalah kawasan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional,
wilayah, dan lokal
SISTEM JARINGAN JALAN
(UU-38/2004 tentang Jalan - Menurut Sistem)
10. SISTEM JARINGAN JALAN
(UU-38/2004 tentang Jalan - Menurut Fungsi)
KRITERIA ARTERI KOLEKTOR LOKAL
Angkutan
yang dilayani
Jarak
Perjalanan
Kecepatan
Rata-rata
Jumlah
jalan masuk
Simpul yang
dihubungkan
Utama
Jauh
Tinggi
Dibatasi
Pengumpul
Sedang
a. antar-PKN,
b. antara PKN dan PKW,
dan/atau
c. PKN dan/atau PKW dengan
bandar udara pusat pelayanan
skala primer/sekunder/tersier *)
dan pelabuhan laut
internasional/nasional.
Setempat
Dekat
Tidak Dibatasi
Rendah
Dibatasi
Sedang
a. ibukota kabupaten dengan
ibukota kecamatan.
b. antar ibukota kecamatan.
c. ibukota kabupaten dengan
PKL.
d. antar-PKL.
a. antar-PKW,
dan
b. Antara
PKW dan
PKL.
*) Bandara di Ibu Kota Provinsi
11. FUNGSI MOBILITAS
FUNGSI AKSESIBILITAS
JALAN
ARTERI
JALAN
KOLEKTOR
JALAN
LOKAL
LALULINTAS
UTAMA
TRANSISI
DISTRIBUSI
KOLEKSI
AKSES
FUNGSI MOBILITAS
FUNGSI AKSESIBILITAS
JALAN
ARTERI
JALAN
KOLEKTOR
JALAN
LOKAL
LALULINTAS
UTAMA
TRANSISI
DISTRIBUSI
KOLEKSI
AKSES
▪ Klasifikasi fungsi jalan pada
dasarnya dilakukan dengan
alasan bahwa fungsi
aksesibilitas ruang dan
mobilitas/lalulintas tidak dapat
diperankan secara sempurna
oleh satu ruas jalan yang sama.
▪ Suatu ruas yang mempunyai
fungsi akses ruang yang tinggi
akan mempunyai fungsi
mobilitas /lalulintas rendah,
sebaliknya suatu ruas yang
mempunyai fungsi mobilitas
tinggi akan mempunyai fungsi
akses yang rendah.
Klasifikasi Fungsi Jalan diperlukan
karena :
Ketebalan garis
menunjukkan
besaran lalu lintas
MOBILITAS
AKSEBILITAS
Lalu lintas
utama
transisi
distribusi
koleksi
akses
JALAN
LOKAL
JALAN
KOLEKTOR
JALAN
ARTERI
SISTEM JARINGAN JALAN
(UU-38/2004 tentang Jalan - Menurut Fungsi)
12. MATRIKS HUBUNGAN ANTARA SIMPUL DAN FUNGSI JALAN
(Dalam Sistem Jaringan Primer)
( UU-38 / 2004 + PP-34/2006, tentang Jalan dan PP-26/2008 tentang RTRWN)
SIMPUL PKN
Strategis
Nasional
Strategis
Nasional
Strategis
Nasional
Strategis
Nasional
Strategis
Nasional
Strategis
Nasional
Strategis
Nasional
Strategis
Nasional
Strategis
Nasional
Strategis
Nasional
PKW
(i.k. Prov.)
Strategis
Nasional
Strategis
Nasional
Strategis
Nasional
PKW
(i.k. Kab.)
PKL Bandara
P/S/T *)
PKSN
Pelabuhan
Nas./Int.
PKN
PKW
(i.k. Prov.)
PKW
(i.k. Kab.)
PKL
Bandara
P/S/T *)
Pelabuhan
Nas./Int.
PKSN
Arteri
Arteri Arteri
Arteri
Arteri
Arteri Arteri
Arteri
Arteri
Arteri
Arteri
Arteri
Arteri
Arteri Arteri
Arteri
Arteri
Kolektor-1
Kolektor-2
Kolektor-4
Kolektor-2
Lokal Kolektor-4
Kolektor-4
Kolektor-4
Kolektor-3
Lokal Lokal Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
-
-
-
-
Keterangan : - i.k. Prov. : ibukota provinsi
- i.k. Kab. : ibukota kabupaten
- Bandara Primer : Badar Udara penyebaran primer/sekunder/tersier. *)
- Pelabuhan Nas/Int.: Pelabuhan laut Nasional/Internasional
13. 13
JALAN KOLEKTOR
PRIMER (JKP)
PKL
JALAN
LOKAL
PRIMER
JALAN LINGKUNGAN PRIMER
(JLP)
JALAN LOKAL
PRIMER
JALAN
LOKAL
PRIMER
JALAN LOKAL PRIMER (JLP)
JALAN LOKAL
PRIMER (JLP)
JALAN
KOLEKTOR
PRIMER (JKP)
JALAN
KOLEKTOR
PRIMER (JKP)
JALAN ARTERI
PRIMER (JAP)
JALAN ARTERI
PRIMER (JAP)
JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
PKW
PKW
PKN
Persil
PK
Lingkungan
PKL
PKN
SISTEM
JARINGAN JALAN PRIMER
PKN = Pusat Kegiatan Nasional
(Kota Jenjang 1)
PKW = Pusat Kegiatan Wilayah
(Kota Jenjang 2)
PKL = Pusat Kegiatan Lokal
(Kota Jenjang 3)
14. MATRIKS HUBUNGAN ANTARA SIMPUL DAN FUNGSI JALAN
(Dalam Sistem Jaringan Sekunder)
( F1 ) (F2.3)
(F2.2)
Sekunder
Kawasan
Primer
(F2.1)
Primer (F1)
Sekunder I (F2.1)
Perumahan
-
Arteri
-
-
- Lokal
Kolektor Kolektor
Arteri
Lokal
- -
-
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lingkungan
I II III
Sekunder II (F2.2)
Sekunder III (F2.3)
Arteri
Kolektor
-
Arteri
Arteri
Lokal
Perumahan
-
15. 15
SISTEM
JARINGAN JALAN
SEKUNDER
JALAN ARTERI
SEKUNDER (JAS)
F1
Kawasan
Primer
JALAN ARTERI SEKUNDER (JAS)
F2,1
Kawasan
Sekunder
I
JALAN ARTERI
SEKUNDER (JAS)
F2,1
Kawasan
Sekunder
I
JALAN ARTERI
SEKUNDER (JAS)
F2,2
Kawasan
Sekunder
II
JALAN KOLEKTOR
SEKUNDER (JKS)
JALAN ARTERI SEKUNDER (JAS)
F2,2
Kawasan
Sekunder
II
JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (JKS)
F2,3
Kawasan
Sekunde
r
III
JALAN LOKAL
SEKUNDER (JLS)
F2,3
Kawasan
Sekunde
r
III
Perumahan
Perumahan
JALAN
LINGKUNGAN
SEKUNDER (JLS)
JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS)
JALAN LOKAL
SEKUNDER
(JLS)
JALAN LOKAL
SEKUNDER
(JLS)
17. SISTEM J ARINGAN JALAN
(UU-38/2004 tentang Jalan - Menurut Status)
Jalan Nasional terdiri atas :
a. Jalan arteri primer
b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi
c. Jalan tol dan
d. Jalan strategis nasional.
Yang dimaksud dengan jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani
kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu:
1. mempunyai peranan membina kesatuan dan keutuhan nasional,
2. melayani daerah-daerah rawan,
3. bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional,
4. melayani perbatasan antar negara, serta
5. dalam rangka pertahanan dan keamanan.
18. SISTEM J ARINGAN JALAN
(UU-38/2004 tentang Jalan - Menurut Status)
Jalan Provinsi terdiri atas :
a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota
kabupaten atau kota
b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten / kota
c. Jalan strategis provinsi dan
d. Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26
Yang dimaksud dengan jalan strategis provinsi adalah jalan yang
diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan
pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi,
kesejahteraan, dan keamanan provinsi.
19. SISTEM J ARINGAN JALAN
(UU-38/2004 tentang Jalan - Menurut Status)
Jalan kabupaten terdiri atas :
a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi
b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota
kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan,
ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam
kota
d. Jalan strategis kabupaten
Yang dimaksud dengan jalan strategis kabupaten adalah jalan
yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten
berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan
ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.
20. SISTEM J ARINGAN JALAN
(UU-38/2004 tentang Jalan - Menurut Status)
Jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.
Jalan desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang
tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan
merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar
permukiman
21. Jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik pada
ruas jalan tertentu pada interval waktu tertentu
dan diukur dalam satuan kendaraan persatuan
waktu tertentu.
Arus Lalu Lintas (traffic flow)
22. Jenis Arus Lalu Lintas
Arus Lalu Lintas Tidak Terganggu (Uninterrupted flow)
• Suatu kondisi arus lalu lintas yang tidak mengalami gangguan
karena faktor dari luar.
• Dalam hal ini biasanya terjadi pada jalan bebas hambatan
(jalan tol) yang fasilitas akses keluar masuknya sangat dibatasi
serta tidak terdapat lampu lalu lintas, rambu STOP maupun
YIELD, atau pertemuan sebidang yang akan mengganggu.
Arus Lalu Lintas Terganggu (Interrupted flow)
23. Makroskopis
Arus lalu lintas secara makroskopis merupakan suatu parameter
secara keseluruhan dalam suatu lalu lintas yang dapat
digambarkan dengan 3 parameter, yaitu
▪ Kecepatan rata-rata (average speeds), v
▪ Tingkat arus (flow rates)/volume, q
▪ Tingkat kepadatan/kerapatan (density rates), k
Mikroskopis
Merupakan parameter perilaku dari kendaraan secara sendiri di
dalam lalu lintas dan dengan lainnya
▪ Headway, gap (detik)
▪ Clearance, spacing (meter)
Parameter Arus Lalu Lintas
24. Karakteristik Arus Lalu Lintas
• Headway (h)
• Gap (g)
• Spacing (s)
• Clearance (c)
• Volume Lalu Lintas (q)
• Kepadatan/Density (k)
• Kecepatan/Speed (v)
Mikroskopis
Makroskopis
25. adalah waktu (detik) antara kedatangan satu
kendaraan dengan kendaraan berikutnya pada
suatu titik tinjau
contoh : headway bus/transit, kereta LRT, MRT
titik tinjau
Headway/Waktu Antara (h)
26. Gap (g)
adalah waktu (detik) antara keberangkatan
kendaraan pertama (bumper belakang) dengan
kedatangan kendaraan kedua (bumper depan)
pada suatu titik tinjau (rear to front).
28. Clearance (c)
adalah jarak (m, ft) antara bumper belakang
kendaraan pertama dengan bumper depan
kendaraan berikutnya
29. Time Space Diagram
Time
Distance
0 t2 t5 t6
h3-4
s2-3
Time Space Diagram dsiebut juga Diagram Trayektori
Pergerakan Kendaraan
Data-data hasil survey
diplot pada suatu diagram
trayektori dengan
menggunakan hubungan
antara panjang jarak dan
waktu tempuh perjalanan
sebagaimana pada
gambar berikut
30. • Adalah jumlah kendaraan yang melewati satu titik
tinjau selama suatu perioda waktu.
• Biasanya volume langsung dikonversikan ke
arus/flow (q) sebagai parameter yang lebih berarti.
• Flow adalah laju kendaraan yang melewati satu titik
( kendaraan per jam).
Jumlah kendaraan yang melewati satu titik selama 15 menit
disebut volume 15 menit. Volume 15 menit dapat dikonversi
menjadi flow dengan mengalikan empat.
Bila volume 15 menit sebesar 100 mobil, maka flow adalah
100 x 4 = 400 kendaraan/jam.
Volume Lalu Lintas (q)
31. Rumus untuk Volume :
dimana :
q = volume
T = interval waktu pengamatan
n = jumlah kendaraan yang melewati titik pengamatan
T
n
q =
Volume Lalu Lintas
32. Volume Lalu Lintas
Rate of Flow atau Flow Rate adalah volume yang
diperoleh dari pengamatan yang lebih kecil dari satu
jam, akan tetapi kemudian dikonversikan menjadi
volume 1 jam secara linear.
Contoh q60 = 4 x q15
Maximum Flow Rate
Volume dalam jangka waktu 15 menit yang paling tinggi
kemudian di konversikan menjadi volume 1 jam.
33. Waktu Volume ( kendaraan )
06.00-06.15 200
06.15-06.30 250
06.30-06.45 250
06.45-07.00 300
07.00-07.15 325
07.15-07.30 350
07.30-07.45 325
07.45-08.00 325
Volume Lalu Lintas
Maximum Flow Rate :
350 X 4 = 1400 kend/jam
34. Volume Lalu Lintas
Faktor Jam Sibuk /Peak Hour Factor (PHF) adalah
perbandingan volume satu jam penuh dengan puncak
dari flow rate pada jam tersebut, sehingga PHF dapat
dihitung dengan rumus berikut :
Volume 1 jam
Maksimum Flow Rate
PHF =
35. Volume Lalu Lintas
Waktu Volume ( kendaraan )
06.00-06.15 400
06.15-06.30 450
06.30-06.45 550
06.45-07.00 600
07.00-07.15 625
07.15-07.30 525
07.30-07.45 475
07.45-08.00 575
Contoh soal :
Pengamatan dilakukan dengan interval
waktu 15 menit. Berapa PHF?
Jawaban :
Volume 1 jam = 550 + 600 + 625 + 525
= 2300 kend/jam
Maximum flow rate = 625 x 4
PHF = 2300/2500
= 0.92
PHF =
Volume 1 jam
Maksimum Flow Rate
36. Latihan
Waktu Volume ( kendaraan )
06.00-06.15 620
06.15-06.30 630
06.30-06.45 645
06.45-07.00 630
07.00-07.15 625
07.15-07.30 625
07.30-07.45 620
07.45-08.00 625
Pengamatan dilakukan dengan interval
waktu 15 menit. Berapa PHF?
37. Kepadatan/Kerapatan/Density (k)
• Kepadatan adalah jumlah kendaraan yang ada
dalam suatu ruas jalan (kendaraan/km atau
kendaraan/mil).
• Kepadatan tinggi menunjukkan jarak antar
kendaraan cukup dekat.
• Kepadatan rendah berarti jarak antar kendaraan
cukup jauh.
• Jam Density /Kepadatan Macet (kj)
Kepadatan (k) eksterm tinggi dapat menyebabkan
lalu lintas pada keadaan berhenti total. Kepadatan
pada keadaan ini disebut kepadatan macet
38. Rumus dari Kepadatan (k) :
dimana :
k = kerapatan (kend/km)
n = jumlah kendaraan pada lintasan
L = panjang lintasan
Kepadatan/Kerapatan/Density (k)
L
n
k =
39. Speed (kecepatan) = v
• Kecepatan adalah jarak per satuan waktu.
• Tiap kendaraan di jalan raya mempunyai kecepatan
yang berbeda.
• Karena begitu beragamnya kecepatan individual
dalam aliran lalu lintas, maka kita biasanya
menggunakan kecepatan rata-rata.
• Sehingga jika waktu tempuh t1, t2, t3,…..,tn diamati
unuk n kendaraan yang melalui suatu ruas jalan
sepanjang l, maka kecepatan tempuh rata-ratanya
adalah :
Kecepatan / Speed (v)
40. Dimana :
v = kecepatan tempuh rata-rata atau kecepatan rata-rata ruang (km/jam)
l = panjang ruas jalan (km)
ti = waktu tempuh dari kendaraan i untuk melalui panjang jalan l (jam)
n = jumlah waktu tempuh yang diamati
Kecepatan / Speed (v)
41. Kecepatan perjalanan rata-rata dapat dinyatakan
sebagai :
• Space Mean Speed (SMS)
kecepatan rata-rata dari semua kendaraan yang menempati
suatu segmen jalan pada waktu tertentu
Kecepatan / Speed (v)
dimana :
d = jarak (pengamatan )
n = jumlah kendaraan yang diamati
ti = waktu tempuh
42. • Time Mean Speed (TMS)
Kecepatan rata-rata semua kendaraan yang melewati sebuah
titik pada jalan pada waktu tertentu
dimana :
d = jarak (pengamatan )
n = jumlah kendaraan yang diamati
ti = waktu tempuh
46. ◼ Space mean speed (harmonic mean)
Basic Measurements (TMS, SMS)
CE 436_KSU_Prof.AlGadhi 14
6
47. Hubungan Antar Variabel
Hubungan antara peubah arus, kepadatan dan
kecepatan lalu lintas ditunjukkan dalam rumusan
berikut:
q = k.v
Dimana : q = flow (kend/jam)
v = speed (km/jam, mil/jam)
k = density (kend/km, kend/mil)
53. Speed vs. Flow vs. Density
Kurva hubungan antara kecepatan dan kepadatan, arus lalu lintas
dapat didefinikan sebagai berikut:
1. Arus bebas terjadi pada kepadatan lalu lintas rendah, dimana
kendaraan dapat dengan bebas memilih kecepatan.
2. Arus stabil terjadi pada volume yang meningkat dan
kecepatan berkurang karena pengemudi tidak bebas lagi
memilih kecepatannya mengingat kendaraan sudah saling
menghalangi.
3. Arus tidak stabil terjadi pada saat volume mencapai
kapasitasnya, pertambahan volume lalu litas dapat
mengurangi kecepatan rata-rata yang besar.
4. Arus dipaksakan terjadi pada saat lebih banyak kendaraan
yang mencoba memakai jalan.