Ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2017 Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini memuat rincian pendapatan sebesar Rp5,7 miliar, belanja tidak langsung Rp3,2 triliun, dan belanja langsung Rp3,2 triliun untuk periode Januari-Desember 2017.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS PARIWISATA
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KODE NAMA FORMULIR
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
DPA SKPD 2.2.1
2. Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2017
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA
KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
(Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN 5.720.000,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.720.000,00
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.720.000,00
5 BELANJA 6.436.157.272,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.237.329.202,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.237.329.202,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.198.828.070,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.461.241.270,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 736.336.800,00
SURPLUS / (DEFISIT) (6.430.437.272,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan1 1.431.000,00 1.431.000,00 1.431.000,00 1.427.000,00 5.720.000,00
Belanja Tidak Langsung2.1 712.084.959,00 1.101.080.267,00 712.084.958,00 712.079.018,00 3.237.329.202,00
Belanja Langsung2.2 312.300.420,00 2.026.524.950,00 713.546.500,00 146.456.200,00 3.198.828.070,00
Penerimaan Pembiayaan3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 196712221999011001
Salak, 18 Januari 2017
SAHAT BANUREA, S. Sos, M. Si
SEKRETARIS DAERAH,
Menyetujui
Formulir DPA SKPD Halaman 1