SlideShare a Scribd company logo
ffi
ffi
Iwwwws
OPTIMALISASI DAN
REPOSIT'OAMIG
PKBL BUMN
iI
=Z
f,
I
g
o
U
z
I
)o
encermati
wacana Pak
Menteri untuk
me nga lih ka n
PKBL BUMN kepada PT
Permodalan Nasional
Madani (PNM), penulis
tergelitik untuk sumbang
pemikiran atas wacana
tersebut. Diawali dengan
historicol peranPKBL
BUMN sejak terbitnya
PP No.3/1983 tentang
Tata Cara Pembinaandan
Pengawasan Perusahaan
Jawatan (Perjan),
Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).
Dikatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN
adalah turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada
sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah
dan sektor koperasi. Pada masa itu BUMN yang melaksanakan
kegiatan pembinaan usaha kecil dan masyarakat disebut-sebut
sebagai "Bapak Angkat".
Melalui Kepmen keu No. 1232lKM K .013/ 1989 tenta ng
Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi
Melalui BUMN, disempurnakan dengan Kepmenkeu No.306/
KMK.013/1991, muncul nama program yang disingkat dengan
"Program Pegelkop". Selanjutnya dengan Kepmenkeu No.316/
KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil
dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba
BUMN, nama program dikenal dengan"Program PUKK". Hingga
pada akhirnya, pasca UU BUMN, muncul Kepmen.BUMN
No. Kep-236/M BU / 2OO3 juncto Permen BU M N No. Per-05/
MBU/2001 tentang Program Kemitraan BUMN dengan
Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (nama program
dikenal dengan "Program PKBf').
Selain pengaturan spesifik di atas, pada tahun 1995
diterbitkan UU No.9/L995 tentang Usaha Kecil yang di dalam
Pasal 21 disebutkan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan
masyara kat menyediakan pembiayaa n bagi pengem ba ngan
usaha kecil meliputi : kredit perbankan, pinjaman lembaga
keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan
sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain.
Kurun waktu berikutnya, lahir PP No.32/1998 tentang
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, yang di dalam
Penjelasan Pasal L0 huruf e ditegaskan bahwa penyediaan
dana dilakukan oleh departemen teknis, kantor menteri
Negara, pemerintah daerah (pemda), BUMN, BUMD,
melalui APBN, APBD, anggaran perusahaan sesuai dengan
program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di
masing-masing sektor, sub sektor, pemda, BUMN, dan
BUMD yang bersangkutan.
PNM didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI
MPR/1998 dan berdasarkanPP No.38/L999 tanggal 29 Mei
1999. Dalam beberapa bulan kemudian, melalui Kepmenkeu
No.487lKMK/017, sebagai pelaksanaan dari UU No.2311999,
PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk
menyalurkan dan mengelola L2 skim Kredit program. Me-
miliki Visi, Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam
meningkatka n nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlan-
daskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, PNM memiliki Misi
yakni: (1). Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan
operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha
dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK. (2).
Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian
meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga
keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya
akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan la-
pangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3).
Men ingkatka n kreatifi tas da n prod u ktivitas ka ryawa n u ntu k
mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor
UMKMK. Detail profil maupun bisnis perusahaan pNM dapat
diakses di laman www.pnm.co.id.
Penulis tertarik pada satu aspek dari tata operasional bisnis
yang diterapkan oleh PNM, yakni aspek persyaratan bagi pembe-
rian pembiayaan baik untuk Lembaga Keuangan Mikro (seperti
antara lain BPR dan Koperasi Simpan Pinjam) maupun peroran-
gan. Dijelaskan dalam laman tersebut di atas, persyaratan umum
pembiayaan adalah: (a). Warga Negara lndonesia; (b). Usaha telah
berjalan minimal l tahun; (c). Usia calon debitur 2L tahun/ sudah
menikah s/d 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit; (d). Fotocopy
KTP suami istri (bila telah menikah); (e). Fotocopy Kartu Keluarga;
(f). Fotocopy Surat Nikah; (g).Fotocopy Rekening Listrik/Telepon
dan PBB; (h).Fotocopy Jaminan (SHM/ SHGB/ SHGU/ BpKB/ Surat
Kios/ Akta Jual Beli); don (i). Surat Keterangan Usaha.
Meskipun jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh
PNM mulai dari satu juta hingga dua ratus juta rupiah, namun
pelaku UMKM tetap harus memenuhi persyaratan umum di
atas, persyaratan khusus, dan serentetan kegiatan appraisol
serta analisa kelayakan. Hal inilah yang menurut hemat penulis
sangat berbeda karakteristiknya dengan apa yang selama ini
diterapkan oleh BUMN Pengelola PKBL.
Contoh paling mudah digambarkan, adalah seorang ped-
agang kaki lima bermaksud mengembangkan bisnis usaha
dagangan yang selama ini telah ditekuninya. Mungkinkah
dia dapat menyerahkan keseluruhan jaminan tersebut di
atas? Sejauh pengalaman penulis dalam kegiatan PKBL
BUMN, hal inijustru bisa dijawab oleh PKBL BUMN. PKBL
BUMN mampu memberikan solusi pemberian pembiayaan
bagi pelaku UMKM tersebut. Tentunya juga tetap melalui
tahapan prosedur dan persyaratan serta analisa kelayakan.
Penilaian Pak Menteri atas kinerja kolektibilitas BUMN
Pengelola PKBL haruslah dilakukan secara utuh sejak BUMN itu
dibentuk dan diamanati untuk melakukan pembinaan terhadap
masyarakat pelaku UMKM sebagaimana penulis telah uraikan
di awal penulisan. Tingkat kolektibilitas yang terjadi saat ini
tidak dapat dipisahkan dan dilepaskan dari kebijakan politik
pemerintah (termasuk penguasa pemerintahan) dari periode
ke periode. Justru hal inilah yang seharusnya dilakukan pembe-
nahan secara internal dengan mengukuhkan komitmen BUMN
Pengelola PKBL pada program kerja yang telah dirancang dan
ditetapkan, dan bukan lagi untuk selalu mengikuti arah kebi-
jakan politik pemerintah yang berubah-ubah.
BUMN Pengelola PKBL melakukan optimalisasi dan repo-
sition ing progra m PKBL-nya aga r mem inimalisir menu runnya
tingkat kolektibilitas dari pembiayaan yang telah disalurkan,
tanpa menambahkan beban dengan sejumlah persyaratan
yang bagi sebagian besar pelaku usaha UMKM terkadang
sulit atau tidak dimilikinya.
Menyerahkan PKBL BUMN kepada PNM belum tentu
akan memberikan kemanfaatan yang sama atau bahkan
lebih baik daripada BUMN Pengelola. Penulis kawatir bahwa
pengalihan PKBL BUMN kepada PNM dapat berdampak
kurang menguntungkan bagi pelaku UMKM yang dekat den-
gan BUMN Pengelola dan telah memperoleh pembiayaan
permodalan usaha karena jarring persyaratan yang diterap-
kan PNM tak ubahnya seperti bank.
Penulis hanya sumbang pemikiran dan berharap agar pelak-
sanaan dan pengelolaan kegiatan PKBL tetap berada di BUMN
Pengelola sebagaimana amanat UU BUMN, dan bukan dipak-
sakan untuk tunduk pada PP No.38/1999.
o
oN
fr
:z:I
f
o
a
ou
aF
29
i;r*tit::i:
.a:lri:::,::

More Related Content

Viewers also liked

DE QUE VA EL ROLLO CON TU CHURRI
DE QUE VA EL ROLLO CON TU CHURRIDE QUE VA EL ROLLO CON TU CHURRI
DE QUE VA EL ROLLO CON TU CHURRI
nitexman
 
Trabajo de informatica
Trabajo de informaticaTrabajo de informatica
Trabajo de informaticaDiego Cortez
 
Correlation Based Fingerprint Liveness Detection
Correlation Based Fingerprint Liveness DetectionCorrelation Based Fingerprint Liveness Detection
Correlation Based Fingerprint Liveness DetectionAshish Pawar
 
Pres 1 melvin gamaliel orellana martinez 0911198
Pres 1 melvin gamaliel orellana martinez 0911198Pres 1 melvin gamaliel orellana martinez 0911198
Pres 1 melvin gamaliel orellana martinez 0911198
MELVINORELLANA
 
Female reproductive anatomy (1)
Female reproductive anatomy (1)Female reproductive anatomy (1)
Female reproductive anatomy (1)
Charles Robles Balsita
 
Relatório de Gestão 2008 - Sala Verde Judith Cortesão FURG
Relatório de Gestão 2008 - Sala Verde Judith Cortesão FURGRelatório de Gestão 2008 - Sala Verde Judith Cortesão FURG
Relatório de Gestão 2008 - Sala Verde Judith Cortesão FURG
Cibele Vasconcelos Dziekaniak
 
Week 13 prospek ukm dalam era perdagangan bebas yusinadia sekar sari 11140023
Week 13 prospek ukm dalam era perdagangan bebas yusinadia sekar sari 11140023Week 13 prospek ukm dalam era perdagangan bebas yusinadia sekar sari 11140023
Week 13 prospek ukm dalam era perdagangan bebas yusinadia sekar sari 11140023
Yusinadia Sekar Sari
 
05 Communities in Network
05 Communities in Network05 Communities in Network
05 Communities in Network
dnac
 
Tipos de sociedades mercantiles 1
Tipos de sociedades mercantiles 1Tipos de sociedades mercantiles 1
Tipos de sociedades mercantiles 1
Imelda Castillo
 

Viewers also liked (9)

DE QUE VA EL ROLLO CON TU CHURRI
DE QUE VA EL ROLLO CON TU CHURRIDE QUE VA EL ROLLO CON TU CHURRI
DE QUE VA EL ROLLO CON TU CHURRI
 
Trabajo de informatica
Trabajo de informaticaTrabajo de informatica
Trabajo de informatica
 
Correlation Based Fingerprint Liveness Detection
Correlation Based Fingerprint Liveness DetectionCorrelation Based Fingerprint Liveness Detection
Correlation Based Fingerprint Liveness Detection
 
Pres 1 melvin gamaliel orellana martinez 0911198
Pres 1 melvin gamaliel orellana martinez 0911198Pres 1 melvin gamaliel orellana martinez 0911198
Pres 1 melvin gamaliel orellana martinez 0911198
 
Female reproductive anatomy (1)
Female reproductive anatomy (1)Female reproductive anatomy (1)
Female reproductive anatomy (1)
 
Relatório de Gestão 2008 - Sala Verde Judith Cortesão FURG
Relatório de Gestão 2008 - Sala Verde Judith Cortesão FURGRelatório de Gestão 2008 - Sala Verde Judith Cortesão FURG
Relatório de Gestão 2008 - Sala Verde Judith Cortesão FURG
 
Week 13 prospek ukm dalam era perdagangan bebas yusinadia sekar sari 11140023
Week 13 prospek ukm dalam era perdagangan bebas yusinadia sekar sari 11140023Week 13 prospek ukm dalam era perdagangan bebas yusinadia sekar sari 11140023
Week 13 prospek ukm dalam era perdagangan bebas yusinadia sekar sari 11140023
 
05 Communities in Network
05 Communities in Network05 Communities in Network
05 Communities in Network
 
Tipos de sociedades mercantiles 1
Tipos de sociedades mercantiles 1Tipos de sociedades mercantiles 1
Tipos de sociedades mercantiles 1
 

Similar to Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN

Pengelolaan Program TJSL BUMN (Permen BUMN No.05 Tahun 2021)
Pengelolaan Program TJSL BUMN (Permen BUMN No.05 Tahun 2021)Pengelolaan Program TJSL BUMN (Permen BUMN No.05 Tahun 2021)
Pengelolaan Program TJSL BUMN (Permen BUMN No.05 Tahun 2021)
Kanaidi ken
 
Kredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha RakyatKredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha Rakyat
allusio
 
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...
khoiril anwar
 
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMNPER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
Dody Heriawan Priatmoko
 
Per 09 mbu 07 2015 program kemitraan & program bl bumn
Per 09 mbu 07 2015 program kemitraan & program bl bumnPer 09 mbu 07 2015 program kemitraan & program bl bumn
Per 09 mbu 07 2015 program kemitraan & program bl bumn
Dody Heriawan Priatmoko
 
Peran IKNB dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
Peran IKNB dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalPeran IKNB dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
Peran IKNB dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
Piet_Fitriady
 
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di Aceh
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di AcehPresentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di Aceh
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di Aceh
OJK Indonesia
 
Elaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
Elaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan MikroElaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
Elaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikroirawan d soedradjat
 
PERAN BPR DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL
PERAN BPR DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECILPERAN BPR DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL
PERAN BPR DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL
Sfatma29
 
Dirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPK
Dirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPKDirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPK
Dirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPKkhoiril anwar
 
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
Lulu Wildatiumi
 
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
Sambadyasitumeang
 
Karya Ilmiah tugas kuliah ahir pada kampus.pdf
Karya Ilmiah tugas kuliah ahir pada kampus.pdfKarya Ilmiah tugas kuliah ahir pada kampus.pdf
Karya Ilmiah tugas kuliah ahir pada kampus.pdf
IrfanZonah
 
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu MemaksakanHolding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...
Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...
Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...
Titik Indraini
 
5 - UMKM.pdf
 5 - UMKM.pdf 5 - UMKM.pdf
5 - UMKM.pdf
YogaPermana44
 
BE GG, Novri Yanto, Hapzi Ali, Penerapan Good Corporate Goverment di Bank Tab...
BE GG, Novri Yanto, Hapzi Ali, Penerapan Good Corporate Goverment di Bank Tab...BE GG, Novri Yanto, Hapzi Ali, Penerapan Good Corporate Goverment di Bank Tab...
BE GG, Novri Yanto, Hapzi Ali, Penerapan Good Corporate Goverment di Bank Tab...
Novri Yanto
 
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesiaAnalisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Operator Warnet Vast Raha
 
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesiaAnalisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Operator Warnet Vast Raha
 

Similar to Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN (20)

Pengelolaan Program TJSL BUMN (Permen BUMN No.05 Tahun 2021)
Pengelolaan Program TJSL BUMN (Permen BUMN No.05 Tahun 2021)Pengelolaan Program TJSL BUMN (Permen BUMN No.05 Tahun 2021)
Pengelolaan Program TJSL BUMN (Permen BUMN No.05 Tahun 2021)
 
Kredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha RakyatKredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha Rakyat
 
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...
 
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMNPER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN
 
Per 09 mbu 07 2015 program kemitraan & program bl bumn
Per 09 mbu 07 2015 program kemitraan & program bl bumnPer 09 mbu 07 2015 program kemitraan & program bl bumn
Per 09 mbu 07 2015 program kemitraan & program bl bumn
 
Peran IKNB dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
Peran IKNB dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalPeran IKNB dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
Peran IKNB dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
 
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di Aceh
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di AcehPresentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di Aceh
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di Aceh
 
Elaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
Elaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan MikroElaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
Elaborasi Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
 
PERAN BPR DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL
PERAN BPR DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECILPERAN BPR DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL
PERAN BPR DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL
 
Dirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPK
Dirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPKDirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPK
Dirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPK
 
3.1. pedum kur 2012
3.1. pedum kur 20123.1. pedum kur 2012
3.1. pedum kur 2012
 
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
Strategi Pengembangan Koperasi & UMKM - 2018
 
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
 
Karya Ilmiah tugas kuliah ahir pada kampus.pdf
Karya Ilmiah tugas kuliah ahir pada kampus.pdfKarya Ilmiah tugas kuliah ahir pada kampus.pdf
Karya Ilmiah tugas kuliah ahir pada kampus.pdf
 
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu MemaksakanHolding BUMN Terlalu Memaksakan
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
 
Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...
Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...
Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...
 
5 - UMKM.pdf
 5 - UMKM.pdf 5 - UMKM.pdf
5 - UMKM.pdf
 
BE GG, Novri Yanto, Hapzi Ali, Penerapan Good Corporate Goverment di Bank Tab...
BE GG, Novri Yanto, Hapzi Ali, Penerapan Good Corporate Goverment di Bank Tab...BE GG, Novri Yanto, Hapzi Ali, Penerapan Good Corporate Goverment di Bank Tab...
BE GG, Novri Yanto, Hapzi Ali, Penerapan Good Corporate Goverment di Bank Tab...
 
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesiaAnalisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
 
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesiaAnalisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
Analisis kebijakan privatisasi bumn di indonesia
 

Recently uploaded

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
DinsosnakertransKota
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
IpinTriono
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
yennylampouw
 

Recently uploaded (16)

Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 

Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN

  • 2. Iwwwws OPTIMALISASI DAN REPOSIT'OAMIG PKBL BUMN iI =Z f, I g o U z I )o encermati wacana Pak Menteri untuk me nga lih ka n PKBL BUMN kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM), penulis tergelitik untuk sumbang pemikiran atas wacana tersebut. Diawali dengan historicol peranPKBL BUMN sejak terbitnya PP No.3/1983 tentang Tata Cara Pembinaandan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Dikatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi. Pada masa itu BUMN yang melaksanakan kegiatan pembinaan usaha kecil dan masyarakat disebut-sebut sebagai "Bapak Angkat". Melalui Kepmen keu No. 1232lKM K .013/ 1989 tenta ng Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi Melalui BUMN, disempurnakan dengan Kepmenkeu No.306/ KMK.013/1991, muncul nama program yang disingkat dengan "Program Pegelkop". Selanjutnya dengan Kepmenkeu No.316/ KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN, nama program dikenal dengan"Program PUKK". Hingga pada akhirnya, pasca UU BUMN, muncul Kepmen.BUMN No. Kep-236/M BU / 2OO3 juncto Permen BU M N No. Per-05/ MBU/2001 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (nama program dikenal dengan "Program PKBf'). Selain pengaturan spesifik di atas, pada tahun 1995 diterbitkan UU No.9/L995 tentang Usaha Kecil yang di dalam Pasal 21 disebutkan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyara kat menyediakan pembiayaa n bagi pengem ba ngan usaha kecil meliputi : kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain. Kurun waktu berikutnya, lahir PP No.32/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, yang di dalam Penjelasan Pasal L0 huruf e ditegaskan bahwa penyediaan dana dilakukan oleh departemen teknis, kantor menteri Negara, pemerintah daerah (pemda), BUMN, BUMD, melalui APBN, APBD, anggaran perusahaan sesuai dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di masing-masing sektor, sub sektor, pemda, BUMN, dan BUMD yang bersangkutan. PNM didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkanPP No.38/L999 tanggal 29 Mei 1999. Dalam beberapa bulan kemudian, melalui Kepmenkeu No.487lKMK/017, sebagai pelaksanaan dari UU No.2311999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola L2 skim Kredit program. Me- miliki Visi, Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatka n nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlan- daskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, PNM memiliki Misi yakni: (1). Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK. (2).
  • 3. Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan la- pangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3). Men ingkatka n kreatifi tas da n prod u ktivitas ka ryawa n u ntu k mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK. Detail profil maupun bisnis perusahaan pNM dapat diakses di laman www.pnm.co.id. Penulis tertarik pada satu aspek dari tata operasional bisnis yang diterapkan oleh PNM, yakni aspek persyaratan bagi pembe- rian pembiayaan baik untuk Lembaga Keuangan Mikro (seperti antara lain BPR dan Koperasi Simpan Pinjam) maupun peroran- gan. Dijelaskan dalam laman tersebut di atas, persyaratan umum pembiayaan adalah: (a). Warga Negara lndonesia; (b). Usaha telah berjalan minimal l tahun; (c). Usia calon debitur 2L tahun/ sudah menikah s/d 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit; (d). Fotocopy KTP suami istri (bila telah menikah); (e). Fotocopy Kartu Keluarga; (f). Fotocopy Surat Nikah; (g).Fotocopy Rekening Listrik/Telepon dan PBB; (h).Fotocopy Jaminan (SHM/ SHGB/ SHGU/ BpKB/ Surat Kios/ Akta Jual Beli); don (i). Surat Keterangan Usaha. Meskipun jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh PNM mulai dari satu juta hingga dua ratus juta rupiah, namun pelaku UMKM tetap harus memenuhi persyaratan umum di atas, persyaratan khusus, dan serentetan kegiatan appraisol serta analisa kelayakan. Hal inilah yang menurut hemat penulis sangat berbeda karakteristiknya dengan apa yang selama ini diterapkan oleh BUMN Pengelola PKBL. Contoh paling mudah digambarkan, adalah seorang ped- agang kaki lima bermaksud mengembangkan bisnis usaha dagangan yang selama ini telah ditekuninya. Mungkinkah dia dapat menyerahkan keseluruhan jaminan tersebut di atas? Sejauh pengalaman penulis dalam kegiatan PKBL BUMN, hal inijustru bisa dijawab oleh PKBL BUMN. PKBL BUMN mampu memberikan solusi pemberian pembiayaan bagi pelaku UMKM tersebut. Tentunya juga tetap melalui tahapan prosedur dan persyaratan serta analisa kelayakan. Penilaian Pak Menteri atas kinerja kolektibilitas BUMN Pengelola PKBL haruslah dilakukan secara utuh sejak BUMN itu dibentuk dan diamanati untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat pelaku UMKM sebagaimana penulis telah uraikan di awal penulisan. Tingkat kolektibilitas yang terjadi saat ini tidak dapat dipisahkan dan dilepaskan dari kebijakan politik pemerintah (termasuk penguasa pemerintahan) dari periode ke periode. Justru hal inilah yang seharusnya dilakukan pembe- nahan secara internal dengan mengukuhkan komitmen BUMN Pengelola PKBL pada program kerja yang telah dirancang dan ditetapkan, dan bukan lagi untuk selalu mengikuti arah kebi- jakan politik pemerintah yang berubah-ubah. BUMN Pengelola PKBL melakukan optimalisasi dan repo- sition ing progra m PKBL-nya aga r mem inimalisir menu runnya tingkat kolektibilitas dari pembiayaan yang telah disalurkan, tanpa menambahkan beban dengan sejumlah persyaratan yang bagi sebagian besar pelaku usaha UMKM terkadang sulit atau tidak dimilikinya. Menyerahkan PKBL BUMN kepada PNM belum tentu akan memberikan kemanfaatan yang sama atau bahkan lebih baik daripada BUMN Pengelola. Penulis kawatir bahwa pengalihan PKBL BUMN kepada PNM dapat berdampak kurang menguntungkan bagi pelaku UMKM yang dekat den- gan BUMN Pengelola dan telah memperoleh pembiayaan permodalan usaha karena jarring persyaratan yang diterap- kan PNM tak ubahnya seperti bank. Penulis hanya sumbang pemikiran dan berharap agar pelak- sanaan dan pengelolaan kegiatan PKBL tetap berada di BUMN Pengelola sebagaimana amanat UU BUMN, dan bukan dipak- sakan untuk tunduk pada PP No.38/1999. o oN fr :z:I f o a ou aF 29 i;r*tit::i: .a:lri:::,::