Lembaga-lembaga negara utama setelah amandemen UUD 1945 adalah MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Masing-masing lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1. LEMBAGA-LEMBAGALEMBAGA-LEMBAGA
NEGARANEGARA

2. Lembaga-lembaga negara setelahLembaga-lembaga negara setelah
adanya amandemen UUD 1945adanya amandemen UUD 1945
 MPR
 DPR
 BPK
 Presiden
 MA
 MK
 KY

3. Majelis PermusyawaratanMajelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR).Rakyat (MPR).
a. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD
yang dipilih melalui pemilu.
b. MPR bersidang sedikitnya satu kali dalam lima
tahun di ibu kota negara.
c. Sidang MPR meliputi,
 Sidang Umum dan
 Sidang Istimewa.
d. Tugas dan wewenang MPR,
 Mengubah dan menetapkan UUD
 Melantik Presiden dan Wakil Presiden
 Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden

4. Dewan PerwakilanRakyat (DPR).Dewan PerwakilanRakyat (DPR).
a. Anggota DPR dipilih oleh rakyat secara langsung
melalui Pemilihan Umum. Lembaga ini terdapat di
tingkat pusat yang lebih dikenal dengan DPR dan
di tingkat daerah yang disebut DPRD, ada DPRD I
di tingkat propinsi dan DPRD II di tingkat
Kabupaten/kotamadya.
b. DPR memiliki 3 fungsi yakni, fungsi legislasi,
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
c. Fungsi legislasi fungsi ini berhubungan dengan
wewenang DPR dalam perundang-undangan. DPR
bersama Presiden membuat undang-undang.

5. d. Fungsi anggaran berhubungan dengan wewenang DPR
dalam menyusun dan menetapkan RAPBN menjadi
APBN.
e. DPR berwenang mengawasi jalannya pemerintahan
agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
f. Hak-hak DPR,
 Hak interpelasi, hak DPR untuk meminta
pertanggungjawaban kebijakan pemerintah yang
penting dan strategis serta berdampak luas terhadap
masyarakat dan negara.
 Hak angket, hak untuk melakukan penyelidikan
terhadap kebijakan pemerintah yang diduga
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 Hak menyatakan pendapat, hak DPR untuk
menyatakan pendapat berkaitan dengan kebijakan
pemerintah.
 Hak imunitas, hak kebal dari tuntutan di muka
pengadilan.

6. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 Lembaga perwakilan dipilih dari setiap propinsi
melalui pemilu.
 Jumlah anggota DPD dari setiap propinsi sebanyak 4
orang.
 Jumlah anggota DPD tidak lebih sepertiga dari jumlah
anggota DPR.
 Dalam menjalankan tugas sehari-hari DPR terbagi
dalam komisi-komisi. Setiap komisi bidang tugas
sendiri-sendiri.

7. Presiden dan Wakil Presiden.
a. Lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan untuk
menjalankan pemerintahan.
b. Presiden juga disebut sebagai kepala negara.
c. Presiden dan Wakil dipilih oleh rakyat secara langsung
melalui pemilihan umum.
d. Presiden dilantik oleh MPR.
e. Sebelum amandemen UUD 1945 presiden menjalankan
tugasnya sesuai dengan apa yang tertuang dalam GBHN
(Garis-garis Besar Haluan Negara)

8. Kekuasaan Kehakiman
a. Kekuasaan yang bertugas untuk melakukan tugas peradilan
terhadap pelanggar-pelanggar hukum.
b. Peradilan dibagi menjadi:
 Peradilan umum, meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan
Tinggi, Pengadilan Negeri.
 Peradilam khusus, meliputi peradilan agama, peradilan
militer, peradilan tata uasaha Negara, dan peradilan hak asasi
manusia.
c. Kekuasaan kehakiman diantaranya dipegang oleh Mahkamah
Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi
Yudisial (KY).

9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
a. Bertugas memeriksa pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan Negara.
b. Hasil pemeriksaan keuangan Negara oleh BPK
dilaporkan kepada DPR RI, DPD, dan DPRD sesuai
dengan kewenangannya.
c. Anggota BPK dipilih olehDPR RI dengan
memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan
oleh Presiden.

10. SELAMAT BELAJAR, BERJUANG,
DAN