DPD mewakili daerah-daerah di Indonesia dan memiliki peran dalam mengusulkan rancangan undang-undang tertentu serta mengawasi pelaksanaan undang-undang di daerah. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara secara independen, sedangkan kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga peradilan untuk menegakkan hukum secara adil.

1. • DEWAN PERWAKILAN DAERAH
• Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu.
• Ang DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah
seluruh ang DPD itu tidak lebih dari 1/3 jumlah ang DPR.
• DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
• DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yg berkaitan
dgn otonomi daerah, hub. pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yg berkaitan dgn perimbangan keuangan
pusat dan daerah.
1

2. • DPD dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan UU mengenai: otonomi
daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan
APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta
menyampaikan hasil pengawasannya itu
kepada DPR sbg bahan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti.
2

3. • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
• Utk memeriksa pengelolaan dan tg jawab
keuangan ngr diadakan BPK yg bebas & mandiri.
• Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan
kpd DPR, DPD, dan DPR Daerah.
• Hasil pemeriksaan tsb ditindaklanjuti oleh lembg
perwakilan dan/atau badan sesuai dgn UU.
• Ang BPK dipilih oleh DPR dgn memperhatikan
pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden
• BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi
3

4. • KEKUASAAN KEHAKIMAN
• Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.
• Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan
badan peradilan yg berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.
• Badan2 lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam UU.
4

5. • MA berwenang mengadili pd tingkat
kasasi, menguji perUUan dibawah UU thd UU dan
memp. wewenang lainnya yg diberikan oleh UU.
• Hakim agung harus memiliki integritas dan
kepribadian yg tidak
tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di
bidang hukum.
• Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kpd
DPR utk mendapatkan persetujuan dan kmd
ditetapkan sbg hakim agung oleh Presiden.
5

6. Komisi Yudisial
• Komisi Yudisial bersifat mandiri yg berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim.
• Ang Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan
dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
• Ang Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dengan persetujuan DPR
6

7. Mahkamah Konstitusi
• MK berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji UU thd UUD, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan ttg hasil Pemilu.
• MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR
ttg dugaan pelanggaran oleh Pres/Wapres men.
UUD.
7

8. • MK mempunyai 9 org anggota hakim konstitusi yg
ditetapkan oleh Presiden, yg diajukan masing2 3 oleh
MA, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden.
• Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan
kepribadian yg tidak tercela, adil, negarawan yg
menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak
merangkap sbg pejabat negara.
• Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi,
hukum acara serta ketentuan lainnya ttg MK diatur
dengan UU.
8