Enterpreneurship yang di gadang gadang sebagai embrio kekuatan ekonomi, perlu di perkuat kebijakan dan regulasi nya.

1. KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
TINDAK LANJUT PENYUSUNAN PEDOMAN
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
Henra Saragih, SH, MH
Plt. Asdep Peraturan Perundang-undangan KUKM
Jakarta, 3 September 2020

2. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
GAMBARAN UMKM
DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
2
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, Kominfo, dan BPS (2020)
Aset: ≤ Rp 50 juta
Omset: ≤ Rp 300 juta
Aset: > Rp 50 juta – Rp 500 juta
Omset: > Rp 300 juta – 2,5M
Aset: > Rp 500 juta – 10M
Omset: > Rp 2,5M – 50M
USAHA MIKRO
USAHA KECIL
Aset: > Rp 10M
Omset: > Rp 50M
USAHA MENENGAH
USAHA BESAR
64,1 Juta Jumlah UMKM
61,07% Kontribusi PDB setara Rp. 8,5 T
13% Pemanfaatan Teknologi Digital
97,02% Serapan Tenaga Kerja
58,18% Investasi Sektor UMKM
14,37% Ekspor UMKM Non-Migas
Statistik UMKM Indonesia
63.350.222 Unit
783.132 Unit
60.702 Unit
5.550 Unit
2

3. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
THREATS
Pertumbuhan ekonomi
global turun sekitar 1%
Ekonomi
Indonesia
hanya
tumbuh
0,5% pada
tahun 2020
(Proyeksi
IMF)
Krisis ekonomi terburuk
dengan kemungkinan
pengangguran 7,5%
Pertumbuha
n ekonomi
minus 0,3%
(Kemenkeu)
93,88% UMK TIDAK MENGGUNAKAN
KOMPUTER
92,94% UMK TIDAK MENGGUNAKAN
INTERNET
HASIL SENSUS EKONOMI 2016 (BPS)
MASIH ADA HARAPAN
Hasil survey McKinsey & Company “Implications of
Covid-19 for Retail and Consumer in Indonesia
menunjukkan terjadi perubahan pola belanja
bahwa 40% responden membeli barang melalui e-
commerce.
OPPORTUNITIES
sebagian besar UMKM
ONLINE/GO DIGITAL
mengalami peningkatan
OMSET
 Hand sanitizer naik 199%
 Sabun tangan cair 285%
 Antiseptic cair 233%
 Tisu basah 151%
 Toiletteries & cosmetics 59%
 Household equipment 39%
 Food & beverages 28%
 Household products 24%
 Obat dan kimia 12%
 Komunikasi 11%
 Retail dan jasa 3%
Komoditas Meningkat
Data 2020, Protokol penanganan Pandemi Covid-19 mensyaratkan pembatasan interaksi
fisik, sementara 87% UMKM masih offline atau baru 13% UMKM Digital atau setara 8,3
Juta UMKM
WEAKNESSES
Sumber: Survey Cepat
ukmindonesia.id, LPEM UI (2020)
UMKM DALAM MASA PANDEMI COVID-19
= HANYA 6%-7% UMK Digital
Dalam periode 2017 s.d 2020 ada
kenaikan 6%-7% UMKM Digital
3

4. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DATA UMKM BERDASARKAN PERMASALAHAN UTAMA
TERDAMPAK COVID-19 **)
Keterangan :
Data bersifat dinamis serta terus dalam tahap updating sesuai dengan usulan dari
Dinas yang Membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota
Catatan:
**) Data sementara 78.793 unit.
(Juni 2020)
22.90%
18.87%
20.01%
19.39%
18.83%
Penjualan/Permintaan/Pelanggan
Menurun
Sulitnya Bahan Baku
Distribusi Terhambat
Permodalan
Produksi Terhambat
4

5. GAMBARAN UMUM KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8
SINGAPURA
MALAYSIA
THAILAND
VIETNAM
INDONESIA
FILIPINA
MYANMAR
Peringkat Kewirausahaan di Asia Tenggara Tahun 2018
Sumber : U.S. News & World Report, 2019 (databoks.katadata.co.id)
Menurut laporan US News and World Report dalam 2019 Best Countries, Indonesia dan Filipina menempati peringkat kedua terendah dalam dimensi
kewirausahaan pada 2018. Skor yang diperoleh Indonesia dan Filipina sebesar 0,7 dari skala 10. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi
pula iklim kewirausahaan dalam suatu negara. Di tingkat dunia, Indonesia berada di peringkat ke-50 dari 80 negara yang disurvei.
Rendahnya peringkat
kewirausahaan Indonesia
disebabkan rendahnya
skor pada semua
indikator, yaitu di bawah 2
dari skala 10. Ada
beberapa indikator yang
mendapatkan skor
rendah, yakni kerangka
hukum yang baik dan
keahlian teknologi
dengan skor masing-
masing sebesar 0,3 dan
0,5. Sementara itu, skor
tertinggi yang diperoleh
Indonesia adalah 1,8
untuk indikator
terhubungnya Indonesia
ke seluruh dunia.

6. Sumber: BPS (2014)
POTENSI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
Indonesia memiliki potensi pengembangan kewirausahaan yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari: (1) bonus demografi, (2) penetrasi
penggunaan internet yang tinggi dan (3) merupakan tempat paling baik memulai usaha.
Survei GlobeScan (2010): Tempat terbaik untuk memulai
usaha
Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan wirausaha baru melalui peningkatan
pendidikan dan keterampilan. Ditambah dengan minat, kreativitas, dan inovasi, pastinya wirausaha muda Indonesia
dapat tumbuh berkembang dan memiliki daya saing.
Pengguna INTERNET
di Indonesia*
54,7% sumber: APJII*, 2017
141,7%
Rasio Kepemilikan
SELULER Indonesia*
sumber: wearesocial.sg, 2017
2
1
Tahun 2010 s.d. 2040, terdapat 67% penduduk yang
memiliki usia dibawah 39 tahun (usia produktif).
Tingginya jumlah kepemilikan seluler dan penggunaan akses
internet di Indonesia
Indonesia menduduki Top Five tempat yang paling
baik untuk melakukan usaha.
*dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk
Indonesia
1 2 3

7. LATAR
BELAKANG
PP 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
UU 20
Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal
6, ayat
(1),
huruf e : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah
memprioritaskan Pengembangan Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
melalui : fasilitasi teknologi dan informasi
1. Pada tahun 2025 Porsi Ekonomi Digital Indonesia menjadi
yang terbesar di Asia Tenggara. UMKM Indonesia harus
menangkap peluang yang ditawarkan oleh Ekonomi
Digital.
2. 93,88% UMK TIDAK MENGGUNAKAN KOMPUTER DAN
92,94%
UMK TIDAK MENGGUNAKAN INTERNET (Sensus
Ekonomi BPS)
3. Protokol penanganan Pandemi Covid-19
mensyaratkanpembatasan interaksi fisik, sementara 87% UMKM masih
offline atau baru 13% UMKM Digital.
EMPIR
IS
YURID
IS
DEFINI
SIDIGITALISASI UMKM
adalah Proses Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam
Proses Bisnis UMKM (Fokus Pemasaran dan Permodalan)
Menghubungkan UMKM kedalam Ekonomi Digital Indonesia
(Target 2020 sebanyak 2 juta UMKM, Baseline 8,3juta atau
menjadi 16% dari 13% UMKM Digital)
TUJUAN
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UKM REPUBLIK
INDONESIA
KERANGKA PIKIR DIGITALISASI UMKM
SARANA PROSES PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN
INFORMASI
TEKNOLOGI DAN INFORMASI (TI) YANG
MENGHUBUNGKAN UMKM KEDALAM
EKONOMI DIGITAL
DEMAND DEMAND
1. KEMENTERIAN KUKM menyediakan sarana tempat,
peralatan dan SDM untuk proses pemanfaatan TI oleh
UMKM (Centres of Excellence Pusat)
2. PEMDA MELALUI PLUT KUMKM (Centres of Excellence
Regional)
1. KEMENKOMINFO dukungan jaringan komunikasi dan informasi
2. KEMENRISTEK/BRIN riset dan inovasi di bidang TI untuk
UMKM
3. DUNIA USAHA Plaform Digital, E-Commerce, Fintech
7

8. KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
PetaniPetani
Laporan
KeuanganPetaniPetaniPerikanan
PetaniPetaniPeternakan
PetaniPetaniPertanian
Teknologi
Pembiayaan
UMKM Digitalisasi UMKM
Sayur Box
Ekosis
Alami, Modal Rakyat,
Kaya.id
MITRA PERUSAHAAN
1. Tanihub
2. Aruna
3. Ternaknesia
4. Hara
KOLABORASI UMKM GO DIGITAL
KOORDINASI 18 KEMENTERIAN/LEMBAGA
Marketing
(Pemasaran)
UMKM GO DIGITAL
Perdagagan
Barang dan
Jasa
Blibli, Bukalapak,
Lazada, Shopee,
Tokopedia, Gojek, Grab,
Whatsapp Business,
Facebook, Instagram
Lamikro
Penyiapan
Infrastruktur, IT,
Security Network,
Regulasi Kebijakan
UMKM Go Digital
8

9. PENCIPTAAN IKLIM
KEWIRAUSAHAAN
PEMETAAN POTENSI
KEWIRAUSAHAAN
BERDASARKAAN
KEUNGGULAN
KOMPETITIF WILAYAH
Sistem Informasi Potensi
Demografi/Potensi Penduduk
(Usia Produktif, Pendidikan,
Karakteristik Sosial dan Budaya).
Sistem Informasi Potensi
Geografi/Potensi Kekayaan Alam
(Pertanian, Perkebunan,
Perhutanan, Perikanan,
Pertambangan, Pariwisata dll).
Sistem Informasi Kebutuhan
Infrastruktur Usaha (Jaringan
Komunikasi, Informasi,
Kemudahan Perizinan
Transportasi dll).
Peningkatan Peran Pemerintah
Pusat dan Daerah melalui
Sinkronisasi Kebijakan
Kewirausahaan
Peningkatan Peran Dunia Usaha
dan Industri melalui Kerjasama
Teknologi dan Industri sesuai
Potensi Geografi
Peningkatan Peran Dunia
Pendidikan melalui Kerjasama
Pendidikan Kewirausahaan
sesuai Potensi Demografi
1. Pemasyarakatan dan Pelatihan Kewirausahaan Yang Selaras Potensi Demografi dan Geografi
Wilayah (termasuk sistem pelatihan kewirausahaan)
2. Sistem Penjaringan Minat Wirausaha Masyarakat (Penggalian Ide Bisnis, Usaha, Pra inkubasi)
1. Pengembangan Lembaga Inkubator Wirausaha (Fokus mendorong Koperasi yang memiliki
sumber pembiayaan sebagai Inkubator Wirausaha, penyempurnaan NSPK Inkubator sesuai
amanat Perpres 27 tahun 2013)
2. Fasilitasi Inkubasi Wirausaha melalui kerjasama dengan lembaga inkubator khusunya Koperasi
1. Sistem Informasi Pembiayaan Wirausaha (Skema, Model dan Akses)
2. Fasilitasi Pembiayaan Wirausaha (Pendampingan dan Pembiayaan WP)
PENUMBUHAN
WIRAUSAHA
PENGEMBANGAN
INKUBATOR
PENINGKATAN AKSES
PEMBIAYAAN WIRAUSAHA
KEGIATAN STRATEGIS OUTPUT
KERANGKA KEGIATAN STRATEGIS PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2021
HASIL PEMETAAN POTENSI KEWIRAUSAHAAN MENJADI KUNCI DALAM PENUMBUHAN DAN PENCIPTAAN IKLIM KEWIRAUSAHAAN

10. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
NASIONAL

11. PENYUSUNAN PERPRES
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
• DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

12. TUJUAN
• Memperkuat ekosistem kewirausahaan di
Indonesia;
• Meningkatkan kapasitas dan memperkuat
kelembagaan Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah dan pemangku
kepentingan dalam mengembangkan dan
melaksanakan program, kegiatan dan
rencana kerja pengembangan
kewirausahaan;
• Meningkatkan kemampuan wirausaha untuk
memaksimalkan potensinya dengan
berorientasi pada pertumbuhan (growth
oriented);
• Meningkatkan daya saing wirausaha melalui
inovasi dan kreativitas; dan
• Menyediaan patokan (benchmark) untuk
menilai capaian pengembangan
kewirausahaan di Indonesia.
• Koordinasi dan sinkronisasi program dan
kegiatan antar pemangku kepentingan yang
optimal dalam pengembangan
kewirausahaan;
• Meningkatnya kualitas pelaksanaan program
dan kegiatan pengembangan kewirausahaan;
dan
• Meningkatnya kualitas, kinerja dan daya
saing wirausaha.
SASARAN

13. KRITERIA PENGEMBANGAN
KEWIRUSAHAAN
• Kriteria penanggungjawab kegiatan
• Kriteria penerima kegiatan
• Kriteria kinerja kegiatan
a. Kriteria kinerja output (basis data,
pencatatan mengenai daftar, ide usaha,
survival rate)
b.Kriteria kinerja outcome wirausaha mapan
(Jumlah; Pertumbuhan omset;Pertumbuhan
aset; Jumlah tenaga kerja)
c. Kriteria dampak (Pengurangan tingkat
pengangguran terbuka; Pengurangan
kemiskinan; Pertumbuhan ekonomi)

14. Urutan Prosedur Mulai Dari Adanya Peluang Usaha Dan
Kebutuhan Wirausaha Potensial Dari Masyarakat Sampai
Menciptakan Wirausaha Mandiri

15. MODEL BISNIS
PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN
Enam prosedur utama Proses bisnis untuk pengembangan
kewirausahaan :
1. Pendaftaran dan Seleksi Wirausaha, yang meliputi:
• Pendaftaran Wirausaha dan Identifikasi Tahap Wirausaha
• Seleksi Administrasi Pendaftaran
2. Pemasyarakatan Calon Wirausaha
3. Fasilitasi Ide Usaha bagi Para Calon Wirausaha, yang meliputi
• Inkubasi Bisnis
• Pelatihan dan Pendidikan Kewirausahaan untuk Calon
Wirausaha
4. Penguatan Usaha bagi Para Wirausaha Baru
• Penguatan Usaha bagi Para Wirausaha Baru, yang meliputi
• Inkubasi Bisnis
• Pendampingan Usaha
• Pendanaan
5. Peningkatan Kapasitas bagi Para Wirausaha Mapan
6. Penyusunan Exit Strategy dan Penciptaan Mentor Usaha

16. SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI
Sistem informasi terintegrasi (SIT) dalam
pengembangan kewirausahaan ke depan,
utamanya akan dikembangkan melalui
kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan
UKM dengan Kementerian Komunikasi dan
Informasi.

17. TERIMA KASIH
KemenkopUKM @KemenkopUKM KemenkopUKM @KemenkopUKM
#ModernisasiKoperasi
#UMKMNaikKelas