Dokumen tersebut membahas tentang Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). GCG merupakan prinsip untuk mengatur hubungan antara pemangku kepentingan perusahaan untuk mencapai kinerja yang baik dan memberikan nilai tambah jangka panjang. Penerapan GCG pada BUMN dimulai pasca krisis ekonomi 1990an untuk mereformasi BUMN. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi

1. Corporate Governance
A. Definisi Good Corporate Governance (GCG)
GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal. Komite Cadburry, misalnya,
pada tahun 1992 – melalui apa yang dikenal dengan sebutan Cadburry
Report – mengeluarkan definisi tersendiri tentang GCG. Menurut Komite
Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta
kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya
kepada para shareholderskhususnya, dan stakeholders pada umumnya
B. Arti penting Good Corporate Governance (GCG)
GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien,
transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan,
yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai
pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia
usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar
adalah:
Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-
undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan,
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara
konsisten (consistent law enforcement) .
Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai
pedoman dasar pelaksanaan usaha.
Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta
pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan
kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan
bertanggung jawab.
C. Prinsip-prinsip dalam Good Corporate Governance (GCG) Dalam Undang-
undang No 40 Tahun 2007 prinsip-prinsip Good Corporate Governance harus
mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut :
1. Transparency (Keterbukaan Informasi)
Yaitu keterbukaan yang diwajibkan oleh Undang-undang seperti
misalnya mengumukan pendirin PT dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia ataupun Surat Kabar. Serta keterbukaan yang dilakukan oleh
perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun dalam hal
penerapan management keterbukaan, informasi kepemilikan Perseroan yang
akurat, jelas dan tepat waktu baik kepada share holders maupun stakeholder.
2. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan)
3. Responsibility (Pertanggungjawaban)
Adanya keterbukaan informasi dalam bidang financial dalam hal ini ada
dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi
menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan

2. pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk
pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam suatu perseroan,
Komisaris Independent mutlak diperlukan kehadirannya. Sehingga adanya
jaminan tersedianya mekanisme, peran dan tanggung jawab jajaran
manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan yang
diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan
4. Fairness (Kewajaran)
Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai
perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang
timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum
dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor – khususnya
pemegang saham minoritas – dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk
kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang melibatkan
informasi orang dalam), fraud (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan
berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti
pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru,
merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.
D. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance
Penerapan sistim GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah
bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa
tujuan berikut:
1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu
organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan
pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi
yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka,
adil, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para share holders dan
stakeholders
E. Manfaat dan Faktor Penerapan GCG
Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar GCG
telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan
investasi. Terutama sekali hubungan antara praktik corporate governance
dengan karakter investasi internasional saat ini.
Di samping hal-hal tersebut di atas, GCG juga dapat:
1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung
pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak
manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan
sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (wrong-doing), ataupun berupa
biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari
pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas
dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring
dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.

3. 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat
meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka
panjang.
4. Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang
berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan
dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena
umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat
maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan.
Faktor Eksternal
Yang dimakud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal
dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan
GCG. Di antaranya:
a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin
berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga
pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance
dan Clean Government menuju Good Government Governance yang
sebenarnya.
c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices)
yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional.
Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan).
Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan
GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul
partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi
serta sosialisasi GCG secara sukarela.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan
implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti
korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan
beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan
peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik
sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi
GCG.
Faktor Internal
Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan
praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud
antara lain:
a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang
mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja
manajemen di perusahaan.
b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan
mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada
kaidah-kaidah standar GCG.

4. d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam
perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan
terjadi.
e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu
memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan
sehingga kalangan publik
Contoh Corporate Governance PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk
Strategi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam mengimplementasikan
prinsip-prinsip GCG di Thang Long Cement Joint Stock Company (TLCC);
dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh PT. Semen Indonesia
(Persero) Tbk. dalam upaya menerapkan dan mengelola prinsip GCG pada
TLCC . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi,wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, analisis data
yang digunakan adalah analisisis data interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan
1) Strategi yang diterapkan oleh PT. Semen Indonesia agar pemahaman dan
pelaksanaan prinsip GCG pada TLCC bisa terlaksana dengan baik adalah
dengan menempatkan tiga orang karyawan PT. Semen Indonesia (Persero)
Tbk. ke TLCC,
(2) Penerapan asas-asas dari prinsip GCG pada TLCC belum berjalan
dengan efektif karena belum terlaksananya semua instruksi dari PT. Semen
Indonesia (Persero) Tbk,
(3) Pemahaman segenap karyawan dan staf TLCC relatif meningkat setelah
terjadi akuisisi dan pengelolaan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
(4) Hambatan yang ditemui PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam
penerapan prinsip GCG di TLCC berupa rendahnya pengetahuan dan
pemahaman tentang prinsip GCG dari karyawan TLCC yang disebabkan oleh
kondisi negara Vietnam yang belum memiliki aturan resmi untuk menerapkan
prinsip GCG.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Good Corporate Governance (GCG)
Menurut Panji dalam Hutagaol (2006:11) BUMN adalah “suatu badan usaha
yang berbasis pemerintah tetapi mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai
perusahaan swasta”. Definisi lain mengenai BUMN berdasarkan Pasal 1 ayat
1 dari Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan”. Dari dua definisi BUMN diatas, secara sederhana
BUMN dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara. Dalam
kesehariannya, BUMN bertindak sebagai kepanjangan tangan dari negara
yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berbeda dengan perusahaan
swasta yang dalam kegiatannya berorientasi hanya pada kepentingan
ekonomi.
Menurut Monks dan Winow dalam Tricker (2009:39) Good Corporate
Governance (GCG) adalah “the relationship among various participants in

5. determining the direction and performance of corporations. The primary
participants are the shareholders, the management and the board of directors”
(hubungan diantara berbagai bagian di dalam perusahaan dalam menentukan
arah dan kinerja dari perusahaan, dimana yang merupakan bagian utama
adalah shareholders, manajemen dan jajaran direksi). Pendapat lain
mengenai definisi dari Corporate Governance juga dikemukakan oleh Sutedi,
Sutedi (2012:1) mengatakan bahwa: “Corporate Governance dapat
didefinisikan sebagai suatu proses dan stuktur yang digunakan oleh organ
perusahaan (Pemegang Saham, Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas
dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang
dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan
peraturan perundangundangan dan nilai-nilai etika.”
Dari dua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate
Governance (GCG) adalah sebuah prinsip yang diterapkan didalam sebuah
organisasi, yang ditujukan untuk mengatur hubungan diantara orang-orang
yang terlibat demi terbentuk kinerja yang baik, yang diharapkan dapat
memberikan nilai tambah dari dari organisasi tersebut.
Prinsip GCG memiliki asas-asas yang terkandung didalamnya, adapun asas-
asas dari prinsip GCG menurut KNKG (2006:5) adalah:
1) Transparansi (Transparency);
2) Akuntabilitas (Accountability);
3) Responsibilitas (Responsibility);
4) Independensi (Independency);
5) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness).
Penerapan prinsip Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan
yang baik) pada BUMN Republik Indonesia diawali dengan semangat
perbaikan ekonomi (economy recovery) dan reformasi BUMN di Indonesia
pasca terjadinya krisis ekonomi di tahun 90-an. Semangat perbaikan ekonomi
(economy recovery) dan reformasi BUMN di Indonesia tersebut diwujudkan
dengan pemberlakuan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) No.KEP-117/MMBU/2002 tentang kewajiban penerapan praktik Good
Corporate Governance pada BUMN.
Kemudian seiring dengan kegiatan dunia usaha yang semakin dinamis dan
kompetitif maka peraturan sebelumnya diperbaharui melalui Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang
penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara dan kemudian diperbaharui lagi melalui
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Definisi Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) menurut Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Nomor: 01/MBU/2011 adalah
“prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan
perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika
berusaha”.

6. Adapun prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara Nomor: 01/MBU/2011adalah:
1) Transparansi (Transparency);
2) Akuntabilitas (Accountability);
3) Pertanggungjawaban (Responsibility);
4) Kemandirian (Independency);
5) Kewajaran (Fairness)
Keputusan menteri BUMN untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance) di lingkungan BUMN Republik
Indonesia tentunya berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun,
tujuan yang ingin dicapai dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance) tertuang pada pasal ke-4 dari
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: 01/MBU/2011,
tujuan-tujuan tersebut adalah:
1) Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang
kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu
mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai
maksud dan tujuan BUMN;
2) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif,
serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ
Persero/Organ Perum;
3) Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan
dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya
tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun
kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4) Meningatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
Daftar Pustaka :
https://diaryintan.wordpress.com/2010/11/15/good-corporate-governance-gcg-
2/
PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA
BUMN BERORIENTASI GLOBAL : Myrza Pahlevi
StaticDataNewsAndAnnouncementPTSEMENINDONESIA (PERSERO)