Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beikut dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mengatur beberapa ketentuan tentang Koperasi.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beikut dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mengatur beberapa ketentuan tentang Koperasi.
Telah direncanakan jauh-jauh hari, rencana pembentukan induk usaha perusahaanperusahaan pelat merah kerap tersandung di tengah jalan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara pun melakukan berbagai siasat untuk mempercepat
Holding BUMN.
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di AcehOJK Indonesia
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani yang menjadi pembicara diskusi panel dalam seminar mengatakan ada beberapa program yang telah dan sedang disiapkan OJK untuk terus mendorong perkembangan IKNB sehingga bisa memajukan perekonomian daerah dan Negara. Salah satu program yang sedang dilakukan adalah penguatan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan untuk pembiayaan sektor riil di bidang infrastruktur dan UKM.
Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdirinya BUMD di suatu daerah diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian masyarakat.
Telah direncanakan jauh-jauh hari, rencana pembentukan induk usaha perusahaanperusahaan pelat merah kerap tersandung di tengah jalan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara pun melakukan berbagai siasat untuk mempercepat
Holding BUMN.
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di AcehOJK Indonesia
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani yang menjadi pembicara diskusi panel dalam seminar mengatakan ada beberapa program yang telah dan sedang disiapkan OJK untuk terus mendorong perkembangan IKNB sehingga bisa memajukan perekonomian daerah dan Negara. Salah satu program yang sedang dilakukan adalah penguatan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan untuk pembiayaan sektor riil di bidang infrastruktur dan UKM.
Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdirinya BUMD di suatu daerah diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian masyarakat.
Macroscope 5.0, le domaine ArchitectureMacroscope®
Présentation d'une démarche structurée d'architecture d'entreprise permettant de définir les capacités requises pour soutenir la stratégie de l'entreprise.
Planète Google : Les dernières innovations du géant de la recherche dans l'eT...Mathieu BRUC
Google est un facilitateur de recherche doublé d’un modèle économique nobélisable, il ne sera jamais producteur mais toujours à la recherche de diffuseurs, et pourquoi pas les SIT ?
Pemaparan Program Manfaat Layanan Tambahan Program Perumahan BPJSTK. Pinjaman berupa Kredit Pemilikan
Rumah Tapak (KPR) atau Kredit
Pemilikan Rumah Susun/Apartemen
(KPA) termasuk Take Over Kredit. PUMP (PINJAMAN UANG MUKA
PERUMAHAN)
Pinjaman untuk menyediakan sebagian
atau seluruh Uang Muka Perumahan
dan wajib dibundling dengan KPR BP
Jamsostek. Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
“Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Peserta
memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau
manfaat lain”
2. Dasar Hukum Lainnya:
a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 29
September 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan
tambahan Dalam program Jaminan Hari Tua.
b. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan BPJS
Ketenagakerjaan No. 43/PKS/DIR/2021 dan PER/204/102021 tanggal 28 Oktober 2021
Tentang Penyediaan Layanan Dan Jasa Perbankan Dalam Rangka Pemberian Manfaat
Layanan Tambahan Berupa Fasilitas Pembiayaan Perumahan
Tindak Pidana Perbankan dan Pertanggungjawabannya
ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS BANK CENTURY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
Berdasarkan survei (rata2): Cyrus, Median, Kompas, Poltracking, LSI, Indikator, PolMark, SMRC
Partai kelas atas adalah: PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, & Demokrat
Partai kelas Menegah adalah: PPP, PKS, PAN, Nasdem, Perindo, Hanura
Partai kelas bawah adalah: Garuda, PSI, PBB, & Berkarya
BANK WAKAF UMKM Bagi Investasi & Pendanaan UMKMkhoiril anwar
apabila 20 juta dari 204 juta muslim Indonesia melaksanakan Wakaf-Uang rata-rata Rp. 100.000 per bulan (atau rata-rata Rp. 3500 per hari), total wakaf yang terkumpulkan dalam satu bulan: Rp. 2 triliun, per tahun Rp. 24 triliun.
Materi ToT Home and School Energy Efficiency Champion (HSEEC) 2014.
4. Kampanye dan Sosialisasi:
- kampanye kreatif efisiensi energi
Download File Microsoft PowerPoint: http://adf.ly/ruB7c
Video Terkait:
Materi ToT Home and School Energy Efficiency Champion (HSEEC) 2014.
4. Kampanye dan Sosialisasi:
- Tingkat kesadaran efisiensi energi
Download File Microsoft PowerPoint: http://adf.ly/ruB7B
Materi ToT Home and School Energy Efficiency Champion (HSEEC) 2014.
3. Mengembangkan Rencana Aksi:
- Pengembangan rencana aksi efisiensi energi
Download File Microsoft PowerPoint: http://adf.ly/ruB7l
Materi ToT Home and School Energy Efficiency Champion (HSEEC) 2014.
2. Pemetaan Energi:
- prioritasi isu efisiensi energi
Download File Microsoft PowerPoint: http://adf.ly/ruB6s
1.3. menghitung penghematan energi hseckhoiril anwar
Materi ToT Home and School Energy Efficiency Champion (HSEEC) 2014.
1. Pengenalan Efisiensi Energi:
- menghitung penghematan energi hsec
Download File Microsoft PowerPoint: http://adf.ly/ruB7V
1. Disampaikan Oleh : Ketua Tim Klaster-3 Tim Pengendali Program Pemberdayaan UMK Jakarta, 02 Juni 2009 PROGRESS REPORT KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
2.
3. Sektor perdagangan terlihat sektor yang paling banyak menyerap KUR, namun angka ini tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya mengingat untuk UMKM sektor pertanian yang umumnya juga bergerak di budidaya dan perdagangan dimasukkan ke sektor perdagangan dalam LBU. Posisi KUR NASIONAL Menurut Sektor Ekonomi Posisi April 2009 Sumber: Kantor Menko Perekonomian, diolah
4. Perkembangan Penyaluran KUR Nasional Sampai dengan April 2009 Sumber: Kantor Menko Perekonomian, diolah Total KUR menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak diluncurkan November 2007. Peningkatan KUR Mikro relatif lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan KUR Ritel (KUR di atas Rp5 juta). KUR Mikro KUR Ritel Total KUR
5.
6. Data Klaim KUR Nasional yang diajukan/dibayar Ket : Data s/d April 2009.
7.
8.
9.
10. PERKEMBANGAN KREDIT USAHA RAKYAT di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
11.
12.
13. Kualitas KUR BRI Mei 2009 S.d. posisi Mei 2009, kualitas KUR BRI dengan rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 5,63%.
14. Program-program Percepatan KUR BRI Dalam upaya mempercepat penyaluran KUR kepada masyarakat, khususnya dalam upaya untuk mengantisipasi imbas dari krisis ekonomi, maka BRI telah melakukan pembukaan jaringan kerja serta merencanakan pembukaan jaringan kerja lanjutan di tahun 2009 agar jangkauan pelayanan KUR kepada masyarakat dapat dilakukan lebih luas lagi. 2007 2008 2009 Penambahan selama 2009 24.639 27.618 35.268 7.650 SDM *) 4.297 4.417 4.519 120 93 76 276 200 230 337 437 100 340 373 398 25 *) Jumlah SDM Mikro BRI yang melayani KUR & Non KUR. BRI Unit PPD / Teras BRI KCP Kanca
Bagian ALP Div Renstra Assalammu’alaikum Wr.Wb. Selamat pagi, salam sejahtera, dan Om Swastiastu Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian, para peserta Workshop “Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Dampak Krisis Keuangan Global” yang saya hormati. Kami dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, selaku penyelenggara, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk turut berpartisipasi dalam acara ini dan kami sangat berbahagia dapat bertemu Bapak dan Ibu dalam forum ini. Bapak dan Ibu sekalian, Sebagaimana kita ketahui, krisis keuangan global yang menimbulkan resesi ekonomi Amerika Serikat akan terus berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dan telah berimbas pada pereknomian Indonesia saat ini. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan semakin menurunnya kinerja ekspor Indonesia pada akhir-akhir ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat ekspor sampai dengan bulan Februari 2009 bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, telah mengalami penurunan paling tidak sebesar 32,86% ( y ear o n y ear ). Hal ini tidak urung membuat kita harus selalu aktif untuk terus berupaya dalam mengurangi imbas atas krisis ekonomi ini pada kehidupan masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah terus menggalakkan sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini terbukti tahan dalam menghadapi terpaan krisis ekonomi satu dasawarsa yang lalu.
Bagian ALP Div Renstra
Bagian ALP Div Renstra Assalammu’alaikum Wr.Wb. Selamat pagi, salam sejahtera, dan Om Swastiastu Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian, para peserta Workshop “Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Dampak Krisis Keuangan Global” yang saya hormati. Kami dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, selaku penyelenggara, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk turut berpartisipasi dalam acara ini dan kami sangat berbahagia dapat bertemu Bapak dan Ibu dalam forum ini. Bapak dan Ibu sekalian, Sebagaimana kita ketahui, krisis keuangan global yang menimbulkan resesi ekonomi Amerika Serikat akan terus berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dan telah berimbas pada pereknomian Indonesia saat ini. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan semakin menurunnya kinerja ekspor Indonesia pada akhir-akhir ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat ekspor sampai dengan bulan Februari 2009 bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, telah mengalami penurunan paling tidak sebesar 32,86% ( y ear o n y ear ). Hal ini tidak urung membuat kita harus selalu aktif untuk terus berupaya dalam mengurangi imbas atas krisis ekonomi ini pada kehidupan masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah terus menggalakkan sektor-sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini terbukti tahan dalam menghadapi terpaan krisis ekonomi satu dasawarsa yang lalu.
Bagian ALP Div Renstra Dalam upaya mempercepat penyaluran KUR kepada masyarakat, sebagaimana tampak pada slide ini, BRI telah melakukan pembukaan jaringan kerja serta merencanakan pembukaan jaringan kerja lanjutan di tahun 2009. Hal ini ditujukan agar jangkauan pelayanan KUR kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas.
Bagian ALP Div Renstra Demikian paparan kami, Atas perhatian Saudara-saudara, kami sampaikan terima kasih. Wa billahit taufik wal hidayah, Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
Bagian ALP Div Renstra Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan KUR di lapangan, yakni : - Persepsi/pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap KUR, dianggap dana dari pemerintah dan dijamin oleh pemerintah bukan merupakan kredit dari Bank, hal ini dapat mempengaruhi tingkat pengembalian (angsuran) dan kualitas KUR. - Adanya pemahaman/anggapan sebagian masyarakat bahwa KUR merupakan Kredit Tanpa Agunan atau bantuan/hibah. - Pemenuhan tenaga pemasaran tidak dapat seketika, namun harus secara bertahap mengingat pemberian KUR harus dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dalam perbankan, sehingga diperlukan kompetensi yang sesuai. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009 Tgl. 2 Februari 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan KUR. Peraturan baru MenKeu tersebut mensyaratkan KUR hanya dapat diberikan kepada Debitur baru yang belum pernah mendapatkan kredit dari bank yang dibuktikan dengan Bank Indonesia checking pada saat permohonan kredit dan/atau belum pernah mendapatkan fasilitas kredit program dari pemerintah. Hal ini diperkirakan akan menghambat Penyaluran KUR di bawah Rp 5 juta mengingat masih ada jaringan BRI yang ada di pelosok desa yang belum menerapkan sistim teknologi secara online.
Bagian ALP Div Renstra Sedangkan beberapa usulan untuk mempercepat KUR adalah sebagai berikut : - Melanjutkan sosialisasi dan koordinasi dengan Komite Kebijakan KUR. Meningkatkan linkage program dalam rangka percepatan penyaluran KUR, khususnya untuk KUR dibawah Rp 5 juta . - Lebih fokus mengarah pada sektor pertanian dalam arti luas. Untuk Debitur KUR Mikro ( s/d Rp. 5 Juta) tidak diwajibkan adanya BI Checking. Peningkatan pembinaan dan pendampingan dengan memanfaatkan Dana PKBL - Perluasan Jaringan dan SDM - Peningkatan Koordinasi antara Bank dengan Lembaga Penjamin